Siswa SD yang tinggal jauh dari sekolah harus berjuang dengan berjalan kaki 4 hingga 5 kilometer setiap hari.
Kabupaten Pakpak Bharat terletak di Provinsi Sumatera Utara, berada di wilayah dataran tinggi tepat di kaki Pegunungan Bukit Barisan. Secara geografis, lokasi ini menyajikan potensi alam yang khas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, populasi Kabupaten Pakpak Bharat tercatat sebanyak 57.152 jiwa.
Akses pendidikan di wilayah ini menghadapi kendala serius karena jarak sekolah yang terlampau jauh dari permukiman. Anak-anak harus menempuh berjalan kaki sejauh 4 hingga 5 kilometer setiap hari. Tantangan ini diperparah oleh ketiadaan trayek angkutan umum. Secara umum, layanan angkutan umum memang belum tersedia di hampir seluruh wilayah pedesaan di luar ibukota kabupaten, sehingga membatasi mobilitas dan menghambat upaya pemerataan pendidikan.
Ketiadaan fasilitas transportasi umum yang memadai menciptakan hambatan besar bagi siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Pakpak Bharat. Setiap hari, mereka dipaksa memulai perjalanan panjang dengan berjalan kaki sejauh 4 hingga 5 kilometer menuju sekolah, seringkali harus berangkat jauh sebelum matahari terbit.
Perjuangan fisik harian ini memiliki dampak negatif langsung pada capaian pendidikan mereka. Siswa tiba di sekolah dalam kondisi sangat lelah dan seringkali terlambat, yang berujung pada kelelahan dan kantuk di dalam kelas. Akibatnya, mereka sulit fokus pada materi pelajaran, dan potensi akademis mereka menjadi terhambat. Bagi anak-anak usia sekolah dasar, jarak tempuh yang ekstrem ini bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga ancaman nyata terhadap kualitas belajar dan semangat mereka menuntut ilmu.
Kondisi sulit banyak dialami siswa yang tinggal jauh dari sekolah, mereka harus menempuh perjalanan kaki sejauh 4 hingga 5 kilometer setiap hari, sering kali berangkat sebelum subuh.
Ketiadaan bus atau angkutan umum di desa dan sekitar permukiman penduduk inilah yang menjadi akar masalah. Akibatnya, siswa tiba di sekolah dalam kondisi sangat lelah dan sering terlambat. Kelelahan fisik ini lantas berlanjut menjadi rasa kantuk dan ketidakfokusan saat jam pelajaran berlangsung, sehingga menghambat proses belajar mereka dan mengancam capaian pendidikan mereka secara keseluruhan.
Untuk mengatasi tantangan mobilitas, telah dioperasikan layanan angkutan sewa kendaraan (bus) yang dikhususkan sebagai transportasi sekolah. Layanan ini dirancang secara spesifik untuk mengantar dan menjemput siswa sekolah dasar (SD).
Saat ini, program tersebut didukung oleh tujuh unit bus yang secara eksklusif melayani siswa SD sebagai penerima manfaat utama (Pemkab. Pakpak Bharat, 2025). Dengan adanya fasilitas ini, kendala keterlambatan dapat diatasi, dan anak-anak kini dapat tiba di sekolah tepat waktu dengan kondisi yang lebih siap dan prima untuk belajar.
Saat ini, tujuh unit bus sekolah telah dioperasikan dan didistribusikan untuk melayani rute-rute penting yang secara efektif menghubungkan permukiman siswa dengan sekolah mereka. Pembagian rute layanan tersebut diatur sebagai berikut. Tiga unit bus dikhususkan untuk melayani Rute Prongil, yang menjangkau area dari Prongil Julu menuju SDN 0359444 Prongil Jehe. Selanjutnya, dua unit bus dialokasikan untuk melayani Rute Kuta Kacip, yang menghubungkan Kuta Kacip dengan SDN 034816 Jambu Mbellang. Sementara itu, sisa armada yaitu dua unit bus lainnya digunakan untuk melayani Rute Perduhapen – Kerajaan, yang bergerak dari Desa Perduhapen menuju SDN 03435 Kerajaan.
Pembagian armada bus sekolah ini tidak dilakukan secara acak, melainkan merupakan penyesuaian yang strategis dan cermat, yang secara spesifik dirancang untuk memastikan bahwa area-area dengan kebutuhan mobilitas pelajar tertinggi di wilayah tersebut dapat terlayani secara optimal dan merata, sehingga program ini memberikan dampak maksimal dalam memudahkan akses pendidikan.
Keberadaan bus sekolah ini memberikan dampak positif yang signifikan dan menyeluruh. Siswa kini dapat tiba di sekolah tepat waktu, sehingga energi mereka dapat dicurahkan penuh untuk belajar. Dampaknya, siswa menjadi semakin giat dan fokus dalam mengikuti pelajaran.
Selain manfaat akademis bagi anak-anak, program ini juga secara langsung mengurangi beban orang tua terkait transportasi. Ketenangan pikiran dan kemudahan logistik ini juga terlihat dari peningkatan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan komitmen kuat terhadap masa depan pendidikan lokal. Program-program transportasi dan intervensi ini bertujuan ganda, yakni mendukung penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah, sekaligus meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
Inti dari komitmen ini adalah upaya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta secara nyata mengurangi beban logistik dan finansial orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka.
Operasional bus sekolah gratis ini sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (2025), menunjukkan komitmen yang kuat melalui alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahun.
Pada tahun 2023, anggaran untuk Bus Sekolah Gratis dialokasikan sebesar Rp 300 juta. Angka ini kemudian meningkat tajam menjadi Rp 522.750.000 pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi Rp 706.800.000 pada tahun 2025. Bahkan, rencana anggaran untuk tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 800 juta.
Peningkatan alokasi ini mencerminkan prioritas Pemkab. Pakpak Bharat, mengingat total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 472 miliar. ***
Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Perhatian geopolitik terhadap Greenland bukan sekadar refleksi kebetulan atas wilayah terpencil di ujung dunia. Ia mencerminkan pergeseran mendasar dalam struktur kekuasaan global, di mana Arktik—wilayah lintang tinggi di sekitar Kutub Utara—telah berubah dari perbatasan pinggiran menjadi pusat persaingan strategis. Perubahan ini dipicu oleh faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, dan militer yang terakselerasi dalam dua dekade terakhir.
Permasalahan yang kini muncul—dari wacana penguasaan Greenland oleh Amerika Serikat hingga tekanan diplomatik yang diartikulasikan secara terbuka—harus dipahami dalam kerangka ini: bukan sebagai kelakuan impulsif satu pemerintahan, tetapi sebagai bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas.
Greenland dalam Peta Geostrategis Global
Greenland secara geografis terletak di lintang tinggi Utara, wilayah yang berada dekat Kutub Utara. Lintang tinggi memiliki arti strategis karena beberapa alasan:
Rute militer dan pertahanan
Rudal balistik antarbenua yang diluncurkan dari Asia atau Eropa sering melewati lintasan dekat Kutub Utara.
Sistem radar dan peringatan dini di Greenland memastikan deteksi dan respons cepat. Pangkalan udara Thule (Pituffik) adalah contoh nyata infrastruktur penting ini.
Pelayaran Arktik baru
Pemanasan global membuka jalur laut Arktik yang dapat memangkas jarak Asia–Eropa secara signifikan. Greenland berada di jalur strategis yang bisa memengaruhi kendali perdagangan masa depan.
Sumber daya mineral kritis
Wilayah ini kaya rare earth elements, nikel, kobalt, dan uranium—komoditas vital untuk teknologi modern, kendaraan listrik, dan pertahanan. Kontrol terhadap sumber daya ini memiliki implikasi strategis global.
Persaingan kekuatan besar
Rusia memperkuat kehadirannya di Arktik, dan China aktif mencari pengaruh. Amerika Serikat tidak dapat mengabaikan dinamika ini tanpa mengurangi kapasitas kendali globalnya.
Pernyataan Resmi dan Tekanan Politik Amerika
Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa Greenland dibutuhkan bagi keamanan nasional AS dan bahwa Amerika akan mendapatkannya “satu atau lain cara”. Ini adalah bahasa yang mengindikasikan tekanan serius, bukan sekadar retorika¹.
Instrumen ekonomi dan tarif disebut sebagai opsi untuk menekan pihak-pihak yang menolak rencana tersebut².
Walaupun opsi militer bukan kebijakan utama, narasi “semua opsi terbuka” menunjukkan bahwa Washington sedang menimbang langkah taktis di luar diplomasi biasa.
Reaksi Denmark, Greenland, dan NATO
Greenland: Menolak keras setiap upaya pengambilalihan dan menegaskan keinginan untuk memperkuat pertahanan melalui NATO⁴.
Denmark: Menekankan kedaulatan Greenland dan bahwa klaim sepihak oleh sekutu akan melanggar hukum internasional.
