JAYAKARTA NEWS— Kementerian Keuangan diminta segera memenuhi kekurangan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari dana yang diajukan Rp147 miliar, Kemenkeu baru menyiapkan Rp10 miliar. Diharapkan kekurangan anggaran tersebut bisa segera dipenuhi mengingat Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah.
“Kita lihat ada kekurangan anggaran dari yang diajukan sebanyak Rp 147 Milliar, Kemenkeu baru menyiapkan Rp. 10 Milliar, sedangkan kita mau menghadapi Pilkada di 270 daerah, maka secepat mungkin kami meminta kepada Ibu Menteri Keuangan agar kekurangan ini dipenuhi. Setelah dipenuhi, kami akan serahkan kepada DKPP untuk dikelola anggaran tersebut,” kata Mendagri Tito Karnavian usai melakukan Pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/01/2020).
Mendagri juga menjelaskan, sebagai konsekuensi dari perpindahan sekretariat DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri, pihaknya harus menjamin ketersediaan dan pemenuhan anggaran DKPP secara baik.
“Adanya DKPP yang di Tahun 2019 akhir itu sudah migrasi yang tadinya di bawah Bawaslu sekarang pindah ke Kemendagri organisasinya, dan saya sudah menyampaikan dalam rapat nasional DKPP seluruh Indonesia, bahwa Kemendagri akan memberikan supporting untuk organisasi personel dan anggaran,” ujarnya.
Meski demikian, ia menjamin tak akan turut serta dalam pengambilan keputusan strategis dalam tubuh DKPP, dan tak akan memengaruhi independensi DKPP.
“Kami hanya mengawasi penggunaan anggaran tersebut, tapi tidak ikut campur mengenai pekerjaan dan independensi. Independensi DKPP selama ini kami anggap sangat positif ya, kita tidak ingin mengintervensi, hanya supporting saja,” pungkasnya.***/ebn
