Siti Fadilah: 5 Kasus Japanese Encephalitis di Kulon Progo

JAYAKARTA NEWS– Lima Kasus Japanesse Encephalitis (radang otak) di Kulonprogo sudah harus dinyatakan berstatus KLB (Kejadian Luar Biasa) oleh Kementerian Kesehatan. Demikian Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari kepada pers, Sabtu (18/11).

“Sehingga pemerintah bisa serius menangani 5 kasus tersebut, melakukan surveillance apakah benar 5 kasus adalah akibat dari penyebaran nyamuk Aedes Aegypti yang mengandung Wolbachia,” kata Ketua Dewan Pembina Gerakan Sehat untuj Rakyat Indonesia (Gesuri) ini menjelaskan. Demikian keterangan tertulis yang diterima Sabtu (18/11/2023).

Kalau benar akibat penyebaran nyamuk Aedes Aegypti yang mengandung Wolbachia maka menurut Siti Fadilah pemerintah harus Kementerian Kesehatan harus segera menghentikan rencana penyebaran nyamuk itu karena membawa dampak penyebaran virus Japanese Encephalitis.

Siti Fadilah menjelaskan bahwa para peneliti menyebar nyamuk Aedes Aegypti mengandung Wolbachia bertujuan untuk menekan kasus demam berdarah. Namun secara alamiah menguatkan nyamuk Culex menjadi dominan dan ganas.

“Akibat melemahkan nyamuk Aedes Aegypti yang membawa demam berdarah, nyamuk Culex menjadi dominan menyebarkan virus Japanese Encephalitis yang mengorbankan lima orang di Kulonprogo,” jelas Siti Fadilah.

Ketua Dewan Pembina Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) ini menjelaskan status KLB harus ditetapkan oleh Kemenkes agar bisa menahan penyebaran nyamuk yang akan menambah korban lain.

“Karena dalam darah korban terdapat virus Japanese Encephalitis dan bisa menular lewat gigitan nyamuk lagi sehingga korban bisa meluas kemana-mana,” ujarnya.

Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.

Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Kriteria tentang Kejadian Luar Biasa mengacu pada Keputusan Dirjen No. 451/91, tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa. Menurut aturan itu, suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika ada unsur:

Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal.

Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu). Peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun).

Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.

5 Korban di Kulon Progo

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo melaporkan temuan suspek Ensefalitis Jepang atau Japanese Encephalitis (JE). Salah satu dari suspek tersebut dilaporkan meninggal dunia.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Dinkes Kulon Progo, Rina Nuryati mengatakan setidaknya ada 5 suspek JE yang ditemukan. Kelimanya masih berusia anak-anak “Kelimanya kami temukan sejak sekitar akhir Oktober 2023 lalu,” ungkap Rina dihubungi pada Selasa (14/11/2023).

Menurutnya, 5 suspek ini ditemukan saat pihaknya melakukan surveilans rutin. Kelimanya menjadi suspek lantaran mengalami gejala mirip JE seperti demam hingga penurunan kesadaran.

Rina mengatakan 5 suspek tersebut langsung mendapatkan penanganan oleh dokter spesialis anak di rumah sakit.

Sampel dari mereka pun sudah diambil untuk pemeriksaan di laboratorium. “Hasilnya sampai sekarang belum keluar, namun salah satu Suspek meninggal dunia,” ujarnya.

Rina mengakui jika suspek JE di Kulon Progo bukan pertama kalinya terjadi. Tahun lalu juga ditemukan sejumlah suspek, namun hasil dari laboratorium menyatakan mereka negatif JE.

Ia mengatakan virus JE umumnya ditularkan oleh Nyamuk Culex.

Penyakit ini bisa menyerang semua kelompok umur, namun paling rentan terhadap anak-anak dan bisa menyebabkan kematian.

Ia mengatakan virus JE umumnya ditularkan oleh Nyamuk Culex.

Penyakit ini bisa menyerang semua kelompok umur, namun paling rentan terhadap anak-anak dan bisa menyebabkan kematian.

Penyebaran Nyamuk Wolbachia

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengingatkan bahaya penyebaran nyamuk Wolbachia yang sedang diprogramkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

“Ini namanya senjata biologis seperti yang dilakukan pada beberapa negara. Penyebaran nyamuk ini berdampak besar terhadap pertahanan dan keamanan Nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan teknologi mRNa dapat digunakan untuk menciptakan senjata biologi dengan menggunakan nyamuk sebagai pembawanya.

“Maka jangan terlalu naif melihat sesuatu temuan baru terus di cobakan di penduduk yang tidak mengetahui kemungkinan yang membahayakan. Pemikiran ilmuwan bukan paranoid, karena ilmuwan harus mampu menganalisa lebih jauh dari sesuatu yang terlihat biasa tetapi ada kejanggalan yang berbahaya,” ujarnya.