Sekutu Eropa & NATO: Menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Greenland, menolak tindakan AS, dan mengingatkan konsekuensi terhadap integritas aliansi⁵.
Dampak Nyata yang Sudah Terjadi
Ketegangan diplomatik Eropa, Denmark, dan Greenland menolak gagasan akuisisi sepihak AS.
Terjadi diskusi dan pertemuan diplomatik tinggi untuk meredakan ketegangan³.
Erosi kepercayaan strategis
Ketegangan ini memicu pertanyaan tentang masa depan NATO, karena tindakan terhadap sekutu dapat melemahkan solidaritas aliansi.
Politik domestik AS
Beberapa anggota Kongres menentang ide aneksasi Greenland dan mengancam langkah legislatif.
Militer & latihan
Negara anggota NATO meningkatkan latihan di Arktik, termasuk di Greenland, sebagai tanda kesiapsiagaan kolektif.
Analisis: Dari Kepentingan ke Tekanan Terbuka
Secara kronologis, pola kebijakan Amerika terhadap Greenland:
Awal: Ketertarikan strategis pasif (militer & sumber daya)
Menengah: Pernyataan kepentingan nasional
Lanjut: Bahasa koersif & ancaman ekonomi
Tingkat lanjut: Evaluasi opsi non-diplomatik
Ini menggambarkan pergeseran dari interest → leverage → coercion.
Meskipun tidak otomatis mengarah ke tindakan militer, pola ini menunjukkan AS menguji batas toleransi hukum internasional dan reaksi sekutu.
Greenland vs Venezuela: Dua Medan, Satu Logika
Venezuela: Konflik ekonomi-politik tradisional di wilayah tropis.
Greenland: Potensi penguasaan strategis wilayah sekutu di lintang tinggi.
Intinya: keduanya menunjukkan logika AS tidak pasif terhadap ancaman kepentingan, tapi Greenland menandai eskalasi naratif terhadap wilayah strategis sekutu.
Potensi Dampak Masa Depan
Jika tekanan dan narasi ini berlanjut: Risiko krisis kepercayaan NATO Potensi sanksi ekonomi atau pembatasan kerjasama oleh Eropa Percepatan militerisasi Arktik oleh negara lain
Pengaruh negatif terhadap reputasi dan soft power Amerika
Walaupun konflik bersenjata belum terjadi, dinamika ini sudah memengaruhi diplomasi, keamanan, dan strategi global.
Penutup
Kasus Greenland menunjukkan perubahan paradigma geopolitik global: wilayah yang dulunya dianggap pinggiran kini menjadi medan utama persaingan kekuatan besar.
Dunia kini menghadapi pertanyaan kritis: bagaimana hukum internasional, aliansi, dan norma global akan diuji dalam era persaingan Arktik abad ke‑21?
Catatan Kaki
TIME, Trump Says U.S. Needs Greenland for National Security, 2026
TIME, Trump Threatens Tariffs Over Greenland Plan, 2026
AP News, US Lawmakers Engage Denmark and Greenland to Reduce Tension, 2026
Reuters, Greenland Rejects Any U.S. Takeover, Calls on NATO Support, 2Reuters, France Warns of EU Trade Consequences if US Moves on Greenland, 2026.
Sejarah kekerasan atas nama agama hampir selalu dibaca sebagai konflik keyakinan. Padahal, jika ditelusuri secara jujur dan historis, akar persoalannya jarang bertumpu pada iman itu sendiri, melainkan pada politik kekuasaan. Bahkan di dalam komunitas dengan keyakinan, tafsir, dan manhaj yang sama, kekerasan tetap dapat muncul ketika agama dijadikan alat legitimasi politik.
Somalia adalah contoh paling nyata: satu negara dengan rujukan keagamaan yang relatif seragam, para ulamanya lulusan Mekah dan Madinah, tetapi terpecah dalam konflik berkepanjangan antara pemerintah dan kelompok Al-Shabaab. Yang sama iman, sama manhaj, bahkan dapat saling mengkafirkan dan membunuh ketika kepentingan politik mengambil alih arah etika¹.
Akar politik berideologi kekerasan inilah yang kemudian menjelma menjadi “hantu-hantu” peradaban modern. Agama, yang seharusnya menjadi sumber etika dan kemanusiaan, berubah menjadi tunggangan kekuasaan.
Sejumlah sejarawan mencatat bagaimana umat beragama kerap dijauhkan dari bidang-bidang strategis: umat Islam dijauhkan dari ilmu pengetahuan, umat Kristen dijauhkan dari kepentingan politik, dan umat Hindu dijauhkan dari penguasaan ilmu². Pola ini bukan kebetulan. Ilmu pengetahuan adalah medium utama penguasaan dunia. Siapa menguasai ilmu, ia menguasai arah sejarah.
Ironisnya, peradaban Islam sendiri pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Fondasi ilmu modern hingga hari ini berdiri di atas karya para ilmuwan Muslim: Jabir ibn Hayyan dengan teori oksidasi dan fermentasi dalam kimia, Al-Khawarizmi dengan konsep angka nol yang memungkinkan sistem matematika modern, Ibn Sina dengan kanon kedokteran, serta Ibn Khaldun dengan teori sosial-ekonomi yang kelak memengaruhi pemikiran Karl Marx, Adam Smith, hingga fondasi demokrasi modern di Barat³. Kejatuhan politik Islam bukan karena keringnya iman, melainkan karena politik kekuasaan menyingkirkan akal budi dari pusat peradaban.
Jika benang ini ditarik ke Nusantara, kita menemukan corak yang berbeda sebelum intervensi kolonial. Nusantara tidak mengenal pemisahan kaku antara agama, ilmu, dan kehidupan sosial. Spiritualitas berjalan berdampingan dengan pengetahuan, adat, dan kekuasaan secara cair. Namun kolonialisme datang bukan hanya dengan senjata, melainkan dengan rekayasa kesadaran.
Melalui strategi seperti yang dijalankan Snouck Hurgronje, agama dipisahkan dari politik, politik dipisahkan dari etika, dan ilmu dipisahkan dari spiritualitas⁴. Warisan inilah yang meninggalkan luka panjang dan ketegangan identitas hingga hari ini.
Dalam konteks itu, keputusan para pendiri bangsa—ulama, pendeta, pastor, dan tokoh nasional—untuk menjadikan Pancasila sebagai wadah bersama bukanlah kompromi lemah, melainkan kesadaran peradaban. Secara genealogis, Pancasila berakar pada nilai-nilai universal berbagai agama dan kearifan Nusantara.
Ia bukan negasi iman, melainkan pagar etis agar iman tidak jatuh menjadi alat kekuasaan. Maka kritik bahwa Islam tidak pernah memiliki sejarah politik yang benar-benar gemilang bukanlah serangan terhadap Islam, melainkan kritik jujur terhadap kecenderungan politik yang sering mengorbankan etika dan ilmu demi kekuasaan⁵.
Hari ini Indonesia berdiri di persimpangan baru peradaban: ketika teknologi mempercepat informasi, tetapi tidak selalu memperdalam kebijaksanaan; ketika identitas mudah dipertentangkan, tetapi kesadaran sulit dipertautkan; ketika agama kembali ramai di ruang publik, namun sering kehilangan daya etiknya.
Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak kekurangan hukum dan simbol, tetapi sering kekurangan kedalaman berpikir. Jalan ke depan bukanlah kembali ke puritanisme, bukan pula tenggelam dalam pragmatisme, melainkan menghidupkan kembali watak Nusantara yang menjadikan ilmu, iman, dan kemanusiaan berjalan serentak. Di situlah Pancasila menemukan maknanya yang sejati: bukan sebagai slogan kekuasaan, melainkan sebagai kesadaran bersama untuk menjaga Indonesia tetap utuh, beradab, dan berpikir panjang.
CATATAN KAKI
Ioan M. Lewis, Understanding Somalia and Somaliland; Ken Menkhaus, “State Failure, State-Building…”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science.
Olivier Roy, The Failure of Political Islam; Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam.
George Sarton, Introduction to the History of Science; Ibn Khaldun, Muqaddimah; Avicenna, The Canon of Medicine.
Snouck Hurgronje, De Atjèhers; Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun.
Yudi Latif, Negara Paripurna; Notulen BPUPKI–PPKI.
Oleh Achmad Fachrudin, Pemerhati dan Pecinta Kebudayaan Betawi
Di hadapan makam Pahlawan Nasional Mohammad Husni (MH) Thamrin di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2026), mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) menyampaikan testimoni dan komitmennya untuk melanjutkan kepeloporan Thamrin dalam menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat Betawi. Komitmen tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turut mengajak para peziarah meneladani semangat dan perjuangan Thamrin.
