presiden sukarno Archives - Jayakarta News

Dewan Jenderal di Era Sukarno: Antara Fakta dan Kontroversi

Oleh : Heri Mulyono

Investigasi Jurnalistik tentang Salah Satu Episode Paling Kontroversial dalam Sejarah Indonesia

Pada malam 30 September 1965, Indonesia memasuki salah satu babak paling kelam dalam sejarahnya. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S) tidak hanya mengubah lanskap politik Indonesia secara drastis, tetapi juga memunculkan berbagai pertanyaan yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan para sejarawan. Salah satu aspek yang paling kontroversial adalah keberadaan dan peran yang dimainkan oleh apa yang disebut sebagai “Dewan Jenderal.”

Nama Dewan Jenderal muncul dalam narasi resmi yang dikembangkan pasca-1965 sebagai justifikasi atas tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September. Namun, keberadaan aktual dari dewan ini, struktur organisasinya, dan rencana-rencana yang dikaitkan dengannya tetap menjadi misteri yang dipenuhi dengan klaim-klaim yang saling bertentangan.

Investigasi ini berupaya mengurai benang kusut sejarah dengan menyajikan berbagai perspektif, bukti-bukti yang tersedia, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang ada, tanpa mengambil sikap definitif terhadap kebenaran absolut dari klaim-klaim yang ada.

Latar Belakang Politik Indonesia Era 1960-an

Untuk memahami kontroversi Dewan Jenderal, kita harus terlebih dahulu memahami dinamika politik Indonesia pada pertengahan 1960-an. Era ini ditandai dengan ketegangan yang meningkat antara berbagai kekuatan politik utama: Sukarno sebagai presiden, TNI-AD sebagai kekuatan militer dominan, dan PKI sebagai partai komunis terbesar di dunia di luar blok Soviet-Tiongkok.

Sukarno, dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya, berusaha menyeimbangkan berbagai kekuatan politik yang saling berseberangan. Di satu sisi, ia mengandalkan dukungan PKI untuk melawan tekanan dari unsur-unsur konservatif dalam masyarakat. Di sisi lain, ia membutuhkan dukungan TNI untuk menjaga stabilitas dan melaksanakan kebijakan-kebijakan kontroversialnya seperti Konfrontasi dengan Malaysia.

Menurut sejarawan J.D. Legge dalam bukunya “Sukarno: A Political Biography” (1972), periode ini ditandai dengan apa yang ia sebut sebagai “keseimbangan yang tidak stabil” (situasi di mana kekuatan politik saling mengimbangi tetapi sewaktu-waktu bisa berubah) antara ketiga kekuatan tersebut. Posisi Sukarno sebagai penengah mulai tergerus ketika ketegangan antara TNI-AD dan PKI semakin memuncak, terutama terkait dengan isu pembentukan “Angkatan Kelima” yang diusulkan PKI.

Kemunculan Konsep Dewan Jenderal

Istilah “Dewan Jenderal” pertama kali muncul secara publik melalui pernyataan yang dibacakan oleh Letkol Untung Syamsuri pada dini hari 1 Oktober 1965. Dalam pernyataannya, Untung menyatakan bahwa Gerakan 30 September bertindak untuk mencegah “kudeta” yang akan dilakukan oleh sebuah “Dewan Jenderal” yang bekerja sama dengan CIA.

Menurut versi yang disampaikan oleh G30S, Dewan Jenderal adalah sebuah organisasi rahasia yang terdiri dari para jenderal senior TNI-AD yang merencanakan untuk menggulingkan Presiden Sukarno pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan peringatan Hari Angkatan Bersenjata. Dewan ini diklaim memiliki struktur organisasi yang jelas dengan Ahmad Yani sebagai ketua, dan beranggotakan para jenderal senior seperti D.I. Panjaitan, M.T. Haryono, Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo Siswomiharjo.

Klaim ini didukung oleh dokumen-dokumen yang disebut sebagai “dokumen Gilchrist” (surat telegram diplomatik Inggris yang diduga membuktikan keterlibatan asing) dan “dokumen Cornell Paper” (laporan penelitian dari Universitas Cornell Amerika yang menganalisis G30S), yang diklaim sebagai bukti adanya konspirasi internasional untuk menggulingkan pemerintahan Sukarno. Dokumen Gilchrist merujuk pada telegram yang diklaim dikirim oleh Duta Besar Inggris Andrew Gilchrist yang menyinggung tentang “teman-teman lokal” yang siap bertindak.

