SUKABUMI, JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para pelaku UMKM yang ada di Desa Tenjolaya, Sukabumi, Jawa Barat untuk memperkuat kemampuan digitalisasi agar bisa memperluas pasar sehingga berdampak pada permintaan produk dan penciptaan lapangan kerja baru dan berkualitas. Demikian dikutip dari Laman Kemenparekraf, Jumat (21/10).
Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga usai meninjau Pabrik Air Minum di Tenjolaya, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis.
“Kita melihat dengan adanya Pabrik Air Gunung Salak ini bisa mendukung peningkatan jumlah lapangan kerja. Ada sekitar 150 tenaga kerja yang ada di sini dari tahun 2002. Tapi kalau kita lakukan digitalisasi melalui tata kelola ekonomi digital, ini tentunya akan lebih bisa membuka peluang usaha dan produk-produk yang lebih bermutu kedepan. Dan akhirnya kebangkitan ekonomi kita bisa terasa juga,” kata Menparekraf Sandiaga.
Desa Tenjolaya dikaruniai sumber daya alam yang indah dan juga melimpah. Terlihat dari debit air yang mencapai 500 liter/detik. Potensi ini dikatakan Menparekraf Sandiaga dapat dioptimalkan sebagai produk ekonomi kreatif yang akan menopang subsektor kuliner.
“Kadang kita terlupa bahwa produk ekonomi kreatif, baik itu kuliner yang beragam itu membutuhkan dukungan air minum. Jadi saya menitipkan pesan untuk kita bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam ini, tingkatkan sumber daya manusianya, sehingga kita bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan tentunya menjadi penggerak ekonomi berbasis pedesaan,” ujarnya.
Ekonomi berbasis pedesaan yang diperkuat dengan ekosistem digital diyakini bisa menjadi solusi dalam menghadapi fenomena resesi yang akan terjadi di tahun 2023.
“Sebanyak 82 persen ekonomi dunia diprediksi akan masuk ke zona resesi tahun depan. Tapi Indonesia diyakini tidak akan mengalami krisis tahun depan. Proyeksi ini harus diwujudkan, jangan terlena tapi kita perkuat dengan ekonomi domestik kita terutama penguatan di sisi UMKM. Karenanya kita perlu bekerja lebih keras lagi dan sesuai dengan identitas bangsa kita yaitu gotong royong,” ujarnya.
Turut mendampingi Menparekraf Sandiaga Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf/Baparekraf Yuana Rochma Astuti dan General Manager PT. Air Gunung Salak, Solihin.***/mel
JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 September 2022 secara nominal mengalami pertumbuhan 2,1%, tersalur sebesar Rp552,6 triliun atau 68,7% dari total alokasi berdasarkan pagu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Capaian ini lebih baik dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp541,47 triliun.
Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) yang lebih baik. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) lebih tinggi karena penyaluran kelebihan bayar DBH 2021 sebagian telah disalurkan sebesar Rp12,3 triliun serta penyaluran DBH reguler TA 2022 sebesar Rp51,6 triliun yang lebih tinggi dibandingkan TA 2021 sebesar Rp40,6 triliun.
Sementara itu, Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan realisasi 1% yaitu mencapai Rp309,37 triliun atau 82% yang sudah terealisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp25,39 triliun atau melonjak 23% dibandingkan tahun lalu.
Di sisi lain, DAK non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) menunjukkan kinerja penyaluran yang menurun. Penurunan DAK non fisik terutama karena biaya operasi kesehatan yang memang alokasinya menurun seiring dengan pengendalian pandemi Covid-19 yang semakin baik dan biaya operasional sekolah yang belum terserap dengan baik dengan total Rp850 miliar di 216.505 sekolah.
“Jadi verifikasi dari dana BOS Tahun 2020-2021 yang nampaknya kelebihan bayar harus diselesaikan dulu. Ini yang menyebabkan kenapa DAK non fisik terlihat menurun. Ini karena kita memperkuat tata kelolanya,” ungkap Menkeu pada Konferensi Pers APBN Kita yang diselenggarakan secara daring, Jumat (21/10).
Belanja wajib bagi daerah dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 juga belum sesuai dengan harapan. Menkeu mengatakan, komitmen daerah untuk menggunakan Rp3,5 triliun anggarannya untuk membantu masyarakat, nyatanya baru terealisasi Rp277 miliar atau 7,9% dengan rincian Rp105,3 miliar dari Rp1.716,7 miliar untuk bantuan sosial dari anggaran, Rp69,4 miliar dari Rp665 miliar untuk penciptaan lapangan kerja, Rp40,5 miliar dari Rp328,9 miliar untuk subsidi sektor transportasi, dan Rp62,4 miliar dari Rp791,2 miliar untuk perlindungan sosial lainnya.
