Tag: Universitas Harkat Negeri

Diskusi dengan Peraih Nobel Kailash Satyarthi: Demokrasi dan Pemilu Digelar, tapi Kenapa Rakyat Tetap tak Berdaya?

JAYAKARTA NEWS— Pemilu rutin digelar, konstitusi memuat daftar panjang hak warga negara, tapi jutaan orang tetap hidup tanpa daya tawar apapun terhadap negaranya. Situasi inilah yang dibedah peraih Nobel Perdamaian asal India, Kailash Satyarthi, di hadapan akademisi, pengacara, aktivis, dan pelaku usaha. Satyarthi menegaskan bahwa hak yang tidak bisa dipakai untuk menagih pemerintah bukanlah hak.

“Hak tidak boleh berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Ketika hak dirampas, demokrasi mengerut. Ketika akuntabilitas hilang, demokrasi tenggelam.” kata Satyarthi dalam diskusi bertajuk A Conversation with Kailash Satyarthi – Democracy, Human Rights, and Social Welfare, yang digelar Universitas Harkat Negeri di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Ia mencontohkan seorang ibu tunggal yang tak sanggup memberi makan anaknya atau mencegah anak perempuannya diperdagangkan. Perempuan seperti itu tak paham konsep demokrasi dan tak mengenal bahasa hak asasi manusia. Yang ia minta cuma satu: anaknya bisa makan dan tidak dijual. Di titik itulah, menurut Satyarthi, demokrasi kehilangan maknanya meski seluruh prosedurnya berjalan normal.

Peraih Nobel Perdamaian asal India, Kailash Satyarthi, Todung Mulya Lubis dan Sudirman Said, Rektor Universitas Harkat Negeri, Minggu (30/8/2026)/Foto: Istimewa

Satyarthi menyoroti kebiasaan memperlakukan demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial sebagai tiga urusan terpisah, yang ditangani tiga kementerian dan dikaji tiga kelompok akademisi berbeda. Padahal ketiganya saling bergantung, sampai kegagalan pada satu bidang membatalkan capaian di dua bidang lain.

Persoalan juga tak selesai meski hak sudah masuk konstitusi. Yang menentukan, kata dia, adalah apakah kebebasan berekspresi, kebebasan berbeda pendapat, dan kebebasan menuntut pertanggungjawaban benar-benar dihormati. Ia menunjuk Amerika Serikat, demokrasi tertua di dunia, sebagai bukti bahwa penyusutan itu bisa terjadi di mana pun meski di negara yang diklaim paling demokratis sekalipun.

Ia juga menyinggung titik buta demokrasi elektoral: mereka yang tak punya suara di kotak suara. Anak-anak bukan pemilih. Penyandang disabilitas, warga buta huruf, dan orang yang hidup dalam kemiskinan kronis sering tak sampai ke TPS. Ketika seorang pemimpin merasa aman dengan dukungan mayoritas, entah atas dasar agama, budaya, atau warna kulit, kelompok itulah yang pertama kehilangan perlindungan.

Satyarthi membuka pidatonya dengan cerita anak perempuan berusia sekitar delapan tahun yang ia temui di Pakistan. Anak itu menjahit bola sepak di ruangan remang dan sesak. Tiap kali jarum menusuk jarinya, ia buru-buru mengisap darah yang keluar, sebab kalau darah menetes ke kulit bola, mandornya akan marah dan mungkin memukulnya. Ditanya apa mimpinya, anak itu tak mengerti kata “mimpi”. Setelah didesak, ia menjawab satu hal yang bisa ia bayangkan: suatu hari ingin menendang bola sungguhan.

“Dosa apa yang lebih besar daripada merampas mimpi seorang anak?” kata Satyarthi.

Ia menegaskan cerita itu bukan semata sebagai selingan emosional. “Padahal di Pakistan, juga negara demokratis. Demokrasi ada. Hak asasi manusia ada. Undang-undang antipekerja anak ada. Program kesejahteraan juga ada. Tapi gagal melindungi warga negara” kata dia.

