JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Animation & Film Factory (AFF) sebagai pusat animasi dan film terbesar di Indonesia.
AFF menjadi salah satu kluster bisnis content yang dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Jawa Timur. Setidaknya ada sekitar enam kluster bisnis di dalam KEK Singhasari yaitu education, content, computing, commerce, tourism, renewable energy.
Menparekraf Sandiaga usai melakukan prosesi peresmian dan meninjau fasilitas Animation & Film Factory di KEK Singhasari, Selasa (25/10/2022), menyampaikan AFF diharapkan akan menjadi “mesin penggerak” bagi bangkitnya Intellectual Property (IP) lokal untuk bisa masuk ke pasar global.
“Animation ini kita punya keunggulan, talenta-talenta kita memiliki keahlian, tinggal kita mengarahkan sehingga tercipta IP, jadi Hak Kekayaan Intelektual yang bisa menopang ekonomi kita. Harapannya, nanti the next Mickey Mouse atau the next Gundala akan hadir di KEK Singhasari,” kata Menparekraf.
Oleh karena itu, Menparekraf mendorong agar AFF ini memiliki ekosistem yang kuat, agar berdampak pada terciptanya 1,1 lapangan kerja.
“Jadi harus kita harus pastikan AFF ini hadir satu ekosistem yang kuat, karena animasi ini bisa meningkat, dan pengembangannya itu bisa menjadi produk ekonomi kreatif lain seperti merchandise, dan ini akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja, kata Menparekraf.
Sementara itu, Direktur Utama PT Intelegensia Grahatama, dan selaku BUPP KEK Singhasari, KRAT David Santoso KR, menyampaikan keberadaan AFF juga sudah mengantongi berbagai dukungan dari pelaku industri lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. Diantaranya telah berkolaborasi dengan WIR Group, Produksi Film Negara (PFN), Badan Perfilman Indonesia (BPI), ICCN, BNI, dan Disguise.
“Kami memiliki harapan besar bahwa Indonesia dapat menjadi negara ‘Pop Culture’ yang dapat disejajarkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, atau negara-negara lain yang lebih dahulu terkenal dengan Pop Culture-nya,” kata David.
Saat ini, AFF KEK Singhasari sudah menjalin kerja sama dengan 22 SMK dengan Jurusan Animasi, Film, DKV, dan Broadcast. Sekitar 700 siswa SMK, mahasiswa, dan guru untuk magang dan mengikuti pelatihan dalam bidang film dan animasi.
Di pertengahan tahun ini, Singhasari AFF juga menggandeng MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bidang animasi dan multimedia untuk sinkronisasi kurikulum berbasis kebutuhan industri dan juga kerja sama dalam peningkatan skill tenaga pengajar dan siswa.
Turut mendampingi Menparekraf Sandiaga, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Henky Hotma Parlindungan Manurung; Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf, Dadang Rizki Ratman.
Serta turut hadir Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto.***/mel
JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, adanya permintaan barang dan pemulihan ekonomi menyebabkan banyak harga komoditas yang meningkat melonjak tinggi. Kondisi ini diperburuk dengan beberapa pasokan bahan pangan dan bahan energi yang tidak mulus karena adanya kondisi geopolitik Rusia-Ukraina.
“Kenaikan komoditas ini mendorong inflasi tinggi di berbagai negara. Kenaikannya adalah the worst in 40 years,” ungkap Menkeu saat menjadi narasumber Program Pelatihan Kepemimpinan IA ITB di Jakarta, Selasa (25/10).
Menurut Menkeu, inflasi yang saat ini terjadi merupakan inflasi terburuk yang dialami sejumlah negara. Kondisi ini terjadi di Amerika, Eropa, dan Jepang yang selama berdekade-dekade berjuang dengan deflasi.
“Suddenly, mereka punya inflasi. Ini adalah di satu sisi tadinya para policy maker di negara-negara maju itu mikir, oh ini inflasi sementara karena tadi demandnya lari duluan (sementara) supplynya telat di belakang,” jelas Menkeu.
Namun nyatanya, inflasi terus menerus naik. Hal ini menyebabkan negara-negara maju tersebut menaikkan suku bunga dengan tajam.
Menkeu mengatakan, biasanya bank sentral menaikkan suku bunga 25 basis poin atau 0,25%. Sekarang menjadi sudah biasa melihat bank sentral menaikkan 50 basis sampai 75 basis sekali naik.
“Kenaikan sebuah suku bunga policy seperti ini bukanlah sesuatu yang sepele. Di seluruh dunia, di negara maju ini akan menimbulkan dampak dan memang itu yang diinginkan, yaitu dampak untuk melemahkan demand supaya supply-nya bisa kerja dulu. Ini supaya inflasinya turun,” tandas Menkeu.
Meski demikian, kenaikan suku bunga yang menyebabkan dan menciptakan potensi terjadinya pelemahan demand perlu dicermati. Menkeu menyatakan, kondisi ini dapat menyebabkan resesi.