“Jadi ini ada anggaran Rp3,5 triliun dari pemda yang harusnya bisa dipakai terutama untuk membantu masyarakat kita yang masih merasa beban yang cukup berat karena adanya tekanan-tekanan kenaikan harga yang terjadi secara global,” pungkas Menkeu.***/mel
JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah terus mendorong industri sawit berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Industri sawit berperan penting untuk perekonomian Indonesia dengan kinerja perdagangan kelapa sawit yang terus meningkat. Industri itu juga melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok ekonomi.
“Pengembangan industri hilir juga merupakan upaya strategis untuk meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit agar tidak hanya terkonsentrasi pada bahan baku, tetapi perlu terus didorong ke industri hilir bahkan sampai produk akhir. Dengan upaya ini, nilai tambah tentunya akan berada di dalam negeri,” tegas Ketum Golkar itu.
Guru besar IPB University, Rachmat Pambudy menerangkan bahwa hilirisasai industri sawit berkelanjutan perlu berpegang pada Sustainable Development Goals (SDGs). Beberapa di antaranya adalah pembangunan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, energi bersih dan terjangkau, penanganan perubahan iklim, serta berkurangnya kesenjangan.
“Pembangunan berkelanjutan harus ada payung besarnya yakni Sustainable Development Goals. Sawit juga diarahkan ke sana,” kata Rachmat Pambudy, Jumat (21/10/2022)
Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu melakukan beberapa tahapan dan langkah. Pertama, pemerintah menjamin hak atas tanah para petani sawit kecil. Para petani sawit diberikan sertifikat hak milik atas tanah yang digunakannya dalam berkebun sawit tersebut.
“Pertama-tama Pak Airlangga harus memperhatikan petani sawit. Pertama yang diperhatikan adalah hak atas tanah. Bentuknya hak milik,” jelasnya.
Sesudah itu, pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan dan keteraksesan sarana produksi pertanian. Seperti bibit berkualitas, pupuk yang bagus, saluran irigasi yang mumpuni, akses pembiayaan, hingga jaminan harga yang layak.
“Pemerintah harus menjamin bibit bagi petani sawit. Pupuk, irigasi, kredit yang layak dan pantas, harga yang bagus, jadi ada harga minimum TBS,” sambungnya.
Menurut Rachmat, pemerintah juga perlu mendorong realisasi industri hilir yang dimiliki petani. Hal itu penting untuk menjamin terlaksananya hilirisasi industri berkelanjutan. “Ada industri hilir yang dimiliki petani. Petani harus punya industri hilir,” ungkapnya.
Hilirisasi juga tidak lantas berhenti pada CPO, tapi berlanjut sampai minyak goreng. Ketika itu berhasil dilakukan, maka hilirasasi industri sawit berkelanjutan pun akan terwujud.”Hilirisasi sampai ke industri hilir, sedemikian rupa, sehingga ada efisiensi dari hulu, on farm hilir yang miliknya petani. Kalau itu terjadi maka SDGs akan terjadi,” pungkasnya.
Kesejahteraan Buruh
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mendorong pemerintah untuk memperhatikan nasib buruh perkebunan sawit. Kata dia, jika RUU Perlindungan Buruh Pertanian dan Perkebunan masih mengantri masuk Prolegnas, minimal ada upaya untuk menjaga keselamatan para buruh.
“RUU ini mandek sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua sampai sekarang. Padahal, dilihat dari kelompok layanan, yang bisa berdampak sudah 20 juta,” kata pria yang akrab disapa Rambo, itu pada Jumat (21/10).
Jumlah buruh sawit diperkirakan sekitar 7-10 juta orang, beserta keluarga mereka bisa sampai 20 juta orang. Meski begitu, pemerintah masih bisa mengupayakan nasib para buruh sawit agar lebih membaik.
“Pertama, perhatikan keselamatan kerja, K3, penting karena banyak terjadi sesuatu hal, seperti kecelakaan kerja, buruh tidak terurus.” kata Rambo.
Kemudian, dia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memperbanyak pengawas perkebunan. “Pengawas kurang dari 10 pada satu kabupaten, padahal yang perlu diurus kan banyak.” tambah Rambo.
Selanjutnya, pemerintah daerah khususnya, jangan lepas tangan atas masalah yang dialami buruh. Buruh bukan hanya tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan tetapi juga ada yang menjadi urusan Dinas Tenaga Kerja.
Rambo menyoroti rendahnya pemerintah daerah mengadopsi kerangka kerja Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). “Dari 25 provinsi yang memiliki tutupan sawit, yang mengadopsi baru 9 provinsi dan 14 kabupaten,” kata Rambo.
