Category: Ekonomi & Bisnis

Bahas Dana Bagi Hasil Migas, Bupati Meranti akan Bertemu Kemenkeu dan Kementerian ESDM

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan fasilitasi dan mengagendakan pertemuan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pemerintah Provinsi Riau untuk membahas dana bagi hasil (DBH). Pertemuan rencananya digelar pada Selasa (20/12/2022).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, pertemuan tersebut bakal berlangsung di Kantor Kemendagri dan hasilnya bisa diketahui setelah pertemuan.

“Rencananya hari Selasa besok mau dilakukan pertemuan dengan komponen terkait, tentunya Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Fatoni saat ditanya media pada konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022).

Agenda pertemuan tersebut menyusul protes Bupati Meranti Muhamad Adil terhadap besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya. Padahal Adil menilai pemerintah telah mengeruk keuntungan dari eksplorasi minyak di Kepulauan Meranti.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menyampaikan keluhannya terhadap Kemenkeu. Kekecewaannya disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada sesi tanya jawab saat acara berlangsung.

Terkait hal itu, Fatoni pun menyampaikan, selama ini Kemendagri bersama Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait melakukan rekonsiliasi data. Hal itu dilakukan dengan melibatkan daerah yang dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, meski tidak melibatkan langsung kepala daerah. “Ini makanya yang datang rapat harusnya dilaporkan ke kepala daerahnya,” kata dia

Fatoni menerangkan, pihaknya telah mengirimkan undangan kepada pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk agenda pertemuan tersebut. Fatoni berharap, pada saat pertemuan nanti masing-masing pihak bisa berdiskusi serta membahas dari hati ke hati, secara transparan dan terbuka. “Tidak ada dusta di antara kita,” pungkas Fatoni.***/ebn

Pemerintah harus Jaga Iklim Investasi dan Perkuat Bantalan Sosial

JAYAKARTA NEWS— Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan optimisme terkait masuknya investasi ke Indonesia. Menurutnya Indonesia masih menjadi daya tarik para investor.

“Ke depan, pasti masih akan masuk investasi kita. Karena kita memiliki pasar cukup besar. Kemudian kita masih kaya dengan resources dan masih ada tenaga kerja,” tegas Yose, Jumat (16/12/2022).

Menurut Yose, investor akan mempertimbangkan beberapa hal untuk masuk Indonesia seperti kemudahan investasi, kemudahan operasional, dan kepastian hukum.

Terkait kemudahan operasional, Yose menyoroti aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, pemerintah ingin meningkatkan TKDN dengan cara yang terkadang sangat instan yaitu dengan melarang impor part dan komponen yang sebenarnya masih dibutuhkan.

“Kadang dianggap di Indonesia sudah ada bahan bakunya sehingga tidak boleh diimpor lagi. Padahal spesifikasi part dan komponen itu agak berbeda dengan yang dibutuhkan oleh investor baru ini. Itu jadi pertimbangan. Masalah TKDN ini saya pikir akan menjadi permasalahan yang cukup berat,” jelas Yose.

Kepastian hukum juga menjadi catatan tersendiri. Menurut Yose, ketika investor telah memulai operasional usaha di Indonesia, persoalan hukum tidak bisa terhindari. Karena itu, mereka akan benar-benar mempertimbangkan aspek kepastian hukum.

“Ini di luar operasional. Kalau operasional sudah baik tentu harus ada kepastian hukum, karena ketika beroperasi pasti akan timbul dispute atau sengketa yang diselesaikan dalam ranah hukum. Kalau ranah hukumnya tidak pasti, investor akan mendapat kesulitan di sana,” tegasnya.

Yose menilai, Indonesia terkenal memiliki banyak regulasi usaha yang berubah dengan cepat. Padahal perubahan regulasi secara cepat akan menganggu proses usaha. “Cepat sekali perubahannya yang tentunya mengurangi ketidakpastian hukum,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Yose menyarankan adanya suatu badan yang khusus bertugas untuk memeriksa dan mensinkronkan berbagai regulasi terkait usaha di Indonesia.

“Yang kita perlukan adalah clearing house. Ada satu badan, entah Kemenko Perekonomian atau apa, yang punya kapasitas untuk mereview regulasi-regulasi yang baru ini supaya kementerian punya prosedur, SOP, sebelum mengeluarkan regulasi, mempertimbangkan dampak baik buruknya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan komitmen investasi yang diterima Indonesia dari Presidensi G20. “Pada 2023, pemerintah menindaklanjuti komitmen investasi yang dibuat untuk Indonesia sebagai hasil dari KTT G20 di Bali, antara lain Just Energy Transition Partnership sebesar US$20 miliar untuk energi bersih di Indonesia,” kata Airlangga.

