Tag: kementerian ESDM

Bahlil: Pemerintah Buka Opsi Impor BBM, tak Pilih-pilih Negara Pemasok yang Penting Ada

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan, untuk membuka opsi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari negara mana pun guna menjamin ketersediaan pasokan energi nasional. Langkah itu diambil sebagai strategi menghadapi ketatnya persaingan pengadaan energi di pasar global yang semakin dinamis.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan,  pemerintah tidak akan bersikap terlalu selektif terhadap negara asal pemasok di tengah tingginya kebutuhan domestik.

Menurutnya, prioritas utama saat ini memastikan ketersediaan fisik BBM untuk masyarakat dan industri tetap terjaga. “Kalau sudah jadi saya akan kabari ya. Tapi sekarang adalah kita dalam posisi seperti ini selalu membuka opsi dari negara mana saja. Jadi jangan kita milih-milih sekarang. Kita dari negara mana aja yang penting ada,” ujar Bahlil Lahadalia melalui keterangan resmi,  dilansir InfoPublik.

Untuk itu, Menteri Bahlil menegaskan, bahwa kondisi pasar energi internasional saat ini menuntut fleksibilitas tinggi.

Ia mengungkapkan, kontrak atau tender pembelian tidak selalu menjamin pengiriman barang jika ada pihak lain di pasar global yang sanggup memberikan penawaran harga lebih tinggi.

Oleh karena itu, diversifikasi sumber pasokan energi menjadi kunci agar distribusi nasional tidak terganggu.

Selain BBM, pemerintah juga melakukan penyesuaian signifikan pada sumber impor LPG dan minyak mentah. Untuk pasokan LPG, Indonesia mulai mengalihkan sebagian sumber dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan Australia.

Sementara untuk minyak mentah, pemerintah mulai melirik negara-negara di kawasan Afrika seperti Angola dan Nigeria sebagai alternatif. “Strategi itu dinilai penting agar distribusi BBM nasional tidak terganggu di tengah kompetisi pembelian antarnegara,” tambah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor, Menteri ESDM juga memastikan bahwa program Biodiesel 50 persen (B50) akan segera diimplementasikan secara resmi.

Setelah melalui masa uji coba selama hampir enam bulan pada berbagai moda transportasi dan alat berat, program itudijadwalkan mulai berlaku pada pertengahan tahun ini.  “Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50,” tegas Bahlil Lahadalia. (*)

Konflik Iran-Israel, Menteri ESDM Pastikan Harga BBM, LPG hingga Listrik tidak Naik

JAYAKARTA NEWS— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), hingga listrik bakal tetap ditahan hingga Juni 2024, meski ada konflik Iran dengan Israel.

“Kemarin udah kita bahas waktu rapat, jadi kita masih nahan sampe Juni. Kita upayakan dengan stok yang ada. Sesudah Juni harus ada (evaluasi) kalau ini tidak berkesudahan konflik kan harus ada langkah yang pas,” kata Arifin melalui keterangan resmi, seperti dilansir laman Kementerian ESDM, Jumat (19/4/2024).

Menurut Arifin, pemilihan Juni 2024 untuk ditahan dan kemudian dievaluasi agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga.

“Kita udah bilang sampai Juni, pertimbangannya kan kita baru recovery, masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja, tapi selanjutnya kita akan ambil Peraturan Presiden 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak agar subsidi LPG dapat lebih tepat sasaran,” ujar Arifin.

Arifin menegaskan, sekiranya konflik antara Iran dan Israel terus memanas dan berlangsung panjang, maka Pemerintah akan mengupayakan mencari sumber pasokan baru yang tidak terdampak konflik misalnya dari negara-negara Afrika. 

“Kalau lihat dari mappingnya kita bisa lihat dari beberapa Afrika kan gak lewat (Selat Hormuz), seperti Guyana dan Mozambik,” kata Arifin.

Sementara strategi jangka panjang yang akan di lakukan Kementerian ESDM untuk ketahanan energi nasional dalam ketersedian BBM dan LPG, Kementerian ESDM akan mendorong peningkatan produksi migas nasional seperti di Cepu, dan di Rokan termasuk yang Buton.

