Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Akhir Tahun Nabung di bank bjb, Banyak Pilihan Hadiah Langsung

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – Tahun 2022 sebentar lagi bakal berlalu. Berbagai pencapaian telah diraih, tinggal waktunya menikmati jerih payah yang selama ini telah didapatkan, seperti liburan bersama keluarga atau orang tercinta.

Soal biaya, tak perlu resah dan menjadi soal. Karena banyak program menarik di akhir tahun yang bakal memanjakan Anda tanpa harus menguras kantong tetapi justru mempertebal uang Anda. Selain aman, program keuangan tersebut juga sangat menguntungkan.

Adalah bank bjb. Jelang menutup tahun 2022 ini, bank bjb membuka berbagai program promo keuangan, yaitu Program Gebyar Tandamata dan Amazing SurePrize 2022. Anda cukup menabung di bank bjb, dapatkan hadiah langsung dengan nilai ratusan hingga jutaan rupiah. Kedua program ini berlaku hingga 31 Desember 2022.

Gebyar Tandamata

Gebyar Tandamata adalah program promosi berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah yang bersedia menempatkan dana fresh fund pada tabungan mulai dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jangka waktu penempatan dana ini adalah selama dua bulan.

Menariknya, jenis hadiah ini adalah berupa cashback melalui rekening milik nasabah. Jika di total, nilai hadiah yang didapatkan nasabah setara dengan 5.25% p.a. Namun, ketentuan dana fresh fund dalam program ini adalah dana yang ditransfer/disetor ke rekening Tabungan bank bjb yang berasal dari setoran tunai atau transfer dari rekening bank lain. Dana bukan berasal dari rekening yang ada di bank bjb.

Perhitungan dana fresh fund adalah dana yang masuk/disetorkan ke rekening nasabah di bank bjb dalam jangka waktu 7 hari kalender terakhir sebelum keikutsertaan program. Juga diingat, pajak hadiah sebesar 20% ditanggung oleh nasabah.

Untuk bisa mengikuti program ini, juga sangat mudah. Secara umum, syarat ikut program ini adalah diperuntukan khusus bagi nasabah perorangan serta berlaku bagi nasabah baru maupun existing.

Hadiah diserahkan kepada nasabah setelah penempatan dana dilakukan dan seluruh persyaratan terpenuhi. Apabila nasabah mencairkan dananya sebelum tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan maka akan dikenakan penalti berupa pengembalian nominal hadiah yang diterima oleh nasabah beserta pajak yang telah dibayarkan.

Pembatalan program sebelum tanggal jatuh tempo keikutsertaan program, hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang bank bjb dimana nasabah tersebut melakukan pendaftaran keikutsertaan program.

Selama mengikuti program, nasabah tidak mendapatkan bunga atas rekening Tabungan yang didaftarkan pada program. Dana yang telah diikutsertakan pada program ini tidak dapat dijadikan agunan kredit.

bank bjb berhak sepenuhnya untuk menolak keikutsertaan program yang diajukan oleh nasabah apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan program yang berlaku.

Amazing SurePrize 2022

bjb Amazing SurePrize 2022 adalah program promosi berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah yang bersedia menempatkan dana fresh fund pada Giro/Tabungan mulai dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Batas penempatan dana selama tiga bulan.

Secara umum tak ada yang berbeda dengan program Gebyar Tandamata. Namun khusus program ini, besaran dana yang ditabung dan nilai hadiah telah ditentukan bank bjb. Nasabah tinggal mengikuti angka di dalam tabel ketika melakukan pendaftaran.

Nantinya, hadiah diserahkan kepada nasabah melalui Kantor Cabang pembuka rekening program, selambat-lambatnya 30 hari kalender kecuali untuk kendaraan bermotor disesuaikan dengan ketersedian di dealer. Kondisi dan garansi hadiah yang diberikan menjadi tanggung jawab pihak produsen/distributor. Nasabah wajib memeriksa hadiah yang diterima. Jika Hadiah yang diterima oleh nasabah dalam keadaan rusak/cacat, maka nasabah dapat melaporkan kepada Kantor Cabang pembuka rekening program selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak hadiah diterima oleh nasabah.

Pembatalan program sebelum tanggal jatuh tempo keikutsertaan program, hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang bank bjb dimana nasabah tersebut melakukan pendaftaran keikutsertaan program. Apabila nasabah mencairkan dananya sebelum tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan maka akan dikenakan penalti sebesar 125% dari nilai hadiah yang diterima.

