Category: Nasional

JAYAKARTA NEWS – Empat hotel di kawasan Puncak, Bogor, disegel karena dinilai telah merusak dan mencemari lingkungan.

“Hari ini empat hotel kita segel,” tegas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq saat memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) dan penyegelan empat hotel di kawasan Puncak, Bogor, Sabtu (09/08/2025).

Empat hotel yang disegel dan dipasang papan peringatan serta garis PPLH oleh GAKKUM KLH/BPLH adalah Griya Dunamis by SABDA, Taman Teratai Hotel, The Rizen Hotel, dan New Ayuda 2 Hotel/Hotel Sulanjana.

“Tidak ada kompromi untuk pencemar lingkungan. Penyegelan ini adalah langkah tegas menyelamatkan Ciliwung dari hulu dan memastikan setiap pelaku usaha taat pada aturan,” tukas Hanif.

Menurut KLH/BPLH, pencemaran di hulu berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas air Ciliwung.

Pemantauan menunjukkan parameter pencemar seperti BOD, COD, dan TSS di hulu sudah melampaui baku mutu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keempatnya terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan persetujuan lingkungan, termasuk membuang limbah cair langsung ke aliran Sungai Ciliwung tanpa pengolahan sesuai baku mutu.

Salah satu kasus paling mencolok adalah The Rizen Hotel yang menjadi penyumbang terbesar pencemaran air karena tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Selain itu, Hotel Sulanjana, Taman Teratai Hotel, dan Griya Dunamis tidak memiliki perizinan berusaha untuk lokasi usaha penginapan.

“Dari tinjauan hari ini, ada delapan gazebo dan satu restoran yang sudah dibongkar, ini patut diapresiasi,” ujar Menteri Hanif.

Namun, tambah Hanif, lebih dari separuh belum melakukan langkah konkret sehingga Kementerian LH memberi ultimatum pembongkaran harus rampung akhir Agustus atau negara akan mengeksekusi.

Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Irjen. Pol. Rizal Irawan, menegaskan pelanggaran ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.

“Hotel-hotel ini menerima tamu setiap hari, tetapi ternyata abai terhadap kewajiban lingkungan. Tidak ada toleransi bagi pelaku usaha yang mengabaikan aturan, apalagi sampai membuang limbah langsung ke tanah,” ujar Rizal.

Menurur Rizal, kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi indikasi perbuatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.

“Tim kami akan memproses secara tuntas, termasuk sanksi administratif dan pidana bila tidak segera memperbaiki sesuai jangka waktu yang diberikan,” kata Rizal.

Direktur Pengaduan dan Pengawasan, Ardyanto Nugroho, menekankan tidak ada alasan ketidaktahuan. Semua pelaku usaha wajib memenuhinya sejak awal beroperasi, tidak boleh ada yang abai.

Menurut Ardyanto, kewajiban memiliki dokumen lingkungan, pengolahan air limbah, dan pemenuhan baku mutu adalah syarat mutlak.

“Kami akan terus menyisir hotel-hotel lain. Harapan kami agar dapat memperbaiki kualitas air Sungai Ciliwung,” kata Ardyanto.

Data KLH/BPLH menunjukkan, di segmen satu Sungai Ciliwung (Puncak, Bogor) terdapat 22 hotel bintang tiga ke atas yang berpotensi mencemari lingkungan. Empat hotel telah disegel, sisanya akan diperiksa bertahap.

Setelah hotel berbintang ditertibkan, langkah akan dilanjutkan ke hotel kelas Melati di segmen yang sama, lalu ke segmen dua dan seterusnya.

Selain penindakan hotel, KLH/BPLH juga telah menertibkan 33 unit usaha pelanggar tata kelola lingkungan di hulu DAS Ciliwung. Dalam sidak 27 Juli 2025, dari 33 usaha yang izinnya dicabut, hanya sebagian memulai pembongkaran. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah menindaklanjuti proses sanksi administratif terhadap perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi yang lalai dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, pembakaran lahan dalam bentuk apa pun adalah pelanggaran hukum berat yang akan ditindak tanpa kompromi. Setiap pelaku, baik individu maupun korporasi, akan dikenai sanksi pidana dan administratif.

“Kami tidak akan membiarkan bencana tahunan ini terus mengancam lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat,” tegas Menteri Hanif di Pekanbaru, Selasa (22/7/2025).