Penyebaran Ditunda di Bali

Sebelumnya dikabarkan penyebaran telur nyamuk wolbachia di Denpasar, Bali, ditunda. Padahal, penyebaran telur nyamuk untuk mengantisipasi penyakit DBD itu direncanakan hari ini, Senin, 13 November 2023.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pihaknya sebenarnya belum ada langkah untuk melaksanakan penyebaran telur nyamuk wolbachia sebelum mendapatkan keputusan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Pemkot Denpasar sempat melaksanakan pertemuan terkait wolbachia dengan pihak Kementerian Kesehatan, tim ahli dari UGM dan pihak ketiga. “Memang tuntutan dari banyak masyarakat ditunda dulu penyebarannya, bukan kami,” kata Jaya Negara, Senin.

Dia mengatakan Pemkot Denpasar bakal melaksanakan penyebaran telur nyamuk berwolbachia apabila dalam prosesnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI. “Apabila Kementerian Kesehatan yang nanti melaksanakan dan tidak pihak ketiga, baru kami akan berani melakukan penyebaran itu,” sebutnya.

Sementara dengan ditundanya penyebaran tersebut, lanjut Jaya Negara, pihaknya akan memaksimalkan langkah-langkah pencegahan kasus DBD.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 4.109 titik di Kota Denpasar, Bali, disasar untuk lokasi penyebaran telur nyamuk wolbachia. Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Denpasar Larassita mengatakan, ribuan titik tersebut berada di delapan desa dan kelurahan di Denpasar.

Adapun, lokasi penyebaran telur nyamuk itu terkonsentrasi di Dauh Puri Kelod, Tegal Kertha, Pemecutan Kelod, Pemecutan, Padang Sambian Kelod, Dauh Puri, Tegal Harum dan Dauh Puri Kangin.

“Ada 4.109 kapsul. Tiap kapsul isi kurang lebih 500 telur nyamuk. Per mosquito release container isi 1 kapsul,” kata Larassita, Minggu (5/11/2023).

Tahap pertama penyebaran bakal dilakukan pada tanggal 13 November 2023.

Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat selama periode Januari-Oktober 2023 ada 1.309 kasus DBD dan dengan 4 kasus kematian. Menurutnya, jumlah kasus pun terus mengalami penurunan.

“Mulai dari minggu ke-30 sudah ada penurunan kasus. Minggu ke-30 ini dimulai dari bulan Juli,” terangnya.

Ia menuturkan, penurunan kasus turut difaktori oleh kondisi cuaca kemarau saat ini.

“(Upaya pencegahan kasus) masih sama seperti sebelumnya. Melaksanakan Gertak PSN, pemantauan jentik oleh jumantik dan fogging apabila diperlukan,” imbuhnya.***/di

Siti Fadilah Menyoroti Penyebaran Nyamuk Wolbachia: Segera Hentikan!

JAYAKARTA NEWS— Mantan Menteri Kesehatan menyerukan penolakan penyebaran Nyamuk Wolbachia di wilayah Indonesia. “Penyebaran nyamuk Wolbachia ini membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan rakyat Indonesia. Segera hentikan!” tegas Siti Fadilah.

Ia menjelaskan bahwa penyebaran ini bersifat percobaan yang menggunakan masyarakat Indonesia sebagai percobaan ini. “Ini namanya rakyat kita jadi kelinci percobaan dan ini tidak boleh. Siapa yang bertanggung jawab terhadap resiko yang akan datang,” ujarnya.

Siti Fadilah menyoroti keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam penyebaran nyamuk Wolbachia.

“Apakah sudah ada ijin keamanan dan pertahanan? Karena ini menyangkut kedaulatan Republik Indonesia. Jangan sembarangan menyetujui percobaan yang langsung dilakukan pada rakyat Indonesia,” ujarnya.

Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait adanya program Pemerintah berupa penyebaran telur nyamuk Aedes Aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia dalam jumlah jutaan.

Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia mengingatkan Pemerintah untuk segera menghentikan rencana pelepasan 200 juta nyamuk Wolbachia di Pulau Bali pada 13 November 2023, dan juga di 5 kota lainnya yaitu di Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang.

Program penyebaran nyamuk yang bekerjasama dengan World Mosquito Program (WMP) ini mengklaim akan menurunkan penyakit Demam Berdarah, padahal Pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian Demam Berdarah dalam 10 tahun terakhir.

Keprihatinan dan tuntutan disuarakan secara bersama oleh “Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia”, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh SFS Foundation, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dan Gladiator Bangsa, serta didukung oleh Puskor Hindunesia, dalam konferensi pers pada Minggu, 12 November 2023 di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan.