Selama mengikuti program, nasabah tetap mendapatkan bunga sesuai dengan ketentuan masing-masing produk Giro/Tabungan yang digunakan. bank bjb berhak sepenuhnya untuk menolak keikutsertaan program yang diajukan oleh nasabah apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan program yang berlaku.***/pr

Dirut bank bjb Sabet Penghargaan Top Regional Banker 2022

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS — Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi berhasil terpilih menjadi Tokoh Finansial Indonesia 2022 sebagai Top Regional Banker 2022. Penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah Investor dalam ajang penganugerahan Tokoh Finansial Indonesia dan BUMN Terbaik 2022.

Penghargaan diberikan secara daring melalui Zoom dan ditampilkan secara live streaming pada Jumat 9 Desember 2022. Penghargaan diterima oleh Deputy Corporate Secretary bank bjb Devi Fajar Nugraha mewakili Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada CEO atau pemimpin perusahaan di industri keuangan yang memiliki kontribusi penting pada industri yang digeluti. Sebagai Top Regional Banker 2022, Yuddy Renaldi dinilai sebagai salah satu tokoh yang layak menjadi panutan di tengah tantangan ekonomi global dan percepatan teknologi yang semakin canggih.

Tahun ini merupakan ajang ke-19 penyelenggaraan Tokoh Finansial Indonesia dan BUMN Terbaik oleh Majalah Investor. Penghargaan juga diberikan kepada perusahaan BUMN terbaik, multifinance terbaik, sekuritas terbaik dan obligasi terbaik terhadap kinerja perusahaan tersebut.

Secara terpisah Yuddy Renaldi menghaturkan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan. Dia mengatakan, predikat tersebut akan menjadi pecutan semangat bagi dirinya dan perusahaan untuk senantiasa menghadirkan layanan keuangan terbaik bagi masyarakat.

“Terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada Majalah Investor daily atas titel Top Regional Banker 2022. Hal ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Gelar ini juga akan memotivasi saya dan seluruh insan bank bjb untuk terus melakukan inovasi dan terobosan layanan keuangan dan perbankan untuk masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat,” ungkap Yuddy.***/pr

Menkeu: Alokasi DBH CHT Meningkat dari 2% ke 3% Mulai Tahun 2023

JAYAKARTA NEWS – Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) meningkat dari 2% ke 3% mulai tahun 2023. Hal ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Alokasi DBH CHT selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan realisasi penerimaan CHT.

“Sekarang dengan 2% telah mencapai Rp4,01 triliun, tahun depan akan mencapai Rp6,5 triliun,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR Membahas Kebijakan Tarif CHT Tahun 2023 di Jakarta, Senin (12/12).

Menkeu mengatakan sesuai UU Cukai, DBH CHT digunakan untuk mendanai lima program yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal.

“Melalui DBH, kami terus meningkatkan dukungan terhadap para petani dan buruh serta buruh tembakau maupun buruh rokok. Kalau kita lihat tahun 2022 dan 2023 dibandingkan policy mengenai DBH Tahun 2020 dan 2021, terlihat sekali keberpihakan dari kebijakan DBH ini,” tandas Menkeu.

Alokasi DBH CHT tahun 2022 dan 2023, Pemerintah mengubah besaran persentase alokasi untuk kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.

Kesehatan mendapatkan alokasi 40%. Kesejahteraan masyarakat dialokasikan 50% dengan rincian 20% untuk peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, dan pembinaan industri dan 30% untuk pemberian bantuan. Sementara untuk penegakan hukum mendapatkan alokasi 10%.

“Kalau tahun depan mencapai Rp6,5 triliun, kita juga berharap berarti lebih dari Rp3 triliun nanti akan dialokasikan kepada para petani dan buruh, sehingga dia memberikan juga suatu kompensasi kepada mereka,” pungkas Menkeu.***/mel

Jadi Sorotan Inflasi Tinggi: Kabupaten Cilacap, Kota Jayapura, Denpasar dan Ambon

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri memberikan atensi kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kota Jayapura, Kota Denpasar, dan Kota Ambon karena tingginya inflasi. Atensi itu disampaikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/12/2022).

