Pertanyaan yang menggelitik, menggayuti pikiran Damien Kingsbury:
Mengapa ada tanah-tanah yang ingin memisahkan diri dari induknya?
Mengapa Aceh bergolak, Pattani berdarah, Sri Lanka hancur-lebur?
Bukan sekadar soal etnis yang berbeda atau kantong yang kering, kata Kingsbury. Kenyataannya bukan itu.
Ia mengajak kita menyelam lebih dalam, ke dasar laut yang keruh bernama legitimasi.
Bayangkan sebuah negara bagai rumah besar. Bukan fisik tembok dan atapnya, tapi rasa memiliki para penghuninya.
Ketika sebagian penghuni di sayap timur, atau utara, atau selatan, merasa diabaikan, diperas, bahkan dipukuli oleh sang tuan rumah, maka benih-benih pisah pun bersemi.
Itulah yang terjadi di Aceh, di Pattani (Thailand Selatan), dan di Tamil Eelam (Sri Lanka).
Negara, dalam pandangan mata mereka yang terluka, telah kehilangan hak untuk memerintah.
Legitimasi itu menguap, sirna ditelan kebijakan yang semena dan senapan yang beringas.
Kingsbury, dengan telaten, mengajak kita berkeliling menyaksikan tiga tragedi.
Aceh, tanah rencong dan minyak, sejarahnya panjang penuh duka.
Jakarta di mata banyak orang Aceh bukan ibu yang menyayangi, tapi tuan yang menjarah.
Otonomi khusus? Hiasan kertas yang tak berarti di hadapan gemuruh senjata dan tangis korban pelanggaran HAM.
Lalu datanglah gelombang dahsyat tsunami. Air bah yang memporak-porandakan itu sekaligus menyapu puing-puing kebekuan.
Di tengah kehancuran, muncul secercah harapan bernama Helsinki.
Pemerintah SBY, dengan JK wapres yg intens mengurus perdamaian di Aceh, melihat peluang itu. Mungkin karena terpukul oleh bencana atau ada secuil kebijaksanaan, membuka pintu negosiasi lebar-lebar.
Dan yang ditawarkan bukan sekadar gencatan senjata, tapi pengakuan yang nyata: Aceh punya hak mengatur dirinya sendiri dengan cara yang sangat khusus, dengan identitas keislaman dan adatnya diakui.
Damai pun datang, walau rapuh, tapi nyata. Kuncinya? Mengembalikan rasa dihargai.
Legitimasi yang sempat hilang, dicoba ditata kembali.
Lalu kita melangkah ke Pattani, di selatan Thailand.
Di sini, ceritanya mirip tapi lebih getir. Bangkok memandang selatan dengan kacamata kuda: asimilasi paksa.
Bahasa Melayu dipinggirkan, identitas Melayu-Muslim dicoba diluluhkan menjadi Thailand.”Thailanisasi”.
Ditambah borok korupsi dan ketidakadilan di tingkat pejabat lokal, jadilah ladang subur kemarahan.
Pendekatan utama ? Pukul ! Bawa tentara, gebuk mereka yang melawan. Tapi, kata Kingsbury, ini seperti memadamkan api dengan bensin.
Semakin dipukul, semakin dalam luka, semakin liar perlawanan.
Bangkok enggan, atau mungkin takut, untuk benar-benar duduk bersama, mendengar jeritan hati orang Pattani, apalagi menawarkan otonomi yang bermakna.
Maka, asap mesiu masih mengepul, darah masih sesekali tumpah.
Legitimasi negara di sana? Masih tergeletak di tanah, terinjak-injak.
Dan Sri Lanka, ah, ini kisah yang paling pilu. Minoritas Tamil merasa dipinggirkan, didiskriminasi, tak dianggap saudara sepenuhnya oleh mayoritas Sinhala.
Tuntutan keadilan berubah jadi tuntutan merdeka. Perundingan damai? Gagal silih berganti.
Kecurigaan dan kebencian mengkristal di kedua pihak. Akhirnya, pemerintah memilih jalan final: hantam habis !
Tahun 2009, Tamil Tigers ditumpas, perang berakhir dengan kemenangan militer mutlak.
Tapi, tanya Kingsbury, apakah akar masalahnya selesai ?
Apakah rasa tidak adil, tidak diakui, tidak memiliki legitimasi pemerintah itu ikut mati dibom? Ternyata tidak.
Ia bagai api dalam sekam. Kemenangan militer itu seperti menutup luka dengan perban kotor. Lukanya masih di dalam, bisa bernanah kapan saja.
Damai sejati tidak datang dari ujung senapan, tapi dari pengakuan dan keadilan.
Nah, inilah sumbangsih Kingsbury. Ia mengajak kita melihat separatisme bukan sekadar sebagai pemberontakan bersenjata atau gerakan teroris, tapi sebagai kegagalan negara merajut kebersamaan.
Ketika negara lalai memberi rasa aman, lalai menegakkan keadilan, lalai memberi ruang untuk bersuara, lalai menghormati jati diri kelompok-kelompok di dalamnya, maka retakan pun muncul.
Retakan itu, jika dibiarkan, bisa menjadi jurang pemisah.
Buku ini ibarat cermin. Ia menunjukkan bahwa jalan represi militer semata, seperti di Pattani dan Sri Lanka (akhirnya), hanya melahirkan damai semu yang penuh dendam terpendam.
Sementara jalan dialog dan keberanian berbagi kekuasaan secara asimetris, seperti di Aceh, meski tidak sempurna, memberi harapan untuk membangun kembali rumah bersama yang lebih kokoh.
Legitimasi, itulah fondasinya. Bukan beton atau baja, tapi pengakuan dan keadilan.
Kingsbury mungkin tak menjawab semua teka-teki.
Dinamika internal gerakan separatis, permainan ekonomi sumber daya alam, atau campur tangan asing yang rumit, mungkin perlu cerita tersendiri.
Tapi pesan utamanya jelas dan menggugah: Negara yang ingin utuh, harus belajar menjadi rumah bagi semua anak bangsanya.
Bukan penjara, bukan juga menara gading. Hanya dengan begitu, gema “merdeka” bisa pelan-pelan berubah menjadi bisikan, “kami tetap di sini, bagian dari kalian.”
Buku yang tak hanya bercerita tentang perang dan damai, tapi lebih tentang harga diri yang terluka dan upaya sulit untuk menjahitnya kembali.
Layak dibaca oleh siapa pun, juga para pejabat di jakarta, yang seharusnya peduli pada masa depan bangsa yang majemuk ini.
Damien Kingsbury adalah profesor emiritus di Deakin University, Melbourne, Australia.
Dia tidak begitu disukai oleh Jakarta, karena perannya seperti Humas untuk dunia global bagi Timor Timur.
Selama masa referendum disintegrasi Tim tim dia menjadi penasehat Xanana Gusmao.
Dan dukungannya yg habis-habisan terhadap kemerdekaan Papua.
Bisik-bisik cerita di tahun 2014, Jokowi menemuinya dengan setumpuk dokumen tentang Papua. Ono opo ?
Mungkin…mungkin ada proyek yg sebentar lagi diselesaikan oleh Samsul Gibran di sana. (yid)