Hadir sebagai pembicara dalam konferensi pers adalah DR dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K), Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2004-2009, Komjen. Pol. Drs. Dharma Pongrekun, S.H. M.M., M.H., Mirah Sumirat, SE (Presiden ASPEK Indonesia) dan Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT. Dr.

Ir. Kun Wardana Abyoto, MT. menjelaskan program pelepasan ratusan juta nyamuk Wolbachia di Indonesia ini membawa risiko parah, antara lain terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena belum ada studi menyeluruh di Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang secara jangka panjang sehingga berpotensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Ia  pelepasan jutaan nyamuk berpotensi merusak industri pariwisata, serta ekonomi masyarakat setempat. “Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dan dampak yang tak terhitung?” ujarnya.

Gerakan ini menuntut  Due Diligence mendalam dan evaluasi menyeluruh sebelum pelepasan nyamuk. “Investigasi risiko IP Technology melalui Wolbachia Publik harus tahu dan menyatakan persetujuan. Kami meminta tindakan segera untuk melindungi Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang, dan Bontang. Darurat”. ***din

RUU Kesehatan Dinilai Kembalikan Peran Negara dalam Mengurus Kesehatan Rakyatnya

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap RUU Omnibus Law Kesehatan yang akan disahkan DPR pada pekan depan dapat menjamin kemandirian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada Indonesia.

“Kita berharap RUU Kesehatan yang baru ini, seharusnya dapat menjamin kemandirian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Sebab, tropisme  penyakit di Indonesia belum tentu bisa diobati oleh diaspora di luar,” kata dr. Rina Adeline SpMK., MKes., ABAARM., FAARM , Ketua Bidang Kesehatan, DPN Partai Gelora Indonesia.

Hal itu disampaikan Rina Adeline saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Pro-Kontra RUU Kesehatan, Bagaimana Memahaminya?, Rabu (5/7/2023) sore.

Diskusi ini dihadiri Menteri Kesehatan RI 2004-2009 Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Tim RUU Kesehatan Kemenkes RI dr. Roy Sihotang, MARS, serta Ketua Biro Hukum Pembinaan Pembelaan Anggota, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Beni Satria, S.Ked, M.Kes.

Menurut Rina, kesehatan pasien tetap harus menjadi prioritas utama bagi insan tenaga kesehatan dan tenaga medis, meskipun organisasi profesi memprotes RUU ini, karena dianggap dibuat terlalu terburu-buru tanpa sosialisasi yang cukup.

“Menurut  pendapat saya, yang perlu diwaspadai adalah  kemungkinan munculnya absurd power, yang mengarah kepada pembiayaan pembelanjaan negara yang lebih besar lagi , karena kapalnya terlalu besar. Lalu,   meniadakan kemitraan antara organisasi profesi yang seharusnya bisa berjalan harmonis dengan pemerintah,” katanya.

Karena itu, Partai Gelora berharap RUU Kesehatan ini mampu menjamin akses kesehatan bagi masyarakat, seperti pelayanan kesehatan yang baik, obat murah dan berkualitas dan vaksin yang mudah dijangkau.

“Kemudian centre of excellence juga perlu diperbanyak agar tidak terpusat di Pulau Jawa. Harus ada di Papua, Sulawesi, Sumatera, NTT , NTB dan lain-lain.  Saya lagi di NTB sekarang, ternyata itu kosong,” katanya.

Sehingga RUU Kesehatan yang baru mampu mendorong iklim pendidikan kesehatan yang baik, serta dapat menghasilkan dokter-dokter baru, disamping memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.

“Hal-hal ini harus ada di RUU Kesehatan dan harus bisa dijalankan. Partai Gelora berharap pada RUU ini agar menjamin kelangsungan kita sebagai bangsa, tentu saja mewujudkan mimpi untuk menjadikan Indonesia superpower baru,” katanya.

Bukan Liberalisasi Kesehatan

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI 2004-2009 Dr. dr. Siti Fadilah Supari mengatakan, RUU Kesehatan yang baru dinilai bukan sebagai bentuk liberalisasi kesehatan, malahan bertujuan sebaliknya.

“Sama sekali tidak berbau liberal atau pasar bebas, justru akan mengembalikan peran pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Masak kewenangan Menteri Kesehatan yang ditunjuk negara dikalahkan UU Praktek Kedokteran. IDI itu yang liberal, neolib,” kata Siti Fadilah Supari.

Siti Fadilah Supari mengaku paling lantang menolak upaya liberalisasi kesehatan saat menjadi Menkes di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di antaranya menolak keberadaan BPJS Kesehatan, karena tidak Pancasilias menyengsarakan rakyat dan mengusulkan program Jamkesmas.