Selain itu Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa terdapat Asia Zero Emission Community dengan komitmen penyediaan dana US$500 juta untuk Indonesia dan Partnership for Global Infrastructure and Investment berupa pendanaan US$600 miliar dari negara-negara G7 dalam bentuk pinjaman dan hibah. Dana itu akan digunakan untuk pengembangan proyek infrastruktur berkelanjutan di negara berkembang.

Untuk sejumlah komitmen investasi, pinjaman maupun hibah yang terkait transisi energi, Eliza menanggapi, “Kita juga perlu roadmap untuk realisasi transisi energi yg berisikan target & berbagai stakeholder yg terlibat. Misi menurunkan emisi ini harus sampai ke level program pemerintah daerah sehingga dapat lebih aplikatif.”

Bantalan Sosial

Sementara itu, Peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian mengatakan, pemerintah perlu menjaga iklim investasi yang kondusif, sebab berdasarkan Coreoutlook 2023 lalu, Core memperkirakan investasi akan menjadi sumber pertumbuhan perekonomian kedua terbesar.

Untuk itu, baik pemerintah pusat dan daerah didorong untuk kebijakan yang komprehensif. “Perlunya kebijakan yang suportif, komprehensif dan jelas baik kebijakan daerah maupun pusat. jangan ada tumpang tindih,” ujar Eliza, Jumat (16/12).

Selain itu, tutur Eliza, perlu shock absorber jika dampak krisis ekonomi global mulai merembet ke Indonesia. Terutama, lanjutnya, mengantisipasi potensi badai PHK yang akan berdampak pada daya beli masyarakat dan mempengaruhi tingkat konsumsi.

“Dalam hal belanja pemerintah. Instrumen Fiskal merupakan shock absorber, ketika indonesia dihadapkan dengan badai PHK maka pemerintah perlu memberikan stimulus untuk sektor-sektor yang rentan PHK serta program jaring pengaman untuk yang terkena PHK,” ungkap Eliza. (bnt)

Jangan Anggap Kuno Koperasi! Ratusan Koperasi Terbaik di Dunia ada di Amerika dan Eropa

JAYAKARTA NEWS— Hingga saat ini masih ada asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa eksistensi koperasi dipandang kuno, ketinggalan zaman, serta tidak kompatibel dengan masyarakat ekonomi modern yang cenderung kapitalistik. Namun faktanya tidak demikian.

Di negara-negara maju, koperasi mampu meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi, termasuk dalam perundingan internasional. Data tahun 2017, dari 300 koperasi terbaik di dunia, 100 unit di antaranya ada di Amerika, sebuah negara kapitalis.

Demikian disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo Seminar Nasional dan Eksibisi Kebangkitan Koperasi Indonesia yang diselenggarakan Universitas Padjajaran secara virtual di Jakarta, Jumat (16/12/22).

Bamsoet begitu namanya akrab disapa melanjutkan, laporan International Labour Organization tahun 2009, kinerja koperasi di seluruh sektornya, terbukti lebih mampu bertahan di tengah resesi ekonomi dibanding entitas ekonomi lainnya.

Bahkan saat ini pun banyak koperasi di negara-negara maju di Eropa dan Amerika yang menjadi korporasi besar, baik pada sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan korporasi kapitalis.

“Jika di negara kapitalis saja, koperasi mampu berkembang, maka di negara demokrasi Pancasila, seharusnya koperasi jauh lebih maju. Jadi, asumsi bahwa koperasi tidak mampu beradaptasi dengan modernitas zaman adalah asumsi yang keliru.”

“Jika kemudian koperasi di Indonesia dianggap belum mampu menunjukkan kemampuannya sebagai sokoguru perekonomian nasional, maka kita perlu bermawas diri, melakukan evaluasi, dan merevitalisasi potensi dan sumberdaya koperasi, dengan merujuk pada sistem perekonomian nasional kita,” ucap Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, untuk memahami sistem perekonomian nasional, dapat merujuk pada Ketetapan MPR Nomor 16/MPR /1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Ketetapan MPR RI yang hingga saat ini masih berlaku tersebut, seyogyanya menjadi arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional.

“Karakteristik yang ingin kita wujudkan adalah sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan, serta pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Koperasi dan UMKM sebagai sendi perekonomian nasional, mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi pada khususnya,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, koperasi merupakan representasi perekonomian yang paling nyata dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 Ayat (1), yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Merujuk pada rumusan ini, koperasi adalah bangun ekonomi yang diyakini menjadi sokoguru atau tulang punggung perekonomian nasional dan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional.