Perspektif Berbeda tentang Keberadaan Dewan Jenderal

Pandangan yang Mendukung Keberadaan Dewan Jenderal

Beberapa sejarawan dan saksi peristiwa memberikan dukungan terhadap kemungkinan keberadaan Dewan Jenderal, meskipun dengan tingkat keyakinan yang bervariasi.

Dr. Saleh Sukmono, mantan anggota Komando Mandala, dalam wawancaranya dengan sejarawan Julie Southwood dan Patrick Flanagan (1983), menyatakan bahwa ia mendengar rumor-rumor tentang adanya pertemuan-pertemuan rahasia antara para jenderal senior pada bulan-bulan sebelum G30S. Menurutnya, para jenderal ini khawatir dengan semakin besarnya pengaruh PKI dan kemungkinan Sukarno menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada partai komunis.

Benedict Anderson dan Ruth McVey, dalam “Cornell Paper” (studi akademis tentang G30S) yang mereka tulis pada 1966, meskipun tidak sepenuhnya mendukung narasi (versi cerita) G30S, mengakui bahwa kemungkinan adanya kegelisahan di kalangan perwira senior TNI-AD terhadap kebijakan Sukarno bukanlah hal yang mustahil. Mereka menunjuk pada beberapa indikator ketegangan, seperti penolakan beberapa komandan daerah terhadap kebijakan pembentukan Angkatan Kelima.

Pandangan yang Meragukan Keberadaan Dewan Jenderal

Di sisi lain, banyak sejarawan dan analis yang meragukan keberadaan Dewan Jenderal sebagai organisasi formal dengan struktur dan rencana yang jelas.

Harold Crouch, dalam bukunya “The Army and Politics in Indonesia” (1978), berargumen bahwa tidak ada bukti konkret yang mendukung keberadaan Dewan Jenderal sebagai organisasi yang terstruktur. Menurutnya, yang ada adalah kegelisahan umum di kalangan perwira TNI-AD terhadap kebijakan Sukarno, tetapi hal ini tidak secara otomatis menunjukkan adanya konspirasi yang terorganisir.

John Roosa, dalam “Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia” (2006), bahkan lebih tegas dalam meragukan keberadaan Dewan Jenderal. Ia berargumen bahwa konsep Dewan Jenderal adalah fabrication (pemalsuan/rekayasa) yang diciptakan untuk memberikan justifikasi retroaktif (alasan yang dibuat setelah peristiwa terjadi) atas tindakan G30S dan kemudian digunakan oleh Soeharto untuk melegitimasi (memberikan keabsahan hukum) pengambilalihan kekuasaannya.

Analisis Bukti-Bukti yang Ada

Dokumen Gilchrist

Dokumen Gilchrist, yang sering dikutip sebagai bukti adanya konspirasi internasional, telah menjadi subjek analisis yang intensif. Telegram yang dimaksud memang ada dan telah diverifikasi keasliannya oleh arsip pemerintah Inggris. Namun, interpretasi terhadap isi telegram ini sangat bervariasi.

Dalam telegram tertanggal 5 September 1965, Gilchrist menyebutkan tentang “our local army friends” (teman-teman tentara lokal kami) dan kemungkinan perubahan politik di Indonesia. Pendukung teori Dewan Jenderal melihat ini sebagai bukti keterlibatan Inggris dalam konspirasi. Namun, kritikus berargumen bahwa frasa tersebut bisa diinterpretasikan sebagai penilaian diplomatik biasa tentang situasi politik, bukan bukti keterlibatan aktif dalam konspirasi.

Kesaksian Para Pelaku

Kesaksian dari para pelaku G30S sendiri memberikan gambaran yang tidak konsisten tentang Dewan Jenderal. Dalam pengakuannya di pengadilan, beberapa tokoh seperti Letkol Untung dan Mayor Sujono memberikan keterangan yang berbeda-beda tentang sumber informasi mengenai Dewan Jenderal.

Untung mengklaim bahwa informasi tentang Dewan Jenderal diperolehnya dari Aidit dan Syam (Kamaruzaman), dua tokoh PKI. Namun, detail yang diberikannya tentang struktur dan rencana dewan ini cenderung samar dan tidak spesifik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah informasi yang dimilikinya benar-benar akurat atau merupakan hasil dari dezinformasi (penyebaran informasi yang salah dengan sengaja).