“Tapi IDI malah waktu itu minta ke Pak SBY agar saya diganti. IDI protes kepada Pak SBY agar memecat saya. Sekarang kebalik-balik toh,  justru UU Praktek Kedokteran sangat berperan di dalam Sistem Kesehatan Nasional itu yang justru liberal. Ini yang menjauhkan tangan pemerintah untuk mengatur rakyatnya sendiri,” katanya.

Menkes 2004-2009 ini mengaku mendukung RUU Kesehatan yang baru, karena akan mengembalikan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Makanya saya terus kasih masukkan, saya terus WhatsApp Ketua Panja-nya, Pak Melkiades Laka Lena, karena akan banyak membonceng, ada kekuatan yang tidak akan pernah bisa diredah,” katanya.

Siti Fadilah Supari mengungkapkan, perubahan pelayanan sistem kesehatan nasional terjadi akibat amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais,   mengalami perubahan hingga empat kali, dan terakhir pada 2002.

“Akibatnya, negara tidak boleh mengurus rakyatnya sendiri, harus ada lembaga khusus yang minta bayaran, padahal rakyat bayar pajak. Ini kenapa BPJS terus dibelain, harusnya semua yang masuk rumah sakit tidak boleh ditolak, mau bayar atau tidak,” katanya.

Tim RUU Kesehatan Kemenkes RI dr. Roy Sihotang, MARS mengatakan, RUU Omnibus Law Kesehatan ini pemerintah ingin mengurangi liberalisasi dalam aspek kesehatan. “Dalam RUU ini negara ingin hadir dan mengambil perannya lagi,” kata Roy Sihotang.

Misalnya, dalam pelayanan kesehatan, unsur penetapan harga pelayanan harus ada kehadiran pemerintah, tidak bisa diserahkan ke dalam pasar bebas industri kesehatan, seperti ditentukan BPJS Kesehatan. 

“Pemerintah ingin menjauhkan namanya liberalisme dan neoliberalisme. Semua kewenangan pemerintah harus full, sehingga bisa mengatur semua regulasi kesehatan,”  Pemerintah itu harus pikirin kepentingan rakyat banyak bukan kepentingan umum saja,” katanya.

Ketua Biro Hukum Pembinaan Pembelaan Anggota, ID dr. Beni Satria, S.Ked, M.Kes mengatakan, RUU Kesehatan yang akan disegerakan disahkan DPR masih kurang sosialisasi dan dilakukan terburu-buru, serta kurang transparansi.

“Sekarang ini ada tiga draf yang beredar, tidak pernah di upload di situs DPR. Sehingga kita tidak tahu mana yang digunakan. Transparansi sebagaimana proses pembentukan UU, sampai detik ini tidak ada,” katanya.

Beni Satria menyayangkan banyaknya pro kontra pendapat mengenai organisasi profesi yang dianggap hanya menetapkan etika standar sangat tinggi bagi anggotanya. Padahal organisasi profesi juga melakukan pengawasan terhadap anggotanya.

“Sebenarnya kita hanya ingin membantu pemerintah di dalam, bagaimana melakukan pembinaan, pengawasan terkait organisasi profesi,” katanya.***din

Siti Fadilah Supari: Penyebab Kematian Gagal Ginjal Akut bukan hanya EG dan DEG

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyatakan keprihatinannya terhadap cara negara dalam merespon kematian atau musibah yang terjadi sebagai sesuatu yang biasa saja.

Seperti kematian pada kasus gangguan gagal ginjal akut misterius yang telah merenggut ratusan nyawa anak-anak di berbagai daerah Indonesia. Hingga kini kasus tersebut, telah mencapai 255 kasus yang terjadi di 26 Provinsi, dan tercatat sebanyak 143 anak meninggal dunia.

Padahal negara memiliki kewajiban untuk melindungi nyawa atau jiwa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dimana salah satu tujuan bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Harusya ada konsen yang besar dari negara terhadap nyawa anak-anak, nyawa harapan, nyawa masa depan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama seperti mempersoalkan nyawa hampir 1.000 petugas pemilu di masa lalu. Kemudian nyawa korban tragedi Kanjuruhan yang membuat kita pilu, dianggap berlalu begitu saja, tanpa ada satu keseriusan untuk melihat ini, ada problem yang sangat fatal. Menurut saya, agak aneh kalau kita lihat responnya, itu bukan cara kerja negara yang benar, korbannya anak-anak akibat sirup yang sudah dikonsumsi lama,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Gagal Ginjal Akut Mengkhawatirkan Negeri, Bisakah Dihentikan?’, Rabu (26/10/2022) sore.

Menurut Fahri, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memanggil para pelaku, pengawas, polisi dan jaksanya beberapa waktu lalu ke Istana Negara, setelah itu keluar perintah, pemain obat-obatan akan dikenai delik pidana, tidak menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

“Bukan begitu cara bekerja negara, negara harus menghargai separation of job , pembagian tugas. BPOM itu tidak boleh dilepaskan dari tanggungjawab, karena negara sudah mengimplan sistem pengawasan obat dan makanan,” tegasnya.