“Kemudian yang satu lagi berprospek itu di Buton, offshore Sulawesi Tenggara milik Pertamina, waktu awal 2019-2020 kita bikin geoseismik, itu salah satunya menemukan mapping-mapping itu. Jadi ini kita lagi dorong Pertamina untuk segera mendevelop lapangan Buton, minyaknya minyak berat, tapi jumlahnya gede, potensinya bisa 5 miliar barel, tapi kalau bisa diambil 20 persennya aja sudah 1 miliar barel. nanti kita dorong supaya ini bisa dipercepat,” kata  Arifin. ***/din

Bahas Dana Bagi Hasil Migas, Bupati Meranti akan Bertemu Kemenkeu dan Kementerian ESDM

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan fasilitasi dan mengagendakan pertemuan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pemerintah Provinsi Riau untuk membahas dana bagi hasil (DBH). Pertemuan rencananya digelar pada Selasa (20/12/2022).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, pertemuan tersebut bakal berlangsung di Kantor Kemendagri dan hasilnya bisa diketahui setelah pertemuan.

“Rencananya hari Selasa besok mau dilakukan pertemuan dengan komponen terkait, tentunya Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Fatoni saat ditanya media pada konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022).

Agenda pertemuan tersebut menyusul protes Bupati Meranti Muhamad Adil terhadap besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya. Padahal Adil menilai pemerintah telah mengeruk keuntungan dari eksplorasi minyak di Kepulauan Meranti.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menyampaikan keluhannya terhadap Kemenkeu. Kekecewaannya disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada sesi tanya jawab saat acara berlangsung.

Terkait hal itu, Fatoni pun menyampaikan, selama ini Kemendagri bersama Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait melakukan rekonsiliasi data. Hal itu dilakukan dengan melibatkan daerah yang dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, meski tidak melibatkan langsung kepala daerah. “Ini makanya yang datang rapat harusnya dilaporkan ke kepala daerahnya,” kata dia

Fatoni menerangkan, pihaknya telah mengirimkan undangan kepada pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk agenda pertemuan tersebut. Fatoni berharap, pada saat pertemuan nanti masing-masing pihak bisa berdiskusi serta membahas dari hati ke hati, secara transparan dan terbuka. “Tidak ada dusta di antara kita,” pungkas Fatoni.***/ebn

Ketum Sekber Jokowi Lebih Suka Agus Flores Tetap Berjuang untuk Rakyat Ketimbang Jadi Wamen ESDM

JAYAKARTA NEWS— Ketika mendengar isu nama Komisaris Utama Media NSM Agus Flores digadang-gadang menjadi Calon Wakil Menteri ESDM, Ketum Sekber Jokowi Jeng Sammy menyebut, sosok tokoh yang sering  menyoroti tentang Pertambangan Tanpa Izin (PETI) itu sebaiknya tetap sebagai aktivis lingkungan yang tugasnya mengawasi permasalahan lingkungan dan hutan.

Menurutnya,  banyak hal yang harus diperjuangkan pemilik media NSM tersebut, tidak harus masuk sistim pemerintahan.

“Kita objektif saja. Apapun permasalahan kebijakan  akan menjadi rensonasi melebar kemana-mana. Saya lebih suka Agus setia disisi rakyat, berdiplomasi secara negarawan menyelesaikan permasalahan apapun itu sehingga tidak perlu masuk sistim,” tegasnya sembari menambahkan, banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia, yang mendapatkan dukungan Presiden Jokowi yang perlu dikawal.***/ctr

Tenang! Pasokan BBM dan LPG Periode Libur Lebaran Aman

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama libur Hari Raya Idulfitri 1442 H aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Dari data real time yang ditunjukkan, pasokan BBM dan LPG aman,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam siaran pers Kementerian ESDM, Rabu (12/05/2021).

Ketahanan stok nasional untuk Premium mencapai 27,9 hari, Pertamax 24,7 hari, dan Solar 21,3 hari. Sedangkan Pertalite adalah merupakan pencampuran antara Pertamax dan Premium. Ketahanan LPG mencapai 15 hari dan minyak tanah atau kerosene 80,6 hari.

Sedangkan stok Avtur cukup untuk 76,3 hari. Secara umum, kondisi stok dan penyaluran BBM selama Ramadan dan libur Lebaran naik 9,2 hari dari rata-rata normal. Penyaluran LPG naik 2,5 hari dari kondisi normal dan penyaluran Avtur naik 1,4 hari dari rata-rata stok normal.