Bukti Dokumenter

Salah satu kelemahan utama dalam kasus Dewan Jenderal adalah kurangnya bukti dokumenter (dokumen tertulis sebagai bukti) yang substantif (berarti dan kuat). Tidak ada dokumen internal TNI-AD yang berhasil ditemukan yang menunjukkan keberadaan organisasi formal dengan nama Dewan Jenderal. Tidak ada notulen rapat (catatan hasil rapat), struktur organisasi, atau perencanaan operasional yang dapat diverifikasi (dibuktikan kebenarannya).

Hal ini kontras dengan organisasi-organisasi rahasia lainnya dalam sejarah Indonesia, seperti Gerakan 30 September itu sendiri, di mana terdapat bukti dokumenter yang lebih substantif tentang struktur dan perencanaan mereka.

Konteks Politik dan Motivasi

Tekanan terhadap TNI-AD

Untuk memahami kemungkinan keberadaan Dewan Jenderal, kita harus memahami tekanan-tekanan yang dihadapi oleh TNI-AD pada periode tersebut. PKI, dengan dukungan Sukarno, semakin vokal dalam mengkritik TNI-AD dan mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima yang akan bersenjatakan petani dan buruh.

Usulan ini jelas mengancam monopoli TNI-AD atas kekuatan bersenjata di Indonesia. Beberapa dokumen internal TNI-AD yang kemudian dibuka menunjukkan kegelisahan yang nyata di kalangan perwira senior terhadap usulan ini. Namun, kegelisahan ini tidak secara otomatis membuktikan keberadaan konspirasi yang terorganisir.

Dinamika Hubungan Sukarno-TNI-PKI

Hubungan antara Sukarno, TNI, dan PKI pada periode ini sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan menjadi aliansi yang jelas. Sukarno membutuhkan dukungan kedua kekuatan tersebut untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi sekaligus harus menyeimbangkan kepentingan mereka yang sering bertentangan.

Dokumen-dokumen yang dirilis kemudian menunjukkan bahwa Sukarno sendiri menyadari ketegangan ini dan berusaha mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak. Namun, polarisasi politik yang semakin tajam membuat upaya ini semakin sulit.

Dampak dan Konsekuensi

Penggunaan Narasi Dewan Jenderal Pasca-G30S

Terlepas dari kebenaran faktual tentang keberadaannya, narasi Dewan Jenderal memiliki dampak yang sangat signifikan dalam politik Indonesia pasca-1965. Soeharto dan Orde Baru menggunakan narasi ini untuk melegitimasi tindakan mereka dan membenarkan pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya.

Narasi Dewan Jenderal juga digunakan untuk membenarkan dominasi TNI-AD dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Dengan menggambarkan diri mereka sebagai penyelamat bangsa dari konspirasi komunis dan internasional, TNI-AD berhasil memposisikan diri sebagai guardian of the nation (penjaga bangsa) yang tidak dapat diganggu gugat.

Implikasi terhadap Historiografi Indonesia

Kontroversi Dewan Jenderal juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap penulisan sejarah Indonesia. Selama era Orde Baru, versi resmi tentang G30S dan Dewan Jenderal menjadi kebenaran tunggal yang tidak boleh dipertanyakan. Hal ini mengakibatkan stagnansi dalam penelitian sejarah dan mempersempit ruang untuk interpretasi alternatif.

Baru setelah Reformasi 1998, para sejarawan mulai dapat mengeksplorasi perspektif-perspektif alternatif dan melakukan penelitian yang lebih bebas tentang peristiwa ini. Namun, polarisasi politik yang masih ada membuat diskusi tentang topik ini tetap sensitif.

Perspektif Kontemporer dan Upaya Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Upaya untuk mengungkap kebenaran tentang peristiwa 1965, termasuk kontroversi Dewan Jenderal, sempat dilakukan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, komisi ini mengalami berbagai kendala politik dan hukum yang mengakibatkan pembubaran sebelum menyelesaikan tugasnya.

Penelitian Akademis Terkini

Dalam dekade terakhir, beberapa sejarawan telah melakukan penelitian yang lebih komprehensif (menyeluruh) tentang peristiwa 1965. Mereka menggunakan metodologi (cara/metode penelitian) yang lebih rigorous (ketat dan teliti) dan akses terhadap arsip-arsip yang sebelumnya tidak tersedia. Namun, hasil penelitian mereka tentang Dewan Jenderal tetap menunjukkan ketidaksepakatan yang fundamental.