Sehingga ketika dikemudian hari ada yang salah seperti ada yang keracunan dan ada yang meninggal, maka kata Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini, negara harus menyalahkan dirinya dulu, dan tidak boleh menyalahkan orang lain.

“Itulah cara bekerjanya sistem, tapi yang terjadi negara selalu menyalahkan rakyat, menyalahkan pengusaha, pemain. Harusnya negara menyalahkan diri dulu, dan memeriksa apakah ada kebobolan sistem dalam dirinya terhadap konsumsi obat terlarang atau beracun yang menyebabkan kematian pada anak-anak saat ini,” ujarnya.

Fahri menegaskan, upaya Partai Gelora dalam menyikapi kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak ini adalah dalam sistem pada sektor kesehatan Indonesia agar pemerintah selalu siap dalam menghadapi krisis kesehatan yang terjadi.

“Nah, saya kira, Partai Gelora Indonesia akan selalu concern dengan perbaikan sistem untuk penataan sistem kesehatan kita. Negara harus punya kesiapan apa pun yang masuk ke dalam negeri kita,” pungkasnya.

Pemerintah Dinilai Abai

Namun, Ketua Bidang Kesehatan DPN Partai Gelora Rina Adeline menilai pemerintah abai terhadap upaya pencegahan dalam mengantisipasi meningkatnya kasus gangguan gagal ginjal akut pada anak, padahal kasus tersebut sudah terjadi terlebih dahulu di India dan Gambia, Afrika Barat.

“Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tentang pengawasan kita yang seperti ketinggalan alarm, sehingga kemudian muncul kondisi-kondisi seperti di India dan Gambia. Ini sangat mengejutkan, memakan korban jiwa anak-anak generasi mudah kita di bawah 5 tahun, cukup tinggi,” kata Rina.

Seharusnya pemerintah, terutama BPOM dapat mengantisipasi dengan melakukan pengawasan terhadap obat Sirop yang mengandung zat etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menjadi penyebab kematian pada anak-anak yang terjadi di Gambia pada Juni 2022 lalu, agar tidak terjadi di Indonesia.

“Harusnya pada bulan Agustus atau September sudah ada alarm terhadap pengawasan obat-obatan yang dijual bebas, ingredients atau kandungan aditif yang diperbolehkan, tapi semua sepertinya lewat dan lolos dari pengawasan. Jangan baru jatuh korban jiwa anak-anak yang tinggi, baru melakukan pengawasan,” katanya.

Rina berharap masyarakat terus diberikan edukasi secara terus menerus mengenai pentingnya kesadaran pada sektor kesehatan agar ketika terjadi krisis kesehatan di Indonesia bisa melakukan pencegahan diri sendiri.

“Terakhir yang perlu ditingkatkan lagi, adalah penelitian kedepan perlu cakupan yang lebih luas lagi agar kita tidak tertinggal. Karena Femopizole, obat gagal ginjal yang didatangkan dari Singapura itu hanya sekedar antidot atau penawar zat racun etilen glikol, tidak menyembuhkan gagal ginjal akut itu sendiri,” katanya.

Penyebab Gagal Ginjal Akut

Sementara itu, Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Siti Fadilah Supari mengatakan, penyebab gangguan ginjal akut pada anak sebetulnya bukan hanya, karena zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Adapun, EG dan DEG merupakan zat kimia pelarut tambahan dalam sirop obat.

Menurut Siti Fadilah, jika diduga penyebabnya tercemar EG dan DEG biasanya bayi terkena karena minum obat sirop. Sebab, yang terjadi di Gambia, Afrika Barat, bayi meninggal setelah tiga hari minum obat sirop tersebut.

“Yang saya tahu, pemerintah mengumumkan sejak ada pasien di RSCM. Kemudian kematiannya meningkat sampai 5-6 kali menunjukkan satu KLB. Tetapi tidak diumumkan berapa banyak korban yang benar-benar dari sirop yang diminum,” kata Siti Fadilah.

Siti Fadilah menyebutkan, munculnya gangguan ginjal akut awalnya dari Gambia, Afrika Barat. Diketahui, ada 66 bayi meninggal terkena gangguan ginjal akut karena tercemar zat kimia EG dan DEG.

Hal tersebut disampaikan oleh WHO. Kemudian di Indonesia, juga mengalami hal serupa, terjadi peningkatan gangguan ginjal akut pada anak sejak Oktober 2022.

Siti Fadilah menuturkan, pemerintah yang menginformasikan jika penyebab karena tercemar EG dan DEG merupakan hal yang kurang tepat. Seharusnya pemerintah mengumpulkan para ahli untuk mencari penyebab tersebut.