Untuk menjamin kecukupan energi bagi masyarakat, Pemerintah melalui PT Pertamina melakukan upaya-upaya, antara lain meningkatkan stok dan volume penyaluran BBM dan LPG sebagai antisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat di mana gasoline naik 8 persen, diesel naik 2 persen, LPG naik 5,4 persen, dan avtur turun 3,8 persen dibanding rerata normal.

Upaya lainnya adalah memastikan produk BBM dan LPG dalam kondisi aman baik di Terminal BBM maupun Terminal LPG, serta di SPBU dan SPBBE. Total SPBU yang disiagakan berjumlah 7.469 terdiri dari 3.608 unit di Pulau Jawa dan 3.861 di luar Jawa.

Sedangkan jumlah SPBBE yang disiagakan sebanyak 667, di mana agen PSO mencapai 4.152 dan non PSO 820. Untuk layanan avtur, tersedia 68 DPPU. Pertamina juga menjaga ketersediaan pelumas di SPBI dan sarfas distribusi seperti 114 TBBM dan 23 TLPG.

Dalam melayani kebutuhan masyarakat, Pertamina menyediakan layanan tambahan BBM dan LPG seperti 148 unit mobil tangki stand by, 23 unit pertashop, 193 motorist, 2 titik mobile dispenser, dan 48.207 titik agen LPG dan outlet LPG siaga. Juga, cashless payment di semua titik layanan SPBU.***ebn

Pemerintah Batal Naikkan Tarif Listrik 900 VA

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk membatalkan rencana penyesuaian harga (tariff adjusment) pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM) yang semula akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2020. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Belum (ada kenaikan). Kita jaga kestabilan dulu,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

Rencana kebijakan tariff adjustment, sambung Arifin, dinilai Pemerintah belum diperlukan kendati PT PLN (Persero) tengah mengajukan permohonan penyesuaian kepada Kementerian ESDM. Pemerintah meminta kepada pihak PLN untuk melakukan verifikasi data pelanggan 900 VA terlebih dahulu secara akurat sehingga kebijakan akan kenaikan tarif tepat sasaran.

“Kita masih melakukan pendataan yang lebih detail supaya tidak salah sasaran. Sampai PLN siapkan dengan data-datanya. Kan harus lewat banyak (lembaga) ini,” tegas Arifin. Nantinya, pendataan pelanggan PLN akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah pelanggan golongan Rumah Tangga Mampu.

Sesuai data PLN per 31 Oktober 2019, jumlah pelanggan 900 VA – RTM tercatat sebanyak 22,1 juta. Adapaun pada 2020 mendatang jumlah pelanggan diproyeksikan sebanyak 24,4 juta. Tarif listrik golongan 900 VA RTM yang bersubsidi sendiri sebesar Rp1.352 per kilo Watt hour (kWh) dengan jumlah pelanggan mencapai 24,4 juta pelanggan.

Sementara itu, tarif golongan non subsidi (tariff adjustment), 1.300 VA hingga 6.600 VA ke atas, dipatok Rp1.467,28 per kWh. Meskipun begitu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif listrik ini tidak akan memberikan tambahan subsidi listrik sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Menteri ESDM Arifin Tasrif mendorong PLN supaya mampu meningkatkan efisiensi salah satunya dengan mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pembangkit listriknya.

“Masih banyak yang bisa dihemat. Kami arahkan segera dikonversi ke energi murah. Dengan begitu bisa lebih efisien,” jelas Arifin. Langkah lain adalah mempersiapkan regulasi terkait perpanjangan kebijakan harga batu bara khusus di dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

“Melalui aturan ini kita ingin menjaga supaya tarif listrik tidak naik karena ekonomi global belum membaik sehingga kita perlu menjaga industri bisa bangkit,” tambah Arifin. Target DMO diputuskan tetap 25% dari produksi batubara dan harganya USD 70 per ton. “Tetap, tetap lanjut stabil. Iya (tidak ada perubahan aturan), sama lah biasa (25%),” tandas Arifin yang menyatakan telah menyiapkan kerangka regulasi DMO tersebut. Sebagai informasi, DMO diatur melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1410 K/30/MEM/2018. Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1410 K/30/MEM/2018 tersebut harga batu bara untuk PLN juga dipatok maksimal USD70 per ton. ***/ESDM/ebn

Alhamdulillah! Aktivitas Anak Krakatau Turun, Potensi Tsunami Kecil

Ilustrasi—Anak Gunung Krakatau –foto BNPB

Aktivitas letusan Anak Gunung Krakatau menurun, risiko letusan besar hampir tidak ada. Namun begitu status Gunung Anak Krakatau belum diturunkan, masih tetap Siaga (Level III) dengan rekomendasi untuk tidak memasuki area dalam radius 5 kim.