Dr. Asvi Warman Adam, dalam penelitiannya yang dipublikasikan pada 2018, menyimpulkan bahwa sementara kegelisahan di kalangan perwira TNI-AD terhadap kebijakan Sukarno adalah nyata, bukti untuk keberadaan Dewan Jenderal sebagai organisasi formal masih sangat lemah. Ia mengusulkan perlunya penelitian yang lebih mendalam dengan akses terhadap arsip militer yang masih diklasifikasikan.

Catatan Akhir

Kontroversi tentang keberadaan Dewan Jenderal di era Sukarno mencerminkan kompleksitas sejarah Indonesia pada periode yang sangat turbulent. Setelah melakukan analisis terhadap berbagai sumber dan perspektif yang ada, beberapa kesimpulan sementara dapat ditarik:

Pertama, sementara kegelisahan di kalangan perwira senior TNI-AD terhadap kebijakan Sukarno, khususnya terkait dengan pengaruh PKI, adalah fakta yang tidak dapat dibantah, bukti untuk keberadaan Dewan Jenderal sebagai organisasi formal dengan struktur dan rencana yang jelas masih sangat terbatas.

Kedua, narasi tentang Dewan Jenderal, terlepas dari kebenaran faktualnya, telah memainkan peran yang sangat penting dalam legitimasi politik pasca-1965. Hal ini menunjukkan bagaimana narasi sejarah dapat menjadi alat politik yang powerful.

Ketiga, kurangnya bukti dokumenter yang substantif dan inkonsistensi dalam kesaksian para pelaku menimbulkan pertanyaan serius tentang keberadaan aktual dari organisasi ini.

Keempat, polarisasi politik yang terus berlanjut hingga hari ini membuat pencarian kebenaran objektif tentang peristiwa ini menjadi sangat challenging.

Yang jelas adalah bahwa kontroversi Dewan Jenderal tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang lebih luas pada periode tersebut. Pemahaman yang komprehensif (menyeluruh) tentang peristiwa ini memerlukan analisis yang holistik (menyeluruh dan terpadu) terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada pertengahan 1960-an.

Untuk masa depan, diperlukan upaya yang lebih sistematis (teratur dan terencana) untuk membuka arsip-arsip yang masih diklasifikasikan (dokumen rahasia yang belum dibuka untuk umum) dan melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan metodologi yang rigorous (ketat dan teliti). Hanya dengan demikian, kebenaran tentang salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah Indonesia ini dapat benar-benar terungkap.

Pada akhirnya, pencarian kebenaran tentang Dewan Jenderal bukan hanya penting untuk kepentingan akademis (ilmu pengetahuan), tetapi juga untuk proses rekonsiliasi nasional (perdamaian dan pemulihan hubungan antarkelompok dalam bangsa) dan pembelajaran sejarah yang dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Indonesia sebagai bangsa memiliki kewajiban moral untuk menghadapi masa lalunya secara jujur dan komprehensif, tidak peduli seberapa menyakitkan kebenaran yang mungkin terungkap. (*)

Mutiara Pancasila dalam Serpihan Tanah Surga

Catatan Iswati

Peringatan kelahiran Pancasila setiap 1 Juni tak semeriah hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan RI, 17 Agustus. Tak soal tentunya dengan seremonial HUT, asal kita sejenak mengenang dan terpekur mensyukuri di hari yang bersejarah itu. Mengetahui proses kelahirannya yang kemudian menjadi dasar negara.

Butir-butir isinya boleh kita pandang sebagai ”mutiara ideologi bangsa”, melampaui ideologi lain di jagat buana. Ini bukan karena infeksi eksepsionalisme, namun rangkuman sila-silanya memang pengejahwantahan esensi fitrah anak manusia yang selalu rindu akan hidup yang damai dan sejahtera.

Pancasila tidak semata hasil buah pikiran, saringan budi luhur peradaban yang digali dari bumi Nusantara, tapi perwujudannya juga terinspirasi lewat bersitan nurani, gerak hati, atau suara-suara halus dalam renungan panjang seorang Sukarno.