Dalam keyakinan keagamaan sebagian masyarakat Betawi, doa dan testimoni yang dipanjatkan diyakini sampai kepada arwah Thamrin. Secara imajiner, jika Thamrin dapat merespons, niscaya ia akan menyampaikan rasa bangga dan terima kasih karena generasi penerusnya masih berikhtiar bersatu dan bergandeng tangan untuk melanjutkan perjuangan kebangsaan.
Tidak berlebihan jika masyarakat Betawi menempatkan Thamrin sebagai tokoh inspiratif dan teladan (uswatun hasanah). Lahir di Sawah Besar pada 16 Februari 1894 dari keluarga elite Betawi, Thamrin dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional yang konsisten melawan politik segregasi rasial, modernisasi kota yang eksklusif, serta kebijakan kolonial yang tidak adil. Ia membuktikan bahwa latar sosial elite tidak menghalanginya berpihak kepada rakyat kecil.
Empat Bentuk Perjuangan
Perlawanan Thamrin terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam berbagai bentuknya tidak dilakukan melalui kekerasan, melainkan lewat perjuangan kooperatif yang cerdas dan strategis. Setidaknya ada empat jalur utama yang ia tempuh. Pertama, jalur politik nasional. Thamrin aktif dalam Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), berperan menjembatani kelompok nasionalis moderat, mendorong persatuan, dan memperkuat strategi parlementer.
Kemudian menjadi pimpinan Partai Indonesia Raya (Parindra) sejak 1935 yang menuntut pemerintahan sendiri (zelfbestuur) serta berperan sebagai oposisi konstitusional terhadap kolonialisme. Perannya semakin menguat melalui keterlibatannya dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada 1939, sebuah federasi organisasi politik nasional dengan tuntutan utama “Indonesia Berparlemen”.
Kedua, jalur sosial kemasyarakatan. Pada 1918, Thamrin mendirikan Persatuan Kaoem Betawi (PKB) sebagai wadah pengorganisasian masyarakat Betawi secara modern. PKB menjadi instrumen penting untuk menyuarakan kepentingan rakyat kecil Betawi, menumbuhkan kesadaran politik, dan menghubungkan isu lokal dengan perjuangan nasional.
Ketiga, jalur parlemen kota. Sebagai anggota Gemeenteraad Batavia sejak 1919 dan Volksraad sejak 1927, Thamrin secara konsisten mengangkat persoalan nyata rakyat kota: kemiskinan, ketimpangan, dan diskriminasi kebijakan kolonial. Keempat, melalui jalur pemerintahan (birokrasi). Jalur birokrasi sangat mungkin dilakukan melalui akses dari ayahnya Mohammad Husni (MH) Thamrin yang adalah seorang wedana (pejabat pribumi tingkat distrik pada masa Hindia Belanda).
Realitas Sosial Batavia dan Keberpihakan Thamrin
Dengan berbagai modalitas dan akses yang dimiliknya, Thamrin bergulat langsung dengan problem empirik masyarakat Betawi di Batavia awal abad ke-20. Ia menyaksikan kampung-kampung padat dan kumuh di Kwitang, Kramat, Tanah Abang, Senen, Jatinegara, dan Kemayoran—dengan sanitasi buruk, minim fasilitas, dan rentan penyakit seperti kolera, TBC, dan malaria.
Masyarakat Betawi juga terjebak sebagai buruh rendahan: kuli pelabuhan Sunda Kelapa, buruh gudang dan pabrik, penarik delman, buruh pasar, dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial. Pada saat yang sama, modernisasi kota menggusur kampung-kampung pribumi demi kawasan elite seperti Menteng, memaksa warga pindah tanpa ganti rugi layak. Diskriminasi akses pendidikan dan kesehatan, serta pajak kota yang memberatkan, semakin memperparah ketimpangan.
Semua itu dikritik Thamrin secara terbuka dan rasional berbasis data empirik di dewan kota. Baginya, kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat Betawi bukan akibat kemalasan, melainkan hasil dari segregasi rasial, modernisasi kota yang eksklusif, marjinalisasi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya dan kebijakan kolonial yang tidak adil.
Apakah Thamrin berhasil sepenuhnya membebaskan Betawi dari berbagai bentuk diskriminasi dan marjinalisasi? Jawabannya tidak tunggal. Namun satu hal pasti: Thamrin berhasil membangkitkan kesadaran nasionalisme dan persatuan masyarakat Betawi. Melalui PKB, ia membangun imajinasi persatuan yang tidak sempit dan eksklusif, melainkan berlandaskan politik martabat.
Dalam pandangan Thamrin, Betawi bukan sekadar “penduduk asli Batavia”, melainkan warga kota yang setara—berhak atas ruang hidup, suara politik, dan kesejahteraan. Yang penting, imajinasi persatuan Betawi itu tidak pernah bertentangan dengan nasionalisme Indonesia. Dengan cara demikian, Thamrin bisa tetap eksis dan aman (safe) memainkan peran kritisnya. Paling banter pernah ditahan pemerintah kolonial Belanda dalam bentuk tahanan rumah (house arrest).
Thamrin memposisikan Betawi sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia yang sedang tumbuh. Bagi Thamrin, identitas lokal dan nasional tidak bersifat dikotomis. Betawi adalah pintu masuk menuju Indonesia: dari kesadaran lokal yang konkret menuju solidaritas kebangsaan yang lebih luas.
Betawi Dulu dan Kini
Ironisnya, banyak persoalan yang dihadapi Thamrin masih relevan hingga kini. Jakarta modern menghadapi kompleksitas baru: pembangunan masih cenderung elite-driven dan top-down, serta partisipasi akar rumput yang belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, masyarakat Betawi—termasuk kalangan elitnya—mengalami polarisasi dan fragmentasi akibat perbedaan sudut pandang, orientasi politik dan kepentingan pragmatis.
Dalam kondisi ini, warisan (legacy) pemikiran Thamrin tentang persatuan menjadi semakin aktual namun sekaligus tidak mudah diwujudkan. Selain sebagai warisan dari stategi pembangunan yang dijalankan pemerintah kolonial dan diteruskan oleh para gubernur di DKI dari masa ke masa, hal lain yang paling sulit diwujudkan persatuan Betawi akibat faktor internal.
Masih ingat dengan ungkapan populer dari mantan Presiden Soekarno: “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Dengan ungkapan tersebut Soekarno ingin menegaskan bahwa: melawan penjajah itu jelas: musuhnya konkret dan eksternal.
Setelah merdeka, tantangan justru lebih rumit karena berhadapan dengan konflik internal, kepentingan elite vs rakyat, pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan, penyalahgunaan kekuasaan oleh sesama anak bangsa. Dalam kontek mewujudkan persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat Betawi, juga berpotensi mengalami kesulitan hal yang kurang lebih sama.
Sejatinya dan sefaktulitasnya, persatuan Betawi hari ini tidak cukup dimaknai sebagai jargon dan niat balik (political will), melainkan harus diwujudkan dengan bukti nyata (political act) yakni: kesediaan atau bahkan pengorbanan untuk kepentingan bersama: persatuan dan kesatuan serta penguatan dan kemajuan masyarakat dan kebudayaan Betawi.
Menimbang Fauzi Bowo
Pekerjaan rumah besar kini berada di tangan para tokoh dan elite Betawi, terutama mereka yang berada di posisi strategis dalam ormas, legislatif, eksekutif dan simpul-simpul kekuasan lainnya. Agenda paling mendesak adalah pembentukan kelembagaan tunggal sebagai wadah berhimpunnya organisasi-organisasi Betawi yang mempunyai kekuatan (powerful) secara adat dan politik. Setelahnya mencari pimpinan tertinggi yang andal dalam menakodai institusi yang bakal dibentuk tersebut.
Lahirnya UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, khususnya Pasal 31, menandai babak baru dengan pengakuan Lembaga Adat Masyarakat (LAM) Betawi. Terlepas dari perbedaan sikap dan respon, norma hukum ini adalah fakta yang mengikat. Karena itu, perdebatan berkepanjangan mengenai bentuk ormas Betawi seharusnya diakhiri dengan konsensus untuk menjadikan LAM Betawi sebagai wadah (tunggal) bersama.
Soal legalitas, opsi realistis adalah mendorong penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta sebagai langkah awal, sembari menyiapkan penguatan regulasi melalui revisi Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Idealnya, kedua landasan hukum tersebut tersedia. Namun, mengingat proses legislasi Perda kerap memakan waktu panjang, langkah paling realistis adalah memulai dengan mendorong Gubernur DKI untuk segera menerbitkan SK Gubernur sebagai pijakan awal yang konkret dan empirik serta berkepastian hukum.
