Tag: Menko Airlangga Hartarto

Menko Airlanggga Hartarto Pastikan KEK Kura Kura Bali di Serangan

DENPASAR, JAYAKARTA NEWS – Kawasan Kura Kura Bali yang berada di wilayah Serangan, Denpasar, dipastikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Hal ini terungkap usai Airlangga melakukan kunjungan lanjutan guna melihat perkembangan pembangunan kawasan Kura Kura Bali, Sabtu, 4 Februari 2023, siang tadi.

Menko Airlangga didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Komisaris Utama PT Bali Turtle Island Development (BTID), dan Dirut PT BTID Tuti Hadiputranto. Dalam keterangan pers tersebut, Airlangga menyebutkan, Bali memiliki dua KEK. Selain KEK khusus Kesehatan di Sanur, juga KEK PAriwisata di Kura Kura Bali ini.

KEK Kura Kura Bali dibangun menjadi Kawasan wisata khusus dengan nilai investasi Rp 104 triliun dalam jangka waktu 30 tahun. Menurut Tuti Hadiputranto, Dirut PT BTID yang mengelola Kawasan wisata ini, investasi tersebut itu dating dari sejumlah penanam modal.

PT BTID menyambut baik keputusan Dewan Nasional KEK yang telah merekomendasikan kawasan Kura Kura Bali di Pulau Serangan tersebut menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Rekomendasi tersebut ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Nasional KEK pada Sidang Dewan Nasional KEK,l 12 Januari 2023.
Presiden Direktur PT BTID Tuti Hadiputranto menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan KEK di Indonesia. Status KEK ini diharapkan kawasan Kura Kura Bali segera membantu memajukan perekonomian Indonesia, khususnya Bali.

“Dalam Kawasan ini, selain dibangun sekolah internasional, juga hospitality school dan marina. Tentu keputusan pemerintah ini akan membawa kebaikan terhadap masyarakat Indonesia, masyarakat Bali, termasuk Desa Adat Serangan,” harap Tuti.

Pertemuan hari ini langkah penting dalam upaya menjadikan kawasan Kura-Kura Bali menjadi kawasan KEK. Perjalanan panjang membangun kawasan Kura Kura Bali bersama para investor siap dimulai menanti Peraturan Pemerintah diterbitkan.

“Besar harapan kami untuk terus mendapatkan dukungan dari Pemerintah demi suksesnya pembangunan kawasan Kura Kura Bali seiring dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali. Pertama, diversifikasi ekonomi, meliputi pariwisata. Kedua, paradigma dan tata kelola pariwisata harus memprioritaskan kesehatan dan keamanan. Ketiga, pariwisata Bali bertransformasi dari mass tourism menjadi quality tourism, mengusung pariwisata berbasis sosial, budaya, dan lingkungan, mewujudkan harmoni dan memuliakan alam,” papar Tuti.

Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Bali menjadi krusial, mengingat peran Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia di mata dunia. Sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui enam strategi besar Transformasi Ekonomi Bali, yakni Bali Pintar dan Sehat, Bali Produktif, Bali Hijau, Bali Terintegrasi, Bali Smart Island, serta Bali Kondusif.

“Kami terus mengundang para investor untuk melakukan penanaman modal di kawasan Kura Kura Bali. Khususnya investasi yang berkelanjutan atau sustainable, baik pada sektor pendidikan, health and wellness, dan tentu saja pada sektor pariwisata termasuk marina dan resort,” tukasnya. Syam Kelilauw

Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh Meski Sedikit Tergerus Dampak Resesi Global

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tingkat pengangguran dan kemiskinan Indonesia turun dan pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,3%. “Ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% sepanjang 2022 dan diperkirakan secara year on year (yoy) bisa mencapai angka 5,3%. Fondasi perekonomian masih kuat. Konsumsi, investasi, dan ekspor menggerakkan perekonomian nasional,“ ujar Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, Kamis (26/1/2023).

Pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 terus berlanjut, konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari target perkiraan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah kembali ke bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yakni 2,38% dari PDB.

Airlangga Hartarto juga menyebut tingkat pengangguran menurun menjadi 5,8% pada Agustus 2022 dan penurunan kemiskinan menjadi 9,54% pada Maret 2022.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, dari pencapaian tersebut, lembaganya memprediksikan pertumbuhan ekonomi indonesia tahun ini akan sedikit di proyeksi pemerintah. “Proyeksinya ekonomi tahun ini masih bisa tumbuh diatas 4,7%,” kata Bhima, pada Kamis (26/1).

Faktor pelemahan adalah perlambatan ekspor karena dampak potensi resesi ekonomi global. Selain itu, harga komoditas yang mulai alami moderasi dan konsumsi masyarakat. Namun dia masih optimis karena masyarakat mulai bergerak, pembatasan sosial dicabut.

“Begitu ekonomi mulai bergerak lagi, pekerja yang tadinya dirumahkan dan di PHK mendapat panggilan kerja kembali. Contohnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mulai bergeliat kembali, pembukaan lowongan kerja. Kalau kesempatan kerja naik, maka angka kemiskinan bisa ditekan,” ungkap Bhima.

Meski sempat melemah daya beli masyarakat, namun ekonomi domestik Indonesia adalah ‘blessing is disguise’. “Indonesia punya blessing in disguise di tengah tekanan resesi global. Pertama, pasar domestik besar apalagi ada 190 juta usia produktif. Kedua, UKM cukup berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dan hanya 18% UMKM yang berorientasi ekspor menjadi lebih imun dari melemahnya geliat ekonomi di negara tujuan ekspor” tandas Bhima.

Untuk itu, agar perekonomian nasional semakin menggeliat, Bhima menyarankan perlunya stimulus dari pemerintah pada awal 2023, seperti relaksasi pajak, pembukaan kesempatan kerja yang lebih besar, dan kecepatan serapan belanja anggaran di pusat dan daerah.

Lanjutkan Bansos

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penurunan kemiskinan itu lebih disebabkan oleh faktor adanya bantuan sosial (bantuan sosial) dari pemerintah untuk masyarakat dibanding pembukaan lapangan kerja baru.

“Kalau penurunan itu, menurut saya karena bansos. Kalau lapangan kerja malah agak kontraproduktif karena selama ini penciptaan lapangan kerja lemah, tetapi untuk sektor pertanian dan perkebunan naik,” tegasnya.

Menurutnya, selama pandemi para pekerja pabrik kembali ke desa untuk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM. Untuk itu, Trubus menyarankan agar pemerintah memprioritaskan sektor tersebut untuk mengantisipasi ancaman krisis global.

“Ke depan, pemerintah harus mendorong sektor pertanian dan perkebunan untuk menjadi tumpuan, dan jadi prioritas dalam hal pembangunan, pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Trubus menambahkan bansos memang tetap menjadi andalan, meski penciptaan lapangan pekerjaan baru juga sangat mendesak. Pemerintah harus menyadari sektor yang aman dan potensial dari gerusan krisis global seperti perkebunan, pertanian, UMKM, koperasi, dan teknologi. “Tapi kalau sektor industri manufaktur, saya rasa agak berat,” tambahnya.

Trubus menilai, bansos akan berfungsi untuk menggerakkan ekonomi di level masyarakat bawah, sehingga konsumsi dalam negeri bisa tetap terjaga. Kendati demikian, pemerintah juga diminta untuk melakukan perbaikan tata kelola, evaluasi dan pengawasan penyaluran bansos.

“Bansos tetap jalan, mengapa? Karena bansos menjadi ‘tumpuan’ bagi masyarakat bawah, sekaligus menggerakkan ekonomi di bawah,” pungkasnya.***/bnt

Menko Airlangga: Menuju Kemandirian Energi harus Kurangi Ketergantungan Impor BBM

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia bisa berdikari dalam bidang energi jika bisa melepas ketergantungan BBM. Indonesia pun memiliki sejumlah sumber energi terbarukan yang bisa digunakan, namun masih ada tantangan yang dihadapi.

