Oleh : Heri Mulyono
Ketegangan diplomatik meningkat setelah Sekjen NATO Mark Rutte dituding melangkahi kedaulatan Denmark dalam negosiasi soal Greenland dengan Presiden AS Donald Trump
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen tidak menyembunyikan kekecewaannya. Dalam pernyataan tegas yang disampaikan pekan lalu, ia menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte tidak memiliki mandat untuk bernegosiasi atas nama Greenland dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan ini menandai eskalasi baru dalam krisis diplomatik yang mengancam keutuhan aliansi Atlantik, sekaligus membuka celah perpecahan di dalam Uni Eropa.
Greenland, wilayah otonom Denmark yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki posisi strategis di Arktik, kembali menjadi pusat perhatian geopolitik global setelah Trump—yang baru saja memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025—menegaskan kembali ambisinya untuk mengakuisisi pulau terbesar di dunia tersebut. Bukan kali pertama Trump melirik Greenland; pada masa jabatan pertamanya di 2019, ia sempat menawarkan pembelian yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Kopenhagen.
Namun kali ini, situasinya berbeda. Trump tampak lebih serius dan bahkan melibatkan struktur NATO dalam upaya diplomatiknya—langkah yang menimbulkan kegaduhan di Eropa dan memunculkan pertanyaan mendasar: apakah aliansi pertahanan yang didirikan untuk melindungi kedaulatan negara-negara anggotanya justru bisa digunakan untuk melemahkan kedaulatan salah satu anggotanya?
Kesepakatan Kontroversial Rutte-Trump
Meskipun detail pasti dari kesepakatan antara Mark Rutte dan Donald Trump belum sepenuhnya terungkap ke publik, sumber-sumber diplomatik di Brussels mengindikasikan bahwa pembicaraan tersebut melibatkan peningkatan kehadiran militer AS di Greenland dengan dalih memperkuat pertahanan NATO di wilayah Arktik. Langkah ini, menurut Rutte, sejalan dengan kepentingan strategis aliansi menghadapi ekspansi Rusia dan China di kawasan kutub utara.
Namun bagi Denmark, ini bukan soal strategi pertahanan semata. Frederiksen menilai bahwa Rutte telah melampaui kewenangannya sebagai Sekjen NATO. “Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark. Keputusan mengenai masa depan Greenland hanya bisa dibuat oleh rakyat Greenland dan pemerintah Denmark,” tegasnya dalam konferensi pers di Kopenhagen. “Sekretaris Jenderal NATO tidak memiliki otoritas untuk membicarakan masa depan wilayah kedaulatan negara anggota tanpa persetujuan eksplisit dari negara bersangkutan.”
Pernyataan keras Denmark ini mencerminkan kegelisahan yang lebih dalam. Banyak pengamat melihat manuver Trump—dan keterlibatan Rutte—sebagai upaya untuk secara bertahap menggerogoti kedaulatan Denmark atas Greenland melalui jalur institusional NATO. Jika dibiarkan, preseden ini bisa berbahaya: hari ini Greenland, besok mungkin wilayah strategis negara Eropa lainnya.
Respons Beragam Negara-Negara Eropa
Sikap negara-negara Eropa terhadap krisis Greenland terbelah, mencerminkan perbedaan kepentingan nasional dan orientasi geopolitik masing-masing.
Jerman, sebagai kekuatan ekonomi terbesar Uni Eropa, menempuh jalur hati-hati. Kanselir Jerman, melalui juru bicaranya, menyatakan solidaritas dengan Denmark sambil menekankan pentingnya menjaga kesatuan NATO. “Kami memahami kekhawatiran Denmark dan menghormati kedaulatannya atas Greenland,” kata juru bicara Kanselir. “Namun kita juga harus mengakui tantangan keamanan baru di Arktik yang memerlukan respons kolektif.” Posisi ambivalen Jerman ini mencerminkan dilema klasik: di satu sisi ingin mempertahankan prinsip kedaulatan Eropa, di sisi lain masih sangat bergantung pada payung keamanan Amerika.
Prancis, di bawah kepemimpinan yang konsisten memperjuangkan “otonomi strategis Eropa”, mengambil posisi lebih tegas mendukung Denmark. Paris menilai bahwa ambisi Trump terhadap Greenland adalah bukti nyata mengapa Eropa harus membangun kapasitas pertahanan independen. Presiden Prancis dilaporkan telah menghubungi Frederiksen untuk menyatakan dukungan penuh dan mengusulkan pembahasan masalah ini di tingkat Dewan Eropa. Bagi Paris, krisis Greenland adalah momentum untuk mempercepat integrasi pertahanan Eropa yang tidak sepenuhnya bergantung pada Washington.