Dalam konteks pencarian figur pengendali LAM Betawi, Foke dianggap paling tepat. Foke dalam beberapa hal dianggap sebagai replika sosok Thamrin. Dengan modal intelektual, integritas, jejaring politik, dan rekam jejaknya, Foke diyakini memiliki kapasitas untuk mempersatukan berbagai aspirasi dan kepentingan elit dan ormas Betawi; serta mampu menjembatani aspirasi masyarakat Betawi dengan simpul-simpul pusat kekuasaan di Jakarta.
Namun, dukungan keberhasilan tersebut mensyaratkan dukungan nyata dari elit, ormas dan masyarakat Betawi. Di era ini, yang dibutuhkan bukan pemimpin ala Superman atau Spiderman, melainkan figur yang mampu bekerja secara kolektif dan team work yang solid, menyatukan perbedaan, mendengar suara akar rumput, serta relatif diterima berbagai kalangan internal dan eksternal Betawi
Momentum Politik
Momentum politik di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung—yang berulang kali menyatakan komitmen terhadap persatuan Betawi paling tepat dan sekaligus krusial yang belum tentu akan terulang kembali. Jika almarhum Thamrin keluar dari liang kuburnya untuk merespon pernyataan Pramono Anung sangat mungkin Gubernur DKI tersebut diminta segera menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi (LAM) Betawi.
Sekaligus menerbitkan Surat Kepengurusan yang isinya mengangkat Foke sebagai Ketua Umum LAM Betawi. Akan lebih bagus lagi, manakala Pemprov DKI dan DPRD DKI segera melakukan rapat Revisi Perda No. 4 tahun 2015 tentang tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Sementara kepada Foke, diyakini Thamrin meminta untuk menerima mandat sebagai Ketua LAM Betawi dengan komposisi kepengurusan yang kabarnya sebanyak 11 orang dipilih secara demokratis, representatif, proporsional, kompetensi dan meritocracy.
Jikapun memang Thamrin tidak memberikan respon eksplisit karena de facto sudah hidup damai di alam baka, anggap saja tulisan ini bagian dari refleksi dan ekspektasi yang memimpikan persatuan dan kesatuan masyarakat dan ormas Betawi guna terwujudnya kemajuan masyarakat dan kebudayaan Betawi di era global city. Wallahu ‘alam bisawab.
Dalam perjalanan budaya Jawa, tidak semua makna lahir dari pusat kekuasaan. Sebagian justru tumbuh di ruang-ruang sunyi, di mana manusia belajar menjaga keseimbangan hidup.
Welahan, sebuah kawasan pesisir di Jepara, adalah salah satu contohnya. Sejak akhir abad ke-16, Welahan dikenal sebagai simpul perjumpaan budaya Tionghoa dan Nusantara—tempat tradisi, doa, dan laku batin hidup berdampingan secara alami.
Keberadaan Vihara Hian Thian Siang Tee di Welahan mencerminkan watak budaya pesisir Jawa. Pesisir adalah ruang pertemuan: laut, manusia, dan perubahan.
Namun Welahan menunjukkan sisi yang lebih tenang—bahwa di tengah dinamika hidup, manusia tetap memerlukan ruang untuk menata batin. Di sini, budaya tidak hadir sebagai simbol besar, melainkan sebagai kebiasaan kecil yang dijalani dengan tekun.
Dalam satu garis budaya, Welahan terhubung dengan Gunung Muria. Pada abad ke-15 hingga ke-16, Muria dikenal sebagai gunung peneduh jiwa.
Nilai-nilai yang tumbuh di Muria menekankan kesederhanaan, kejernihan, dan pengendalian diri. Muria mengajarkan bahwa budaya bukan sekadar warisan benda, tetapi sikap hidup yang membumi dan rendah hati.
Welahan kemudian menjadi jembatan antara laku sunyi Muria dan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Jika Muria menenangkan batin, maka Welahan menyeimbangkan hidup. Nilai spiritual diuji dalam realitas: keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan perubahan zaman.
Karena itu, Welahan kerap dikenang sebagai tempat pemulihan yang bekerja perlahan, tanpa janji keajaiban instan.
Lebih ke selatan, Gunung Penanggungan menyimpan lapisan budaya yang lebih tua. Sejak abad ke-10 hingga masa Majapahit, Penanggungan dipahami sebagai gunung penyempurna laku. Ia melambangkan fase penguatan jiwa dan penerimaan batas manusia. Dalam kebudayaan Jawa, Penanggungan mengingatkan bahwa kebijaksanaan lahir dari kesadaran diri, bukan dari penaklukan.
Jika dirangkai sebagai satu alur, Muria, Welahan, dan Penanggungan membentuk tahapan kesadaran budaya: Muria menenangkan, Welahan menyeimbangkan, dan Penanggungan menguatkan. Ketiganya bukan sekadar lokasi geografis, melainkan penanda cara hidup yang diwariskan lintas generasi.
Penutup
Di tengah dunia yang serba cepat, Welahan, Muria, dan Penanggungan mengingatkan bahwa budaya sejati tumbuh dari kesabaran dan kedalaman. Ketiganya mengajarkan bahwa manusia tidak selalu perlu berlari ke depan; kadang cukup berhenti sejenak, mendengar, dan kembali berjalan seirama dengan alam serta sejarahnya sendiri.
Ambisi Trump mengakuisisi pulau Arktik terbesar di dunia telah mengguncang tatanan keamanan transatlantik—dari tawaran uang tunai hingga miliaran dolar per penduduk hingga ancaman tidak mengesampingkan opsi militer terhadap sekutu NATO.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggemparkan dunia dengan ambisinya mengambil alih Greenland, pulau terbesar di dunia yang merupakan wilayah otonom Denmark. Kali ini bukan sekadar retorika—laporan Reuters mengungkap bahwa Gedung Putih telah membahas secara internal untuk memberikan pembayaran langsung kepada setiap penduduk Greenland berkisar $10.000 hingga $100.000 per orang (sekitar Rp167 juta hingga Rp1,67 miliar per orang). Dengan populasi 57.000 jiwa, total “transaksi” ini bisa mencapai $570 juta hingga $5,7 miliar (Rp9,5 triliun hingga Rp95 triliun).
*Catatan: Konversi menggunakan kurs saat ini sekitar Rp16.700 per dolar AS*
“Kami akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, suka atau tidak suka,” kata Trump pada 10 Januari 2026. Pernyataan ini datang setelah operasi militer AS yang menggulingkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, memperkuat kekhawatiran bahwa Washington siap menggunakan kekuatan untuk mewujudkan ambisinya.
Strategi “Beli Rakyatnya”: Tawaran Kontroversial
Menurut empat sumber yang dikutip Reuters, diskusi tentang pembayaran langsung ini melibatkan pejabat Gedung Putih tingkat tinggi. Meski detail pastinya belum jelas, rencana ini dipandang sebagai cara untuk “membeli” Greenland dengan pendekatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi bahwa tim Trump “sedang membicarakan tentang seperti apa pembelian potensial itu.” Sekretaris Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada kongres bahwa tujuannya adalah membeli Greenland, dan retorika agresif adalah taktik untuk menekan Denmark masuk ke meja negosiasi.
Selain pembayaran langsung, Gedung Putih juga mempertimbangkan Compact of Free Association (COFA)—perjanjian yang kini hanya dimiliki AS dengan tiga negara kepulauan Pasifik. Dalam perjanjian ini, AS menyediakan layanan penting dan bantuan ekonomi, sementara militer AS dapat beroperasi dengan bebas di wilayah tersebut.
Namun ada masalah besar: penelitian dari Danish Institute for International Studies menunjukkan AS saat ini membayar negara COFA sekitar $2.025 per kapita, sementara Denmark memberikan Greenland $12.500 per kapita (lebih dari Rp209 juta per orang per tahun)—lebih dari enam kali lipat. Subsidi Denmark untuk Greenland mencapai lebih dari $600 juta per tahun (Rp10 triliun), yang harus ditanggung AS jika ingin menggantikan Denmark.
Penolakan Keras: “Kami Bukan Komoditas”
Respons dari Greenland sangat tegas. “Tidak ada jumlah uang yang bisa membeli jiwa nasional kami,” kata Aaja Chemnitz, anggota parlemen Greenland. “Sangat tidak sopan untuk berpikir bahwa Anda bisa membeli sebuah bangsa.”
Aki-Matilda Hoegh-Dam, anggota parlemen lainnya, menambahkan: “Kami bukan komoditas untuk diperdagangkan. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan, itu tetap terlalu murah. Ini tentang martabat.”
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut retorika Trump “benar-benar tidak dapat diterima.” Semua partai politik di parlemen Greenland menegaskan: “Kami tidak ingin menjadi orang Amerika, kami ingin menjadi orang Greenland.”
Kepentingan Strategis: Jantung Keamanan Arktik
Di balik taktik kontroversial ini, ada alasan geostrategis nyata. Greenland terletak di posisi yang sangat krusial—di antara Amerika Utara dan Eropa, serta di tengah kawasan Arktik yang semakin terbuka akibat perubahan iklim.