“Sebagai gambaran, saja mengingatkan rekan-rekan (pemerintah daerah) bahwa ada 10 provinsi tertinggi inflasinya, ada yang terendah dan ada yang di tengah. Kemudian untuk kabupaten/kota yang tertinggi dan terendah bisa dilihat juga. Ini sebagai gambaran di mana Bapak/Ibu sekalian posisinya, kota dan kabupatennya terhadap skor nasional berkaitan dengan inflasi,” katanya.

Irjen dalam kesempatan itu juga mengungkap masih ada Pemda yang belum melaksanakan enam upaya konkret penanganan inflasi daerah. Irjen menyebut, terdapat 91 Pemda yang telah melakukan enam upaya konkret pengendalian inflasi daerah, 227 Pemda yang melakukan satu hingga tiga upaya konkret, dan 30 Pemda yang belum melakukan sama sekali upaya konkret.

“Mohon menjadi perhatian, karena apa pun dan di mana pun Bapak/Ibu berada, kegiatan yang dilakukan memiliki andil dalam rangka menekan inflasi ini. Kebersamaan kita sangat dibutuhkan untuk bisa mengatasi seluruh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bersama berkaitan dengan inflasi ini,” tandas Irjen.

Dalam Rakor tersebut dilaporkan, inflasi Kabupaten Cilacap (year-on-year November 2022) sebesar 7,04 persen. Lima komoditas penyumbang inflasi yaitu beras, rokok kretek filter, tahu mentah, daging ayam ras, dan tomat. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu dengan melakukan program pembentukan harga terjangkau (beras), Rakor lintas sektoral jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), monitoring Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (TJKPD), hingga pelaksanaan program perlindungan sosial.

“Cilacap sudah mengalokasikan anggaran 6,8 miliar untuk program perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan dampak inflasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri secara online.

Sementara untuk Kota Jayapura tercatat angka inflasi (year-on-year November 2022) mencapai 6,81 persen. Komoditas penyumbang inflasi di antaranya bensin, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, uang kuliah, dan tarif angkutan dalam kota. Aksi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura yaitu rapat Tim Pengendalian Inflasi Deerah (TPID) secara rutin, melakukan monitoring harga, melakukan sidak pasar, menggelar pasar murah, gerakan menanam cabai, dan memberikan bantuan perlindungan sosial langsung tunai.

Kemudian untuk Kota Denpasar, inflasi (year-on-year November 2022) sebesar 6,75 persen. Sepuluh komoditas penyumbang utama inflasi November 2022 yaitu canang sari, bawang merah, sawi hijau, shampo, emas perhiasan, tomat, sawi putih, rokok kretek filter, brokoli, dan buncis. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar yaitu dengan melaksanakan rapat teknis TPID secara rutin. Kemudian juga melakukan pencanangan gerakan menanam, operasi pasar, hingga pembagian paket sembako pakan ayam dan pemberian bibit lele.

Di sisi lain, tingkat inflasi yang terjadi di Kota Ambon (year-on-year November 2022) mencapai 6,65 persen. Komoditas penyumbang inflasi yaitu bensin, angkutan udara, rokok kretek filter, rokok putih, dan tukang bukan mandor. Sementara itu rencana aksi pengendalian inflasi menjelang Nataru yaitu pemantauan stok barang pokok di Kota Ambon, pasar murah, operasi pasar, rapat TPID dengan pemilik cold storage, dan subsidi barang/komoditi dengan distributor Bulog.

“Kami juga terus melakukan pemantauan stok barang dan berdasarkan hasil koordinasi kami dengan pihak distributor, Bulog, dan lain sebagainya, stok komoditi yang dilaporkan beras, minyak goreng, terigu, telur ayam, beras, dan lain-lain itu stoknya cukup tersedia,” ungkap Penjabat (Pj.) Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena secara daring.***/ebn

Kemendikbudristek Dorong Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Buka Keterampilan Barista

JAYAKARTA NEWS – Direktur Kursus dan Pelatihan (Dirsuslat), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wartanto terus mendorong para penyelenggara kursus dan pelatihan membuka keterampilan barista. Melihat tren kebutuhan di masyarakat sehingga peluang bisnis di bidang ini berkembang kian pesat.

Berdasarkan data Kemendikbudristek, dilihat dari jumlah peminatan peserta, peserta didik barista telah mengalami peningkatan. Pada 2020, ada 455 peserta didik barista, pada 2021 terdapat peningkatan menjadi 1.075, pada 2022 kembali meningkat menjadi 1.130 atau sekitar 240 persen, meski hanya dalam 3 tahun.