Inggris, yang pasca-Brexit menempuh jalur “Global Britain” dengan kedekatan khusus dengan AS, berada dalam posisi paling rumit. London secara resmi menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Denmark, namun sumber-sumber di Whitehall mengindikasikan bahwa pemerintah Inggris tidak ingin konfrontasi terbuka dengan administrasi Trump, terutama mengingat negosiasi perdagangan bilateral yang sedang berlangsung. Sikap London yang terkesan setengah hati ini menuai kritik dari politisi oposisi yang menuduh pemerintah mengorbankan solidaritas Eropa demi kepentingan hubungan transatlantik.
Italia dan Spanyol umumnya sejalan dengan posisi Jerman—mendukung Denmark secara prinsip namun enggan mengambil langkah konfrontatif terhadap Washington. Kedua negara ini lebih fokus pada isu-isu Mediterania dan tidak melihat Arktik sebagai prioritas strategis utama.
Sementara itu, negara-negara Nordik dan Baltik menunjukkan solidaritas kuat dengan Denmark. Swedia, Finlandia, Norwegia (meski bukan anggota UE), serta Estonia, Latvia, dan Lithuania memandang tindakan Trump sebagai ancaman terhadap prinsip kedaulatan yang mereka pegang teguh, terutama dalam konteks ancaman Rusia. Mereka khawatir jika Trump berhasil dengan Greenland, preseden buruk ini bisa digunakan oleh Moskow untuk membenarkan tindakan serupa di wilayah lain.
NATO di Persimpangan Jalan
Krisis Greenland menempatkan NATO dalam posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya: terjepit antara negara anggota Eropa dan pemimpin negara pendiri aliansi. Situasi ini mengekspos kontradiksi mendasar dalam arsitektur keamanan transatlantik.
NATO didirikan dengan prinsip pertahanan kolektif yang tertuang dalam Pasal 5 Piagam Atlantik Utara: serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. Namun apa yang terjadi jika ancaman justru datang dari dalam—atau lebih tepatnya, dari negara yang selama ini menjadi jaminan keamanan aliansi?
Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda yang dikenal sebagai negosiator ulung, kini menghadapi ujian terberat dalam kariernya. Sebagai Sekjen NATO, ia seharusnya menjadi penjaga prinsip-prinsip aliansi, namun realitas geopolitik memaksanya untuk mengakomodasi kepentingan Washington—terlepas dari bagaimana kepentingan itu bertentangan dengan kedaulatan negara anggota Eropa.
Dalam pertemuan darurat Dewan Atlantik Utara yang dilaporkan berlangsung secara tertutup, sejumlah duta besar negara Eropa dilaporkan mempertanyakan kredibilitas Rutte. “Jika Sekjen bisa melangkahi kedaulatan Denmark hari ini, negara mana yang akan jadi korban berikutnya?” demikian pertanyaan yang disampaikan salah satu diplomat Eropa yang dikutip media Brussels.
Ketegangan ini juga memunculkan perdebatan tentang reformasi struktur kepemimpinan NATO. Selama ini, Sekjen NATO selalu berasal dari Eropa sebagai penyeimbang dominasi AS dalam komando militer aliansi. Namun krisis ini mempertanyakan apakah struktur tersebut masih relevan atau justru menciptakan ambiguitas kewenangan yang berbahaya.
Dimensi Arktik dan Kepentingan Strategis
Untuk memahami mengapa Greenland begitu penting, perlu melihat transformasi geopolitik Arktik dalam dekade terakhir. Perubahan iklim membuka rute pelayaran baru dan akses ke cadangan sumber daya alam yang selama ini terkunci es. Greenland memiliki deposit mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk teknologi modern, cadangan minyak dan gas yang signifikan, serta posisi strategis untuk pemantauan militer.
China, yang mendeklarasikan diri sebagai “negara Arktik dekat”, telah aktif berinvestasi di kawasan ini melalui inisiatif “Jalur Sutra Kutub”. Rusia, dengan armada pemecah es terbesar di dunia, terus memperkuat kehadiran militernya di Arktik. Dalam konteks ini, kekhawatiran AS atas akses dan pengaruh di Greenland bisa dipahami dari perspektif keamanan nasional.