Sehingga, rencana aksi nasional ini hanya sekedar jadi ‘macan kertas’, jika pemerintah pusat maupun daerah tidak mengimplementasikannya. (bnt)
JAYAKARTA NEWS— Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pandemi covid-19 yang melanda dunia, merupakan pukulan berat bagi ekonomi di dalam negeri Indonesia. Anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Kondisi ini diperparah dengan konflik Ukraina-Rusia.
“Hakikat dari kondisi covid-19 dan peperangan ini memunculkan tiga varian baru ancaman. Pertama adalah krisis pangan, kedua krisis energi dan ketiga adalah krisis keuangan Global,” kata Moeldoko dalam diskusi online bertajuk “Capaian Kinerja Pemerintah Tahun 2022” yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB9), pada Jum’at (21/10/22). Diskusi ini juga dihadiri Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Deputi Kemenko PMK, dan Staf Khusus Menteri Keuangan RI.
Dalam rangka mengatasi krisis pangan, pemerintah terus mendorong terwujudnya swasembada pangan. Indikatornya, kata Moeldoko, pemerintah telah membangun infrastruktur yang masif di sektor pangan ini. Antara lain 35 unit bendungan, 10.035 hektar daerah irigasi, rehabilitasi terhadap 152.615 hektar jaringan irigasi, pembangunan 21 embung, dan pembangunan 157 km tanggul pengendali banjir dan pengamanan pantai. Hal ini, kata Moeldoko, membuat Indonesia relatif surplus pangan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia surplus 10 juta ton pangan.
Terkait energi, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan kebijakan, salah satunya adalah Program Mandatori B30 yang mewajibkan semua bahan bakar diesel di Indonesia memiliki campuran minimal 30% biodiesel dan 70% Solar.
Diskusi online bertajuk “Capaian Kinerja Pemerintah Tahun 2022” yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB9), pada Jumat (21/10/22)/foto: Kominfo
Dalam konteks krisis keuangan global khususnya Inflasi, Moeldoko menyampaikan pemerintah telah mengumpulkan seluruh kepala daerah agar terlibat aktif dalam mengatasi inflasi. Salah satunya, memastikan subsidi atas distribusi barang agar tidak terjadi kelangkaan di daerah. “Selain itu, bantuan-bantuan sosial dalam bentuk perlindungan sosial diberikan cukup masif, sehingga masyarakat di satu sisi memiliki daya beli yang terjaga, pada sisi yang lain pengeluaran menjadi terkurangi,” bebernya.
Strategi Penanganan Covid-19 Indonesia Sangat Baik
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pandemi covid-19 terjadi di seluruh dunia dan tercatat merupakan yang terbesar dalam sejarah. Sehingga semua negara menghadapinya bersama-sama.
Dalam konteks Indonesia, Menteri Budi, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi karena telah mampu memimpin tim dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk bekerja bersama-sama secara efektif.
Pada saat pandemi covid-19 terjadi, Budi memaparkan, puncak kasus di Indonesia pernah mencapai 600.000 per hari. Sekarang sudah turun menjadi di bawah 2.000 per hari. Sementara yang masuk rumah sakit pernah mencapai 100.000 orang, sementara sekarang hanya 3.100 orang per hari. Adapun yang meninggal pernah mencapai 1.800 orang, sekarang sudah berhasil ditekan hingga turun di angka 17 sampai 19 orang per hari.
“Jadi itu adalah pencapaian yang kita raih di masa pandemi ini dan seluruh dunia juga mengakui bahwa penanganan kita adalah yang paling baik, khususnya di gelombang terakhir, varian omicron dan B4 dan B5,” tegasnya.
Bahkan di bulan Juni hingga Agustus kemarin, kata Budi, Indonesia tidak mengalami peningkatan kasus meskipun negara-negara lainnya melaporkan kenaikan kasus yang siginifikan. Hal ini disebabkan strategi penanganan pandemi oleh pemerintah yang sangat baik. “Jadi selama enam bulan sejak awal tahun, itu ada siklus kenaikan gelombang karena ada varian baru, kita tidak,” tambahnya.
Tingkat Inflasi Indonesia Aman
Pada kesempatan yang sama, Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan RI mengakui selama tiga tahun terkahir, Indonesia berjibaku dengan pandemi covid-19. Hal ini membuat anggaran cukup bengkak. Dimana tercatat hampir 1.895 triliun disiapkan baik untuk penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi nasional.
“Kita bersyukur, sebab di balik wabah ada hikmah dan bahkan ada berkat. Indonesia saat ini dapat mempertahankan, bahkan dalam beberapa hal, dapat mengoptimalkan berbagai potensi. Kita termasuk negara dengan tingkat inflasi yang terjaga, relatif rendah di 5,95%,” papar Yustinus.