“Sebagai gambaran, jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2006 tercatat sebanyak 98.944 unit. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2017, di mana jumlah koperasi tercatat sebanyak 152.174 unit. Namun, pada tahun 2019 jumlahnya merosot tajam menjadi 123.048 unit. Meskipun tahun 2020 dan 2021 kembali meningkat, namun jumlahnya masih jauh dari capaian tahun 2017, dan hanya berkisar di atas 127 ribu unit,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menambahkan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Keberadaan koperasi sangat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya, dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

“Meskipun modernitas zaman akan selalu

menghadirkan tantangan dalam kehidupan perekonomian nasional, namun saya yakin dan percaya, jika kita bersungguh-sungguh dalam membangun komitmen kolektif dari segenap pemangku kepentingan, koperasi akan mampu bangkit kembali, merepresentasikan diri sebagai ‘wajah’ Ekonomi Pancasila, dan sekaligus menjadi sokoguru perekonomian nasional,” pungkas Bamsoet.***din

Menkeu: Memperkuat Usaha Kecil, Identik dengan Memperkuat Perekonomian Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Kementerian Keuangan terus menggunakan instrumen keuangan negara APBN untuk terus menjaga masyarakat dan ekonomi dari berbagai tantangan perekonomian global. Dalam hal ini termasuk menjaga pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari pandemi Covid-19 dan dinamika geopolitik yang menimbulkan dampak inflasi serta kenaikan suku bunga yang sangat drastis.

“Instrumen APBN di dalam menjaga ekonomi masyarakat dan terus menjaga pemulihan ada berbagai ragam. Yang hari ini bapak dan ibu sekalian lihat siang hari ini adalah salah satu instrumen APBN yaitu dana yang berasal dari masyarakat yaitu dana pajak kita sisihkan menjadi dana investasi yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP),” ungkap Menkeu dalam Acara Festival UMi 2022 di Jakarta, Kamis (15/12).

Menkeu memaparkan, dana investasi yang dikelola oleh PIP telah mencapai Rp24 triliun. Jumlah ini digunakan untuk memberikan bantuan ke 6,9 juta para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dengan kebutuhan UMKM yang sangat banyak, Menkeu mengatakan jumlah dana tersebut tidak memadai. Pemerintah tidak hanya bergantung dari yang disalurkan oleh PIP.

“Untuk UMKM, kita memberikan dukungan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lebih dari Rp370 triliun yang disalurkan melalui perbankan, terutama bank himbara. Ini juga diterima lebih dari 12 juta para pelaku kecil,” tandas Menkeu.

Kedua instrumen tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mencoba mengatasi persoalan UMKM dari sisi akses pembiayaan atau modal. Para pelaku kecil termasuk petani sangat rentan terhadap kebutuhan modal dengan suku bunga yang rendah.

Selain membantu akses modal, Pemerintah juga memberikan pendampingan yang terstandarisasi bagi UMKM untuk mempertahankan usahanya. Menkeu menerangkan, banyak pelaku UMKM mengakui bahwa peranan pendamping ini sangat penting.

“Memperkuat usaha kecil adalah identik dengan memperkuat perekonomian Indonesia. Kita harus terus menjaga ketahanan ekonomi apalagi dihadapkan pada berbagai kemungkinan dan guncangan. Sehingga daya tahan maupun perkembangan dari perekonomian dan pelaku usaha kecil khususnya, harus terus menjadi fokus perhatian kita bersama,” pungkas Menkeu.***/jay

MTI: Rencana Subsidi EV Untuk OJOL Kurang Tepat

JAYAKARTA NEWS – Rencana pemerintah memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik yang digunakan oleh angkutan online salah sasaran dan tidak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia. “Kalau rujukannya Inpres 7 tahun 2022, sangat jelas bahwa yang disasar peraturan tersebut adalah Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah” demikian disampaikan oleh Damantoro, ketua umum MTI Pusat, Kamis (15/12/2022).  

Sedangkan jika rujukannya adalah masalah transportasi maka penyebab utama masalah adalah ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, yang solusinya adalah shifting masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Ekosistem transportasi Indonesia saat ini didominasi kendaraan pribadi karena dari total pergerakan yang ada, porsi penggunaan kendaraan pribadi jauh lebih tinggi (80-90%) dibandingkan angkutan umum (10-20%). Implikasinya sudah kita rasakan bersama berupa kemacetan, pemborosan BBM, pembengkakan subsidi, dan polusi udara perkotaan yang terus meningkat.  

Strategi penyelesaian masalah tersebut seperti sudah lama disuarakan MTI yaitu shifting pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga kebijakan penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia harus terus diperkuat dan disempurnakan. Tidak hanya pemerintah, DPR RI pun harus mendukung pengembangan angkutan umum jika tidak mau melihat subsidi BBM terus bengkak dan menggerus anggaran pendidikan, kesehatan, dan program pembangunan kesejahteraan masyarakat lainnya.

Ketika kualitas layanan angkutan umum dibangun secara sistematis, terintegrasi, dan menjadi moda transportasi yang diminati warga masyarakat, maka dapat diharapkan terjadi trend penurunan penggunaan kendaraan pribadi, yang otomatis akan menurunkan konsumsi dan subsidi BBM.