Berdasarkan hasil evaluasi seismik dan data visual yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM terhadap Anak Gunung Krakatau, hingga tanggal 30 Desember 2018 teramati terjadinya letusan Surtseyan dengan frekuensi sangat minim (2 jam sekali), dan catatan kegempaan yang menunjukkan penurunan, sehingga potensi untuk timbulnya tsunami dari aktivitas Gunung Anak Krakatau sangat kecil.

“Aktivitas letusan menurun sehingga resiko juga menurun, resiko letusan besar hampir tidak ada. Status Gunung Anak Krakatau masih Siaga (Level III) dengan rekomendasi untuk tidak memasuki area dalam radius 5 km dari Kawah. Masuk mendekat ke Komplek Krakatau tidak direkomendasikan,” ungkap Sekretaris Badan Geologi, Antonius Rardomopurbo (Purbo) dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (31/12). Demikian dikutip dari rilis Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi.

Purbo mengungkapkan, meskipun ancaman tsunami dari proses longsor sangat kecil, direkomendasikan kepada BMKG dan BNPB untuk memasang instalasi peringatan dini mitigasi bencana di Pulau Rakata. “Pilihan Pulau Rakata ini didasarkan pertimbangan dari sebaran struktur geologi yang ada di Selat Sunda,” ujarnya.

Menurut Purbo, aktivitas erupsi dengan laju besar pada tanggal 26-27 Desember 2018 telah menyebabkan puncak Gunung Anak Krakatau yang terbangun sejak 1950 telah hilang, sebagian ikut terletuskan dan sebagian dilongsorkan. Puncak aktivitas letusan sudah terjadi mulai tgl 26 Des dan selesai tgl 27 Desember pukul 23.00.

Saat ini bagian Gunung Anak Krakatau yang tersisa mempunyai ketinggian 110 m dpi (semula 338 m dpi). Karena kawah berada di bawah permukaan air laut, saat ini letusan bertipe Surtseyan. Posisi kawah yang berada di permukaan atau sedikit dibawah permukaan air laut menjadikan tipe letusan berubah dari Strombolian ke Surtseyan. Letusan jenis ini tidak akan menimbulkan tsunami karena terjadi dipermukaan air dan material cenderung terlempar ke udara secara total.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau dipantai dengan beberapa pemasangan stasiun seismik di lereng Gunung Anak Krakatau (KRA) dan juga di lokasi di Pulau Sertung (SRT), baratdaya G.Anak Krakatau. Stasiun seismik yang dipasang di tubuh G.Anak Krakatau akan terdampak langsung letusan apabila terjadi erupsi. Namun demikian, stasiun seismik di Anak Krakatau penting untuk mendeteksi perubahan fase tenang dan fase erupsi, karena di awal akan tercatat gempa-gempa vulkanik yang berukuran kecil yang sulit tercatat di stasiun seismik yang lebih jauh. Namun demikian, pada saat aktivitas pada level tinggi, stasiun di Pulau Sertung akan mengambil alih karena pada saat aktivitas tinggi, amplitudo kegempaan cukup besar sehingga tercatat di Pulau Sertung dengan jeias.

Puncak Gunung Anak Krakatau hilang (diletuskan dan runtuh) yaitu seluruh kerucut yang berada di atas dan terjadi sesudah ‘somma’ Anak Krakatau. Dari posisi ‘somma ‘ yang berada di pelataran yang relatif stabil, dan tidak pernahlongsor sejak lahir Anak Krakatau, potensi terjadi longsor-besar sangatlah kecil atau hampir tidak ada. Tidak ada potensi tsunami dari proses longsoran. Namun demikian perlu diingat bahwa struktur geologi di Selat Sunda merupakan strukturaktif dengan sebagian berupa sesar sesar normal. Sehingga reaktivitasi sesar-sesar ini tetap harus diwaspadai.***/ebn

 

 

 

Cadangan Batubara Indonesia 26 Miliar Ton

BERDASARKAN data terakhir dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batubara Indonesia mencapai 26,2 miliar ton. Dengan produksi batubara sebesar 461 juta ton tahun lalu, maka umur cadangan batubara masih 56 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru.