Yustinus menambahkan, pendapatan Indonesia di tahun 2022 setelah 2 tahun berjuang untuk pulih, justru bisa tumbuh 49,8%. Sementara rasio utang yang seringkali menjadi catatan selama masa covid ini, Yustinus menjelaskan, Indonesia terpaksa menambah utang untuk menangani covid. Namun penetrasi rasio utang terhadap PDB yang sempat menyentuh 4,1%, perlahan diturunkan dan sekarang di angka 3,8%.
Adapun index manufaktur Indonesia, sudah di atas 50. Artinya sudah ekspansif. Hal ini menunjukkan geliat ekonomi Indonesia bagus. Sebab Indonesia sudah mulai melakukan impor bahan baku barang modal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga ekspor.
Yang paling penting lagi, tegas Yustinus, adalah terkait neraca perdangan. Indonesia konsisten surplus. Bahkan per September tahun ini, ekspor Indonesia mencapai 24,8 miliar. “Ini capaian yang cukup bagus dengan surplus 4,99 miliar dolar. Surplus neraca pembayaran juga terjadi, sampai dengan triwulan II, 2022 itu ada surplus 2,4 miliar dolar atau Rp37 triliun rupiah.”
Adapun cadangan divisa Indonesia, terjaga di angkat USD138 miliar atau 2,3 quatriliun rupiah di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Selain itu, indikator perbandingan dengan negara ASEAN dan G20 juga cukup bagus. Level PDB ril kita juga
pada pertumbuhan yang bagus, inflasi terjaga. “Mudah-mudahan ini jadi bekal yang bagus untuk menyongsong tahun depan yang juga akan lebih dinamis”.
IPM Indonesia Meningkat
Sementara itu, Aris Darmansyah Edisaputra selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan & Moderasi Beragama Kemenko PMK mengatakan, pembangunan Indonesia dapat diukur dari indeks pembangunan manusianya (IPM).
Pada saat pandemi melanda Indonesia, yakni selama tahun 2020/2021, indeks pembagunan manusia (IPM) Indonesia berada di angkat 71,94. Data ini berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, IPM meningkat 72,29 pada 2022.
“Dimana pada saat itu, walaupun di dalam masa pandemi, tapi IPM tersebut merupakan nilai dengan kategori tinggi. Memang rendah dibandingkan dengan Tahun 2022 ini yakni 72,29,” terang Aris.
Aris menambahkan, berbicara mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi bangsa yang unggul pada 2024. Tahun itu merupakan 100 tahun usia Indonesia merdeka.
“Nah ada 4 pilar pembangunan Indonesia menuju 2045 itu. Yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemantapan ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan,” bebernya.
Dua Model Pembangunan Papua
Pada diskusi terpisah, Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua.
Pertama adalah pendekatan infrastruktur, dan kedua pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendawasih yang akan terus berlanjut.
Jaleswari pun berberharap pemerintah daerah di Papua menindaklanjuti dasar yang telah dibangun tersebut dengan terus mendekatkan diri serta membangun pola komunikasi dua arah dengan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok bumi Cendrawasih.
“Di samping itu juga yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, terus dikedepankan,” ujarnya.***/ebn
JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan koreksi pertumbuhan ekonomi terjadi di semua negara. World Economic Outlook (WEO) dari International Monetary Fund (IMF) memproyeksi, pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 3,2 persen dan tahun depan akan makin melemah.
“Artinya pesan yang muncul dari pertemuan tahunan IMF-World Bank, G20 Finance dan Central Bank yang baru terjadi minggu lalu itu mengkonfirmasi bahwa situasi ekonomi dunia akan terus tertekan hingga tahun 2023,” ungkap Menteri Keuangan pada Konferensi Pers APBN KITA Oktober, Jumat (21/10).
Selanjutnya, Menkeu juga menuturkan proyeksi pertumbuhan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok semuanya menunjukkan tren perlemahan tahun ini dan tahun depan. Namun disamping itu, pertumbuhan Indonesia dikatakan Menkeu masih resilien. Untuk tahun 2022, Indonesia diproyeksikan oleh berbagai lembaga dunia masih cukup baik yaitu tetap di 5,3 persen, meski tahun depan mengalami sedikit koreksi kebawah yaitu sebesar 5 persen.
“Namun kita tidak boleh tidak waspada, karena memang guncangan ekonomi ini sangat sangat kencang dan sangat sangat besar yang harus terus kita kelola dan kita waspadai secara baik,” tuturnya.