“Jadi belum tentu karena itu (EG dan DEG) saja dan tidak diumumkan berapa persen pasien yang minum obat sirop dan beberapa persen karena yang lain,” paparnya.

Dikatakan Siti Fadilah, ada empat hal menyebabkan seseorang bisa terkena gagal ginjal akut di antaranya; Pertama, tercemar EG dan DEG.

Kedua, umumnya karena infeksi biasa atau infeksi luar biasa, misalnya bakteri virus dan lainnya. Penyebab infeksi ini juga ada angka kematian. Sementara kematian gangguan ginjal saat ini meningkat 5 kali lipat. “Ini jangan dilupakan begitu saja,” ujarnya.

Ketiga, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). MIS-C berkepanjangan akibat long Covid-19. Keempat, ada hubungannya dengan vaksin Covid-19 atau booster yang diberikan.

Dikatakan Siti Fadilah, secara tidak langsung ibu dari balita yang sudah mendapat booster Covid-19 bisa menjadi perantara untuk menularkan gangguan ginjal akut pada bayinya.

Menurut Siti Fadilah, ada beberapa kejanggalan terkait gangguan ginjal akut ini. Dalam hal ini, ia menyoroti keputusan pemerintah langsung menyebutkan penyebabnya adalah tercemar EG dan DEG, tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu.

Menurutnya, seharusnya pemerintah mengumumkan jumlah orang yang terkena gangguan ginjal akibat minum obat sirop. Selain mengumumkan jumlah, lanjut Siti Fadilah, pemerintah juga harus menyampaikan secara rinci jenis sirop apa saja yang diminum pasien tersebut.

Selanjutnya, Siti Fadilah juga menyoroti pernyataan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menyampaikan tidak pernah memeriksa kadar EG dan DEG. Padahal, sirop disebut tercemar jika kadar EG maupun DEG lebih dari 0,1%. Hal tersebut tertuang dalam kompendium informasi obat (farmakope) Amerika Serikat maupun Indonesia.

“Kalau satu kemasan obat, kemudian kita tidak tahu EG dan DEG berapa, kita tidak bisa menyalahkan dia dong. Kemudian semua obat sirop distop. Padahal yang tidak boleh yang ada kandungannya EG dan DEG melebihi 0,1%,” ucapnya.

Selanjutnya, Siti Fadilah menyayangkan kelanjutan dari kasus gangguan ginjal diduga akibat kandungan EG dan DEG pada obat sirop sehingga ada menjadi tersangka. Menurutnya, seharusnya tidak seperti itu. Sebab, hal terjadi saat ini merupakan kelalaian karena tata kelola. Pada kesempatan ini, ia membandingkan ketika eranya menjadi Menkes.

“Zaman saya dulu masih andai, masih nurut dengan UU 1945 yang asli, belum kapitalistis, belum liberalistis, belum banget walaupun sudah mulai,” ucapnya.

Dikatakan Siti Fadilah, ketika ia menjadi Menkes ada perubahan yang sangat luar biasa pada BPOM, bahwa dengan liberalisasi, dengan masuknya kesehatan ke pasar bebas, maka peran BPOM hanya untuk registrasi.

“BPOM harus nurut saja pada yang tertera dari pabrik-pabrik obat yang meregister, baru kalau ada masalah baru diteliti,” ucapnya.

“Ini kan masuknya kebobolan, kebobolan bukan salahnya BPOM, bukan salahnya Menkes, tetapi kesalahan sistem, barangkali itu,” pungkasnya.

Pemerintah Bergerak Cepat

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemenkes sejak mengetahui terjadi peningkatan kasus gangguan ginjal akut pada anak pada bulan Agustus 2022 telah bergerak cepat untuk mencegah peningkatan kasus tersebut.

Nadia menuturkan, Kemenkes mendeteksi gangguan ginjal akut dengan cepat mulai bulan Agustus 2022. Pasalnya, terjadi peningkatan kasus yang signifikan dari bulan sebelumnya. Tercatat, pada bulan Agustus ada 36 kasus, sedangkan sebelumnya peningkatan hanya satu atau dua kasus.

Untuk memastikan peningkatan kasus tersebut, Nadia menuturkan, Kemenkes mengklarifikasi dan mencocokan informasi data tersebut dengan Ikatan Dokter anak Indonesia (IDAI).

“Dari pembahasan-pembahasan ini disampaikan dan IDAI setuju ini adalah gagal ginjal berbeda,” kata Nadia.

Nadia menuturkan, kondisi klinis gangguan ginjal akut yang dihadapi pasien saat ini tentu berbeda dengan gejala klinis sebelumnya, yakni tidak bisa buang air kecil secara tiba-tiba. Namun, situasi gangguan ginjal tersebut cepat terjadi perburukan pada pasien.