Dalam konteks Indonesia, Satyarthi juga membahas Pancasila, yang ia sandingkan dengan kata Sanskerta panchashila, lima prinsip inti. Satyarthi menyorot sila keempat, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu bertanya berapa kali di Indonesia atau India penyusunan undang-undang dan program kesejahteraan benar-benar menyerap kebijaksanaan kolektif rakyat, bukan lewat anggota parlemen tapi lewat rakyat sendiri.

“Saya tidak sedang mengkritik. Saya hanya mengatakan bahwa hal-hal ini ada dalam konstitusi dan patut dibanggakan, dan masih banyak yang harus dikerjakan.” kata Satyarthi.

Menurutnya mandat konstitusi tak akan terjamin tanpa kepemimpinan moral yang tumbuh dari bawah. Ia mengakui Indonesia mencatat kemajuan. Jumlah pekerja anak, kata dia, turun dari sekitar 1,3 juta beberapa tahun lalu menjadi sekitar 1 juta. Tapi ia menolak menjadikannya alasan berpuas diri. “Satu anak saja sudah terlalu banyak.” kata dia.

Sebelum Satyarthi naik ke podium, moderator forum Todung Mulya Lubis, yang telah lebih dari empat dekade bergerak di isu hak asasi manusia, menyebut Indonesia dan India sama-sama tengah mengalami kemunduran demokrasi.

“Di Indonesia, kita melihat supremasi sipil perlahan diambil alih oleh militer. Kampus tampak berada di bawah tekanan, dengan pimpinan universitas yang dikriminalisasi. Masyarakat sipil dituduh sebagai agen asing. Media independen tampak menyerah, dan hanya sedikit yang masih berusaha menegakkan kebebasan pers.” kata Todung.

Setelah 81 tahun merdeka, ia mengaku frustrasi melihat sebagian besar penduduk masih hidup dalam kemiskinan bila memakai kriteria Bank Dunia. Sekitar delapan belas tahun hidupnya habis untuk memberi bantuan hukum kepada warga miskin tanpa dibayar sepeser pun, dan ia sempat mengira kerja semacam itu tak akan diperlukan lagi.

“Nyatanya kita masih butuh lebih banyak orang yang mau mengabdikan diri untuk mendampingi kaum miskin. Untuk apa pemerintah ada? Pemerintah untuk rakyat, atau rakyat untuk pemerintah?” kata Todung.

Forum digelar tiga hari setelah gelombang unjuk rasa melanda sejumlah kota, konteks yang diangkat Sudirman Said dalam sambutan pembuka. Ia mengingatkan pemilu, parlemen, konstitusi, dan pengadilan memang esensial, tapi bukan tujuan akhir.

“Sebuah demokrasi bisa saja menjaga prosedurnya sementara rakyat justru merasa semakin tidak berdaya. Pemilu tetap digelar sementara ketimpangan kian dalam. Hukum melindungi hak di atas kertas, sementara hak itu tetap tidak terjangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya. Kita tidak hanya butuh pengkritik sistem, tetapi juga pembangun sistem yang lebih baik.” kata Sudirman.

Jawaban yang ditawarkan Satyarthi atas semua persoalan itu adalah compassion, konsep yang ia tolak disamakan dengan simpati, empati, atau belas kasihan. Ia menjelaskannya lewat cerita tiga bersaudara yang melewati lelaki terluka di jalan. Yang pertama, Simpati, berhenti sebentar, menyatakan turut sedih, lalu buru-buru ke sekolah. Yang kedua, Empati, ikut menangis sampai tak bisa berkonsentrasi di kelas. Yang ketiga, compassion, membawa lelaki itu ke klinik dengan uang sakunya, lalu kembali menimbun lubang yang membuatnya jatuh, sampai orang-orang di sekitarnya ikut membantu.

Ia memperingatkan bahaya empati berlebih. Dokter, pengacara, dan hakim yang cuma berempati akan mengalami kelelahan empati, dan kelelahan itu berujung apati. “Compassion bukan emosi yang lembut. Compassion adalah kekuatan.” kata Satyarthi.