Selain itu, kinerja sektor eksternal Indonesia juga masih terpantau cukup positif, baik dari sisi surplus neraca perdagangan, juga pertumbuhan ekspor impor yang relatif bagus. Demikian juga dari sisi supply yaitu dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang selama 13 bulan berturut-turut terus berada dalam zona ekspansif. Dilihat dari konsumsi listrik di sektor bisnis dan industri juga mengalami pertumbuhan yang psositif.
“Ini semuanya menggambarkan bahwa kuartal ketiga ini GDP kita masih sangat kuat, meskipun kemarin kita melakukan kenaikan harga BBM, namun pengaruhnya terhadap growth mungkin masih relatif terjaga,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Meski begitu, pertumbuhan di tahun 2023 tetap harus diwaspadai. Gelombang perlemahan ekonomi dunia, ketidakpastian global, serta kecenderungan suku bunga yang naik, akan turut mempengaruhi berbagai indikator dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Jadi kita juga harus sangat hati-hati meskipun saat ini momentum pertumbuhan ekonomi kita masih sangat sehat dan kuat,” ujarnya.
Saat ini, fokus utama yang menjadi perhatian dan perlu diwaspadai dari para mengambil kebijakan di banyak negara pada tahun depan yaitu terkait inflasi, juga termasuk isu seputar volatilitas indeks. Selain itu juga kecenderungan harga dan suku bunga yang naik di Amerika Serikat juga turut memberikan dampak kepada seluruh mata uang, termasuk berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.
“Meskipun demikian, indonesia dari sisi bond holder kita relatif sekarang di bawah 15 persen atau jauh lebih kecil dibandingkan 4 tahun yang lalu yang mencapai 37 persen. Maka kita dalam posisi yang relatif stabil, atau dalam hal ini masih bisa mengurangi dampak terhadap gejolak yield akibat adanya capital outflow dan tekanan yang berasal dari global. Namun tentunya kinerja yang baik dari sisi kemampuan kita menjaga dari guncangan-guncangan global ini tidak terlepas dari APBN yang memberikan peranan sangat positif,” tandasnya.***/uli
JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pengendalian inflasi Indonesia yang cukup baik menjadi salah satu langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional.
“Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” tutur Ketum Golkar itu.
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. Kemenkeu pun turut menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung pengendalian inflasi dengan memberikan insentif kepada setiap daerah yang inflasinya lebih rendah dari inflasi nasional.
Ekonom INDEF Eisha Rachbini mengatakan, masalah rantai pasok dalam negeri yang disinggung Menteri Keuangan sebagai salah satu biang kerok naiknya inflasi, itu bisa diselesaikan dengan teknologi.
“Penggunaaan teknologi bisa membantu, misalnya real time data untuk supply, data produksi, sampai data demand yg dibutuhkan masyarakat, juga industri harus sinkron, dibutuhkan koordinasi antar lembaga berwenang yg baik,” tegas Eisha, Kamis (20/10/2022).
Sebelumnya dalam akun instagramnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. “Karena masalahnya selalu berulang yaa, harga bahan pokok naik akibat masalah mismanagement di rantai pasok,” ucap Eisha.
Rantai pasok dalam negeri lanjut Eisha, rantai pasok dalam negeri perlu dibenahi mulai dari produsen, petani, sampai konsumen. “ Permasalahan rantai pasok terutama food commodity, seperti misalnya bahan-bahan pokok, kapan supply lagi tinggi, bisa disimpan di manage dengan baik, ketika supply lg sedikit, misal akibat cuaca buruk, bisa diantisipasi.” tambah Eisha.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal menilai strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga rantai pasok adalah hal yang tepat.
Faktor suplai berpengaruh besar dalam kenaikan angka inflasi dibanding faktor permintaan, sehingga perlu penguatan kolaborasi TPIP dan TPID.
“Kalau kemudian pemerintah melakukan usaha untuk kemudian menekan permasalahan dari sisi suplai dengan pengendalian inflasi di nasional dan daerah itu memang salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah,” terangnya.
Efek BBM
Faisal menilai strategi pemerintah cukup mampu menahan laju inflasi. Hal itu tampak dalam pembacaan data pada September. Memang ada peningkatan inflasi sebesar 1,17% (mtm), tetapi justru ada penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Artinya, pendorong inflasi adalah dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Jadi faktor pendorong inflasinya murni karena memang first round efek kenaikan harga BBM bersubsidi makanya kenanya di inflasi transportasi, karena bahan bakarnya,” ujarnya.
Menurutnya, deflasi pada September juga tidak biasa, karena lazimnya kenaikan BBM subsidi akan diikuti inflasi harga pangan. Faisal juga menduga hal itu juga dipengaruhi faktor permintaan yang tidak terlalu kuat.