Namun demikian, pembangunan angkutan umum wajib menerapkan kebijakan push and pull factors. Push adalah mendorong masyarakat meninggalkan penggunaan kendraan pribadi, dan pull adalah kebijakan menarik masyarakat shifting ke angkutan umum. “Data terbaru menunjukkan biaya penggunaan sepeda motor di kota besar telah setara dengan 23-60% UMR setempat” imbuh Damantoro.

Jika semua jajaran pemerintah konsisten dengan strategi push and pull tadi, harga BBM bisa dijadikan push factor agar masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadi. Kenaikan harga minyak internasional bukannya menjadi beban bagi fiskal pemerintah akibat subsidi tinggi, tetapi malah bisa menjadi pendapatan tambahan untuk menyediakan trade off bagi masyarakat berupa layanan angkutan umum yang berkualitas tinggi dan terjangkau.

Selain itu, jika masalahnya adalah disparitas harga kendaraan listrik yang lebih tinggi dari kendaraan BBM, maka pajak karbon dapat diterapkan agar terjadi kompetisi sehat antara kendaraan listrik dan BBM. Alih-alih pemerintah mengeluarkan subsidi kendaraan listrik, malah pemerintah akan mendapatkan pajak karbon dari mekanisme ini. Selain itu, pajak karbon juga merupakan penerapan konsep polutan pay principle dimana para penggunaan kendaraan BBM yang mengotori udara dengan asap kendaraannya membayar pajak untuk polusi yang diciptakannya.

Angkutan online terutama sepeda motor yang akan diprioritaskan mendapat subsidi kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus atau rel. Bahkan sampai saat ini menurut undang undang sepeda motor bukan angkutan umum dikarenakan oleh issue keselamata dimana tingkat fatalitasnya tinggi ketika terjadi kecelakaan dan belum adanya pengaturan perannya dalam tatanan transportasi nasional.

Penggunaan sepeda motor yang seolah menjadi angkutan umum karena adanya anomaly system transportasi di Indonesia yang sangat didominasi oleh sepeda motor. Anomali yang seolah menjadi kewajaran dan ditambah adanya celah kevakuman regulasi kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menciptakan angkutan online berbasis teknologi informasi. Kembali ke masalah transportasi yang disebabkan oleh dominasi kendaraan pribadi, maka seharusnya strategis solusi yang diambil adalah menekan penggunaan sepeda motor terutama di wilayah perkotaan dan mendorong shifting masyarakat ke angkutan umum melalui kebijakan push and pull.

Persoalan kebijakan subsidi kendaraan listrik terletak pada object subsidinya yaitu sisi konsumsi. MTI setuju dan memandang perlu adanya dukungan fiskal pemerintah untuk pengembangan kendaraan listrik sebagai upaya konversi energi BBM ke energi listrik, tetapi subsidi lebih tepat diberikan untuk pembangunan infrastruktur dan bukan pada kegiatan konsumsi yang seharusnya dibiarkan menjadi bagian dari mekanisme pasar dimana demand dan supply tercapai secara alamiah berdasakan keseimbangan aspek keekonomiannya.

Maka akan lebih tepat jika Kemen. ESDM dapat memberikan dukungan subsidi infrastruktur kendaraan listrik seperti charging station, jaringan battery swab, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasiltias pengisian daya bagi kendaraan listrik. Kemen. ESDM perlu membantu Kemenhub mengatasi anomaly angkutan online karena hadirnya bisnis jasa angkutan online tersebut terjadi adalah akibat krisis angkutan umum di seluruh Indonesia. Subsidi produksi atau subsidi harga jual yang bisa mencapai trilliunan rupiah tersebut sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum atau paling tidak sebagian dialihkan ke subsidi bus listrik untuk mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan.

Dari sisi transportasi, diskursus subsidi sepeda motor listrik online hendaknya diubah menjadi diskursus pembenahan angkutan umum perkotaan yang memang sangat membutuhkan ketelatenan dan konsistensi untuk membenahinya. Karena ini bukan hanya soal teknologi, harga jual, dan industialisasinya semata, tetapi juga lebih pada keberpihakan anggaran pemerintah di sektor transportasi.***/mel

Tak hanya Seremonial, Kemitraan ASEAN-UE harus Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hubungan baik yang dijalin oleh negara-negara ASEAN dan Uni Eropa harus terus dilanjutkan kebermanfaatannya.

Tahun ini, hubungan bilateral ASEAN dan Uni Eropa telah memasuki tahun yang ke-45. “Hubungan yang sudah berjalan baik ini harus dimanfaatkan dengan terus menjaga kolaborasi yang erat antara dua kawasan. Ekonomi Digital, Energi Hijau, serta sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan beberapa contoh sektor potensial yang bisa dikembangkan,” kata Menko Airlangga, Rabu kemarin.

Kemudian, Ke-ketua-an Indonesia di ASEAN 2023 dan Presidensi Swedia di Uni Eropa 2023 diharapkan dapat membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kedua kawasan.