“Indonesia berdikari energi, ketergantungan di sektor otomotif, yaitu BBM, selama BBM bisa kita convert, bisa biodiesel dan kombinasi EV, tentu tujuan untuk kemandirian energi bisa dicapai. Tetapi di antaranya kita harus memanfaatkan resource batubara yang besar. Coal to liquid jadi antara agar ketergantungan pada impor BBM bisa dikurangi,“ tegas Menko Airlangga di acara Diskusi Berdikari, Lawan Krisis Global dengan Ketahanan Energi, di Jakarta, Selasa (24/1).

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memproduksi solar panel. “Ada berkembang pabrik kaca, solar panel ini basinya kaca, atau silika yang bahan baku di indonesia miliki,“ kata Menko Airlangga.

Belum lagi kekayaan alam, ribuan pulau, danau, laut, Indonesia bisa menjadi renewable energi terbesar di Asia. Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah belajar teknologi Clean Coal dari Jepang.

“Negara tetangga bicara clean coal tech, Jepang menguasai teknologi berbasis nuklir terkait renewable energy. Indonesia ditawarkan energi berbasis nuklir. Kita punya sumber uranium di Kalimantan Barat,” jelas Menko Airlangga.

Kemudian masih dari Jepang ada teknologi Co Firing, pengembangan hidrogen dan amonia sebagai bahan bakar pengganti batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Co firing dilakukan dengan menambahkan bahan bakar lain, seperti biomassa yang dibuat dari sampah atau limbah, termasuk dari ladang minyak yang sudah tidak digunakan.

“Dengan dua teknologi itu kita bisa mencapai karbon netral, dan ini renewable,” ujar Ketum Golkar ini.

Meski masih bergantung pada impor BBM, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, dalam Indeks Ketahanan Energi, Indonesia masuk dalam kategori ‘Tahan’.

“Dunia boleh krisis, berdasarkan angka indeks ketahanan energi, di kategori ‘Tahan’, belum ‘Sangat Tahan’. Belum karena faktor tadi, impor BBM. Kalau sudah tidak ada kita menuju kemandirian,” ungkap Djoko.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan transisi energi yang sudah ada, misalnya saja teknologi DME pengganti LPG, memperkuat studi kompor listrik agar visible, dan tentu saja melarang produksi kendaraan berbahan bakar minyak.

“Kalau ada kebaikan seperti itu akan lebih cepat. Itu untuk bensin. Harus sudah mulai memproduksi motor listrik. Itu juga harus kita ajak, berbisnis LPG, kita ajak untuk investor juga di di DME dan motor listrik,” jelas Djoko.

Zero Emission

Bagi PLN, transisi energi di Indonesia diiringi inovasi untuk mencapai target Net Zero Emission 2060. Salah satunya melalui prinsip operasi sistem menggunakan konsep Trilema Energi (ekonomis, andal dan rendah emisi). Potensi yang besar, diikuti tantangan yang luar biasa pula.

“PLTP panas bumi punya potensi yang nomor dua terbesar , namun sampai saat ini banyak kendala pengembangan geothermal,” kata Direktur Transmisi PLN Evy Haryadi.

Selain pendanaan, penyerapan teknologi juga masih menjadi kendala. Potensi energi terbarukan yaitu energi tenaga surya, energi air, energi angin atau energi bayu, energi limbah biomassa, dan juga potensi pembangkit mikrohidro.

“Bergerak dari energi fosil yang berpolusi ke renewable yang tidak ada emisi. Yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan ini ada cost yang harus dibayar dan dipertimbangkan terhadap daya beli masyarakat,” ujar Evy.

“Transisi energi menuju energi terbarukan akan berhasil jika dikerjakan secara gotong royong, tidak bisa jika pemerintah pusat saja yang bergerak,” tutup Ketua Umum Golkar itu.***din