“Kalau resesinya datang lebih dulu tapi inflasinya belum turun, maka yang terjadi ekonominya adalah resesi tambah inflasi. Namanya stagflasi. Itu yang tidak diinginkan,” pungkas Menkeu.***/uli
JAYAKARTA NEWS— Survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada aspek penegakan hukum dan ekonomi berada paling rendah. Kepuasan publik pada aspek ekonomi berada di angka 50,8 persen.
Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf secara keseluruhan pada periode Oktober 2022 adalah 62,1 persen. Angka tersebut turun 5 persen dibanding survei Juni 2022 atau turun 11,8 persen dibanding survei Januari 2022.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan pemerintah patut melakukan upaya penstabilan harga kebutuhan pokok untuk menumbuhkan kepuasan dan kepercayaan publik.
“Pemerintah menurut saya harus fokus mengendalikan harga supaya tidak naik, tetap stabil. Tentu menjaga tingkat inflasi tetap terkendali,” ujarnya, Senin (24/10/2022).
Akademisi Universitas Trisakti itu juga menekankan pentingnya pemerintah untuk fokus pada ketersediaan dan pemerataan pangan di tengah ancaman krisis pangan global. Pemerintah pusat dan daerah juga harus berkolaborasi untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan pangan, termasuk juga mengantisipasi terjadinya penyelewengan pangan.
“Pangan ini harus dibikin sedemikian rupa ketersediaannya karena prediksi krisis pangan akan terjadi. Pemerintah sekarang harus fokus pada kementerian-kementerian yang langsung berurusan dengan pangan. Kita kan sebenarnya banyak lembaga yang mengurusi pangan, ada Bulog, Badan Pangan, Kementan, dan kementerian lain. Itu harus kolaborasi, koordinasi. Jangan ego sektoral lagi,” ungkapnya.
Trubus menekankan agar faktor distribusi diperhatikan. Pemerintah telah mempunyai dukungan infrastruktur yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk memperlancar distribusi pangan.
“Kan kita sudah punya daya dukungan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, sudah dibikin semuanya.Jangan ada daerah yang kurang atau berlebih, pemerintah diam saja. Ini kan kepercayaan publiknya jadi bingung,” tambahnya.
Pemerintah juga harus fokus pada konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat dan keteraksesan komoditas pangan. “Dalam hal ini pemerintah harus mendorong pemerataan masyarakat bawah pada konsumsi rumah tangga. Jadi tersedia barangnya dan terjangkau harganya,” jelasnya.
Trubus khawatir dengan kemiskinan ekstrim yang menunjukkan tren gejala meningkat. Menurutnya, kemiskinan ekstrim bisa memicu ketidakpercayaan publik pada pemerintah. “Kemiskinan ekstrim ini akan menjadi momok bagi terjadinya publik distrust. Jadi saya khawatir itu,” pungkasnya.
Harga BBM
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin, menilai tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang mengalami penurunan dianggap wajar akibat dampak kenaikan harga BBM.
“Jadi kalau kepuasan masyarakat, responden terhadap pemerintahan Jokowi mengalami penurunan, faktanya memang begitu. Misalnya kenaikan BBM itu bisa menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’aruf,” kata Ujang, Senin (24/10).
Dalam menyikapi naiknya harga BBM, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Pemberian bantuan ini dianggap memberi pengaruh di masyarakat.
“Ketika menaikkan BBM, dibarengi kompensasi pemberian bantuan bagi masyarakat, agar tidak marah, tenang, dan tetap percaya pada pemerintah. Dengan begitu masyarakat netral, ada yang percaya karena dia dibantu,“ kata Ujang. (ctr)
JAYAKARTA NEWS – Eropa ‘dipaksa’ menghadapi hantaman badai penurunan kinerja ekonomi dengan inflasi yang sudah merambat naik ke 10%. Semua akibat dari pandemi Covid-19 dan juga Perang Ukraina.
Inggris lebih berat lagi. Bisa dibilang sudah mulai memasuki krisis ekonomi lebih serius dengan dampak krisis politik. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Boris Johnson lengser dan jabatan perdana Menteri. Penggantinya, Liz Truss hanya bertahan 45 hari atau sekitar 6 minggu saja —- dia jadi PM tercepat mundur dari jabatannya dalam sejarah Inggris.
Akibat lain, bagian terbawah dari piramida ekonomi atau orang yang hidup ‘pas-pasan’ ala Eropa tentunya mulai menjerit. Musim dingin sudah diambang pintu, sementara biaya listrik sudah naik tiga kali lipat dan juga harga BBM melambung tinggi. Meskipun mereka masih bertahan, namun pelan-pelan pekerja kebanyakan mulai menyuarakan keresahannya. Sebenarnya, mereka sangat kuatir jatuh dalam kemiskinan.
Di Eropa Timur, Rumania, di Bucharest, mulai diguncang demostrasi rakyat yang memprotes kenaikan tinggi biaya energi, pangan, dan kebutuhan pokok lain. Di Repubik Ceko, ibukota Praha juga dilanda unjuk rasa serupa.