“Kedua pihak tentunya ingin melakukan langkah sinergi yang strategis, memanfaatkan peran penting Indonesia dan Swedia yang memegang Ke-ketua-an (Chairmanship) di kawasan masing – masing pada tahun 2023 mendatang,” kata Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.

Menanggapi hal itu, pakar perdagangan ekonomi dunia dan politik internasional UGM, Dr. Riza Noer Arfani mengatakan, ini adalah momen bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ASEAN-Uni Eropa lebih dari sekedar seremonial belaka.

“Dengan menjadi Ketua Asean bisa menekankan hubungan yang non diplomatis, menghubungan antar industri dan antar masyarakat,” tegas Riza, pada Kamis (15/12/2022).

Agenda Kekuatan Indonesia di ASEAN 2023 dapat didorong untuk menghubungkan antar industri juga manusianya. “ Selama ini hubungan kemitraan yang dijalin ASEAN dengan Uni Eropa, sebatas hanya hubungan diplomatik, seremonial, kalau itu menguntungkan akan dijalankan.” jelas Riza.

Masih ada beberapa hal yang mengganjal dari hubungan ASEAN-Uni Eropa. Misalnya, masalah di komunitas sawit yang mendapatkan kampanye negatif dari negara-negara Uni Eropa.

Kemudian tentang gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO atas kasus Nikel. Pemerintah Indonesia melarang ekspor bahan mentah bijih nikel untuk mengembangkan hilirisasi produk dalam negeri.

“Kepentingan Indonesia melarang ekspor bijih nikel untuk kepentingan kesejahteraan dalam negeri tidak dipertimbangkan. Sebagai gantinya mereka malah berperkara ke WTO.” ungkap Riza.

Untuk itu, Riza kembali menegaskan, dalam Ke÷ketua-an Indonesia di ASEAN perlu ditegaskan kemitraan yang akan dilanjuti, kemitraan yang aktual, kepentingan bersama antara negara negara ini.(end)

Jadi Jembatan

Saat perekonomian global tengah dilanda krisis multidimensional, perekonomian kawasan Asia Tenggara diproyeksikan masih akan tetap stabil dan tangguh menghadapi berbagai tantangan global.

Hal ini selaras dengan proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara akan mencapai 4,3% di tahun depan. Tidak terkecuali Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang mengesankan, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III-2022 telah melampaui pertumbuhan di periode sebelum masa pandemi di tahun 2019, dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72%. Kami memperkirakan pertumbuhan akan mencapai hingga 5,3%,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden RI dalam sambutan kunci di the 10th ASEAN-EU Business Forum di Brussels, Selasa (13/12) lalu.

Sementra itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan Ibrahim mengungkapkan Indonesia akan mampu memainkan peran besar sebagai Ketua ASEAN pada 2023. Sugiyono memprediksi Indonesia mampu menjadi jembatan dalam bidang perekonomian antara Asean dan Uni Eropa. “Biasanya itu berperan positif,” terang ekonom dari Universitas Mercu
Buana itu.

Menurutnya, kondisi ekonomi Asean yang masih stabil akan sangat membantu meperlancar kerja sama dengan Uni Eropa. Belum lagi, kondisi Uni Eropa yang kini menghadapi kriris energi akibat perang Rusia-Ukraina.

“Negara-negara lain di Asean pun mendapat manfaat dari itu. Apalagi ketika sekarang ini pada tahun depan perkiraan ekonomi dunia melemah. Di Asia Tenggara kan tidak, termasuk utamanya Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga dinilai punya pengalaman sebagai Ketua Asean dan menjalin hubungan bilateral dengan Uni Eropa. Sebagai contoh, Indonesia mampu menghadapi persoalan menyangkut ekspor CPO yang dinilai Uni Eropa tidak menganut prinsip berkelanjutan.

“Saya yakin seperti itu. Memang Indonesia sangat berpengalaman dalam hal itu, sebagai Ketua Asean,” pungkasnya.***/din

Hadapi Tantangan Global 2023, Pemerintah harus Perkuat Ekonomi Domestik

JAYAKARTA NEWS— Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional. Namun tantangan di tahun depan berbeda sehingga pemerintah harus melakukan sejumlah antisipasi dan mitigasi.

“Kita perlu mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjaga berbagai indikator makroekonomi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar yang relatif aman dan terkendali di tengah gejolak perekonomian global dan kenaikan harga BBM,” tegas Teguh, Rabu (14/12/2022).

Namun di tahun depan, tantangan bukan saja datang dari global, namun juga target defisit APBN maksimal 3% dari APBN. “Di Tahun depan pemerintah akan menghadapi tantangan yang sangat berbeda karena defisit APBN maksimal 3% dari PDB, ancaman resesi global sehingga pemerintah harus melakukan antisipasi dan mitigasi melalui penguatan perekonomian domestik,” jelas Teguh.