Berdasarkan temuan, lonjakan Karhutla di Provinsi Riau mengindikasikan adanya pola pembakaran berulang dan teroganisir. Pemerintah memandang kondisi ini sebagai eskalasi darurat yang memerlukan langkah tegas dan terintegrasi. 

“Kondisi ini tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa. Lonjakan titik api dan luasan kebakaran yang masif hanya dalam waktu singkat mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan lapangan dan masih rendahnya kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan,” jelas Hanif.

Menteri Hanif menyerukan kepada seluruh kepala daerah, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan di wilayahnya. Edukasi publik, patroli darat, dan pelibatan masyarakat peduli api harus digerakkan secara masif.

“Kami terus bekerja untuk memastikan udara bersih, hutan lestari, dan masyarakat yang sehat. Tapi perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi antarsektor adalah kunci. Mari bersama kita hentikan pembakaran lahan sebelum api menghentikan kehidupan kita,” ujar Menteri Hanif. 

Per 20 Juli 2025, tercatat 790 titik panas (hotspot) terdeteksi di Riau, dengan 27 titik api aktif. Hanya dalam waktu 24 jam, luas lahan terbakar melonjak dari 546 hektare (ha) menjadi sekitar 1.000 ha.

Sebaran titik api terkonsentrasi dan saling berdekatan, yang menunjukkan adanya pola pembakaran berulang dan terorganisasi.

Hanif meminta seluruh perusahaan wajib membangun sekat kanal di areal gambut, menyediakan sarana pemadaman dini, serta aktif melakukan patroli bersama masyarakat. 

“Kami telah mengadakan pertemuan langsung dengan pelaku usaha seperti RAPP, Sinar Mas Group, dan PTPN IV Regional III, untuk memastikan komitmen mereka dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan,”jelas Hanif. 

Selain itu, lanjut Hanif, KLH/BPLH juga bekerja sama dengan BMKG dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah rawan Karhutla.

Menteri LH juga mengapresiasi dan dukungan penuh kepada jajaran Polda Riau. Keberhasilan mengungkap 29 tersangka menunjukkan respons hukum yang serius dan menjadi pesan tegas bahwa pembakaran lahan tidak akan ditoleransi.

Di sisi lain, BNPB telah mengerahkan satu unit helikopter water bombing dan akan menambah tiga unit tambahan. Perusahaan swasta juga berpartisipasi, seperti Sinarmas. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030. 

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) X HKTI dan Kongres Tani Indonesia yang berlangsung di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sudaryono menjadi calon tunggal dan dikukuhkan menggantikan Fadli Zon dan Moeldoko.

Sudaryono mengapresiasi kepercayaan dari dua kepengurusan antara kepemimpinan Moeldoko dan Fadli zon. Dia pun menegaskan komitmennya untuk menyatukan dualisme yang telah lama memecah organisasi petani tersebut.

“Ini menjadi tonggak bagaimana yang tadinya jalan sendiri-sendiri ini bisa bersatu, bersatu di pusat, dan bersatu sampai dengan level di bawah, di provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan dan seterusnya,” ujar Sudaryono, Rabu (25/6/2025).

Sudaryono juga menyatakan komitmennya untuk terus memajukan sektor pertanian nasional serta mewujudkan swadembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah, itu satu kepercayaan, dan orang percaya karena punya harapan. Ya kita lakukan yang terbaik. Semoga itu bisa memenuhi harapan dari semua orang yang trust dan percaya,” ungkap Sudaryono.

Lebih lanjut Sudaryono mengatakan, amanah sebagai Ketua Umum HKTI adalah sarana untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat petani dan negara.

Menurut Sudaryono, kesejahteraan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

”Kalau petaninya happy, produktivitasnya tinggi, petani sejahtera,” papar Sudaryono.

Sudaryono mengajak seluruh jajaran HKTI, baik di DPN, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, maupun di daerah, untuk bersatu dan memiliki peran aktif.

“Kita harus punya visi bersama, menjalankan, dan mengeksekusi program demi kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan nasional,” tandas Wamentan Sudaryono.

HKTI berdiri sejak 1973 sebagai wadah perjuangan petani Indonesia, telah menghadapi berbagai dinamika internal, termasuk dualisme kepemimpinan yang berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Konflik ini tidak hanya memecah belah organisasi, tetapi juga melemahkan peran HKTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memajukan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan nasional.

