Oleh Djoko Setijowarno
Bus perintis tetap vital karena fungsinya sebagai satu-satunya transportasi murah yang menghubungkan desa terpencil dengan pusat ekonomi, mendukung distribusi hasil bumi, dan membuka akses layanan publik bagi masyarakat.
Tahun 2026, direncanakan penyelenggaraan layanan angkutan jalan perintis di Provinsi Maluku Utara berjumlah 15 lintasan trayek, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5188 Tahun 2025 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Orang yang Digunakan untuk Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2026.
Adapun ke 15 trayek itu pulang pergi sejauh 1.804 km adalah Toliwang -Tobelo (104 km), Tobelo – Galela – Saluta – Tanjung Jere (184), Tobelo – Jikomoi (432 km), Pasar Fogi – Pelabuhan Fery Sanana (32 km), Weda – Kobe Sawai (36 km), Gorua – Berebere – Daruba (176 km), Wayabula – Daruba (96 km), Weda – Bisui (224 km), Pelabuhan Penyeberangan Rum – Terminal Sarimalaha (38 km), Bibinoi – Babang – Wayaua (100 km), Belangbelang – Labuha – Kubung (60 km), Terminal Transgoal – Terminal Jailolo – Desa Susupu (88 km), Kakaraino – Subaim (100 km) dan Terminal Fogi – Manaf (64 km) dan Tobelo – Trans Suka Maju (70 km).
Bus perintis yang beroperasi di Pulau Halmahera sebanyak (7 trayek) dengan (10 Armada Bus), juga melayani masyarakat di Pulau Sula (Pasar Fogi – Pelabuhan Fery Sanana dan Terminal Fogi – Manaf) Sebanyak (2 trayek) dengan (3 Armada Bus), Pula Bacan Bibinoi – Babang – Wayaua dan Belangbelang – Labuha – Kubung) sebanyak (2 trayek) dengan (3 Armada Bus), Pulau Morotai (Gorua – Berebere – Daruba dan Wayabula – Daruba) Sebanyak (2 trayek0 dengan (2 Armada Bus) dan Pulau Tidore (Pelabuhan Penyeberangan Rum – Terminal Sarimalaha) sebanyak (1 trayek) dengan (1 Armada Bus).
Bus perintis yang beroperasi di Pulau Halmahera melayani 6 kawasan transmigrasi, seperti Transmigrasi Goal (Kab. Halmahera Barat), Kawasan Transmigrasi Sukamaju (Kab. Halmahera Utara) Transmigrasi Ekor dan Transmigrasi Subaim (Kab. Halmahera Timur), Transmigrasi Wairoro (Kab. Halmahera Tengah) dan Transmigrasi Nakamura (Kab. Pulau Morotai)
Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 adalah 45 kawasan transmigrasi. Adapun di Provinsi Maluku Utara ada 4 kawasan tramsigrasi terletak di Pulau Morotai (Kab. Morotai), Patlean (Kab. Halmahera Timur), Sagea Waleh (Kab. Halmahera Tengah), dan Pulau Bacan (Kab. Halmahera Selatan)
Selain di Pulau Halmahera, bus perintis juga dioperasikan di Pulau Sula (Kab. Kepulauan Sula), Pulau Morotai (Kab. Morotai) dan Pulau Bacan (Kab. Halmahera Selatan).
Infrastruktur transportasi yang memihak masyarakat juga hadir di luar Jawa. Jika di Jawa ada kereta khusus untuk petani dan pedagang, maka di Pulau Halmahera tersedia bus perintis. Bus ini beroperasi rutin setiap hari, berangkat seusai Subuh melayani rute lintas Transgoal – Jailolo dan membawa minimal tujuh warga Transmigrasi Goal ke Pasar Tradisional Jailolo.
Pembangunan Pasar Tradisional Jailolo telah terbangun di era Presiden Joko Widodo. Kondisi Pasar Tradisonal Jailolo masih terjaga rapi dan bersih. Penjual ada warga lokal dan juga warga transmigrasi sudah berlangsung lama. Warga transmigrasi membawa barang hasil pertanian, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Juga hasil industri rumah tangga, seperti tahu dan tempe. Omset penjualan itu bisa mencapai Rp 750 ribu per hari.