Menurutnya compassion adalah daya yang mendisrupsi dan transformatif, yang membongkar sistem eksploitasi berumur berabad-abad, bukan sekadar menambal akibatnya. Argumen itu ia sandarkan pada pengalaman pribadi. Separuh tubuhnya pernah patah akibat serangan mafia perbudakan, dan ia kehilangan rekan kerja dalam operasi pembebasan anak. Dunia, kata dia, sudah mengglobalkan pasar, data, ekstremisme, dan krisis iklim. “Inilah saatnya mengglobalkan compassion.” kata Satyarthi.

Menutup forum, Sudirman mengangkat konsep fourth sector movement. Hari ini sektor bisnis dikejar target laba dengan ongkos ketimpangan dan kerusakan ekologi, sektor publik kelelahan karena terlalu banyak berjanji dengan kapasitas fiskal terbatas, sementara sektor sosial punya agenda besar tapi sumber daya kecil. Di situlah ia menempatkan kampus sebagai jembatan antarsektor, sekaligus menyampaikan bahwa universitas akan menerima ajakan Satyarthi untuk riset bersama mengembangkan konsep compassionate leadership.

“Kalau kita bisa menumbuhkan compassion di dalam kampus, saya kira kita bisa memainkan peran sebagai jembatan kolaborasi antarsektor. Karena pada kenyataannya bekerja bersama itu sebuah keharusan.” pungkas Sudirman.

Sebagai informasi, Kailash Satyarthi menerima Nobel Perdamaian 2014 bersama Malala Yousafzai atas kerja pembebasan anak dari perbudakan dan perdagangan orang. Ia meninggalkan profesi insinyur listrik pada akhir 1970-an, saat belum ada hukum internasional yang melarang perbudakan anak.

Pada 1998 ia menggerakkan Global March Against Child Labour, pawai lintas negara yang melewati Indonesia dan berujung pada lahirnya Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, satu-satunya konvensi ILO yang kini diratifikasi seluruh negara anggota. Kini ia menggerakkan Satyarthi Movement for Global Compassion, gagasan yang ia bawa ke Jakarta. (har)

Gita Wirjawan di UHN Tegal: Kepemimpinan Mendatang harus Ditata Ulang, Jangan Mabuk Elektabilitas!

JAYAKARTA NEWS— Mantan Menteri Perdagangan periode 2011–2014, Gita Wirjawan, mendesak orientasi kepemimpinan nasional ditata ulang. Bangsa ini, kata dia, harus berhenti mabuk pada elektabilitas dan popularitas, lalu bergeser pada ukuran yang lebih menentukan: integritas, kapabilitas, dan etikabilitas.

Desakan itu ia sampaikan dalam Public Lecture Series menyambut Dies Natalis ke-1 Universitas Harkat Negeri (UHN) di Kampus Tegal, Senin (22/6), yang mengangkat tema “What It Takes: Asia Tenggara, dari Tepi Menuju Inti Kesadaran Global”.

Rektor UHN Sudirman Said dalam sambutan pembuka menilai persoalan bangsa ini bukan terletak pada kelangkaan modal, melainkan pada minimnya keberanian berpikir besar dan kejujuran menilai kepemimpinan sendiri.

“Bangsa ini tidak kekurangan modal. Yang sering hilang justru keberanian berpikir jauh ke depan dan kejujuran menilai kualitas kepemimpinan kita sendiri,” ujar Sudirman.

Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said dan Gita Wirjawan, Mantan Menteri Perdagangan periode 2011–2014/Foto: HRT

Ia mengajak audiens belajar dari Singapura yang melompat dari negara dunia ketiga ke dunia kesatu dalam waktu 40 tahun, sembari mengutip pesan yang berulang ia dengar dari Gita.

“Selalu ingat pesan dari Pak Gita Wirjawan mengenai betapa krusialnya melakukan investasi besar dalam dunia pendidikan. Sangat disayangkan jika potensi melimpah yang dimiliki Indonesia saat ini tidak memunculkan pikiran-pikiran besar yang dieksekusi nyata,” kata Sudirman Said.