Kini, kedua kubu yang berselisih baik dari Fadli Zon dan Moeldoko diketahui telah bersepakat menunjuk Sudaryono sebagai sosok yang akan memimpin organisasi tersebut tanpa ada dualisme seperti yang terjadi selama ini. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mulai tertibkan 40.000 hektare (ha) lahan sawit yang berada di kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

“TNTN menjadi target strategis Bapak Presiden dalam program pemulihan kawasan hutan, yang hasil awalnya akan diumumkan pada 17 Agustus 2025,” ungkap Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutan (GAKKUM), Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, seperti dikutip Sabtu (21/6/2025).

Lebih lanjut Dwi Januanto mengatakan, upaya pemulihan itu didukung seluruh elemen, termasuk Eselon I Kemenhut, untuk merehabilitasi kawasan hutan dengan pendekatan komprehensif dan humanis.

Dwi Januanto menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan jumlah Polisi Hutan yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya tantangan pengamanan hutan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (GAKKUM), Kemenhut bersama Satgas Garuda dan dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI melakukan penguatan upaya penertiban Kawasan TNTN.

Langkah ini sebagai bagian dari langkah strategis Pemerintah untuk memulihkan 3,7 juta ha kawasan hutan yang dikelola tidak sesuai dengan fungsinya.

Satgas Garuda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), telah memulai operasi di TNTN yang memiliki luas kawasan sebesar 81.739 ha.

Berdasarkan luas tersebut, diketahui sekitar 40.000 hektare kawasan TNTN telah dibuka dan ditanami sawit secara ilegal.

Pemerintah menargetkan pemulihan kawasan hutan ini melalui skema rehabilitasi berbasis padat karya, restorasi ekosistem, serta penegakan hukum secara menyeluruh.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Johan menegaskan, langkah penertiban kawasan hutan seperti TNTN merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif.

“Kita memerlukan kerangka kebijakan yang terintegrasi, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan,” ujar Ahmad.

Komisi IV juga meminta penjelasan rinci tentang: tahapan penertiban yang dilakukan Satgas di TNTN, peran pemerintah daerah dan LSM dalam mendukung pemulihan, skema transisi sosial bagi masyarakat terdampak, serta penegakan hukum terhadap pelaku perambahan dan audit kepemilikan sawit ilegal di kawasan hutan.

Anggota DPR RI dari berbagai fraksi turut menyampaikan komitmen mendukung penuh penertiban, termasuk menyuarakan pentingnya penindakan terhadap cukong dan perusahaan besar, serta pemeriksaan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) ilegal yang diduga kuat melibatkan oknum pemerintah.

Satgas Garuda mengungkapkan, kondisi TNTN saat ini sangat memprihatinkan. Populasi gajah terus menurun, dan dalam 20 tahun terakhir.

Kawasan ini mengalami degradasi akibat aktivitas ilegal masyarakat pendatang di dalam kawasan. Dari sekitar 15.000 jiwa yang tinggal di kawasan TNTN, hanya 10 persen yang merupakan penduduk asli.

Dengan kekuatan 380 personel yang ditempatkan di 13 titik, Satgas telah memasang portal, membangun pos penjagaan, dan memulai proses pengosongan secara persuasif tanpa kekerasan.

Sejumlah masyarakat juga mulai secara sukarela meninggalkan kawasan. Satgas mencatat 1.805 SHM yang terbit di kawasan TNTN, yang kini tengah diverifikasi bersama BPN.

“Target kami adalah menciptakan kondisi de facto bahwa negara hadir dalam penertiban kawasan hutan. Proses hukum berlangsung selama dua tahun ke depan, dan pemulihan dilakukan dengan pendekatan humanis,” jelas Komandan Satgas. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) beri peringatan tegas kepada para pelaku industri tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Peringatan ini dikeluarkan menyusul praktik penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar dalam proses produksi tahu.

Praktik tersebut terbukti menimbulkan pencemaran lingkungan secara signifikan, baik terhadap udara, air, maupun tanah, serta membahayakan kesehatan masyarakat di sekitarnya.

“Ini adalah masalah serius yang harus kita perhatikan bersama,” tegas Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH, Nixon Pakpahan seperti dikutip Senin (16/6/2025).