“Saya harap, program pelatihannya agar terus diperkuat dan terus berupaya menyesuaikan perkembangan zaman. Jangan lupa untuk terus berinovasi karena trennya juga terus berkembang,” tekan Wartanto dalam webinar bertajuk “Ngobrol di Kedai: Menangkap Tren Usaha Kopi Kekinian melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)” yang diselenggarakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan (Ditsuslat), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), Kemendikbudristek, Sabtu (10/12).

Wartanto mencontohkan inovasi produk dari kopi kekinian yang memang terus berkembang, seperti padu padan antara kopi dengan alpukat, susu, dan sebagainya.

Instruktur barista sekaligus pemilik LKP Filbert, Rendro Wijoyo, yang menjadi salah satu narasumber dalam acara ini mengatakan bahwa tren usaha kopi kekinian memang membuka peluang yang sangat besar bagi lulusan PKW di bidang barista. Kesempatan ini tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi kini sudah merambah ke daerah-daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi kopi lokal yang juga kian bermunculan.

“Ini menjadi tren yang membuka peluang besar. Apalagi, selama ini memang banyak sekali kedai-kedai kopi mereka tidak memiliki barista. Jadi, kebutuhan tenaga barista-barista ini sangat besar, baik sebagai pekerjanya maupun owner atau pemilik kedai kopinya,” kata Rendro dalam Rilis Kemendikbudristek, Minggu (11/12).

Oleh karena itu, Rendro melihat PKW bidang keterampilan barista menjadi sangat penting dan memiliki potensi yang sangat besar bagi rekan-rekan penyelenggara kursus dan pelatihan. Meski demikian, Rendro menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh LKP dalam penyelenggaraan PKW keterampilan barista, yakni dukungan sarana dan prasarana yang harus sesuai standar industri serta kerja sama dengan DUDI. Hal ini dimaksudkan agar lulusan yang dihasilkan benar-benar kompeten dan siap untuk berwirausaha.

Di LKP Filbert sendiri, menurut Rendro, ia tidak hanya membuka keahlian barista saja, tetapi juga kompetensi lainnya, seperti bidang roasting coffee dan juga kursus owner coffee shop, yang memang ditujukan untuk para peserta kursus yang ingin membuka kedai kopi.

Pembicara lainnya, Sugeng Pujiono selaku pemilik Critoe Coffee, Bandung mengatakan bahwa bisnis usaha kopi kekinian memang cukup menjanjikan. Selain memang sedang menjadi tren dan gaya hidup masyarakat, keuntungan dari bisnis ini juga cukup menjanjikan.

Sugeng mencontohkan, berdasarkan pengalamannya selama ini, dengan modal sekitar Rp3.200,00 untuk satu cup es kopi susu gula aren, keuntungan yang didapat bisa mencapai Rp7.000,00 per cup-nya. Itu pun dengan asumsi penjualan es kopi susu yang terbilang cukup murah, yakni Rp10.000,00.

“Artinya, dijual Rp5.000,00 saja kan juga sudah untung. Akan tetapi, rata-rata es kopi susu gula aren kan dijual di atas Rp10.000,00 per cup-nya,” kata Sugeng menjelaskan.

Sugeng yang sudah mendirikan beberapa cabang coffee shop juga mengatakan bahwa pada dasarnya siapa pun bisa dengan mudah membuka usaha kopi kekinian. Namun, bagaimana mempertahankan kelangsungan usaha tersebut tentu membutuhkan upaya tersendiri.

“Kuncinya adalah memperbanyak ide dan gagasan dengan cara mengasah keterampilan, menambah pengetahuan, serta terus meningkatkan sikap dan perilaku positif,” kata Sugeng.

Pada kesempatan tersebut, Sugeng juga membagikan sejumlah tips agar bisa berhasil dalam bisnis kopi kekinian tersebut. Salah satu tipsnya adalah dengan menciptakan produk yang benar-benar berkualitas dan bagus. “Kalau produknya sudah bagus, ini sudah seperti dia (produk kopi kekinian) memasarkan dirinya sendiri,” kata Sugeng.***/jay

RUU P2SK harus Perkuat dan Jaga Independensi Kelembagaan di Sektor Keuangan

JAYAKARTA NEWS— Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) untuk dibawa ke Sidang Paripurna. Kesepakatan itu ditetapkan dalam pembicaraan tingkat II di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI pada Kamis (8/12/2022) silam. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menilai RUU P2SK harus perkuat independensi dan kelembagaan di sektor keuangan.