“Padahal biasanya ketika ada kenaikan harga BBM subsidi diikuti juga oleh kenaikan bahan pangan ya biasanya. Tapi di September kemarin malah terjadi deflasi,” terangnya.
Oleh sebab itu, Faisal menyarankan pemerintah agar melihat tingkat keefektifan strategi penurunan inflasi dalam beberapa bulan ke depan. “Juga harus mesti dilihat juga apakah sudah efektif atau belum, ini masih di bulan September ya jadi baru kita lihat first round effect,” pungkasnya.
Sementara itu pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga dan inflasi dengan sejumlah ‘extra effort’. “Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain itu, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2% dan tahun depan tetap bertahan di atas 5%. (bnt)
JAYAKARTA NEWS – Ibu Iriana Joko Widodo beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin secara resmi membuka program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Tekun Tenun Indonesia 2022 yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, pada Kamis, 20 Oktober 2022. Program tersebut melibatkan enam provinsi yaitu Jambi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya meresmikan pembukaan program kecakapan wirausaha atau PKW Tekun Tenun 2022,” ucap Ibu Iriana.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ibu Suharti, menjelaskan bahwa program PWK diperuntukkan bagi peserta dengan usia 15 sampai 25 tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Melalui program PKW, para peserta didik dibekali keterampilan kewirausahaan dan keterampilan vokasi guna mengembangkan jiwa kewirausahaan.
“Harapannya peserta dapat mengembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan, sehingga mereka mampu merintis usaha dan kemudian menjadi usahawan muda, wirausaha muda mengembangkan UMKM di Indonesia,” ujar Ibu Suharti.
Pada pelaksanaannya, lanjut Ibu Suharti, program PKW ini bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah sehingga potensi lokal dari masing-masing dapat diwujudkan melalui program tersebut. Selain itu, Kemendikbudristek juga melakukan kerja sama dengan lembaga permodalan dan platform digital guna memastikan keberhasilan program tersebut.
“Dengan demikian setelah selesai menjalankan program yang waktunya juga relatif singkat, mereka dapat bantuan rintisan usaha berupa alat dan bahan sehingga dapat digunakan untuk memulai usaha baru,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ibu Suharti berharap, program PKW dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah sehingga sasaran peserta program menjadi lebih banyak dan upaya pemerintah dalam melahirkan wirausaha muda dapat terwujud.
“Semoga program yang kita laksanakan bersama ini dapat mengantarkan lebih banyak lagi anak Indonesia untuk masuk ke dunia kerja yang lebih menjanjikan,” tambahnya.
Sementara itu, Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang turut serta dalam program PKW, menyambut baik adanya program pelatihan menenun yang diberikan kepada anak-anak di daerahnya. Melalui program ini, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Ibu Hesnidar Al Haris, berharap peluang wirausaha muda dalam mengembangkan tenun Jambi dapat terbuka lebar.
“Mudah-mudahan ini nanti akan membuka peluang wirausaha baru bagi mereka kemudian akan mengembangkan kembali tenun yang ada di Provinsi Jambi,” ujar Ibu Hesnidar.***/uli
BANDUNG, JAYAKARTA NEWS — Saat ini, Bank Indonesia telah resmi meluncurkan sistem transfer dana BI Fast. Sistem tersebut memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer dana ataupun transaksi pembayaran ritel secara real time setiap saat.
Berbeda dengan transfer dana pada umumnya, nasabah tidak hanya dapat memasukan nomor rekening bank tujuan ketika hendak bertransaksi, tetapi kini nasabah juga bisa mengirim dana dengan memasukan nomor HP ataupun alamat email orang yang dituju.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui fitur Proxy Address. Fitur ini adalah layanan tambahan dalam BI Fast sebagai alternatif pengganti nomor rekening dalam menerima dana.
Nasabah dapat mendaftarkan maksimal dua jenis Proxy Address, yaitu satu nomor HP atau satu alamat email yang berlaku untuk satu nomor rekening. Satu jenis Proxy Address hanya dapat terhubung dengan satu rekening saja.
Nantinya, nasabah tetap dapat mengubah/menghapus rekening yang terhubung dengan Proxy Address tersebut.
Fitur BI Fast ini dapat digunakan oleh bank-bank yang telah terdaftar sebagai peserta, tak terkecuali bank bjb. Saat ini, bank bjb tengah menyelenggarakan promo transfer dana dengan biaya Rp0 ke rekening bank tujuan.