Saat ini perekonomian domestik menjadi tulang punggung terbesar dari perekonomian indonesia. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,42% Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu tugas besar pemerintah untuk menjaga belanja masyarakat tetap tumbuh.

“Di antaranya dengan bantuan UMKM, Bansos, perlindungan tenaga kerja dari PHK, dan peningkatan Dana Desa perlu dilakukan untuk menggerakkan perekonomian domestik,” ungkap Teguh.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah capaian pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal ketiga berhasil menembus angka 5,72% (yoy). Pertumbuhan impresif tersebut juga diikuti dengan penurunan inflasi hingga ke titik 5,42% (yoy) pada November 2022.

Sementara itu, cadangan devisa yang positif, neraca perdagangan yang telah mengalami surplus selama 30 bulan berturut-turut, dan neraca pembayaran yang positif juga menguatkan sinyalemen ekonomi Indonesia dalam posisi yang sangat baik.

Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini optimis bahwa tahun depan, perekonomian Indonesia bisa tetap kokoh bahkan diharapkan bisa ‘lepas landas’. “Tentu tahun depan adalah pertaruhan Indonesia, karena kalau kita bisa menangani tantangan yang ada di tahun depan, maka kami berharap bahwa Indonesia bisa lepas landas berikutnya. Karena tantangan kita sudah dua tahun ini kita bisa survive, tinggal tahun depan lagi kita harus bisa bertahan dan pada saat itu tidak banyak juga negara yang bisa take off seperti Indonesia,” kata Menko Airlangga.

Optimalkan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kinerja dari tim ekonomi pemerintah sudah dalam level yang baik, meski ada beberapa yang patut diperbaiki. “Saya kira memang pencapaian dari target-target relatif lebih baik namun belum optimal,” kata Tauhid.

Menurutnya, kinerja tim dalam merealisasi masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan di awal. Tauhid mencontohkan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan nilai tukar rupiah. Tauhid juga menyinggung soal pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang masih meleset dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Target pemerintah kan diperkirakan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, kami melihat akan di bawah itu, 5,1 persen,” tambahnya.

Tauhid menerangkan meski target tersebut tidak tercapai, namun kinerja tim ekonomi pemerintah di bawah Menko Airlangga Ahartarto patut dipreasiasi. “Jadi target-targetnya saya kira berdampak ya. Sudah mulai tapi belum optimal,” tegasnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menorehkan kinerja apik dengan mencatatkan angka defisit yang lebih kecil dari seharusnya. Indonesia menikmati keuntungan dari kenaikan harga komoditas di pasar global.

“Pencapaian tentu saja di APBN, karena terjadi defisit-nya lebih kecil dari yang sudah ditetapkan karena ada boom (lonjakan) harga komoditas,” katanya.

Tauhid memproyeksikan tahun 2023, tim ekonomi Indonesia akan mendapati tantangan yang lebih berat dengan adanya ancaman krisis global. Tim ekonomi Indonesia perlu bekerja lebih keras untuk mengejar realisasi target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan.

“Akan berat karena target pemerintah masih terlalu tinggi kan 5,3 persen juga. Sementara riil-nya, banyak lembaga memperkirakan di bawah 5 persen. Jauh lebih berat dibanding tahun 2022. Perlu ada kerja keras. Jangan sampai realisasi jauh dari pada target,” pungkas Tauhid.***/bnt

Ekonom UGM: Kebijakan Makro harus Lebih Ketat Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023

JAYAKARTA NEWS— Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Eddy Junarsin, Ph.D., mengatakan kinerja dan prospek ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan akan memburuk dengan risiko resesi dan tingkat inflasi tinggi serta diikuti ketidakpastian ekonomi tinggi yang disebabkan oleh volatilitas keuangan global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi makro Indonesia lebih ketat untuk mengatasi dampak resesi tersebut.

“Harapannya resesi global tidak terjadi. Mudah-mudahan koordinasi global lebih baik sehingga pemulihan menjadi lebih cepat,” kata Eddy dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada bertajuk Guncangan Ekonomi Makro terhadap Sektor Transportasi dan Logistik di Indonesia, Rabu (14/12). Demikian dikutip dari ugm.ac.id

Rata-rata inflasi negara global, jelas Eddy, mencapai 9,2 persen dan diharapkan bisa melunak di bawah angka tersebut. Saat ini, ujarnya, tingkat inflasi negara eropa akibat dampak perang Rusia dan Ukraina mencapai 10 persen sedangkan Amerika Serikat mencapai 7,1 persen. “Negara maju seperti Amerika tingkat inflasinya sampai 9 persen. Sekarang 7,1 persen. Turun 1 hingga 2,5 persen saja mereka sangat senang. Eropa sekarang (inflasi) 10 persen. Indonesia sekitar 5,42 inflasinya, lebih moderat daripada negara maju,” ujarnya.

Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di angka 5,3 rata rata per tahun dalam enam kuartal terakhir menurutnya merupakan prestasi tersendiri. Pasalnya Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif dalam dua kuartal di masa awal pandemi lalu. “Sempat mengalami pertumbuhan negatif, sekarang pertumbuhan menjadi positif. Tentu ini bukan cerminan hasil akhir, sebab berbagai faktor fundamental tidak selamanya kita kuat seperti yang kita bayangkan,” jelasnya.

Meski pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat inflasi di angka 5 persen, pemerintah menurutnya tidak lekas berpuas diri, sebaliknya tetap waspada terhadap ancaman resesi global. “Dibandingkan negara maju, kita bisa optimis sekali, namun tetap hati hati. Saya kira pemerintah juga berhati hati terlihat dari pernyataan yang disampaikan berulang-ulang oleh Presiden dan menteri-menteri,” katanya.

Soal resesi, lanjurnya, negara di dunia termasuk Indonesia sudah mengalaminya saat di awal pandemi dimana pertumbuhan hampir seluruh negara menjadi negatif. Ia menilai faktor pandemi juga menyebabkan krisis dan resesi yang terjadi  pada tahun depan apabila terjadi. Berbeda dengan krisis pada tahun 1998 yang melanda Indonesia yang disebabkan oleh sektor perbankan dan properti. Lalu, krisis pada tahun 2008 disebabkan oleh perbankan di Amerika yang menjalar ke seluruh dunia sehingga yang menyebabkan ekonomi global menjadi lesu.

Meski setiap krisis disebabkan oleh berbagai macam faktor, namun solusi yang dilakukan setiap negara dalam menanggulangi krisis hampir sama, yakni bank sentral membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Lalu, dana tersebut digunakan pemerintah untuk mendongkrak agar ekonomi bisa tumbuh kembali.

“Bila krisis sudah lewat, selalu ada efek samping. Hampir sama seperti kita bila minum obat. Biasanya yang akan terjadi adalah peredaran uang yang lebih banyak, akan terjadi inflasi dan agak melonjak, seberapa lama kondisi ini terjadi, itu yang perlu diatur,” pungkasnya.***ugm.ac.id

Protes Bupati Meranti Soal DBH Migas Bisa Jadi Pemicu Daerah Lain Lakukan Hal Serupa

JAYAKARTA NEWS— Protes keras Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil beberapa waktu yang lalu terkait dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dan gas (migas) yang ditujukan ke Kementerian Keuangan RI bisa menjadi pemicu daerah lainnya untuk menyampaikan hal serupa. Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid menilai, berbagai daerah mempunyai kekayaan sumber daya mineral, namun masyarakatnya tidak bisa menikmatinya, bahkan cenderung miskin.

“Mereka tahu, mereka ini negeri (daerah) kaya, tetapi masyarakatnya masih miskin. Kesenjangan-kesenjangan ini kan terjadi sehingga membuat kekecewaan. Masyarakat hari ini mengapa mungkin tidak terlalu kencang dengan gerakan itu, tetapi kalau ini terus dibiarkan tidak baik. Tidak boleh begitu, harus ada pemerataan, ada keadilan,” kata Wahid dalam pernyataannya kepada media yang dikutip Parlementaria, Selasa (13/12/2022). 

Dikutip dari laman dpr.go.id, Wahid mengatakan, pemerintah pusat mesti berlaku adil dan transparan terkait DBH. Yakni dengan membuat satu mekanisme yang memungkinkan daerah bisa melakukan pengecekan langsung. Sehingga selain pemerintah pusat yang memegang data, daerah juga bisa mengecek keberadaan sumur migas berikut potensinya. “Jadi masing-masing daerah bisa mengecek sehingga mereka juga bisa mengontrol. Apalagi kadang-kadang sumur di satu kabupaten, tapi reservoirnya ada di kabupaten lain,” urai Wahid.  

Ditekankan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, masyarakat membutuhkan keadilan dalam mendapatkan haknya. Namun keadilan itu tidak sempurna jika dalam pelaksanaannnya tidak ada pemerataan. Dan, tegas Wahid, pemerataan ini sepatutnya sejalan dengan potensi kekayaan yang ada di daerah tersebut. “Di Riau itu menyumbang minyak dan gas gede banget, tapi jalan-jalan di Riau banyak yang pada hancur,” kritik Legislator Dapil Riau II itu.  

Wahid mencontohkan, besarnya potensi lain di Riau salah satunya kelapa sawit. Disebutkan anggaran di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencapai Rp71-72 triliun. Akan tetapi, dana yang kembali ke masyarakat hanya Rp2 triliun. “Pertanyaannya, yang Rp70 triliun untuk apa? Sementara sumbangan (truk pengangkut sawit) terhadap kerusakan (jalan) sangat tinggi. Dari mana daerah membangunnya untuk jalan hancur, untuk infrastruktur hancur, semuanya. Inilah kadang-kadang kebijakan begini yang tidak sinkron,” tegasnya. 