“Melihat kebutuhan saat ini serta tantangan ke depan dari sektor keuangan yang semakin dinamis dan kompleks, kami menilai perlunya penguatan dari segi arsitektur kelembagaan pada setiap otoritas sebagai bagian yang tak bisa dipisahkan dalam RUU ini. Makanya, kami bersama pemerintah sepakat untuk memperkuat fungsi setiap otoritas hingga mekanisme koordinasi antar-otoritas. Pastinya tetap mengedepankan independensi tiap lembaga,” kata politisi Partai Golongan Karya tersebut dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Minggu (11/122022). Demikian dikutip dari laman dpr.go.id

Lebih lanjut, dijelaskannya, upaya penguatan ini di antaranya dengan memperkuat peran Badan Supervisi Bank Indonesia (BI), membentuk Badan Supervisi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), mengubah struktur Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK dan LPS, serta melakukan penyesuaian atas tugas, fungsi, dan wewenang dari OJK, BI, dan LPS.

“Misalnya, hasil kesepakatan bersama pemerintah diputuskan untuk memindahkan pengawasan aset kripto ke OJK karena risikonya yang besar terhadap sektor keuangan. Kemudian, kelembagaan OJK pun diperkuat dengan menambahkan dua Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK, yang di antaranya khusus mengawasi bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Belum lagi soal urgensi perlindungan bagi pemegang polis asuransi. Makanya, kita sepakat agar LPS juga berperan dalam menjalankan Program Penjaminan Polis,” ujar Politisi Partai Golkar itu.

Adapun, untuk menjaga Independensi OJK, Pemerintah mengusulkan agar Anggaran Tahunan OJK dapat mengikuti siklus APBN sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dilakukan guna meningkatkan kredibilitas dan independensi OJK karena selama ini penerimaan OJK berasal dari pungutan pelaku industri jasa keuangan yang diawasinya. Terkait dengan hal tersebut, Puteri pun menekankan agar independensi OJK tetap terlindungi.

“Fraksi Partai Golkar memberikan catatan khusus supaya penyesuaian ini dapat menjaga independensi OJK guna meningkatkan kepercayaan pasar terhadap lembaga dan kualitas pengawasannya. Selain itu, Anggaran Tahunan OJK dalam siklus APBN ini juga harus memperhatikan tata kelola dan kategorisasi PNBP yang benar sesuai dengan aturan PNBP,” tutup anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat VII itu.

Diketahui, sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menurutnya penguatan kelembagaan otoritas sektor jasa keuangan penting untuk mendorong efektivitas regulasi di industri jasa keuangan. Serta meningkatkan kemampuan mitigasi risiko sedini mungkin dalam rangka pencegahan permasalahan yang muncul di sektor keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Dalam RUU ini, penguatan pencegahan ditekankan pada penguatan platform koordinasi yang sudah ada yaitu melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ujar Menkeu Sri Mulyani. ***/din

Wamenparekraf: Bali Digital Fashion Week 2022 Terobosan Baru Industri Fesyen Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan “Bali Digital Fashion Week 2022” yang berlangsung pada 10-16 Desember 2022 menjadi terobosan baru dalam dunia fesyen Indonesia yang memanfaatkan teknologi Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) Experience, NFT, dan metaverse.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi hadirnya “Bali Digital Fashion Week 2022” yang menjadi ajang digital fashion week pertama di Asia dalam sambutannya pada Opening Ceremony BDFW 2022, Sabtu (10/12/2022).

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya mengatakan hadirnya BDFW 2022 menjadi ajang digital fashion week yang pertama di Indonesia, bahkan Asia. Karenanya Angela mengapresiasi inisiasi MAJALABS dan Indonesia Cities Creative Network (ICCN).

“Ini merupakan suatu terobosan baru dalam dunia fesyen tanah air dan menjadi bentuk karya kreatif dan inovasi yang dipertemukan dengan teknologi blockchain. Sehingga harapannya bisa melindungi hak cipta dan memberikan royalti yang berkesinambungan kepada para kreator,” ujar Wamenparekraf dalam Rilis Kemenparekraf, Minggu (11/12).

Digital fesyen juga menunjukkan potensi pelestarian budaya di dunia maya tanpa batas geografis. Dan pemasaran melalui metaverse memiliki potensi yang sangat besar kedepan. Bloomberg memproyeksikan metaverse akan menjadi masa depan internet dengan nilai yang ditaksir mencapai 800 miliar dolar AS pada 2024.