Selain cadangan batubara, masih ada juga sumber daya batubara yang tercatat sebesar 124,6 miliar ton. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong upaya eksplorasi dalam rangka meningkatkan cadangan batubara tersebut.

Kalimantan tercatat sebagai wilayah yang menyimpan cadangan batubara terbesar, yaitu 14,9 miliar ton, disusul oleh Sumatera (11,2 miliar), dan Sulawesi (0,12 juta). Di wilayah Kalimantan, cadangan terbesar berada di wilayah Kalimantan Timur sebesar 7,5 miliar ton, Kalimantan Selatan sebesar 4,2 miliar ton dan Kalimantan Tengah 2,1 miliar ton. Sementara, Sumatera Selatan menjadi daerah yang memiliki cadangan terbesar di wilayah Sumatera dengan cadangan 8,9 miliar ton, disusul Jambi sebesar 1,1 miliar ton.

Pada tahun 2017, produksi batubara nasional tahun mencapai 461 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 juta ton dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Tren pemanfaatan dalam negeri selalu meningkat dari tahun ke tahun. Terhitung sejak 2013 hanya 72 juta ton kemudian menjadi 97 juta ton pada 2017 dengan rincian yaitu 2014 (76 juta ton), 2015 (86 juta ton) dan 2016 (91 juta ton).

Rata-rata pemanfaatan dalam negeri tersebut terbesar diperuntukkan untuk kelistrikan yaitu 83% dan selebihnya untuk industri semen, pupuk, tekstil pulp, metalurgi, briket dan lainnya sebesar 17%.

Selain pemanfaatan dalam negeri, batubara juga diekspor dalam rangka kontribusi terhadap penerimaan negara. Beberapa negara tujuan ekspor antara lain China (51 juta ton), India (46 juta ton) dan Jepang (22 juta ton) disamping 25 negara lainnya.  Ekspor batubara diupayakan terus menurun bertahap, seiring dengan meningkatkan pemanfaatan dalam negeri utamanya sebagai energi primer untuk pembangkit listrik. ***

Secercah Cahaya di Tengah Belantara Kebun Sawit

Pembangkit Listrik Tenaga Surya di tengah belantara kelapa sawit.

“Dulu datangnya PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ini ke Tungkup, seperti aku (mendapat) bayi baru lahir”, begitu kata Hairil Anwar, Kepala Dusun Tungkup, Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, ketika menggambarkan perasaannya sewaktu kampungnya menerima PLTS komunal berkapasitas 15 kilo Watt peak (kWp) dari Pemerintah di tahun 2013 silam.

Rasa syukur tak terkira itu datang, tambah Hairil, karena dirinya merasa tidak mudah bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan fasilitas kelistrikan bagi masyarakat di daerah yang cukup terisolir tersebut. Rumah-rumah di tengah ribuan hektar kebun sawit ini, kini tidak gelap lagi di waktu malam, secercah cahaya telah terbit di tengah hamparan kebun sawit.

Dusun Tungkup terletak di tengah-tengah perkebunan sawit. Jaraknya sekitar 39 kilometer dari Tanjung Pandan, ibukota Belitung. Untuk mencapai Dusun Tungkup, harus melewati perkebunan sawit dan jalanan berliku, sebagian tanah, sebagian telah beraspal. Perjalanan menuju dusun Tungkup bagaikan melintas di sebuah labirin raksasa. Hadirnya listrik dari Pemerintah kini, menjadi kebanggaan bagi warga Dusun Tungkup.

“Kami ini kan (tinggal di) dusun terpencil, ini kan kalau dibilang paling susah (keterjangkauan listriknya), pakainya lampu pelita. Dengan adanya ini, kami karena dipilih jadi ketua, senangnya lak mane (seperti apa), senangnya bangga begitu, yang dulunya gelap jadi terang,” papar Hairil.

Saking sayangnya dengan PLTS di dusunnya itu, Hairil sampai menginap di ruang kontrol PLTS selama lebih kurang 1,5 bulan. “Aku sebagai kepala dusun tinggal di sini, tinggal di PLTS, tidur. Lebih kurang 1,5 bulan aku tidur (di PLTS). Kenapa? Sebenarnya aku saking sayang dengan ini, makanya tidur, nanti kalo alarmnya berbunyi berarti kan itu tandanya baterainya berkurang. Sebenarnya boleh kita tinggal ke rumah, itu kan otomatis. Tapi karena sakingnya kita sayang, kita matikan sendiri,” kenang Hairil.