Promo BI Fast dari bank bjb tersebut berlaku mulai dari tanggal 17 – 31 Oktober 2022. Normalnya biaya transfer antar bank menggunakan fitur BI Fast adalah Rp2.500, namun pada periode tanggal tersebut bank bjb membebaskan biaya transfer mengunakan BI Fast kepada Nasabah. Adapun limit transaksi harian dalam penggunaan BI fast adalah Rp250 juta.
Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, partisipasi bank bjb dalam kepesertaan BI Fast adalah bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah.
“BI Fast juga memungkinkan pelaku bisnis, termasuk pelaku UMKM untuk memperoleh dana hasil usahanya dengan mudah dan praktis setiap waktu. Hal ini sejalan dengan semangat bank bjb untuk senantiasa hadir memudahkan kebutuhan keuangan nasabah tiap saat,” ungkap Widi.
Untuk saat ini, layanan BI Fast baru bisa digunakan dengan bank yang sama-sama terdaftar sebagai peserta BI Fast. Berikut daftar bank yang telah tergabung sebagai peserta :
JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan hilirisasi timah berjalan seperti yang sebelumnya telah dilakukan terhadap nikel.
Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi usai meninjau pembangunan Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt PT Timah Tbk, di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (20/10/2022).
“Ini nanti akan selesai November, dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel,” ujar Presiden.
Presiden menambahkan, pembangunan smelter baru PT Timah ini menunjukkan keseriusan dalam melakukan hilirisasi timah.
“Yang nikel sudah, timah, bauksit, jadi semuanya akan saya ikuti,” imbuhnya.
Kepala Negara mengharapkan proses hilirisasi timah ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan nilai tambah untuk industri dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan.
“Nilai tambah di dalam negeri akan semakin banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya,” ujarnya.
Terkait penghentian ekspor timah, Presiden menyampaikan pihaknya masih melakukan kalkulasi serta memastikan kesiapan smelter terlebih dahulu.
“Baru dihitung. Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan. Setop, misalnya tahun depan, atau setop tahun ini, bisa terjadi. Tapi saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter, baik milik BUMN maupun milik swasta harus kita kalkulasi semuanya,” pungkasnya.***/mel
JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik keras para kandidat calon presiden (capres) dan partai politik (parpol) yang hanya memikirkan masalah logistik saja, bagaimana memenangi Pemilu 2024 saja, baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).
Padahal kondisi ekonomi pada 2023 secara global mengalami resesi, termasuk ekonomi Indonesia yang diprediksi juga akan suram.
Mereka seharusnya memikirkan bagaimana cara merebut hati rakyat, dan memfasilitasi aspirasi atau kehendak rakyat yang telah memberikan mandat.
“Semakin cerdas mereka, seolah-olah cara memenangkan Pemilu itu cuma persoalan teknis, hanya sekadar dengan logistik saja,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Waspada Resesi Ekonomi 2023 Mengintai, Bagaimana Kesiapan Indonesia?’, Rabu (19/10/2022) sore.
Hal ini, kata Fahri Hamzah, tentu saja menjadi kecemasan kita bersama mengenai masa depan Indonesia agar tidak menemui jalan buntu. “Rekonstruksi cara memenangkan hati rakyat tidak dimengerti,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, cara berpikir para kandidat capres dan parpol itu hanya mencoba untuk kritis. Mereka berpikir seolah-olah kalau ada sumber daya alam hanya terkait dengan pendapatan daerah, pendapatan negara, perekonomiam nasional dan growth (pertumbuhan) yang tinggi.
“Kalau soal growth tertinggi, sebenarnya daerahnya Lukas Enembe yang sekarang menjadi tersangka. Di bawahnya ada daerah nikel, batubara dan seterusnya. Tetapi kantong-kantong kemiskinan juga ada di sini, inilah yang jadi anomali. Ayo kita memikirkan rakyat, melakukan perubahan di Pemilu 2024,” tegasnya.
Sementara ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, banyak keputusan strategis saat ini yang diputuskan oleh para ketua umum parpol, sehingga DPR tidak lagi independen dalam membela kepentingan rakyat. “Sekarang ini, DPR dikendalikan oleh 9 ketua umum, mereka manut sama pak Jokowi (Presiden Jokowi). Sehingga DPR sedikit sekali yang bersuara independen seperti soal kenaikan BBM,” kata Rizal Ramli.
Rizal Ramli menegaskan, kenaikan harga BBM telah memicu inflasi makanan di atas 15,5 persen, dan bisa menjadi 17 persen. Bahkan ia memprediksi nilai tukar rupiah bakal anjlok hingga Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Mantan Menko Perekonomian era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga memprediksi inflasi pada tahun ini bisa menembus 5,5 persen, tapi angka tersebut adalah secara umum karena yang paling dirasakan adalah terkait inflasi makanan.