Terakhir, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut menyatakan pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Khususnya dalam melihat kembali bahwa DBH yang dialokasikan dalam undang-undang masih kecil untuk daerah penghasil minyak dan gas. 

Sebelumnya diketahui Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ‘mengamuk’ dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia. Dalam tayangan yang dilansir Diskominfotik Provinsi Riau, Bupati Adil mengarahkan kemarahannya saat bertemu dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Kata Adil, harga minyak Meranti terus meninggi di tengah terkereknya harga minyak dunia dan naiknya nilai tukar dolar AS.

Di sisi lain, potensi minyak di Meranti juga terus bertambah bahkan menyentuh hampir 8.000 barel per day. Besaran ini sudah hampir menyamai target yang diberikan SKK Migas, 9.000 barel per hari. Untuk mengejarnya, di Meranti juga gencar melakukan penggalian sumur dari tahun ini 15 sumur, hingga 2023 sebanyak 19 sumur minyak mentah. Sayangnya, dengan besaran produksi ini DBH disebutnya tidak diberikan secara berkeadilan. Disebutkan DBH tahun 2022 sebesar Rp114 miliar dan tahun depan nilainya hanya naik sekitar Rp700 juta.***/din

Program Menarik Akhir Tahun Khusus UMKM, Bisa Dapat Pinjaman Bunga Ringan

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS– Kabar gembira bagi pelaku udara mikro kecil dan menengah (UMKM). Di tengah upaya recovery akibat pandemi Covid-19, pelaku usaha berkesempatan mendapatkan pinjaman dengan suku bunga rendah dan fasilitas menarik lainnya. Program ini diharapkan bisa mempercepat berkembangnya pelaku usaha di Indonesia.

Adalah program keringanan suku bunga dan biaya provisi khusus bagi pelaku UMKM. Program ini digagas oleh bank bjb yang diberikan kepada calon debitur ataupun debitur eksisting (mengulang/top up) yang mengajukan fasilitas kredit segmen UMKM.  

Tak main-main, untuk segmen kredit Mikro Utama bank bjb memberikan promo keringanan bunga 1,50% diatas SBDK. Sedangkan untuk kredit Usaha Kecil dan Menengah bank bjb memberikan keringanan dengan bunga 4,00% diatas SBDK. Sedangkan biaya provisi dibebaskan.

Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, program ini dibuka sejak 13 Oktober dan akan berakhir pada 31 Desember 2022. Program ini diperuntukan untuk Debitur Perorangan atau Badan Usaha.

Diketahui, bjb Kredit Mikro Utama adalah fasilitas pinjaman dari bank bjb yang diberikan kepada pelaku usaha berskala mikro kecil dan menengah (UMKM) baik perorangan maupun badan usaha yang telah menjalankan usahanya selama minimal 2 tahun. Pinjaman yang diberikan maksimal Rp500 juta, dengan persyaratan yang mudah serta jangka waktu pinjaman dan cara pembayaran yang lebih fleksibel.

Pelaku usaha mikro adalah pengusaha/pedagang/wirausaha perorangan atau badan usaha (PT/CV) / Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah. Pelaku usaha produktif yang telah menjalankan usaha minimal 2 tahun. Tujuan pengajuan kredit adalah untuk modal kerja dan investasi.

Untuk segmen ini, debitur bisa menggunakan agunan berupa tanah dan atau bangunan /tanah kosong dengan bukti kepemilikan: Girik/Akta, Tanah/Letter-C, bukti kepemilikan lain yang sejenis untuk tanah adat (khusus plafond s.d 50 Juta). Tanah dan atau bangunan /tanah kosong dengan bukti kepemilikan: SHM, SHGB, SHGU/SHMSRS Ruko/Toko/Los Pasar/Lapak dengan bukti kepemilikan: SHM, SHGB, SPTB, HPK, Surat Izin Pemakaian Kios/ Izin Pemakaian dan kios lainnya. Juga kendaraan (bermotor maksimal roda 6) dengan bukti kepemilikan BPKB.

Semetara bjb Kredit Usaha kecil Menengah adalah fasilitas pinjaman dari bank bjb yang diberikan kepada pelaku UMKM baik perorangan maupun badan usaha yang telah menjalankan usahanya selama minimal 3 tahun. Khusus untuk segmen ini, bank bjb menberikan pinjaman dengan plafond di atas Rp500 juta sampai dengan maksimal Rp2 miliar.

Keunggulan produk KUKM adalah suku bunga bersaing dan sistem pembayaran angsuran yang fleksibel. Kredit ini diberikan bagi pengusaha/pedagang/wirausaha perorangan atau badan usaha (PT/CV) yang memenuhi kriteria usaha kecil dan menengah atau pelaku usaha produktif yang telah menjalankan usaha minimal 3 tahun.***/pr