Dan di tahun 2026 diperkirakan akan ada 25 persen dari populasi dunia yang bakal menghabiskan setidaknya satu jam dalam sehari di metaverse.

“Kita bahkan bisa mengenalkan batik kepada dunia melalui desain skin di game dan lain sebagainya. Seperti contoh avatar saya yang super keren sekali memakai digital fashion dress bermotif batik karya kolaboratif MAJALABS bersama ICCN,” kata Angela.

Digital fesyen juga hadir sebagai solusi penanganan limbah fesyen. Limbah tekstil industri fesyen di Indonesia sudah mencapai 2,3 juta ton atau setara dengan 12 persen dari limbah rumah tangga di tahun 2021. Sedangkan hanya 0,3 juta ton limbah tekstil yang bisa terdaur ulang.

“Digital fesyen diharapkan bisa mengurangi waste yang dihasilkan industri fesyen saat tahap produksi. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi konsumsi air, zat kimia, dan penggunaan bahan baku kain secara total,” ujar Angela.

Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan diselenggarakannya “Bali Digital Fashion Week 2022” sebagai ajang kampanye untuk menyuarakan dampak industri fesyen pada lingkungan. Serta peluang dari digital fesyen itu sendiri.

Terlepas dari semua potensinya, saat ini pengembangan teknologi digital fesyen juga menghadapi berbagai tantangan. Terutama dari segi pendanaan dan juga dari segi SDM.

Oleh karena itu, kedepannya, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama meningkatkan jumlah digital talent dan juga meningkatkan pemahaman tentang manfaat industri fesyen tanah air dari sisi ekonomi maupun lingkungan kepada seluruh stakeholders terkait.***/mel

Pemprov Jatim Tetapkan UMK di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim Tahun 2023

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS– Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum di 38 Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tertanggal 7 Desember 2022.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa ketetapan UMK dilakukan berdasarkan pertimbangan perihal kondisi riil mulai dari Inflasi tahunan Bulan November 2022 sebesar 6,62% (yoy), pertumbuhan ekonomi tahunan Triwulan III-2022 sebesar 5,58% (yoy), kenaikan harga BBM, serta kenaikan harga bahan pokok.

Selain itu juga berdasarkan perhitungan formula dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, serta mempedomani Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Dengan telah ditetapkannya UMK tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta semua pihak untuk menjaga suasana yang kondusif- produktif terutama bagi seluruh stakeholder di Jawa Timur.

“Keputusan dalam hal kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2023 ini diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian Jawa Timur, mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, serta menjaga keberlangsungan investasi dan produktifitas serta kondusifitas ketenagakerjaan di Jawa Timur. Dengan demikian diharapkan seluruh stakeholder memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama,” harapnya didepan awak media Jumat(9/12).

Ia pun juga meminta kepada perusahaan atau industri segera menyesuaikan penetapan gaji pada karyawannya per tanggal 1 Januari 2023.

“Jangan sampai ada yang tidak menyesuaikan gaji karyawan dengan UMK ini. Utamanya untuk karyawan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun,” ungkap Gubernur.

Tidak sampai disitu saja, Mantan Menteri Sosial RI ini juga mengatakan bahwa penetapan UMK 38 Kab/Kota ini menjadi sebuah penyeimbang kondusifitas Jawa Timur.

“Memperhatikan kondisi riil perekonomian Jawa Timur dan disparitas pengupahan antara Kabupaten/Kota dengan daerah lainnya dan antara daerah kabupaten yang di dalamnya terdapat daerah kota, serta daerah yang berbatasan baik dalam wilayah provinsi maupun yang berbatasan dengan provinsi lain guna menjaga kondusifitas berusaha dan menjamin keberlangsungan investasi di daerah serta peningkatan kesejahteraan pekerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Perempuan Pertama Jatim itu mengatakan bahwa pengawasan skema pembayaran upah karyawan akan diperhatikan secara ketat. Dengan harapan semua pekerja mendapat gaji sesuai penetapan UMK.

“Kami harap perusahaan bisa mematuhi penetapan UMK. Dan jika ada yang tidak memenuhi akan ada mekanisme sanksi sesuai dengan perundang-undangan,” ucapnya.