“Inflasi biasa 5,5 persen, sementara inflasi makanan yang terpenting untuk rakyat dan buruh sebelum kenaikan BBM sudah 13,5 persen. Ini jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, kalau sikapnya kayak begini,” tegas Rizal Ramli.
Sedangkan Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan juga akan suram seperti ekonomi global pada umumnya yang mengalami resesi.
Sebab, rezim inflasi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral AS, kecuali apabila Bank Indonesia (BI) berani melepas spekulatif ketergantungan terhadap kenaikan suku bunga tersebut, dan berani menciptakan capital auto sendiri agar perekonomian nasional tidak mudah terkontraksi .
“Kalau ekonomi Indonesia sekarang masih baik-baik saja, karena masih tertolong dari adanya windfall profit dari harga komoditas dan batubara. Tetapi tahun 2023 belum tentu, karena kondisi secara ekonomi global mengalami resesi,” kata Prof Anthony.
Karena itu, ia menilai menaikkan suku untuk mengatasi resesi ekonomi, bukan solusi, malahan akan memperparah jurang resesi dan makin memperlemah nilai tukar rupiah.
“Hati-hati kalau mau investasikan barang-barang jangka panjang nanti akan terjebak suku bunga. Dan Semoga rakyat ini mendapatkan beberapa bantuan atau pemerintah mengalokasikan jaring pengaman sosial pada 2023,” kata Managing Director PEPS ini.
Perlu Move On Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat (MadNur) saat menyampaikan Pengantar diskusi ini mengatakan, pemerintah perlu move on dalam melakukan langkah pengelolaan ekonomi Indonesia dengan model pendekatan baru agar terhindar dari tsunami resesi ekonomi pada 2023.
“Dalam kesempatan ini, Partai Gelora ingin menyampaikan agar tim ekonomi Indonesia perlu move on dari pendekatan lama ke pendekatan baru seperti mencari mitra dagang baru, selain AS, Eropa dan China,” kata MadNur.
Sebab, ekonomi AS, Eropa dan China akan mengalami resesi dan penurunan pertumbuhan, sehingga akan berpengaruh pada ekspor Indonesia ke negara tersebut.
“Pilihlah negara-negara ekspor baru, misalkan India dan Afrika bagian utara. Daya beli masyarakatnya masih bagus, sehingga kita tidak terus defisit,” katanya.
Selain itu, agar move on, pemerintah juga perlu meninggalkan spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang/APBN) infrastruktur untuk saat ini seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru supaya tidak membebani APBN.
“Lalu, spending infrakstrur tersebut diganti dengan memprioritaskan daya beli masyarakat dan tambahan subsidi BBM untuk rakyat,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, juga perlu move on dari suku bunga dalam pengelolaan moneter, dengan membuat resep baru untuk mengatasi inflasi yang tinggi dengan tidak menjaga suku bunga lain.
“Intinya Bank Indonesia tidak perlu naikin suku bunga, tapi cukup menjaga besaran nilainya, karena kalau suku bunga tinggi ada kewajiban membayar surat-surat berharga lebih lagi,” kata MadNur yang juga Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menambahkan, jika melihat proyeksi ekonomi 2023 berdasarkan dokumen The Fed yang dirilis bulan September lalu, maka kemungkinan kisaran titik tengah suku bunga berada di level 4,5 persen, atau bakal naik lebih dari 100 basis poin dari sekarang. Hal itu akibat permintaan masyarakat cukup tinggi dari sisi konsumsi.
“Sementara, inflasi berkepanjangan, dan ini mengakibatkan The Fed juga menaikkan tingkat suku bunga. Masalahnya ini kan The Fed menjadi sebagai acuan suku bunga dan putaran uang di pasar keuangan yang cukup besar,” katanya
“Kondisi ini juga menimbulkan peningkatan tingkat suku bunga secara umum di berbagai negara di Eropa. “Mereka sudah teriak mengatasi inflasi yang berkepanjangan baik kenaikan harga energi maupun pangan. Tentu saja ini memberikan implikasi ke Indonesia dari situasi dunia yang pertama melalui jalur suku bunga begitu dan nilai tukar,” tuturnya.
Katakanlah The Fed ini, lanjut Tauhid Ahmad, menaikkan tingkat suku bunga tahun depan, maka akan membuat arus modal keluar atau capital outflow cukup tinggi pada 2023.
“Ini akan mengakibatkan nilai tukar kita tahun depan akan jauh lebih buruk dari kondisi sekarang. Ini yang dikhawatirkan mungkin berdampak terhadap banyak hal, termasuk kondisi perusahaan yang katakanlah punya utang cukup besar dalam mata uang dolar AS,” pungkasnya.***din