Kemenkes, kata Nadia, melakukan pemeriksaan virus/bakteri dan jamur dari spesimen darah dan urine. Namun, tidak ditemukan penyebab konsisten.

Apalagi, gagal ginjal yang biasa memiliki kesempatan sembuh 90% saat cuci darah, namun khusus untuk penyakit gagal ginjal sejak Agustus hingga Oktober 2022, proses cuci darah tidak tidak memberikan hasilnya yang signifikan.

“Hanya 30% dari awal-awal bulan Agustus-September itu yang bisa sembuh dengan sempurna,” ucap Nadia.

Menurut Nadia, Kemenkes mendapat titik cerah penyebab gangguan ginjal tersebut, karena WHO mengeluarkan surat edaran pada 5 Oktober 2022 tentang kasus gangguan ginjal pada anak di Gambia, Afrika Barat.

Adapun penyebabnya adalah pelarut obat-obatan yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). EG dan DEG merupakan zat kimia pelarut tambahan dalam sirop obat.

Namun sebelumnya, Kemenkes, kata Nadia, telah melakukan berbagai langkah pencegahan kenaikan kasus seperti mengimbau melalui surat edaran terkait menghentikan sementara penggunaan dari pada sirup obat pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan.

“Ini tentunya untuk melindungi masyarakat kita. Padahal waktu itu, sebenarnya terus mencari penyebabnya tetapi secara cepat kita putuskan dulu untuk menghentikan obat dalam bentuk cairan maupun sirop,” paparnya.

Nadia menuturkan, belajar dari Gambia, Kemenkes juga melakukan intervensi lanjutan karena ada dugaan kemungkinan gangguan ginjal akibat dampak obat-obatan.

Adapun intervensinya seperti meningkatkan kewaspadaan kepada tenaga kesehatan mengenai gejala-gejala gangguan ginjal pada anak, hingga mengeluarkan surat edaran terkait standarisasi tata laksana termasuk pemeriksaan laboratoriumnya untuk mencari penyebabnya menghentikan penggunaan virus.

Sebab, kasus gangguan gagal ginjal di Indonesia ada indikasi mengarah ke intoksikasi akibat adanya zat toksik cemaran dari pelarut yang selama ini digunakan untuk melarutkan atau menstabilkan cairan obat dalam bentuk sirop.

Lantas, pemerintah memberikan obat antidotum Femopizole injeksi untuk pengobatan pasien gangguan gagal ginjal akut yang didatangkan dari Singapura, diberikan gratis kepada seluruh pasien.

Obat tersebut, kemudian diuji coba kepada 11 pasien gangguan gagal ginjal di RSCM. Hasil uji coba itu memperlihatkan kondisisiu pasien yang membaik dan stabil.***din

Siti Fadilah Dalam Kongres Perempuan Indonesia Serukan Kembali ke UUD’45

JAYAKARTA NEWS– Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari dalam Kongres perempuan  Indonesia di Jakarta, Rabu (7/9) menyatakan UUD’45 yang merupakan garda cita-cita kemerdekaan telah terkoyak koyak hancur tak bersisa.

“Kita yang berkumpul disini menyatukan pemikiran, menyatukan mindset, menyamakan derap langkah  ke depan dan menyatukan tujuan memperbaiki kondisi bangsa ini agar kembali ke rel menggapai visi misi kemerdekaan kita yang saat ini nyaris hilang. Saatnya bangsa ini kembali ke UUD’45 yang asli,” tegasnya dalam sambutannya.

“Ayo jangan ragu lagi, perempuan adalah kekuatan  yang dahsyat bila kita bergabung dalam barisan, satu tujuan,” tegasnya.

Sebelumnya, Siti Fadilah menyatakan bahwa perempuan Indonesia sebenarnya memiliki chemistry yang sama  dalam mencintai negeri ini.

“Kita berasal dari seluruh daerah di negeri ini meluangkan waktunya, untuk menyatukan pemikiran  dan tekad untuk bersama-sama berjuang memperbaiki nasib bangsa ini ke depan. Karena masa depan negeri ini adalah milik anak cucu yang kita lahirkan dari rahim kita semua,” jelasnya.

Saat ini menurut Siti Fadilah perempuan Indonesia memiliki kekuatiran dan keprihatinan yang sama”

Kita semua sangat prihatin dengan kondisi dan situasi di negeri kita saat ini. Meskipun kita sudah merdeka 77 tahun tetapi masih banyak anak anak yang tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan maupun dibidang kesehatan,” paparnya.

Menurut Siti Fadilah, masih banyak ibu-ibu yang terpaksa meninggalkan anaknya karena negara tidak mampu memberikan kesejahteraan pada mereka.