Di Eropa Barat, tepatnya di Prancis para pekerja sektor perminyakan dan transportasi melakukan pemogokan sebagai protes tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Mereka menuntut kenaikan gaji dan upah agar bisa mengejar harga-harga yang melambung. Di Jerman, para pilot Lufthansa sempat melancarkan pemogokan, yang menggangu penerbangan.
Versik Maplecroft, analis konsultan risiko, berkomentar krisis ekonomi kali ini bisa mengarah pada kerusuhan sipil di Eropa. Sebabnya, dukungan kuat Eropa terhadap Ukraina dan juga tekad para pemimpin Eropa untuk menghentikan ketergantungan mereka terhadap energi, berupa minyak dan gas, Rusia.
Transisi energi ini sudah dimulai meski sukar. Perlu dicatat, sebelum krisis pandemi dan perang, Rusia memasuk 30% – 40% kebutuhan energi Eropa.
“Belum ada perbaikan cepat untuk mengatasi krisis energi. Rasanya, inflasi akan lebih buruk tahun depan dibanding tahun ini,” tukas Versik yang dikutip Euronews, Senin (24/10/2022). Menurutnya, tekanan krisis ekonomi akan menggerus dukungan rakyat Eropa terhadap Perang Ukraina.
Dalam jangka pendek, menghadapi musim dingin tahun ini, Eropa perlu meningkatkan pasokan energi dari luar Rusia. “Namun juga ada ganguan tak terduga pasokan gas, mungkin akan terjadi krisis lebih dalam bahkan kerusuhan sosial dan ketidak-stabilan pemerintah,”imbuhnya.***dari berbagai sumber/leo
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) tak ragu menggunakan instrumen keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi. Pemda dapat mengaktifkan jaring pengaman sosial dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), bansos reguler, Dana Desa, Dana Transfer Umum (DTU), hingga program bantuan lain dari pemerintah pusat.
“Untuk (mengendalikan inflasi) rekan-rekan (Pemda) tidak ragu-ragu dalam menggunakan instrumen keuangan APBD yang ada, dan sekaligus juga bekerja sama dengan stakeholder di daerah, Forkopimda,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/10/2022).
Mendagri menjabarkan, sebagaimana hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) akhir September 2022, baik data month-to-month maupun year-to-year, terjadi kenaikan inflasi di daerah. Mendagri meminta kepala daerah memberikan atensi terhadap penyebab inflasi dan mencari solusinya. Khususnya dengan cara mendorong Pemda menggunakan instrumen keuangan yang berasal dari APBD, salah satunya BTT.
“(BTT) ini akumulasi dari provinsi, kabupaten/kota itu adalah Rp13 triliun lebih, yang baru terpakai adalah RP2,10 triliun. Artinya masih ada lebih kurang Rp11 triliun yang belum menggunakan BTT, ini penggunaannya baru 16,04 persen. Sebagian memang digunakan untuk bencana, tapi sebagian lagi bisa digunakan untuk intervensi (pengendalian) inflasi, baik dalam bentuk bantuan langsung, bantuan transportasi kepada penyediaan sarana transportasi, dan lain-lain,” ungkapnya.
Anggaran lain yang perlu direalisasikan oleh Pemda yaitu dana bansos seluruh provinsi dan kabupaten/kota, yang berjumlah lebih kurang Rp11,79 triliun, sementara yang terpakai baru Rp5,79 triliun. Selain itu, Mendagri juga meminta Pemda untuk menggunakan Dana Desa yang dimiliki, karena anggaran tersebut masih belum dimanfaatkan optimal oleh desa.
“Untuk Dana Desa yang sudah disalurkan, ini yang tertinggi adalah di Bali 84,86 persen, (kemudian) DIY, Jateng, NTB, Bangka Belitung, Jatim, Gorontalo, dan seterusnya. Sementara yang rendah, baru ada yang tiga persen Dana Desanya disalurkan, mungkin kurang administrasi dan lain-lain. Mohon pengawasan rekan bupati/wali kota yang punya desa,” terangnya.
Untuk itu, Mendagri menegaskan, political will (keinginan politik) kepala daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing sangat penting. Terlebih, Kementerian Keuangan juga telah memberikan penghargaan bagi daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan pemberian dana insentif.
“Penghargaan sudah diberikan, sudah disampaikan, provinsinya adalah sepuluh, (yaitu) Kalbar, Bangka Belitung, Papua Barat, Sultra, Kaltim, Jogja, Banten, Jatim, Bengkulu, Sumut. Ini masing-masing mendapatkan lebih dari 10 miliar. Bukan nilainya tapi apresiasi yang sangat tinggi, artinya Bapak-Bapak/Ibu-Ibu yang memimpin, Bapak/Ibu gubernur bekerja sudah sangat (bekerja) keras sekali untuk mengendalikan inflasi,” tandasnya.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, masalah pengendalian inflasi merupakan isu prioritas karena memiliki dampak yang besar. Dalam menghadapi inflasi, kepala daerah akan diuji kepemimpinannya. Kepala daerah juga dituntut untuk melakukan komunikasi publik yang baik, sehingga tidak membuat masyarakat panik, ketakutan, hingga over-reaktif.