Warga Dusun Tungkup telah menikmati listrik dari PLTS komunal ini sejak tahun 2013 lalu. Ketika itu, 80 rumah tangga tersambung dengan PLTS. Dengan iuran sebesar Rp 30.000 per bulan tiap rumah tangga, warga bisa menikmati listrik dengan kapasitas 370 Wp. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai pemeliharaan PLTS tersebut.

Seiring berjalannya waktu, penduduk Dusun Tungkup pun bertambah, begitu pula dengan kebutuhan listriknya. Oleh karena itu, tahun 2015, warga Dusun meminta kepada PT PLN (Persero) untuk menambah jaringan listrik ke wilayah tempat tinggal mereka. Sejak saat itu, sebagian besar warga beralih menggunakan listrik dari jaringan PLN. Saat ini, hanya 14 KK yang masih menggunakan listrik dari PLTS. “14 KK itu pun tetap masih dipungut iuran, cuma Rp 10.000, memang tidak pantas itu, itu hanya untuk mengelap modul 4 bulan sekali (di musim hujan), kalau musim kemarau 3 bulan sekali,” kata Hairil lagi.

PLTS Dusun Tungkup dibangun oleh Kementerian ESDM menggunakan dana APBN dan asetnya telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sejak 30 November 2015 silam. Hingga kini, PLTS Tungkup dikelola oleh masyarakat setempat. Kehadiran PLTS Dusun Tungkup menjadi bukti kehadiran Pemerintah di tengah desa terpencil, memberikan akses listrik demi mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia. ***

Rombongan Kementerian ESDM ketika meninjau PLTS di pedalaman perkebunan kelapa sawit.

Indonesia Tetap Bekukan Status Keanggotaan di OPEC

Markas OPEC

PEMERINTAH Indonesia memutuskan untuk tetap membekukan keanggotaan di Organisasi negara pengekspor minyak OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countres). Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, keputusan Indonesia tetap membekukan keanggotaan di OPEC, sesuai denga arahan Presiden Joko Widodo. “Kita sesuai arahan Pak Presiden tetap ‘freeze’ dulu,” papar Arcandra, kemarin.
Menurut Wakil Menteri ESDM, pemenuhan kebutuhan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri semata – mata didasarkan pada perekonomian dan harga yang paling baik. “Impor minyak. “Impor minyak, keputusan dilihat dari sisi komersial, notnecessary kita harus dari (anggota) OPEC, selama harga ekonomi dan terbaik, kita bisa impor dari mana saja,” tegas Arcandra.
Pemerintah Indonesia, tambah Arcandra, telah menyampaikan status keanggotaan ini melalui surat yang dilayangkan kepada OPEC. “Statusnya seperti apa adanya sekarang. Iya, kita ditawari sebulan yang lalu dan (sudah) kita jawab. Kita tetap pada kondisi untuk tetap di freeze,” tegasnya.
Dalam surat yang disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada Sekretaris Jenderal OPEC bulan lalu, Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas undangan OPEC kepada Indonesia. Bagi Indonesia, OPEC memainkan peran penting dalam perekonomian dan kebijakan energi Nasional. Namun, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, sepanjang kebijakan pemangkasan produksi minyak mentah (restriksi) dilakukan, Indonesia mengambil sikap untuk tidak menjadi anggota penuh OPEC.
Indonesia berharap untuk dapat melanjutkan keanggotaan OPEC pada waktunya dan secara aktif mengambil bagian dalam keseimbangan minyak global yang berkelanjutan di masa depan.
Sebagaimana diketahui Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara keanggotaannya di OPEC. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, 30 November 2016 lalu. Langkah ini diambil pemerintah menyusul keputusan sidang OPEC yang memotong produksi minyak mentah di luar kondensat sebesar 1,2 juta barel per hari.
Sidang OPEC juga meminta Indonesia untuk memotong sekitar 5 persen dari produksinya, atau sekitar 37 ribu barel per hari. Di sisi lain, kebutuhan pasokan minyak mentah untuk dalam negeri masih tinggi dan penerimaan migas masih dibutuhkan dalam APBN