“Kita seperti dalam perahu besar di tengah samodra  terombang-ambing badai ketidakpastian mau kemana kah kita? Kapan kita sampai tujuan? Kita tidak bisa bertanya kepada nakodanya. Yang kami tahu pasti adalah ketidakpastian arah dan tujuan,” ujarnya.

“Wahai perempuan Indonesia, kita adalah ibu kandung peradaban. Kita semua mencintai keluarga kita, anak maupun suami kita  dan kita semua pasti mengharapkan  anak cucu  kita merdeka, sejahtera dimasa depan di negara RI  yang tercinta,” tegasnya.

Sejarah Kongres Perempuan

Siti Fadilah mengingatkan sejak 22 Desember 1928, di Kongres Perempuan pertama, di Yogyakarta telah menunjukkan  bahwa perempuan mampu memperjuangkan kepentingan  sesama.

“Mereka memberi fondasi bagaiman perempuan berjuang untuk kemanusiaan,” ujarnya.

Kongres Perempuan kedua digelar di Jakarta ditahun 1935. Walaupun belum merdeka tetapi perempuan Indonesia sudah mulai bergerak dibidang pendidikan, mencerdaskan perempuan.

Kongres perempuan  Indonesia ke tiga  digelar di Bandung di tahun 1938,  meskipun gerak langkahnya masih terbatas pada perempuan tetapi sudah disadari bahwa perempuan merupakan elemen  kekuatan yang sangat kuat untuk memperjuangkan kemanusiaan.

“Para perempuan pejuang era now,  kita teleh diberi contoh oleh nenek moyang kita untuk berjuang dan berjuang. Marilah kita mulai derap langkah ini di sini saat ini juga. Kongres Perempuan Indonesia  berjuang menuju Indonesia yang  merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” tegasnya.***din

Siti Fadilah Tegaskan Kebutuhan Medical Intelejen TNI Sudah Sangat Mendesak

JAYAKARTA NEWS—  Mantan Menkes RI, Siti Fadilah Supari mendesak pentingnya keberadaan sebuah lembaga medical intelejen di bawah TNI untuk menghadapi berbagai ancaman wabah penyakit menular yang berpotensi pandemi baru yang sudah mulai merebak seperti hepatitis dibeberapa negara termasuk Indonesia.

“Kita jangan terlambat. Ini soal keselamatan rakyat dan sistim pertahanan nasional. Makanya lembaga medical intelejen sudah sangat dibutuhkan TNI,” tegasnya kepada pers di Jakarta, Kamis (12/5).

Sampai saat ini menurutnya, polemik tentang asal usul kemunculan hepatitis akut di beberapa negara masih terus berlangsung.

“Kita musti ada penelitian sendiri, yang valid dan kredibel untuk memastikan apakah ini penyebaran baru ataukah bawaan dari vaksinasi Covid. Saatnya sistim pertahanan kita memiliki otoritas keilmuwan untuk meneliti dan memastikan asal usulnya. Agar kita menghadapinya secara tepat.

Pelajaran dari pandemi Covid sangat berharga, yaitu negara harus segera melengkapi sistim pertahanan dengan laboratorium yang kuat untuk menghadapi kemungkinan bioweapon dan biowarfare dimasa depan.

Siti Fadilah kembali mengingatkan bahwa Bill Gates, sebagai figur penting dalam pandemi Covid 19, telah berkali-kali mengingatkan kemungkinan adanya pandemi baru pasca Covid yang mengancam keselamatan umat manusia.

“Peringatan Bill Gates tidak bisa dipandang enteng. Kita justru harus segera bersiap, tidak cukup di bidang kesehatan tapi juga secara militer. Saya yakin TNI dan intelejen kita mampu. Pak Jokowi jangan terlambat,” tegasnya.

Dengan adanya lembaga medical intelejen maka sejak awal penelitian berbagai penyakit yang muncul masyarakat di bawah kepemimpinan TNI, sebagai organisasi terkuat yang bertanggung jawab atas pertahanan negara dam keselamatan seluruh rakyat.

“Jadi semua terintegrasi dan terpimpin, jangan sendiri-sendiri lagi. Sehingga penanganannya sudah berbeda dengan saat menghadapi pandemi Covid 19,” tegasnya.

Siti Fadilah yakin para ahli penyakit menular Indonesia saat ini sedang sibuk meneliti asal usul dan bagaimana menghadapi kemungkinan wabah hepatitis.

“Para ahli dan peneliti dan dokter harus dipimpin oleh lembaga medical intelejen ini. Jangan tiba-tiba masyarakat justru diwajibkan vaksinasi lagi, tanpa penelitian yang valid dan hanya mengikuti maunya internasional,” ujarnya.***/din