Naik ke panggung, Gita menegaskan Indonesia sebenarnya memegang modal yang lebih dari cukup untuk memimpin kawasan. Persoalannya, modal itu tidak akan berarti tanpa keberanian.

“Untuk jadi bangsa dan wilayah yang diperhitungkan di ASEAN, kita punya begitu banyak modalitas. Wilayah yang luas, penduduk dalam jumlah besar, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kebinekaan,” katanya.

“Yang diperlukan adalah keberanian menerobos batas, keberanian tampil sebagai bangsa beradab. Syaratnya, kita berani mengikuti jejak bangsa-bangsa yang kuat yang mengedepankan kekuatan moral, intelektual, etika, kapasitas kognisi, dan kemampuan membangun narasi,” lanjutnya.

Dari modal yang melimpah itu, Gita menyoroti titik yang menurutnya justru kerap diabaikan: cara bangsa ini memilih pemimpin. Obsesi pada angka survei, katanya, telah menggeser ukuran kepemimpinan dari hal yang semestinya menentukan, hingga ia mendesak reorientasi menyeluruh.

“Kepemimpinan mendatang haruslah ditata ulang. Kita tidak boleh mabuk pada elektabilitas dan popularitas, tetapi harus bergeser orientasi untuk melihat integritas, kapabilitas, dan etikabilitas,” tegasnya.

Ia menawarkan satu jalan keluar konkret dari apa yang ia sebut jebakan sensasionalitas, yakni membenahi pendidikan dimulai dari nasib guru.

“Salah satu cara keluar dari jebakan sensasionalitas dewasa ini adalah dengan investasi secara agresif untuk memperbaiki mutu pendidikan kita. Gaji guru harus diperbaiki secara revolusioner. Tempatkan profesi guru sebagai profesi yang sangat dihargai, agar putra-putri bangsa terbaik masuk berbondong-bondong berebut menjadi guru,” ujarnya.

“Pandangan kita harus kita arahkan jauh ke depan, jangan terperangkap pada sensasi terus-menerus,” tambahnya.

Gita Wirjawan, Mantan Menteri Perdagangan periode 2011–2014/Foto: HRT

Pembenahan pendidikan itu, bagi Gita, bermuara pada generasi muda yang ia tempatkan sebagai penentu arah kawasan. Anak muda, katanya, tidak cukup menjadi pengguna teknologi, tetapi harus menjadi pencipta inovasi.

“Generasi muda harus memiliki keberanian untuk berpikir lintas batas. Mereka harus siap menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton perubahan,” tegasnya.

Pesan berskala global itu sengaja dibawa ke ruang lokal. Digelar di Kampus UHN Tegal, kuliah umum ini menegaskan semangat think globally, act locally: membaca peta dunia dari kota di pesisir utara Jawa, lalu menerjemahkannya menjadi kerja nyata di tingkat daerah.

Kuliah umum berlangsung interaktif. Mahasiswa aktif bertanya soal peluang karier global, ekonomi digital, hingga tantangan kompetisi internasional. Acara yang dihadiri dosen, mahasiswa, unsur pemerintah, dan masyarakat ini juga ditandai penandatanganan kerja sama antara UHN dan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia. (hrt)

Menjawab Tantangan Pelayanan Kesehatan, UHN Gandeng Harvard

Penghadiran layanan kesehatan (yankes) primer bagi seluruh warga telah diupayakan secara serius oleh banyak pihak. Lebih-lebih oleh Pemerintah selaku pemegang otoritas sekaligus pelaksana mandat konstitusionalnya. Mengingat tantangan kompleksitas persoalan yang dihadapi, tidak mungkin tugas itu dikerjakan Pemerintah sendiri. Dibutuhkan upaya berbagi tanggung jawab melalui gotong-royong segenap sektor, mulai dari sektor publik (pemerintah), privat (pelaku ekonom), sosial (masyarakat sipil), hingga organisasi profesi serta lembaga pendidikan. Di situlah universitas bisa dan harus mengambil peran.

