Warga Korban Konflik Sosial Sampang Dapat 239 Sertifikat Tanah

JAYAKARTA NEWS—– Peringatan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM se-dunia yang jatuh pada 10 Desember lalu dimaknai secara spesial oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Dalam peringatan Hari HAM se-dunia ke 72 yang digelar di Kantor Perwakilan Kemenkumham Jatim pada Senin (14/12) pagi Gubernur Khofifah didampingi Kakanwil Kumham, Kakanwil BPN serta Kakanwil Kemenag Jatim menyerahkan sebanyak 239 Sertifikat Tanah kepada sembilan orang perwakilan warga pengungsi konflik sosial di Sampang yang sekarang menempati Rumah Susun Jemundo Sidoarjo. Penyerahan 239 sertifikat ini, disampaikan Khofifah sebagai hadiah di perayaan Hari HAM se-Dunia.

“Saya rasa ini adalah hadiah Hari HAM untuk kita semua. Bagaimana hak-hak fundamental masyarakat ini bisa kita penuhi,” ungkap Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Dirinya menjelaskan, jika sebelumnya pemenuhan hak asasi sebagai warna negara yaitu KTP dan SIM, maka kali ini pemberian sertifikat tanah merupakan pelengkap bagi pemenuhan hak asasinya. Dengan sinergitas yang terjalin bersama berbagai elemen vertikal, pemenuhan hak-hak masyarakat ini bisa terwujud maksimal sebagai bentuk layanan prima kepada masyarakat.

“Ini adalah PR panjang dimana kita harus memberikan hak-hak dasar masyarakat, selain KTP, SIM , Surat nikah, juga pemberian sertifikat bidang lahan di Omben, Sampang yang sekarang ini mereka masih berada di Jemundo,” terang Khofifah.

Tak hanya memberikan 239 seritifkat, Gubernur Khofifah bersama Kakanwil Kumham juga memberikan piagam penghargaan kepada 34 Kab/Kota yang memperoleh predikat Wilayah Peduli HAM Tahun 2020 oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang diwakili lima orang Bupati/ Walikota. Dari total 359 Kab/Kota yang memperoleh penghargaan, 34 nya berasal dari Jawa Timur.

Selain itu, atas keberhasilan Pemprov Jatim dalam melakukan upaya membina dan membangun sebagian kabupaten kota peduli hak asasi manusia tahun 2019, maka Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan penghargaan khusus pada Pemprov Jatim.

“Insya Allah 34 wilayah yang masuk kategori peduli HAM akan menjadi mobilisator untuk melakukan penguatan bagi tetangga kabupaten/ kotanya yang masih dalam katergori cukup dan kurang peduli HAM,” demikian Khofifah.(poedji)