Namun cara Trump mengejar kepentingan tersebut—melalui retorika kepemilikan dan tekanan diplomatik yang mengabaikan kedaulatan Denmark—justru kontraproduktif. Alih-alih memperkuat NATO, pendekatan ini malah melemahkan kepercayaan antar-anggota aliansi.
Implikasi bagi Masa Depan UE dan NATO
Krisis Greenland bisa menjadi titik balik dalam hubungan transatlantik dan integrasi Eropa. Beberapa skenario yang mungkin berkembang:
Pertama, jika Uni Eropa gagal menunjukkan solidaritas tegas dengan Denmark, ini akan mempercepat skeptisisme terhadap proyek Eropa, terutama di negara-negara kecil yang selama ini melihat UE sebagai pelindung kedaulatan mereka dari tekanan kekuatan besar. Kepercayaan pada institusi Brussels akan terkikis.
Kedua, krisis ini bisa menjadi katalis bagi percepatan “otonomi strategis Eropa” yang selama ini diperjuangkan Prancis. Jika negara-negara Eropa menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada AS untuk keamanan mereka—bahkan AS bisa menjadi sumber ancaman terhadap kedaulatan mereka—maka investasi dalam kapasitas pertahanan independen Eropa akan meningkat drastis.
Ketiga, di dalam NATO sendiri, krisis ini bisa memicu reformasi struktural. Mungkin akan muncul mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap Sekjen, atau bahkan pembatasan eksplisit terhadap kewenangan Sekjen dalam hal yang menyangkut kedaulatan negara anggota.
Keempat, dalam skenario terburuk, jika kesepakatan Rutte-Trump diimplementasikan tanpa persetujuan Denmark dan Greenland, ini bisa memicu krisis legitimasi NATO yang paling serius sejak pendirian aliansi. Denmark bahkan bisa mempertimbangkan penangguhan keanggotaan—langkah yang akan sangat menguntungkan Rusia dan melemahkan posisi Barat secara keseluruhan.
Suara dari Nuuk
Yang sering terlupakan dalam perdebatan geopolitik ini adalah suara rakyat Greenland sendiri. Dengan populasi sekitar 57.000 jiwa, mayoritas penduduk asli Inuit, Greenland memiliki pemerintahan sendiri dengan kewenangan luas, meski pertahanan dan kebijakan luar negeri masih di tangan Kopenhagen.
Pemimpin Greenland Múte Egede telah menyatakan dengan jelas: Greenland bukan milik siapa pun untuk dijual, dan masa depan pulau tersebut akan ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Ada aspirasi kemerdekaan yang tumbuh di Greenland, namun dalam bentuk penentuan nasib sendiri yang bermartabat—bukan menjadi komoditas dalam transaksi antara kekuatan besar.
Ironi dari ambisi Trump adalah bahwa tekanan AS justru memperkuat sentimen nasionalisme Greenland dan solidaritas dengan Denmark, sesuatu yang sebelumnya mulai memudar seiring tumbuhnya aspirasi kemerdekaan.
Catatan Akhir :
Ambisi Trump terhadap Greenland bukan sekadar episode aneh dalam politik internasional. Ini adalah ujian fundamental bagi prinsip-prinsip yang mendasari tatanan liberal internasional pasca-Perang Dunia II: kedaulatan negara, hukum internasional, dan kerjasama multilateral.
Keterlibatan kontroversial Sekjen NATO Mark Rutte dalam negosiasi dengan Trump telah membuka kotak Pandora. Penolakan tegas PM Denmark Frederiksen mencerminkan kegelisahan yang lebih luas di Eropa tentang apakah institusi-institusi yang seharusnya melindungi mereka justru bisa menjadi instrumen untuk mengikis kedaulatan mereka.
Respons yang terbelah dari negara-negara Eropa menunjukkan bahwa Uni Eropa masih jauh dari memiliki posisi bersama dalam politik luar negeri dan keamanan. Perpecahan ini bisa dieksploitasi oleh kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan integrasi Eropa.
Sementara itu, NATO menghadapi krisis identitas: apakah aliansi ini masih relevan di era di mana ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dinamika internal dan perbedaan kepentingan antara anggotanya?
Yang jelas, salju di Greenland menyimpan lebih dari sekadar es dan mineral—ia menyimpan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang masa depan hubungan transatlantik, keutuhan Eropa, dan prinsip kedaulatan di abad ke-21. Bagaimana krisis ini diselesaikan akan menentukan arsitektur keamanan global untuk dekade-dekade mendatang. (*)