Dengan adanya pengawasan ini, Khofifah berharap bahwa UMK tahun 2023 menjadi salah satu sumber kesejahteraan para buruh di Jawa Timur.

Berikut adalah rincian data besaran UMK di 38 Kota/Kabupaten Jawa Timur:

Kota Surabaya Rp 4.525.479,19
Kabupaten Gresik Rp 4.522.030,5
Kabupaten Sidoarjo Rp 4.518.581,85
Kabupaten Pasuruan Rp 4.515.133,19
Kabupaten Mojokerto Rp 4,504.787,17
Kabupaten Malang Rp 3.268.275,36
Kota Malang Rp 3.194.143,98
Kota Pasuruan Rp 3.038.837,64
Kota Batu Rp 3.030.367,09
Kabupaten Jombang Rp 2.854.095,88
Kabupaten Probolinggo Rp 2.753.265,95
Kabupaten Tuban Rp 2.739.224,88
Kota Mojokerto Rp 2.710.452,36
Kabupaten Lamongan Rp 2.701.977,27
Kota Probolinggo Rp 2.576.240,63
Kabupaten Jember Rp 2.555.662,91
Kabupaten Banyuwangi Rp 2.528.899,12
Kota Kediri Rp 2.318.116,63
Kabupaten Bojonegoro Rp 2.279.568,07
Kabupaten Kediri Rp 2.243.422,93
Kota Blitar Rp 2.239.024,44
Kabupaten Tulungagung Rp 2.229.358,67
Kabupaten Blitar Rp 2.215.071,18
Kabupaten Lumajang Rp 2.200.607,20
Kota Madiun Rp 2.190.216,37
Kabupaten Sumenep Rp 2.176.819,94
Kabupaten Nganjuk Rp. 2.167.007,05
Kabupaten Ngawi Rp 2.158.844,59
Kabupaten Pacitan Rp 2.157.270,25
Kabupaten Bondowoso Rp 2.154.504,13
Kabupaten Madiun Rp 2.154.251,34
Kabupaten Magetan Rp 2.153.062,33
Kabupaten Bangkalan Rp 2.152.450,83
Kabupaten Ponorogo Rp 2.149.709,45
Kabupaten Trenggalek Rp 2.139.426,01
Kabupaten Situbondo Rp 2.137.025,85
Kabupaten Pamekasan Rp 2.133.655,03
Kabupaten Sampang Rp 2.114.335,27 (poedji)

Tak hanya Perizinan Investasi, Pemerintah Juga harus Mudahkan Investor Jalankan Usaha

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi guna mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 5% setiap tahun. Hal ini dilakukan dengan mempermudah persyaratan dan perizinan yang diperlukan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim saat ini pemerintah telah mendapatkan potensi investasi senilai US$ 30 miliar atau setara Rp467,7 triliun (kurs Rp 15.593 per US$). Dia bilang potensi aliran modal itu masuk di berbagai sektor industri.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai sudah banyak perubahan yang terjadi dalam konteks kemudahan berinvestasi di Indonesia saat ini.

“Sudah ada perubahan berbagai fasilitasi investasi, sudah dimudahkan seperti adanya one stop services yang mulai dijalankan dan terus diperbaiki,” kata Yose Rizal, Kamis (8/12/2022).

Menurutnya, investasi tidak hanya berkutat soal kemudahan dan fasilitasi yang didapat investor ketika hendak menanamkan modal di Indonesia. Tapi, pemerintah juga patut mempertimbangkan kemudahan yang diberikan pada investor ketika menjalankan usaha.

“Investasi ini bukan hanya masalah ketika datang tetapi juga secara umum adalah bagaimana iklim yang baik terlihat bukan hanya ketika orang mau masuk menaruh uangnya tetapi juga ketika mereka menjalankan usahanya,” ungkapnya.

Yose menegaskan pemerintah perlu memberikan jaminan kemudahan menjalankan usaha terhadap para investor. Ia mencontohkan masalah kemudahan memperoleh tenaga kerja. Hal itu patut diperhatikan ketika tidak tersedia tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan usaha sehingga harus mendatangkan dari luar negeri.

“Hal-hal seperti itu berpengaruh tentunya dan akan menjadi pertimbangan. Cuma kalau gampang masuknya, diberikan fasilitas, tetapi kemudian operasionalnya susah. Seperti kemudahan dalam melakukan suplai bahan baku dari luar negeri, bahan antara dari luar negeri,” pungkasnya.