Greenland adalah bagian penting dari GIUK Gap (Greenland-Iceland-United Kingdom), celah maritim strategis yang menjadi jalur vital kapal selam dan armada laut. Otto Svendsen dari Center for Strategic and International Studies menjelaskan bahwa basis peringatan dini AS di Greenland—Pituffik Space Base—sangat penting karena rute terpendek rudal balistik Rusia menuju AS adalah melalui Greenland dan Kutub Utara.
“Greenland sangat strategis di dunia di mana China dan Rusia memiliki ambisi besar di Arktik,” kata Nick Burns, mantan Duta Besar AS untuk NATO. Perubahan iklim telah membuka jalur pelayaran baru di Arktik, dan Greenland berada di posisi yang mengapit dua jalur pelayaran potensial: Northwest Passage dan Transpolar Sea Route.
Harta Karun Mineral Senilai Ratusan Triliun
Mike Waltz, penasihat keamanan nasional Trump, dengan gamblang mengatakan fokus administrasi pada Greenland “adalah tentang mineral kritis dan sumber daya alam.”
Greenland menempati peringkat kedelapan dunia untuk cadangan unsur tanah jarang dengan 1,5 juta ton. Survei 2023 menunjukkan 25 dari 34 mineral “bahan baku kritis” versi Uni Eropa dapat ditemukan di Greenland, termasuk litium, neodimium, dysprosium, grafit, tembaga, nikel, emas, dan uranium.
Greenland diprediksi memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi lebih dari seperempat permintaan global masa depan untuk dysprosium dan neodymium—mineral yang sangat penting untuk baterai kendaraan listrik, turbin angin, smartphone, dan peralatan militer.
Namun, John Mavrogenes, Profesor Geologi Ekonomi di Australian National University, memberikan realitas pahit: “Konsentrasinya sangat rendah. Itu berarti 10 kali volume batu yang perlu dipindahkan di tempat tanpa infrastruktur, tanpa peralatan, tanpa tenaga kerja. Setidaknya satu dekade sebelum mereka melakukan sesuatu.”
Lebih rumit lagi, Greenland pada 2021 melarang penambangan uranium karena kekhawatiran lingkungan dan oposisi masyarakat Inuit yang melihat pertambangan sebagai ancaman terhadap cara hidup tradisional mereka.
Dilema China: Dominasi Pemrosesan
Bahkan jika pertambangan berhasil, hambatan terbesar tetap ada: China menguasai sekitar 90% pemrosesan unsur tanah jarang global. Bahkan jika AS mengendalikan Greenland, ketergantungan pada fasilitas pemrosesan China tetap menjadi titik lemah kritis.
Ironisnya, perusahaan China, Shenghe Resources, adalah pemegang saham terbesar kedua di tambang Kvanefjeld Greenland dan pada 2018 menandatangani kesepakatan untuk memimpin pemrosesan mineral dari situs tersebut.
Respons Internasional: Dunia Bersatu Melawan Trump
Denmark: Perdana Menteri Mette Frederiksen menyatakan serangan AS terhadap Greenland akan berarti “semuanya berhenti”—termasuk NATO dan 80 tahun hubungan keamanan. Denmark mengumumkan peningkatan pengeluaran pertahanan di Greenland dalam “jumlah miliaran digit ganda” Krone (antara Rp14,6 triliun hingga Rp145 triliun).
Uni Eropa: Tujuh pemimpin Eropa merilis pernyataan bersama: “Greenland adalah milik rakyatnya. Denmark dan Greenland, dan hanya mereka, yang memutuskan masalah terkait mereka.” Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan terhadap dunia yang diatur oleh “hukum yang lebih kuat.”
Namun, UE belum mengklarifikasi langkah pembalasan konkret—militer atau ekonomi—yang akan diterapkan. Andrius Kubilius, Komisaris Pertahanan Eropa, setuju bahwa jika Amerika mengambil tindakan terhadap Greenland, “itu akan menjadi akhir dari kemitraan transatlantik.”
China: Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menanggapi bahwa aktivitas China di Arktik “bertujuan mempromosikan perdamaian dan sesuai hukum internasional. Amerika Serikat tidak boleh mengejar kepentingannya sendiri dengan menggunakan negara lain sebagai dalih.”
Rusia: Kremlin sangat diam tentang ambisi Trump. Analis mengatakan Moskow lebih tertarik melihat kehancuran NATO dari dalam. “Taruhan Rusia di Greenland sangat kecil,” kata Jamie Shea, mantan pejabat NATO. Rusia lebih diuntungkan jika tindakan Trump merusak NATO.
Pushback dari Kongres AS
Beberapa senator Republik menyatakan keberatan. Senator Roger Wicker mengatakan AS seharusnya tidak mengantagonisasi sekutu NATO. Senator Lisa Murkowski menyebut “obsesi” Gedung Putih “sangat mengganggu.”
Namun Demokrat John Fetterman mengatakan AS “idealnya” akan membelinya seperti Louisiana Territory (1803) dan Alaska (1867). “Saya tidak mendukung mengambilnya dengan paksa,” tegasnya.
Biaya Sesungguhnya: Ratusan Miliar Dolar
Alexander Gray, dalam kesaksian di Senat, mereferensikan perkiraan “ratusan miliar dolar” (ratusan hingga ribuan triliun rupiah) untuk mengakuisisi dan mendukung Greenland—biaya yang mencakup penggantian subsidi tahunan Denmark sebesar $600 juta (Rp10 triliun), investasi infrastruktur masif, dan mereplikasi jaring pengaman sosial yang dinikmati penduduk Greenland.
Michael Froman, mantan perwakilan perdagangan AS, tidak setuju dengan logika ekonomi akuisisi: “Prospek untuk industri mineral kritis yang menguntungkan sangat jangka panjang dan terpencil. Presiden Trump seharusnya ingin Denmark mempertahankan tanggung jawab untuk mensubsidi cara hidup Greenland, bukan menjadikannya tanggung jawab AS.”
Imperialisme Abad ke-21?
Analis di Foreign Affairs menggambarkan skenario “imperialisme abad ke-21” di mana kedaulatan dipaksakan bukan melalui kekuatan tetapi melalui fungsi: investasi, kontraktor, dan ambiguitas hukum. Konsorsium pembangunan, NGO, dan konsultan dengan ikatan longgar ke pemerintah AS akan turun ke Greenland, memberikan investasi kota demi kota, menciptakan ketergantungan tanpa aneksasi formal.
Suara Rakyat Greenland: “Kami Bukan Real Estate”
Bagi rakyat Greenland, diskusi ini adalah penghinaan. Inuk Silis Høegh, pembuat film Greenland, menyebutnya “penghinaan total.” Tak ada penduduk Greenland yang bisa memiliki tanah secara pribadi—tradisi budaya Inuit—yang membuat pandangan negara mereka sebagai real estat semakin provokatif.
Chemnitz memperingatkan budaya, identitas, bahasa, dan cara hidup Greenland akan “benar-benar terkikis dalam waktu sangat singkat” jika AS mendapatkan kontrol. Meski Trump menawarkan membuat setiap penduduk jutawan, retorika agresifnya telah menyebabkan kegelisahan dan ketakutan di antara penduduk pulau.
Dalam pemilihan Maret tahun lalu, tiga dari empat pemilih Greenland mendukung partai yang hanya mendukung gerakan lambat menuju kemerdekaan. Meski mayoritas besar menginginkan kemerdekaan, kekhawatiran tentang biaya ekonomi berpisah dari Denmark membuat legislator tidak menyerukan referendum kemerdekaan.
Apa yang Dipertaruhkan?
Krisis Greenland bukan tentang satu pulau, tetapi tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar keamanan internasional selama 80 tahun: kedaulatan teritorial, hak penentuan nasib sendiri, dan pertahanan kolektif melalui NATO.
“Hukum internasional adalah satu-satunya hal yang melindungi negara-negara kecil,” kata Josep Borrell, Komisioner UE untuk Kebijakan Luar Negeri. Bagi Eropa, ketergantungan pada payung keamanan AS kini menjadi kerentanan.
Nick Burns menawarkan perspektif: “Ada cara bagi administrasi Trump untuk mendapatkan akses mineral dan pangkalan militer dengan melakukan sesuatu yang normal: menghormati Denmark, bekerja dengan mereka secara diplomatik.”
Kesimpulan
Ambisi Trump terhadap Greenland adalah pertemuan antara kepentingan geostrategis nyata dan visi politik yang menolak norma multilateral. Greenland memang strategis—lokasinya, jalur pelayarannya, dan mineralnya adalah aset nyata dalam kompetisi kekuatan besar abad ke-21.