Bus perintis, selain membawa warga yang berjualan di pasar juga mengangkut sejumlah pelajar yang bersekolah di Kota Jailolo. Siang hari, bus perintis akan kembali mengangkut pelajar dan pedagang di pasar ke Kawasan Transmigrasi Goal.
Warga yang secara rutin menggunakan bus perintis membayar Rp 10 ribu untuk pelajar per hari (berangkat dan pulang). Sedangkan warga yang berdagang membayar Rp 30 ribu sekali berangkat. Sama halnya untuk umum. Jika menggunakan kendaraan lain bisa mencapai Rp 50 ribu sekali jalan.
Ketika malam tiba dan ada kapal yang berlabuh di Pelabuhan Jailolo, bus perintis kembali beroperasi sekitar pukul 16.00 WIT untuk menjemput penumpang. Bus ini merupakan sarana transportasi termurah yang sangat diandalkan; tarifnya hanya Rp 30 ribu per orang untuk sampai ke tujuan, sementara angkutan lain mematok harga hingga Rp 50 ribu per orang. Untuk satu koli barang dipatok tarif Rp 10 ribu.
Jalan yang dilalui kurang begitu lebar, sehingga jika menggunakan bus sedang kurang nyaman. Dengan kendaraan mikrobus lebih sesuai dengan kondisi jalan di Kab. Halmahera Barat.
Bus seringkali mengangkut hasil bumi (pertanian dan perkebunan) milik petani dan pedagang. Ketiadaan ruang bagasi khusus menyebabkan pencampuran barang dan penumpang, yang berisiko mengganggu kenyamanan dan keselamatan.
Untuk mengoptimalkan fungsi angkut barang, mikrobus dimodifikasi dengan mengubah dua kursi belakang menjadi saling menghadap. Ruang di tengah dapat digunakan untuk barang, dan ruang ini akan bertambah jika kursi dibuat lipat. Meskipun solusi idealnya adalah menggunakan bus sedang yang telah dilengkapi ruang khusus barang, kondisi jalan di lokasi tersebut belum mendukung operasional bus berukuran besar. Oleh karena itu, modifikasi mikrobus menjadi pilihan terbaik untuk menyeimbangkan angkutan penumpang dan barang.
KMP PT Pelni memang singgah di wilayah Jailolo, tetapi kapal besar ini tidak dapat bersandar di Dermaga Pelabuhan Jailolo. Pilihan dermaga lain, yakni Pelabuhan Matui, sebenarnya memadai, namun aksesnya terlalu jauh dan sepi, sehingga menimbulkan isu keamanan. Di sisi lain, kendala juga datang dari jaringan jalan yang menghubungkan Pelabuhan Matui dengan pusat Kota Jailolo. Jalan tersebut tidak memenuhi standar (kurang lebar dan berlubamg) dan jalan yng menghubungkan pelabuhan harus ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.
Pelabuhan laut Matui merupakan pelabuhan peti kemas yang baru direnovasi pada tahun 2023. Akses jalan di Pelabuhan Matui juga merupakan rencana akses jalan alternatif dari Jailolo menuju ke Sidangoli karena dianggap lebih menghemat waktu dan cenderung datar. Membangun jalan pesisir juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat setempat yang sebelumnya terisolir, namun sampai saat ini rencana tersebut belum terselesaikan.
Saran dan masukan
Pemerintah daerah harus jeli melihat peluang ekonomi yang berkembang di desa dan memberi fasilitas, contohnya bank yang dapat memberikan pelayanan simpan/pinjam dan sebagai pemodal untuk pengembangan usaha.
Membuat tempat khusus untuk barang agar tidak bercampur dengan penumpang.
Bantuan Bus Sekolah untuk para pelajar dengan biaya operasionalnya disubsidi dari pemerintah pusat atau daerah agar pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan akvifitas sekolah. ***
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi T. Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