“Naikkan (inflasi) sebagai isu nomor satu. Ini bukan main-main, karena tadi kita sudah lihat data-data internasional, data-data negara-negara lain. Sudah banyak yang inflasi ini memiliki akibat yang sangat banyak kepada masyarakat, bahkan ada yang kolaps, bukan hanya pemerintahan nasional tapi pemerintahan secara regional,” ujarnya.***/ebn
JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta pelaku ekonomi kreatif khususnya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, untuk tidak berhenti menggali potensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan yang banyak diselenggarakan baik dari kalangan pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Demikian disampaikan Menparekraf dalam Siaran Pers, Minggu (23/10).
Karenanya Menparekraf mengapresiasi para pelaku UMKM ekonomi kreatif di Purwakarta yang antusias mengikuti pelatihan “Digital Marketing” yang berlangsung di Gedung Creative Center Purwakarta, Sabtu (22/10).
“Kami selesai melakukan kunjungan pada pelatihan UMKM ekonomi kreatif. Kalau tadi di kantor bupati (Bale Sawala Yudhistira) kita sentuh beberapa program penguatan ekosistem melalui workshop KaTa Kreatif, di sini fokus kita memberikan pelatihan tentang digital marketing. Bagaimana strategi penjualan di era digital melalui pendekatan kemasan juga pola konten kreatif yang diminati pasar,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.
Dari beberapa produk yang dilihat dalam pelatihan tadi, Menparekraf Sandiaga Uno menilai produk-produk yang dihadirkan para pelaku ekraf Kabupaten Purwakarta sudah memiliki kualitas yang baik. Bahkan ada beberapa produk yang bisa masuk tingkatan lebih tinggi juga beberapa bisa go internasional.
“Ini salah satu bukti di pelaku UMKM di Purwakarta dan Jawa Barat pada umumnya, UMKM-nya menggeliat dan semakin kuat. Mereka punya kemampuan bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang menciptakan lapangan kerja,” kata Sandiaga.
Karena itu ia mendorong agar pelaku ekonomi kreatif untuk tidak cepat puas dan terus mengasah kemampuan dan kapabilitas yang salah satunya bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan seperti acara pelatihan sebelumnya.
“Pelatihan ini tidak boleh berhenti, mereka harus terus diberi kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi untuk menghadapi ancaman resesi akibat tekanan ekonomi di depan mata,” kata Sandiaga.
Kemenparekraf dikatakan Sandiaga akan terus menghadirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air.
“Pemasaran harus dibantu, juga kemudian pembiayaan. (Di pelatihan ini) Kami belum sentuh itu (akses pembiayaan), tapi tahun depan melalui program AKI (Apresiasi Kreasi Indonesia) yang juga akan kita bungkus dengan akses pembiayaan,” kata Sandiaga.
“Jadi akan secara 360 derajat mulai dari pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, sampai kepada pembiayaan disediakan dalam satu siklus. Dengan program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu kita akan mampu hadapi potensi resesi akibat tekanan global tahun depan,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika; serta Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu.***/uli
BANDUNG, JAYAKARTA NEWS— Saat ini, bank bjb memiliki inovasi produk untuk para ASN maupun anggota TNI/Polri yang akan memasuki usia pensiun. Produk tersebut di antaranya adalah Kredit Pra Purna Bhakti Grace Period dan bjb Kredit Pra Purna Bhakti Manfaat Ganda.
KPPB Grace Period (GP) merupakan fasilitas pinjaman sebelum pensiun yang jangka waktunya bisa melintasi usia pensiun dimana sumber pembayaran angsurannya berasal dari gaji pensiun setiap bulan. Sedangkan KPPB Manfaat Ganda (MG) merupakan fasilitas pinjaman sebelum pensiun yang sumber pembayaranya berasal dari tabungan hari tua/ THT yang dibayarkan sekaligus setelah efektif pensiun.
Kedua produk tersebut memiliki keistimewaan serupa, yakni mekanisme pembayarannya yang fleksibel dengan tagline “Kredit Sekarang Bayar Belakangan” alias ‘DiSayang’. Mekanisme pembayaran ini memungkinkan nasabah untuk tidak membayar angsuran bulanan sebelum efektif memasuki masa pensiun.
Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, skema pembayaran ini dapat dimanfaatkan pegawai untuk merancang keuangannya dengan lebih matang di masa senja. Dana yang diperoleh dapat kembali diputar untuk bisnis yang menghasilkan.
“Jadi cara bayar angsuran kreditnya sangat fleksibel. ASN atau anggota TNI/Polri yang masih kerja tidak perlu membayar cicilan dengan potong gaji,” ungkap Widi. Dia mengatakan, pembayaran angsuran baru akan dilakukan setelah nasabah tercatat efektif memasuki masa pensiun.