Namun pendekatan Trump—dari ancaman militer hingga tawaran Rp95 triliun untuk “membeli rakyat”—telah memicu kemarahan di Greenland, Denmark, dan Eropa. Seperti yang dikatakan Aki-Matilda Hoegh-Dam: “Kami bukan komoditas. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan, itu tetap terlalu murah. Ini tentang martabat.”
Yang dipertaruhkan lebih dari sekadar pulau: ini tentang apakah tatanan berbasis aturan akan bertahan, apakah NATO tetap relevan, dan apakah sekutu dapat mempercayai Amerika Serikat. Seperti kata Perdana Menteri Denmark Frederiksen, dunia berada “di persimpangan jalan.” Apa yang terjadi dengan Greenland akan menentukan keamanan global untuk dekade mendatang. (*)
—
*) Artikel disusun berdasarkan laporan Reuters, TIME, CNBC, Bloomberg, Washington Post, Al Jazeera, CNN, Fortune, dan analisis pakar dari Center for Strategic and International Studies, Atlantic Council, Chatham House, dan lembaga riset internasional lainnya.
Bus perintis tetap vital karena fungsinya sebagai satu-satunya transportasi murah yang menghubungkan desa terpencil dengan pusat ekonomi, mendukung distribusi hasil bumi, dan membuka akses layanan publik bagi masyarakat.
Tahun 2026, direncanakan penyelenggaraan layanan angkutan jalan perintis di Provinsi Maluku Utara berjumlah 15 lintasan trayek, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5188 Tahun 2025 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Orang yang Digunakan untuk Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2026.
Adapun ke 15 trayek itu pulang pergi sejauh 1.804 km adalah Toliwang -Tobelo (104 km), Tobelo – Galela – Saluta – Tanjung Jere (184), Tobelo – Jikomoi (432 km), Pasar Fogi – Pelabuhan Fery Sanana (32 km), Weda – Kobe Sawai (36 km), Gorua – Berebere – Daruba (176 km), Wayabula – Daruba (96 km), Weda – Bisui (224 km), Pelabuhan Penyeberangan Rum – Terminal Sarimalaha (38 km), Bibinoi – Babang – Wayaua (100 km), Belangbelang – Labuha – Kubung (60 km), Terminal Transgoal – Terminal Jailolo – Desa Susupu (88 km), Kakaraino – Subaim (100 km) dan Terminal Fogi – Manaf (64 km) dan Tobelo – Trans Suka Maju (70 km).
Bus perintis yang beroperasi di Pulau Halmahera sebanyak (7 trayek) dengan (10 Armada Bus), juga melayani masyarakat di Pulau Sula (Pasar Fogi – Pelabuhan Fery Sanana dan Terminal Fogi – Manaf) Sebanyak (2 trayek) dengan (3 Armada Bus), Pula Bacan Bibinoi – Babang – Wayaua dan Belangbelang – Labuha – Kubung) sebanyak (2 trayek) dengan (3 Armada Bus), Pulau Morotai (Gorua – Berebere – Daruba dan Wayabula – Daruba) Sebanyak (2 trayek0 dengan (2 Armada Bus) dan Pulau Tidore (Pelabuhan Penyeberangan Rum – Terminal Sarimalaha) sebanyak (1 trayek) dengan (1 Armada Bus).
Bus perintis yang beroperasi di Pulau Halmahera melayani 6 kawasan transmigrasi, seperti Transmigrasi Goal (Kab. Halmahera Barat), Kawasan Transmigrasi Sukamaju (Kab. Halmahera Utara) Transmigrasi Ekor dan Transmigrasi Subaim (Kab. Halmahera Timur), Transmigrasi Wairoro (Kab. Halmahera Tengah) dan Transmigrasi Nakamura (Kab. Pulau Morotai)
Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 adalah 45 kawasan transmigrasi. Adapun di Provinsi Maluku Utara ada 4 kawasan tramsigrasi terletak di Pulau Morotai (Kab. Morotai), Patlean (Kab. Halmahera Timur), Sagea Waleh (Kab. Halmahera Tengah), dan Pulau Bacan (Kab. Halmahera Selatan)
Selain di Pulau Halmahera, bus perintis juga dioperasikan di Pulau Sula (Kab. Kepulauan Sula), Pulau Morotai (Kab. Morotai) dan Pulau Bacan (Kab. Halmahera Selatan).
Infrastruktur transportasi yang memihak masyarakat juga hadir di luar Jawa. Jika di Jawa ada kereta khusus untuk petani dan pedagang, maka di Pulau Halmahera tersedia bus perintis. Bus ini beroperasi rutin setiap hari, berangkat seusai Subuh melayani rute lintas Transgoal – Jailolo dan membawa minimal tujuh warga Transmigrasi Goal ke Pasar Tradisional Jailolo.
Pembangunan Pasar Tradisional Jailolo telah terbangun di era Presiden Joko Widodo. Kondisi Pasar Tradisonal Jailolo masih terjaga rapi dan bersih. Penjual ada warga lokal dan juga warga transmigrasi sudah berlangsung lama. Warga transmigrasi membawa barang hasil pertanian, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Juga hasil industri rumah tangga, seperti tahu dan tempe. Omset penjualan itu bisa mencapai Rp 750 ribu per hari.
Bus perintis, selain membawa warga yang berjualan di pasar juga mengangkut sejumlah pelajar yang bersekolah di Kota Jailolo. Siang hari, bus perintis akan kembali mengangkut pelajar dan pedagang di pasar ke Kawasan Transmigrasi Goal.
Warga yang secara rutin menggunakan bus perintis membayar Rp 10 ribu untuk pelajar per hari (berangkat dan pulang). Sedangkan warga yang berdagang membayar Rp 30 ribu sekali berangkat. Sama halnya untuk umum. Jika menggunakan kendaraan lain bisa mencapai Rp 50 ribu sekali jalan.
Ketika malam tiba dan ada kapal yang berlabuh di Pelabuhan Jailolo, bus perintis kembali beroperasi sekitar pukul 16.00 WIT untuk menjemput penumpang. Bus ini merupakan sarana transportasi termurah yang sangat diandalkan; tarifnya hanya Rp 30 ribu per orang untuk sampai ke tujuan, sementara angkutan lain mematok harga hingga Rp 50 ribu per orang. Untuk satu koli barang dipatok tarif Rp 10 ribu.
Jalan yang dilalui kurang begitu lebar, sehingga jika menggunakan bus sedang kurang nyaman. Dengan kendaraan mikrobus lebih sesuai dengan kondisi jalan di Kab. Halmahera Barat.
Bus seringkali mengangkut hasil bumi (pertanian dan perkebunan) milik petani dan pedagang. Ketiadaan ruang bagasi khusus menyebabkan pencampuran barang dan penumpang, yang berisiko mengganggu kenyamanan dan keselamatan.
Untuk mengoptimalkan fungsi angkut barang, mikrobus dimodifikasi dengan mengubah dua kursi belakang menjadi saling menghadap. Ruang di tengah dapat digunakan untuk barang, dan ruang ini akan bertambah jika kursi dibuat lipat. Meskipun solusi idealnya adalah menggunakan bus sedang yang telah dilengkapi ruang khusus barang, kondisi jalan di lokasi tersebut belum mendukung operasional bus berukuran besar. Oleh karena itu, modifikasi mikrobus menjadi pilihan terbaik untuk menyeimbangkan angkutan penumpang dan barang.
KMP PT Pelni memang singgah di wilayah Jailolo, tetapi kapal besar ini tidak dapat bersandar di Dermaga Pelabuhan Jailolo. Pilihan dermaga lain, yakni Pelabuhan Matui, sebenarnya memadai, namun aksesnya terlalu jauh dan sepi, sehingga menimbulkan isu keamanan. Di sisi lain, kendala juga datang dari jaringan jalan yang menghubungkan Pelabuhan Matui dengan pusat Kota Jailolo. Jalan tersebut tidak memenuhi standar (kurang lebar dan berlubamg) dan jalan yng menghubungkan pelabuhan harus ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.
Pelabuhan laut Matui merupakan pelabuhan peti kemas yang baru direnovasi pada tahun 2023. Akses jalan di Pelabuhan Matui juga merupakan rencana akses jalan alternatif dari Jailolo menuju ke Sidangoli karena dianggap lebih menghemat waktu dan cenderung datar. Membangun jalan pesisir juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat setempat yang sebelumnya terisolir, namun sampai saat ini rencana tersebut belum terselesaikan.
Saran dan masukan
Pemerintah daerah harus jeli melihat peluang ekonomi yang berkembang di desa dan memberi fasilitas, contohnya bank yang dapat memberikan pelayanan simpan/pinjam dan sebagai pemodal untuk pengembangan usaha.
Membuat tempat khusus untuk barang agar tidak bercampur dengan penumpang.