Biaya Logistik dan Birokrasi

Ekonom INDEF Eko Listiyanto mengatakan memang ada beberapa kendala yang bikin investor malas masuk ke Indonesia. “Sehingga pembenahan masih perlu terus dilakukan, terutama biaya logistik yang masih mahal, efisiensi dan kecepatan birokrasi, SDM siap kerja untuk mengisi kebutuhan di berbagai industri tersebut,” kata Eko, Kamis (8/12).

Dia menambahkan, ada juga hambatan dari daerah. Meskipun pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk proaktif, ternyata masalah perizinan di daerah masih ditemui masalah.

Tapi, salah satu faktor yang membuat Indonesia menarik di mata investor adalah kondisi perekonomian yang tangguh di tengah krisis global. Pertumbuhan Indonesia diperkirakan masih positif, INDEF dengan proyeksi 5,1% . “Selama Indonesia bisa mengoptimalkan laju positif pemulihan ekonomi domestik sebenarnya risiko resesi tahun depan bisa dihindari,” tandas Eko.***/din

Dukung Reformasi Sektor Keuangan, Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Komisi XI DPR RI menyepakati laporan Panitia Kerja mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

“Atas keputusan yang telah diambil dalam rapat kerja pembicaraan tingkat-1 ini, pemerintah sepakat untuk meneruskan pembahasannya dalam rapat pembicaraan tingkat-2 yaitu pengambilan keputusan terhadap RUU P2SK di sidang paripurna DPR RI,” ujar Menkeu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (08/12).

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan menyebut RUU P2SK akan menjadi tonggak penting bagi reformasi di sektor keuangan dan merupakan salah satu fondasi penting untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Pemerintah dalam hal ini sependapat dengan DPR bahwa RUU P2SK adalah reformasi yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara sustainable dan merata di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan Menkeu, reformasi sektor keuangan melalui RUU P2SK juga mendukung reformasi lainnya yang sudah dilakukan melalui berbagai legislasi, seperti UU 11 tahun 2020 mengenai cipta kerja, UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan, dan UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah.

Oleh karenanya, Pemerintah juga sepakat dengan DPR bahwa metode omnibus yang digunakan di dalam RUU ini menjadi lebih efektif dan komprehensif di dalam reformasi sektor keuangan. Kedepannya diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan fundamental di sektor keuangan, seperti tingginya biaya transaksi, terbatasnya instrumen keuangan, rendahnya kepercayaan dan perlindungan informasi investor dan konsumen, masih rendahnya literasi keuangan dan ketimpangan akses ke jasa keuangan yang terjangkau, serta kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan peningkatan stabilitas sistem keuangan.

“Dengan RUU P2SK ini diharapkan akan dapat mengakselerasi dan meningkatkan rasio tabungan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk menunjang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” terang Menkeu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah beserta DPR sependapat bahwa RUU ini akan berfokus pada lima pilar utama, yaitu mengenai penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan, penguatan tata kelola industri keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan, penguatan perlindungan negara terhadap konsumen produk keuangan, serta memperkuat literasi inklusi dan inovasi di sektor keuangan.

“Dengan aturan ini masyarakat diharapkan akan semakin terhindar dari praktek-praktek ilegal. Selain itu, area penguatan di RUU ini adalah penguatan koordinasi karena banyaknya pihak yang terlibat sebagai baik pengawas, asosiasi, maupun sebagai pelaku,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan juga sangat mengapresiasi dari keseluruhan proses penyusunan RUU P2SK yang dinilai konstruktif dan terbuka terhadap berbagai masukan dari segenap elemen masyarakat, termasuk didalamnya telah melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik di berbagai daerah dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan industri.

Menkeu melaporkan, bahwa hingga saat ini pemerintah telah menerima ribuan masukkan tertulis dari masyarakat. Beberapa contoh diantaranya masukan yang berkaitan dengan gerakan koperasi, industri, pentingnya menjaga independensi dari otoritas keuangan, juga masukan dari penggerak ekonomi syariah agar RUU ini dapat menjadi momentum mendorong terbangunnya industri keuangan syariah di Indonesia yang lebih kuat.

“Pengaturan-pengaturan dalam RUU P2SK ini diharapkan akan menjadi momentum di dalam memperkuat peran sektor keuangan Indonesia dan dapat mendorong kesejahteraan rakyat serta mendukung pemulihan ekonomi secara berkelanjutan,” pungkasnya.***/uli