Nantinya, dana kredit yang diperoleh bisa digunakan untuk membangun hal produktif ketika pegawai telah purnatugas. BaikKPPB GP maupun KPPB MG bisa dipergunakan oleh nasabah yang memerlukan modal usaha guna meraih pundi-pundi rupiah meski tak lagi bekerja.
“Sehingga dana pensiun yang kemungkinan menjadi aset terakhir selepas bekerja tidak habis digunakan untuk keperluan konsumtif, melainkan menjadi bisnis yang berputar dan menghasilkan,” ungkap Widi.
Dia mengatakan, syarat pengajuan keduanya tergolong mudah dan sederhana. Plafon pinjamannya juga tinggi dengan tenor panjang.
“Plafon pinjamannya bisa mencapai Rp500 juta. Jangka waktu kreditnya leluasa, mulai dari tiga tahun sampai 20 tahun dengan batasan usia maksimal nasabah 75 tahun pada saat kredit jatuh tempo,” ungkap Widi.
Selain itu, dia mengatakan, suku bunga kredit keduanya sangat kompetitif. Nasabah juga bisa mendapat bebas biaya administrasi dengan syarat dan ketentuan berlaku serta selama periode program masih berlaku.
Adapun jangka waktu kredit untuk KPPB MG adalah minimal 4 bulan sampai dengan maksimal 39 bulan, dimana nasabah tercatat memiliki sisa masa kerja maksimal 36 bulan menjelang pensiun. Sedangkan jangka waktu maksimal untuk KPPB GP adalah 20 tahun, dimana nasabah tercatat memiliki sisa masa kerja 58 bulan menjelang pensiun.
Produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh ASN yang telah memiliki masa kerja selama lebih dari 10 tahun, dan lebih dari dan 15 tahun untuk anggota TNI/POLRI, terhitung sejak pengangkatan PNS sampai dengan Batas Usia Pensiun (BUP).
Persyaratan administrasi yang diperlukan cukup sederhana. Selain mengisi formulir dan menyerahkan berkas wajib, nasabah hanya perlu melampirkan minimal salah satu SK asli kepegawaian.
“Bahkan tidak perlu melampirkan surat rekomendasi atasan, persetujuan atasan ataupun bagian keuangan,” ungkap Widi.
Berikut ini merupakan persyaratan administrasi dari kedua produk lintas pensiun tersebut:
1. Formulir permohonan kredit
2. Melampirkan salah satu asli SK kepegawaian (calon pegawai/pegawai/pangkat terakhir)
3. Asli SK Pensiun
4. Copy identitas pribadi dan/atau pasangan yang meliputi: KTP, NPWP, KK, Surat Nikah/Akta Nikah, dan 2 lembar pas photo 3×4 terbaru
5. Copy KARPEG/KPE/KTA dan copy KARIP/KTPA
6. Copy ledger gaji terakhir dan buku tabungan
7 .Melampirkan asli SP3R dan AP-4A
8. Melampirkan surat pernyataan debitur
Berbagai kemudahan yang terdapat pada skema DiSayang menjadikan produk bjb KPPB GB dan KPPB MG sebagai solusi tepat kebutuhan finansial nasabah sebelum masa pensiun menjelang. Untuk itu, Anda yang bercita-cita tetap produktif dan menghasilkan di usia senja, segera daftarkan diri untuk memperoleh layanan keuangan KPPB GB ataupun KPPB MG ke bank bjb terdekat.***/pr
JAYAKARTA NEWS – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akhirnya menetapkan sekitar 20 UMKM sebagai pemasok atau official merchandise resmi ajang Konferensi Tingjat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022.
Mereka yang terpilih merupakan hasil kurasi 1.024 UMKM yang dilakukan Kemenkop UKM bersama Smesco dan terdiri dari UMKM sektor kerajinan (ekonomi kreatif), fashion, makanan, kosmetik, hingga wellness.
EthneeQ dari PT Lima Menara Sejahtera dan Faber Instrument Indonesia adalah dua di antara yang terpilih sebagai pemasok official merchandise.
Keduanya punya kisah menarik tentang pengalaman saat mengikuti seleksi, mulai persiapan hingga proses pengerjaan produknya di even KTT G20 Bali.
Padu Padan Kain Lokal dan Goni, Persembahan Indonesia untuk Dunia
Bagi EthneeQ kebahagiaan haruslah berbagi. Kebahagiaan adalah melihat penenun, pengukir, dan pengrajin ikut merasakannya. Nah, melalui misi ini juga yang mendasari kelahiran Garjita. Mini Purse (dompet mini) Garjita menjadi salah satu official merchandise gelaran G20 yang merupakan produksi EthneeQ dari PT Lima Menara Sejahtera.
Menggunakan bahan baku kain goni atau jute dipadankan dengan kain endek khas Bali menjadikan Garjita sangat elegan. Perpaduan yang memiliki kisah menarik hingga menghasilkan produk bergaya elegan, Garjita.