Bantuan Bus Sekolah untuk para pelajar dengan biaya operasionalnya disubsidi dari pemerintah pusat atau daerah agar pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan akvifitas sekolah. ***
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi T. Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Kelelawar juga bisa disebut kalong, atau juga codot merupakan binatang malam penebar benih, dikarenakan memakan buah-buahan. Tampang binatang ini jauh dari kata cakep, karena cenderung mengerikan.
Kelelawar paling terkenal bernama Batman, penjaga kota Gotham, jenis satu ini dikenal sebagai super-hero, namun saingan terberat adalah kelelawar dari Indonesia, tepatnya di Soppeng, Sulawesi Selatan, di mana konon kelelawar atau kalong ini dianggap sebagai penjaga kota dan pembawa pertanda bencana (jika pergi), serta jodoh (jika kotorannya jatuh) mengeani tubuh seseorang.
Sementara di beberapa daerah lain ada kepercayaan kalong sebagai jelmaan makhluk halus pembawa rezeki atau kesialan. Misalkan di Pasuruan, ada kepercayaan tentang “keblek” atau kelelawar jadi-jadian yang bisa masuk rumah untuk mencuri beras dan uang, sering dikaitkan dengan pesugihan.
Sedangkan dibeberapa budaya di Papua Nugini dan Suku Iban menganggap kelelawar sebagai pembawa pesan spiritual atau perantara dukun. Berbeda dengan di Tiongkok kelelawar (fu) melambangkan keberuntungan, umur panjang, dan kebahagiaan.
Kelelawar adalah jenis hewan mamalia yang lebih aktif pada malam hari atau disebut sebagai hewan nokturnal, yang mempunyai kemampuan unik, yakni mengetahui benda yang ada di depannya menggunakan pantulan gelombang suara. Karena kemampuan itu, kelelawar sering dianggap sebagai hewan buta.
Di beberapa budaya terdapat mitos yang berkembang bahwa apabila hewan ini masuk rumah memiliki makna tertentu, seperti akan ada tamu, mendapatkan keberuntungan atau kabar buruk. Namun secara ilmiah, fakta masuknya kelelawar ke rumah tidak selalu menjadi hal yang bermakna mistis, melainkan lebih condong kepada kebiasaan hewan ini yang mencari makanan atau tempat berlindung.
Ada lagi mitos bahwa daging kelelawar dipercaya bisa menjadi obat asma, benarkah ? Klaim bahwa daging kelelawar bisa menyembuhkan asma tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Penelitian medis yang valid tidak pernah menunjukkan hubungan langsung antara konsumsi daging kelelawar dan perbaikan kondisi asma.
Dalam budaya tradisional memang daging kelelawar dikenal sebagai bahan dalam pengobatan tradisional dalam ramuan yang dipercaya dapat meningkatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit. Namun, pengobatan tradisional ini sering kali belum diuji dengan metode ilmiah yang dapat membuktikan efektivitasnya secara objektif. Sebab beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daging kelelawar justru berisiko karena dapat menjadi pembawa penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia.
Dalam dunia supranatural, kalong (kelelawar besar) sering kali dikaitkan dengan hal-hal yang misterius dan gaib, diperkuat dengan kepercayaan umum yang sering mengaitkan hewan ini dengan praktik-praktik mistis karena sifatnya yang aktif di malam hari. Tentunya dalam penafsiran bisa berbeda-beda tergantung pada budaya dan kearifan lokal. Beberapa interpretasi diantaranya :
Dalam cerita rakyat Indonesia, terdapat sosok yang dikenal sebagai “Kalong Wewe”. Makhluk supranatural ini digambarkan sebagai kelelawar raksasa atau sosok mistis menakutkan yang dipercaya suka menculik anak-anak yang masih bermain di luar rumah saat senja menjelang malam.
Sebenarnya kelelawar adalah hewan yang menarik dan telah menjadi bagian dari budaya manusia sejak lama. Sehingga tidaklah berlebihan jika filosofi “kalong atau kelelawar” ini mencakup berbagai makna, mulai dari simbol kesetiaan representasi solidaritas dan gotong royong dalam komunitas adat hingga makna sosial seperti semangat persaudaraan dan kegigihan beraktivitas malam hari.
Mereka memang makhluk yang aneh, tampak seperti setengah burung dan setengah hewan pengerat seperti tikus, seolah-olah berasal dari alam mimpi buruk, hingga dapat menjadikan “Chiroptophobia”, atau ketakutan terhadap kelelawar, yang mencakup persepsi negatif tentang kelelawar sebagai pembawa penyakit, hama, atau makhluk berbahaya yang dikaitkan dengan roh jahat.
Pagi itu, seorang sopir angkot di Cipanas hanya bisa memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Bukan karena penumpang sepi, melainkan karena larangan beroperasi sudah diberlakukan. Di saat bersamaan, arus mobil pribadi dari luar kawasan terus mengalir menuju Puncak, nyaris tanpa jeda.
Setiap liburan Natal dan Tahun Baru, kawasan Puncak kembali menghadapi pola kemacetan yang nyaris serupa. Antrean kendaraan mengular di sepanjang ruas utama, laju lalu lintas tersendat berjam-jam. Jalan tak pernah bertambah lebar, sementara jumlah kendaraan terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, kebijakan lalu lintas kerap lahir sebagai reaksi cepat, bukan hasil perencanaan yang matang. Tahun ini pun tak berbeda. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengambil langkah pengaturan lalu lintas dengan menghentikan sementara operasional ratusan angkutan kota (angkot) di jalur Puncak—dari Bogor hingga Cipanas—pada hari-hari puncak liburan.
Dari logika birokrasi, kebijakan ini memang tampak rapi. Sasarannya jelas, waktunya terbatas, wilayah penerapannya spesifik. Angkot memiliki trayek, pengemudi terdata, dan kompensasi tunai disiapkan. Dalam situasi darurat musiman, langkah yang cepat dan terukur seperti ini wajar terlihat meyakinkan. Namun transportasi bukan sekadar urusan birokrasi. Ia adalah sebuah sistem—dan sistem menuntut ketepatan membaca akar persoalan, bukan hanya kelancaran mengeksekusi aturan.
Angkot Dihentikan, Mobil Pribadi Tetap Melaju
Kemacetan di Puncak tidak bisa dipersempit menjadi persoalan angkot semata. Memang, praktik ngetem dan berhenti sembarang tempat kerap menggerus lebar efektif jalan. Namun nyatanya, tekanan terbesar kawasan ini sejak lama datang dari arus kendaraan pribadi yang masuk hampir bersamaan dari luar wilayah. Mobil pribadi—termasuk jenis SUV (sport utility vehicle), MPV (multi purpose vehicle), serta HiAce/Elf—dan sepeda motor memenuhi ruas jalan yang sejak awal tak pernah dirancang untuk menampung volume sebesar itu. Sementara angkot bergerak secara lokal, dengan kecepatan rendah, menjalankan fungsi sehari-hari sebagai pengangkut warga sekitar, pekerja pariwisata, dan wisatawan yang datang tanpa kendaraan sendiri.
Ketika angkot dilarang beroperasi, yang terjadi bukanlah pengurangan lalu lintas secara nyata, melainkan pembatasan mobilitas kelompok tertentu. Pengguna angkot pada dasarnya adalah captive market—mereka menggunakan angkutan umum bukan karena pilihan, melainkan karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Di dalamnya ada warga lokal dan pekerja harian yang menggantungkan mobilitasnya pada transportasi yang murah, mudah dijangkau, dan tersedia setiap hari.
Sementara itu, kendaraan pribadi dari luar kawasan—yang sejak awal menjadi penyumbang terbesar kepadatan—tetap bergerak leluasa dan mendominasi ruang jalan. Di sinilah keberpihakan kebijakan transportasi kawasan Puncak dapat dibaca dengan jernih: mobilitas warga dan pekerja yang bergantung pada angkutan umum dibatasi, sementara arus kendaraan pribadi nyaris tak tersentuh oleh pengendalian yang sepadan.
Dampak Ekonomi Rakyat di Balik Larangan Angkot
Dari sisi sosial-ekonomi, dampak kebijakan ini meluas ke luar tubuh angkot itu sendiri. Di balik ratusan armada yang berhenti beroperasi, denyut ekonomi harian ikut melambat—terutama di pasar-pasar tradisional dan permukiman di sepanjang jalur angkot. Pasar menjadi simpul penting, karena penjual, pembeli, hingga distribusi barang skala kecil sama-sama bergantung pada angkutan umum untuk menopang aktivitas jual-beli sehari-hari.
Imbasnya terasa langsung pada pekerja informal dan usaha jasa lokal. Karyawan hotel kecil dan losmen, buruh bongkar muat pasar, hingga usaha skala rumahan seperti warung makan kampung, jasa laundry, dan bengkel kecil kehilangan sebagian akses pelanggan dan pasokan tenaga kerja. Padahal, bagi kelompok ini, musim puncak wisata bukan sekadar keramaian, melainkan penopang utama penghasilan tahunan. Kompensasi tunai mungkin meredam gejolak awal, tetapi sulit menggantikan peluang ekonomi yang hilang pada periode yang selama ini menjadi sandaran banyak keluarga.