Demikian disampaikan oleh Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said dalam pidato pembuka peluncuran Primary Healthcare Impact Lab (PHIL) di Gedung Swasana Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026). Diikhtiarkan sebagai pusat riset dan inovasi layanan kesehatan primer, digagaslah PHIL bersama oleh UHN, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiativis (CISDI), dan PT Tamaris Hidro, menggandeng Harvard Medical School (HMS).

Melalui PHIL yang sebelumnya telah membangun pusat riset serupa di Thailand dan Vietnam, HMS kini mendukung UHN menyiapkan kurikulum fakultas kedokteran. Visi PHIL ialah menjadikan Indonesia salah satu pusat keunggulan riset kesehatan primer.

“Universitas bukan penerbit ijazah saja, tapi pemberi solusi dan laboratorium peradaban tempat perumusan kebijakan berbasis sains dibudayakan,” tutur Sudirman.

Lewat PHIL, UHN akan menjadi simpul riset yankes primer. Mulai klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, hingga Pos Pelayanan Terpadu, semua dilibatkan sebagai ruang penelitian lapangan. Dimulai dari Brebes, Tegal, dan sekitar kampus UHN, PHIL akan diperluas ke berbagai titik tempat Tamaris beroperasi.

Melalui penguatan riset bersama HMS sebagai knowledge partner dan CISDI yang berekam-jejak panjang di akar rumput, para dosen dan mahasiswa didorong untuk melakukan riset kesehatan secara holistik. “Kami ingin risetnya tak berhenti sebagai tumpukan publikasi akademis, tapi harus bisa diaplikasikan sebagai solusi nyata untuk memperkuat yankes primer,” ungkap Sudirman.

Turut hadir Prof. David Golan, The Dean of Harvard Medical School, Universitas Harvard. “Kehadiran Prof. Golan di tengah kita dan kunjungannya ke kampus kami di Tegal, bukan sekadar kunjungan formalitas, tapi sinyal untuk memperkuat fondasi kemitraan yang telah kita rintis sejak beberapa waktu lalu. Kami sungguh ingin belajar dari reputasi, perjalanan panjang, dan pengalaman HMS yang memiliki eksposur global di bidang kesehatan masyarakat dan kedokteran,” papar Sudirman.

Prof. Golan yang terbang langsung dari Boston menyampaikan, “Secara global, investasi pada yankes primer terbukti memberikan dampak besar terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif.” Prof. Golan menilai, PHIL adalah langkah strategis membangun pusat keunggulan di tingkat regional, baik pada riset, layanan, maupun reformasi kebijakan kesehatan primer berbasis komunitas.

Pendiri dan CEO CISDI, Diah Satyani Saminarsih, menambahkan konteks yang lebih luas. Menurutnya, PHIL dirancang sebagai platform kebijakan dan inovasi nonklinis yang terintegrasi dalam UHN. Mencakup: ruang penelitian, pengembangan kepemimpinan, keterlibatan mahasiswa, dan dialog lintas sektor. “Lab tersebut bertujuan untuk menjembatani antara pengumpulan bukti dan implementasi praktis, antara penyelidikan akademis dengan realitas masyarakat dan partisipasi bisnis,” kata mantan Penasihat Senior di Badan Kesehatan Dunia ini.

Presiden Direktur PT Tamaris Hidro, Mohammad Syahrial, membubuhkan perspektif lapangan. Perusahaannya bekerja di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Di sana ditemukan bahwa aspek yankes hampir selalu jadi kebutuhan yang terakhir terpenuhi. “Investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sektor swasta bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tapi lebih-lebih adalah infrastruktur manusia, termasuk sistem kesehatan yang menjangkau mereka-mereka yang paling membutuhkan,” ujar Syahrial.

Di pengujung pidato, Sudirman berpesan kepada para mahasiswa dan peneliti muda, “Setiap pertanyaan riset yang kalian ajukan, setiap data yang kalian kumpulkan dari komunitas, dan setiap rekomendasi yang kalian susun, adalah bata-bata yang membangun sistem kesehatan Indonesia secara lebih adil dan setara. Jangan pernah meremehkan kekuatan ilmu yang berpihak pada rakyat.” [ ]