Demikian diungkap Co Founder EthneeQ, Nadia Aqmarina saat dihubungi Tim Komunikasi dan Media G20, Sabtu (22/10/2022).
Garjita dikatakannya lahir di tengah keresahan tim EthneeQ menyaksikan para penenun kain endek di Klungkung Bali yang lesu diterjang badai pandemi. Dari sini kemudian EthneeQ membuka tangan untuk berkolaborasi dan mengampanyekan kain endek khas Pulau Dewata.
EthneeQ memulai kegiatan usahanya di akhir 2019 dengan hanya menjual sesuai pesanan pembeli. UMKMini berani menerabas pandemi. Januari 2020 EthneeQ meluncurkan produk perdananya “Akusara,” sebuah tas berbahan goni dengan ornamen ukiran pada material kulit. Kata Akusara memiliki arti kesuksesan.
Sejak meluncurkan Akusara, EthneeQ kembali bersiasat. Selain memantapkan fokus perusahaan di bidang fashion bag, juga menyediakan waktu setahun untuk mempelajari banyak hal dengan bergabung dalam program inkubasi bisnis oleh Kementerian Perindustrian.
“Pikiran kami bisnis enggak mungkin langsung divalidasi pasar secepat itu. Dan perkiraan kami selama setahun lebih berbenah dan menyiapkan segala hal, hingga 2021 baru kami serius berjualan,” ungkap Nadia.
Lulus dari inkubasi bisnis, EthneeQ tidak serta merta menggenjot produksi. Maret 2021 mereka memilih kegiatan pemberdayaan. Masih dengan dukungan dari Kementerian Perindustrian, UMKM ini melatih 25 penjahit, para ibu rumah tangga yang tergabung dalam komunitas Bali Loves Handmade. 25 SDM tambahan inilah yang menyokong produksi, termasuk persiapan menuju gelaran G20 November mendatang.
“Kami berterimakasih dan bersyukur karena terpilih sebagai official merchandise G20,” kata Nadia yang di awal proses seleksi bersikap proaktif di semua portal media dari pemerintah, termasuk kementerian koperasi dan SMESCO.
Desain Radio Kayu dengan Sentuhan Indonesia di KTT G20 2022
Jika EthneeQ mewakili provinsi Bali, dari Jawa Barat, Faber Instrument Indonesia punya cerita dan pengalaman menarik hingga lolos kurasi menuju G20.
“Saya menawarkan dengan 15 desain radio, hingga Smesco dikurasi kembali menjadi empat model yabg memang sama dengan best seller kami,” kata Founder dan CEO Faber Instrument Indonesia, Helmi Suana Permanahadi.
Adapun empat produk radio kayu itu adalah model Gede Pangrango, Wijaya Kusuma, Joglo, dan Cipanas. Pilihan nama produk Faber Instrument Indonesia merupakan kegelisahan Helmi atas kondisi ekonomi kreatif di kampung halamannya, Cianjur, yang terus menurun. Haraoan Helmi melalui nama produknya mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Cianjur.
“Mereka itu lebih bangga dengan kota tetagga, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Bandung. Padahal di situ (Cianjur) banyak. Makanya saya ada di sini untuk membangun ekosistem dan inovasi,” kata Helmi.
Selama proses seleksi G20, Helmi optimistis lolos kurasi. Sebab dalam gelaran Ina Craft 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jika produk radio kayu layak menjadi suvenir G20.
Pertanda ini kemudian mewujud saat Helmi menerima kabar terpilih menjadi 20 UMKM penyedia suvenir G20.
Faber Instrument Indonesia adalah UMKM pengolah limbah kayu yang memulai produksinya pada 2013. Produk pertamanya adalah gitar akustik dan cajon. UMKM ini kini lebih dikenal dengan produk radio kayunya yang khas; vintage dan kekinian.***/mel
ENTIKONG, JAYAKARTA NEWS – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjaga geliat ekonomi perbatasan. Melalui fungsi quality assurance (QA), KKP berhasil mengantar 9,6 ton ubur-ubur ke Malaysia senilai Rp5,9 miliar. Sebelum pengiriman tersebut, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Entikong telah memastikan keamanan dan mutu produk tersebut.
“Alhamdulillah, 9,6 ton ubur-ubur telah berhasil kita pastikan mutu dan kualitasnya sebelum akhirnya diekspor ke Malaysia,” kata Kepala BKIPM Entikong, Khoirul Makmun di kantornya dikutip dari Laman KKP, Sabtu (22/10/20220).
Pengiriman tersebut, jelas Makmun dilakukan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dikatakannya, pengiriman ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan negara.
“Tentu ini menunjukkan bahwa daerah perbatasan juga menumbuhkan harapan, terutama dari sektor kelautan dan perikanan,” terang Makmun.
Melalui pengiriman ubur-ubur tersebut, Makmun berharap para pelaku usaha lain semakin termotivasi untuk turut melakukan ekspor. Dia menegaskan petugas BKIPM Entikong akan senantiasa membantu dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Bahkan, dia menyebut jajarannya siap memberikan bimbingan teknis agar pelaku usaha memiliki persyaratan yang dibutuhkan seperti health certificate (HC) atau sertifikat kesehatan, hingga hazard analysis and critical control point (HACCP).