Nixon mengatakan, pencemaran ini tidak hanya mencemari lingkungan sekitar pabrik, namun juga menyebabkan pencemaran yang lebih luas sehingga kesehatan masyarakat bisa terganggu.

Menurut Nixon, pembakaran plastik dalam suhu rendah dan tanpa sistem kontrol emisi memadai menghasilkan senyawa berbahaya seperti dioksin dan furan, yang tergolong dalam kelompok Persistent Organic Pollutants (POPs).

“Senyawa ini bersifat sangat toksik, karsinogenik, dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan maupun lingkungan hidup dalam jangka panjang,” jelas Nixon.

Berdasarkan kajian lingkungan yang dilakukan KLH/BPLH bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, ditemukan bahwa udara ambien dalam radius 100 meter, 300 meter, dan 500 meter dari lokasi pembakaran menunjukkan kategori “TIDAK SEHAT” menurut Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Emisi cerobong dari sejumlah lokasi mencatat kadar Total Partikulat, Karbon Monoksida (CO), dan Hidrogen Fluorida (HF) yang melampaui baku mutu, terutama di kawasan Dusun Areng-Areng.

Hasil uji sampel dalam air permukaan, ditemukan kandungan fecal coliform sebesar 3.500.000 dan total coliform 5.400.000, yang jauh melebihi ambang batas yang diperbolehkan.

Bahkan, sampel tanah di Dusun Klagen mencatat kandungan dioksin/furan hingga 4.030 pg/g. Zat berbahaya serupa juga ditemukan dalam telur ayam dan cacing tanah, menandakan telah terjadinya proses bioakumulasi.

Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Irjen. Pol. Rizal Irawan mengatakan, tim lingkungan hidup telah melakukan pengujian laboratorium. Hasilnya menunjukkan bahwa pencemaran udara dan air di wilayah ini sudah melewati batas aman.

“Kami juga akan menindak tegas para pemasok plastik yang terbukti memasok bahan bakar terlarang kepada para pelaku usaha,” ujar Rizal.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang turut melakukan peninjauan langsung ke Tropodo, menyatakan sikap yang sejalan.

“Mulai hari ini, saya akan menindak tegas apabila ke depan masih ada pelanggaran terkait penggunaan bahan bakar plastik,” tegas Emil.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan surat larangan penggunaan sampah plastik, karet, dan bahan sejenis sebagai bahan bakar.

Pemkab juga telah melarang penggunaan limbah B3 dalam proses pengolahan kedelai atau produksi tahu. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel dua pabrik peleburan logam di Kabupaten Serang karena terbukti mencemari udara.

Tindakan tegas ini dipimpin langsung Menteri KLH/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, dalam inspeksi lapangan yang dilakukan malam hari sebagai bentuk ketegasan negara dalam menegakkan hukum lingkungan secara konsisten.

“Langit biru Jabodetabek harus menjadi standar baru, bukan pengecualian,” tegas Menteri Hanif saat memasang papan peringatan dan garis pengawasan di lokasi industri, Selasa (10/6/2025).

Kedua perusahaan yang disegel itu masing-masing PT Jaya Abadi Steel (eks Shiva Shakti Steel) di Desa Beberan, Ciruas.

Perusahaan peleburan besi berkapasitas 150.000 ton/tahun yang menggunakan Induction Furnace dan terpantau mengeluarkan emisi pekat dalam volume besar tanpa pengelolaan memadai.

Kemudian PT Luckione Environment Science Indonesia di Kawasan Industri Modern Cikande.

Perusahaan industri peleburan logam itu sebelumnya telah direkomendasikan untuk proses hukum pada 2023, namun tidak ditindaklanjuti.

Pada 4 Juni 2025, kata Hanif, drone KLH menangkap citra emisi dari cerobong yang diduga melampaui baku mutu udara.

Hanif menegaskan bahwa kehadiran langsung di lapangan, bahkan di luar jam kerja normal, adalah bentuk keseriusan negara dalam menegakkan hukum lingkungan secara adil dan menyeluruh.

“Kami hadir di saat industri beroperasi agar tidak ada ruang kompromi bagi pelanggaran. Pengawasan tak boleh administratif semata, tapi nyata dan menyeluruh. Ini tentang hak publik atas udara bersih,” ujar Menteri Hanif.