Aspek Keselamatan yang Sering Terlewatkan
Ada dimensi lain yang kerap luput dalam kebijakan jangka pendek: keselamatan lalu lintas. Hubungan antara kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan tidak sesederhana yang kerap dibayangkan. Jalan yang lebih lengang memang sering mendorong kecepatan lebih tinggi, dan di situlah potensi kecelakaan berat meningkat. Namun lonjakan kendaraan pribadi juga menghadirkan kepadatan yang tidak tertib—ditandai dengan manuver saling memotong, pengereman mendadak, jarak antar-kendaraan yang rapat, serta konflik antara mobil dan sepeda motor. Situasi semacam ini meningkatkan risiko tabrakan beruntun dan kecelakaan ringan yang kerap luput dari perhatian.
Pada akhirnya, keselamatan lalu lintas tidak ditentukan oleh macet atau tidak macet, melainkan oleh bagaimana arus kendaraan dikendalikan, kecepatan diatur, dan ruang jalan dikelola secara disiplin.
Mengubah Angkot dari Objek yang Dipersalahkan Menjadi Bagian dari Solusi
Persoalan angkot yang kerap disorot—seperti kebiasaan berhenti lama atau menaikkan penumpang di sembarang tempat—sebenarnya bukan pokok persoalan. Ia lebih tepat dibaca sebagai akibat dari sistem yang belum tertata. Selama prasarana dan pengaturan dasar tidak disiapkan dengan baik, perilaku semacam itu akan terus berulang.
Karena itu, solusi jangka pendek perlu diarahkan pada penataan yang konkret. Misalnya, menyediakan pangkalan resmi angkot yang tidak mengganggu arus lalu lintas, membangun halte sederhana di lokasi strategis, mengatur jam keberangkatan dan frekuensi layanan pada masa puncak, serta menertibkan praktik berhenti di badan jalan. Dengan pengaturan semacam ini, ruang jalan tetap berfungsi, sementara mobilitas warga tidak harus dikorbankan.
Namun penataan fisik dan pengaturan operasional saja tidak cukup jika akar persoalannya dibiarkan. Kebiasaan ngetem lama dan ngebut mengejar penumpang bukan semata soal disiplin di jalan. Ia adalah konsekuensi dari sistem setoran yang menekan. Selama penghasilan sopir sepenuhnya bergantung pada jumlah penumpang yang didapat, pola perilaku semacam ini akan terus berulang—seketat apa pun penertiban dilakukan.
Karena itu, pada jangka menengah, Kawasan Puncak membutuhkan perubahan manajemen angkutan yang lebih mendasar. Pemerintah daerah dapat mulai mengadopsi pendekatan seperti JakLingko di Jakarta, di mana sopir digaji secara tetap dan pemilik angkot dikontrak sebagai penyedia layanan. Dengan pola ini, angkutan umum diperlakukan sebagai layanan publik, bukan lagi sekadar usaha bertahan hidup di jalan. Dengan skema ini, dorongan utama pengemudi bergeser—dari mengejar setoran harian menjadi menjalankan layanan secara tertib dan aman.
Tanpa reformasi semacam ini, larangan angkot hanya akan menjadi cerminan bahwa sistem transportasi belum dibangun dengan benar. Padahal, yang dibutuhkan Puncak bukanlah dikotomi yang menyesatkan antara melarang atau membiarkan. Yang diperlukan adalah keberanian untuk menata dan mengelola. Di situlah pekerjaan rumah sesungguhnya berada: mengubah angkot dari persoalan yang terus disalahkan menjadi bagian dari solusi yang dirancang dan dijalankan secara sadar.
Kemacetan Puncak dan Keberanian Mengatur Kendaraan Pribadi
Lebih dari itu, Puncak membutuhkan pendekatan yang lebih berani dan menyeluruh. Jika penataan angkutan umum sudah ditempatkan sebagai bagian dari solusi, prasyarat berikutnya adalah keberanian mengendalikan kendaraan pribadi. Selama ini, pengendalian kendaraan pribadi memang dilakukan melalui berbagai skema operasional—seperti buka-tutup jalur atau contraflow—namun langkah-langkah tersebut lebih berfungsi mengatur arus ketika kemacetan sudah terjadi dan sifatnya temporer. Padahal, tantangan utamanya justru terletak pada lonjakan kendaraan yang masuk hampir bersamaan.
Karena itu, arah kebijakan perlu diperluas: pengaturan waktu kedatangan kendaraan pada jam-jam puncak, pengendalian jumlah kendaraan di kawasan inti, penyediaan kantong parkir di luar kawasan dengan skema park and ride, serta layanan angkutan massal sementara yang terorganisir selama masa liburan.
Tanpa keberanian menempatkan kendaraan pribadi dalam kerangka pengendalian yang adil, kebijakan apa pun akan selalu terasa timpang. Risiko terbesarnya bukan sekadar kegagalan mengurai kemacetan musiman, melainkan terbentuknya preseden yang keliru—seolah-olah angkutan umumlah sumber persoalan, sementara dominasi kendaraan pribadi terus dibiarkan. Jika cara pandang semacam ini berlanjut, transportasi publik akan makin kehilangan legitimasi sosialnya.
Hanya dengan keberanian menata sistem secara utuh itulah Puncak tak lagi sekadar menjadi cerita tentang kemacetan tahunan, melainkan tentang tata kelola transportasi yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan. ***
Memasuki awal 2026, dunia bergerak semakin digital dan cepat, sementara kebijaksanaan manusia tertinggal oleh kecepatan algoritma
Dunia tidak kekurangan informasi, tetapi kehilangan kejernihan untuk membedakan antara kebenaran dan rekayasa. Pada titik inilah pertanyaan paling mendasar bangsa ini muncul: bukan lagi sejauh apa teknologi membawa kemajuan, melainkan siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kesadaran kita.
Almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sering dianggap memiliki “ramalan” yang kelak terbukti. Namun sesungguhnya, Gus Dur bukan peramal dalam pengertian mistik. Ia adalah pembaca zaman. Ia melihat jauh ke depan karena memahami watak manusia, kekuasaan, dan sejarah.
Gus Dur membaca pola. Dan pola itulah yang kini kembali hadir di era algoritma.
Intuisi vs Mesin
Di masa lalu, Gus Dur mengingatkan bahwa demokrasi bisa runtuh bukan oleh senjata, tetapi oleh akal yang dimanipulasi dan nurani yang dilemahkan. Hari ini, kita menyebutnya algoritma, big data, dan rekayasa opini.
Algoritma bekerja tanpa empati. Ia tidak mengenal keadilan. Ia hanya mengenal pola, klik, dan kepentingan.
Di sinilah intuisi kemanusiaan diuji. Gus Dur berdiri pada sisi yang berbeda: keberanian moral, kejujuran batin, dan keberpihakan pada yang lemah—meski itu membuatnya tampak aneh, lambat, atau “tidak strategis” di mata kekuasaan jangka pendek.
Ketika Bangsa Masuk Permainan Curang
Bangsa ini kini menghadapi paradoks: teknologi makin canggih, tetapi kebijaksanaan justru menipis. Informasi melimpah, tetapi kebenaran semakin kabur.
Kita hidup dalam permainan curang modern:
Narasi dibentuk lebih cepat daripada kesadaran.
Opini diciptakan sebelum rakyat sempat berpikir
Yang viral dianggap benar, yang sunyi dianggap salah.
Gus Dur sudah mengingatkan: “Yang lebih berbahaya dari penindasan adalah ketika rakyat tidak sadar bahwa dirinya sedang ditindas.”
Jalan Kebijaksanaan Nusantara
Nilai-nilai Nusantara—termasuk falsafah Batak tentang hasangapon (kehormatan), haporseaon (iman/kepercayaan), dan hamoraon (kesejahteraan yang bermartabat)—mengajarkan bahwa hidup bukan soal menang cepat, tetapi tegak dalam kebenaran.
Di titik inilah Gus Dur dan kearifan Nusantara bertemu: kekuasaan tanpa nurani akan runtuh oleh sejarah.
Penutup
Jika banyak “ramalan” Gus Dur menjadi kenyataan, itu bukan karena ia memiliki kelebihan gaib, melainkan karena ia setia pada akal sehat yang disinari kebijaksanaan.
Pertanyaan kita hari ini sederhana namun menentukan:
Apakah kita masih mau berpikir merdeka, atau menyerahkan masa depan bangsa pada mesin tanpa hati?
Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani menjaga nurani—meski berjalan sendirian. “Yang tahu masa depan adalah Tuhan. Yang perlu kita jaga hanyalah hati agar tak salah membaca zaman.” (*)