“Jangan ragu untuk ekspor, potensi perikanan kita sangat luar biasa. Saya pastikan semua pengurusan izin ekspor sangatlah mudah,” tutupnya.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan telah menyiapkan dukungan teknis guna mendukung implementasi 5 program prioritas. Dari sisi penjaminan mutu, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) telah menjalankan quality assurance (QA) berbasis digital.
“Karantina adalah soal keamanan dan kedaulatan negara, mencegah penyebaran penyakit,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri Trenggono menyebut Karantina dan pengendalian mutu menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu hasil perikanan.
“Pengendalian mutu tetap menjadi domain dari KKP, memastikan dari hulu hingga hilir dan dapat memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditentukan, KKP sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy,” terang Trenggono.***/uli
JAYAKARTA NEWS – Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai potensi sumber daya laut yang belum dikelola secara optimal, salah satunya adalah rumput laut. Berdasarkan data partisipatif Yayasan WWF Indonesia yang dikumpulkan pada tahun 2021, Kabupaten Alor memiliki potensi luas lahan untuk budidaya rumput laut sebesar 53.787 ha. Sementara hingga saat ini, luas lahan yang dimanfaatkan baru mencapai 28,61 ha atau sekitar 12,55% dari total luasan total.
Meski luas lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut masih tergolong rendah, namun hal perlu dilihat sebagai sebuah awal yang baik untuk pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Alor. Lokasi budidaya rumput laut di Kabupaten Alor terletak di 16 desa, yaitu di Desa Aimoli, Pante Deere, Bana, Wailawar, Munaseli, Baraler, Blangmerang, Ilu, Baranusa, Piring Sina, Kalondama Barat, Kayang, Marisa, Lamma, Alumang, dan Baengonong.
Rumput laut (seaweed) adalah salah satu tumbuhan air yang banyak ditemukan hidup di perairan Kabupaten Alor, dan menjadi salah satu komoditas unggulan sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Rumput laut memiliki banyak manfaat, yang dapat diolah dengan metode sederhana (skala rumahan) maupun diolah melalui proses yang lebih kompleks seperti di industri pangan (es rumput laut), obat-obatan (farmasi), kecantikan, dan produk lainnya.
Dari berbagai macam jenis rumput laut yang tumbuh di perairan Alor, jenis sakol (Kappapychus striatum) merupakan spesies yang mudah ditemui dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Bibit sakol dapat dengan mudah ditemukan dan dibudidayakan di sepanjang pesisir Alor. Selain mendapatkan pasokan dari luar pulau, petani rumput laut juga membudidayakan bibit sakol untuk dapat terus ditanam kembali. Demikian dikutip dari Laman WWF, Sabtu (22/10/22).
Salah satu metode yang digunakan masyarakat untuk melakukan praktik budidaya sakol adalah teknik patok dasar. Metode ini dilakukan dengan membentangkan tali sepanjang 20-30 meter yang diikat pada patok kayu di perairan dangkal, yaitu antara 30-50 cm dari permukaan laut.
Sakol dari Alor
Berdasarkan informasi yang disampaikan salah satu pembudidaya di Desa Aimoli, Jibrael, kegiatan budidaya rumput laut di Alor sempat meredup dan nyaris berhenti sama sekali pada rentang tahun 2003-2004. Hal ini terjadi akibat turunnya harga rumput laut menjadi Rp. 5.000,-/kg, yang menyebabkan para pembudidaya rumput laut beralih ke mata pencaharian lainnya.
Salah satu jenis rumput laut yang dibudidayakan di perairan Alor; sakol (Kappapychus striatum)
Pada tahun 2010 -2016, harga jual rumput laut kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 11.000-16.000,-/kg dan pada pertengahan tahun 2021 harga jual rumput laut kering telah mencapai Rp. 28.000,-/kg, kondisi ini pun mendorong para pembudidaya rumput laut kembali berbondong-bondong memulai usaha budidaya rumput laut.
Darsono Sali, salah satu tokoh dari Forum Rumput Laut Alor (FoRLa-Alor), berpendapat bahwa sakol merupakan jenis rumput laut yang sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Alor saat ini. Selain sakol, masyarakat di Alor juga banyak yang melakukan budidaya rumput laut kotoni (Kappaphycus alvarezii). Namun hasil panen jenis kotoni dinilai tidak bisa menghasilkan produksi jenis sebanyak sakol, karena kurangnya kemampuan adaptasi dengan kondisi perairan dangkal setempat.
Meski demikian Rahmad salah seorang pembudidaya rumput laut di Pulau Kangge, Alor, mengungkapkan bahwa rumput laut jenis sakol juga memiliki kelemahan, yaitu pada kualitas bibit yang digunakan. Kualitas bibit yang diambil dari hasil panen budidaya tidak sebaik sakol yang memang khusus diperuntukkan untuk pembibitan. “Pada saat panen, bobot dari sakol ini jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan jenis rumput lainnya seperti kotoni, sehingga membutuhkan jumlah rumput laut yang banyak untuk meningkatkan jumlah keuntunganu” ungkap Rahmad.
