JAYAKARTA NEWS – Ini berita memperihatinkan yang diwariskan kepengurusan PP Inkai 2018 – 2022 yang diketuai Laksda TNI Ivan Yulivan. Ia baru saja dikirimi surat oleh Kodam Jaya, terkait Hobu Dojo dan Sekretariat PP Inkai.
Kabar itu disampaikan tokoh karate nasional, Prof Hermawan Sulistyo, yang juga mantan Sekjen PP Inkai (2014 – 2018). “Satu-satu borok PP Inkai saya buka. Ini adalah langkah korektif yang perlu diketahui seluruh anggota Inkai dan bangsa Indonesia,” tandasnya.
Perlu diketahui, Honbu Dojo PP Inkai adalah gedung atau bangunan milik TNI-AD, cq Kodam Jaya. Bukan hanya itu. Honbu Dojo itu adalah Bangunan Cagar Budaya, eks kantor dan rumah tinggal Jenderal Urip Sumoharjo, KSAD pertama yang terletak di Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.17, RT.2/RW.6, Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
Kodam Jaya telah mengirim surat kepada Ketua Umum PP Inkai Laksda TNI Yuvan Yulivan. Isinya, antara lain larangan meneruskan pembangunan Hobu Dojo, serta menghentikan izin pemakaian asset Kodam Jaya tersebut untuk sekretariat PP Inkai.
Selama ini, hampir tidak ada unsur TNI-AD yang dilibatkan dalam pengelolaan. Kalaupun ada hanya tiga orang pegawai rendahan. Selebihnya dikuasai TNI-AL.
Fakta memprihatinkan lainnya adalah, PP Inkai ngemplang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga menunggak ratusan juta rupiah. “Sebuah teladan buruk kepada para karateka dan bangsa ini. Masak, karateka ngemplang pajak,” tukas Kikiek, panggilan akrab Prof Hermawan Sulistyo.
Ia juga menyampaikan, sebagai cagar budaya, bangunan itu tidak boleh direnovasi tanpa izin pemerintah. Pertanyaannya, apakah pembangunan Dojo Inkai di bangunan cagar budaya itu sudah memiliki izin? Menurut informasi, bangunan itu termasuk Cagar Budaya Type A yang tidak diperbolehkan memugar pada tampak depan dan tampak belakang.
Lebih memprihatinkan lagi demi mengetahui, bahwa dana merenovasi Honbu Dojo adalah “uang rayat” alias iuran dan sumbangan anggota Inkai se-Indonesia. Sebagai orang Inkai, Kikiek memastikan keuangan Inkai tidak pernah diaudit oleh akuntan publik, dan tidak pernah ada pertanggungjawaban publik secara terbuka.
“Kalau tidak takut pada anggota Inkai dan manusia pada umumnya, setidaknya takutlah pada Tuhan,” sindirnya, seraya menambahkan, “dan jangan bikin malu Panglima TNI yang notabene dari korp Angkatan laut.” (pr)