Penyegelan ini disertai dengan pengambilan sampel udara dan limbah untuk analisis forensik lingkungan. Selain pelanggaran emisi, ditemukan juga praktik dumping limbah B3 secara ilegal.

Irjen Pol. Rizal Irawan, Deputi Gakkum KLH/BPLH, menyatakan bahwa unsur pidana lingkungan hidup sangat kuat dalam kasus ini.

“Ini bukan pelanggaran ringan. KLH/BPLH akan terus bertindak terhadap industri-industri yang membahayakan kesehatan dan lingkungan,” tegas Deputi Penegakan Hukum, Irjen Pol. Rizal Irawan.

Inspeksi ini merupakan bagian dari langkah lanjutan KLH/BPLH dalam menjalankan roadmap pengawasan lingkungan terpadu di kawasan industri strategis, termasuk Bekasi, Karawang, dan Tangerang.

Menteri Hanif menekankan bahwa langkah ini bukan akhir, melainkan awal dari pengawasan yang lebih ketat dan sistematis.

“Kami tidak akan berhenti di dua perusahaan ini,” tandasnya. KLH/BPLH sedang menyusun peta jalan pengawasan terpadu yang akan mencakup kawasan industri di Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga wilayah industri lain di Jawa. (yog)

JAYAKARTA NEWS – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), sebuah gerakan kolaboratif untuk membangkitkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan.

Acara peluncuran Gerina digelar di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, pada Rabu, 23 April 2025, yang turut dihadiri sejumlah petani.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada negara yang bisa hidup tanpa adanya pangan.

Untuk itu, Presiden mengapresiasi partisipasi aktif berbagai pihak turut mewujudkan dan memastikan ketahanan pangan nasional terpenuhi, salah satunya inisiasi dari Ustaz Adi Hidayat pada Gerina.

“Apa yang dirintis oleh Ustaz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh seperti Setiawan Ichlas, kawan saya lama ini beliau, ini membahagiakan,” ungkap Prabowo.

Lebih lanjut Pranowo menuturkan, inovasi, improvisasi, riset, teknologi ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil.

“Apa yang dirintis di sini menjadi contoh dan saya percaya banyak seperti ini yang mungkin perlu kita beri kesempatan untuk berkembang dan tumbuh,” kata Presiden.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Ustaz Adi Hidayat menyampaikan perlu adanya kolaborasi sejumlah pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Menurut.Adi Hidayat, perlu ada kebersamaan yang menyatu antara pemerintah dengan rakyat untuk membangun kesadaran bahwa ketahanan pangan itu bagian yang penting untuk stabilitas negeri.

“Oleh karena itu, ketika pemerintah sudah memiliki programnya, sudah memiliki rancang bangun dan visinya, maka dari rakyat mempersamai sehingga terjadi akselerasi dan membangun kesadaran,” ucap Ustaz Adi Hidayat.

Melalui program Gerina ini, dua program penanaman tanaman pangan yang telah dikembangkan dan diperkenalkan kepada Presiden Prabowo. Ada Si Opung atau solusi olah padi terapung yang memanfaatkan kolam air untuk menanam padi.

“Jadi yang tidak punya tanaman darat, dia punya kolam atau dia ingin bikin di samping rumahnya, itu bisa dirakitkan dengan biaya yang jangkau, kemudian bisa diolah dan bisa panen,” lanjutnya.

Program kedua dinamakan Si Cepot yakni solusi cepat panen via pot yang telah dilakukan riset untuk menanam tanaman sawah.

Tidak hanya itu, media pot juga dapat dimanfaatkan untuk menanam bahan pangan lainnya seperti cabai dan kentang.

“Dari tanaman sawah, kita riset dengan pot. Potnya kemudian kita riset bentuknya, gramasinya, volumenya. Dan kalau kita bisa susun satu keluarga, bisa simulasi 5 orang, kebutuhan makannya x sekian, itu dengan tanam pot itu 3x musim, dia bisa sampai nabung 100-300 ribu dibandingkan beli secara biasa,” jelas Ustaz Adi Hidayat.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga melakukan peninjauan langsung ke area riset metode penanaman yang menampilkan berbagai teknik tanam modern.

Dengan semangat kolektif dan gotong royong, Program Gerina diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi ketahanan pangan nasional. (yog)