Hal serupa juga disampaikan oleh Darsono Sali “Bibit rumput laut yang dibudidayakan di perairan Alor berasal dari Nusa Penida yang dihibahkan pada tahun 2009. Kemudian dikembangkan dengan mengambil bibit rumput laut dari hasil panen budidaya sebelumnya untuk penanaman berikutnya. Hal ini diduga mempengaruhi kualitas dari rumput laut itu sendiri.”
Tantangan Pembudidaya Rumput Laut di Alor
Ada beragam tantangan yang kerap dihadapi oleh para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Alor, yaitu ketersediaan bibit rumput laut, kondisi lingkungan seperti suhu air laut, salinitas air laut, cuaca ekstrim (panas), pasang surut air laut, arus, serta hama yang menyerang budidaya seperti bulu babi, ikan, penyu, bintang laut, siput laut, cacing laut yang memakan rumput laut. Saat mulai memasuki musim panas, suhu perairan cenderung berubahnmenjadi tinggi, sehingga mengakibatkan rumput laut mengalami kerusakan dan mengakibatkan menurunnya hasil panen rumput laut. Selain suhu yang tinggi, biasanya hal ini terjadi saat kondisi perairan surut dan terjadi perubahan kecepatan arus air laut.
Cacing laut merupakan salah satu jenis parasit yang menjadi hama pada rumput laut
Periode panen rumput laut yang dilakukan oleh pembudidaya rumput laut di Kabupaten Alor cukup bervariasi, dengan kisaran umur panen antara 45-60 hari dan dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan. Salah satu penyakit yang berpengaruh pada hasil panen rumput laut adalah ice-ice. Ciri-ciri penyakit ice-ice yaitu adanya bintik-bintik merah pada thallus hingga berwarna putih sehingga thallus mudah rapuh atau hancur. Apabila rumput laut terserang penyakit ice-ice, maka panen harus dilakukan lebih cepat, agar rumput laut yang sehat masih dapat diselamatkan. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kualitas karaginan pada rumput laut yang dipanen.
Umumnya, setelah panen pembudidaya rumput laut di Alor akan langsung melakukan penanaman bibit rumput laut kembali. Sebagian besar aktivitas panen rumput laut dilakukan secara parsial, dimana tidak semua tali diambil hasil panennya. Setelah dilakukan pemanenan, hasil panen rumput laut akan dikeringkan selama 1-2 hari dibawah sinar matahari.
Pengelolaan dan Daya Dukung Rumput Laut di Alor
”Rumput laut kering tersebut akan dijual ke pengepul skala kecil di desa setempat. Produk rumput laut kering di Kabupaten Alor biasanya dijual ke luar daerah seperti Makassar, Kupang, dan Surabaya. Selain rumput laut kering, rumput laut basah juga dijual ke pasar lokal untuk diperjualbelikan sebagai bahan konsumsi sehari-hari masyarakat Alor,” ujar Zaka, salah satu pembudidaya rumput laut di Desa Aimoli.
Hingga saat ini, pengolahan rumput laut di Kabupaten Alor masih dilakukan dengan sangat sederhana, dan tergolong ke dalam industri rumah tangga karena terbatasnya peralatan yang dimiliki oleh masyarakat. Produk yang dihasilkan berupa es rumput laut dan dijadikan makanan olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Walaupun masih sedikit produk olahan rumput laut yang dihasilkan, meningkatnya minat masyarakat untuk kembali memulai budidaya rumput laut merupakan hal baik yang dapat membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Alor.
Melihat adanya berbagai beberapa tantangan yang dihadapi para pembudidaya rumput laut, berbagai upaya untuk menemulan solusi pun dilakukan agar kegiatan budidaya rumput laut berjalan lebih optimal.
Proses pengeringan rumput laut Sakol di bawah matahari
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persolan tersebut yaitu dengan memperhatikan kapasitas atau daya dukung perairan yang menjadi lokasi budidaya rumput laut. Daya dukung perairan merupakan suatu konsep yang dikembangkan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungannya secara berkelanjutan, di mana hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan dari budidaya rumput laut.
Dengan mengetahui kualitas perairan yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut pada suatu kawasan perairan, serta mengetahui berapa besar luasan lahan budidaya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, rumput laut dapat dikembangkan secara lebih optimal.
Pemerintah Kabupaten Alor bersama Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, Dinas Perikanan Kabupaten alor, didukung oleh Yayasan WWF Indonesia dan Universitas Tribuana berencana melakukan kajian daya dukung perairan untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Alor. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan informasi terhadap daya dukung lingkungan budidaya sehingga menjadi dasar untuk pengelolaan Kawasan secara bijaksana untuk keberlanjutan budidaya rumput laut.***/mel