Setting waktunya di era perjuangan dulu, ketika Indonesia belum merdeka. Namun ikhwal dasar negara telah mengaduk-aduk pikiran Sukarno. Bukan hanya di masa pembuangannya di Ende – di bawah pohon sukun- melainkan jauh sebelum itu tatkala cita-cita Indonesia merdeka menggedor-gedor jiwa mudanya. Ketika pergulatan intelektualnya telah mengenal ”isme-isme” dan terolah dalam konseptualnya yang senantiasa berpijak pada nilai-nilai kesejatian bangsa.

Adalah hal lumrah tentunya jika kali ini peringatan hari lahirnya Pancasila kita rayakan dengan penuh rasa syukur. Karena keberadaannya kian tampak seperti pilar penyangga yang kokoh menopang payung besar yang bernama Indonesia. Nilai-nilai ajarannya menjadi pedoman arah hidup bagi segenap anak bangsa. Dan hingga kini pula seperti mantera ampuh dan jadi pandangan hidup kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila adalah dasar filsafat negara, ideologi, pandangan hidup, kepribadian, dan jiwa bangsa Indonesia. Dan hakikat atau inti ajaran Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. (Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila-Pendekatan Melalui Etika Pancasila, Hanindita Yogyakarta,1986 )

Aman-aman Saja

Tengok sejenak beberapa bulan silam. Pemilu Legislatif dan Pilpres 14 Februari tahun 2024 ini bisa dibilang aman-aman saja. Sebelum dan sesudah pencoblosan, aktivitas masyarakat berlangsung seperti sediakala. Biasa-biasa saja. Pasar tetap ramai, pertokoan pun sama. Kegiatan sekolah tak terganggu. Begitu pun perkantoran, kesibukan karyawan tak berubah, dan pabrik-pabrik pun tetap beroperasi.

Keamanan secara nasional cukup kondusif. Kalau pun ada riak-riak protes di beberapa TPS tak menimbulkan keributan, apalagi dibilang kerusuhan yang menimbulkan hati miris atau ketakutan. Sungguh, itu tiada ! Habis nyoblos kita bisa ngopi-ngopi pinggir jalan, atau makan dimanapun kita suka.

Gawe nasional itu sukses. Dalam arti keamanan masyarakat tetap terjamin. Di sini saya tidak menyoroti nilai demokrasi yang konon, sesuai pemberitaan yang tercanang, ternodai karena adanya intervensi aparat dan pihak yang berkuasa. Namun di sinilah justru fokus saya, bagaimana pun proses yang berlangsung dan kurang memuaskan bagi pihak tertentu, tapi situasinya baik-baik saja.

Pasangan calon yang unggul segera diketahui lewat hitung cepat, yakni nomor urut 2, Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara lebih dari 58,582 %, lalu disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sekitar 24,95 %, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,47 %.

Eloknya, yang tereliminasi dan pendukungnya seperti bersikap nrimo (menerima), meski belum tampak aura legowonya. Jalur hukum ditempuhnya lewat Mahkamah Kontitusi terkait temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan pemenang yang dihimpun penggugat. Namun putusan MK tak menggugurkan sang pemenang. Sehingga KPU pun segera mengesahkan keputusannya bahwa Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Sungguh itu hajatan demokrasi besar yang damai ! Meski riuh dan hingar-bingar, tapi tak menyulut konflik dari kubu yang tersisih. Karena kita mengedepankan kerukunan. Persatuan ! Butir ketiga Pancasila itu benar-benar telah menjiwai dan diterapkan.

Nilai persatuan ini telah diteladankan para tokoh bangsa. Bung Karno, Presiden pertama dalam suatu pidatonya pernah mengatakan; Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah.

Di kala posisinya dalam kemelut pun, di akhir kekuasaannya, pidatonya masih menggemakan wejangan yang menunjukkan betapa besar cintanya pada rakyatnya, ”Hei anakku…., simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita sakitku kepada rakyat. Biarkan aku jadi korban asal rakyat tetap bersatu.”

Gus Dur, Presiden RI ke-4 pun bersikap serupa. Saat dilengserkan, ia tampak legowo meski para pendukung dan simpatisannya siap “membentengi istana”. Ia lebih mementingkan keselamatan rakyat dan perdamaian ketimbang mempertahankan kekuasaan.

Sebagai anak bangsa sewajarnya kita bersyukur, dan bangga atas mantra Pancasila. Dan kebanggaan saya kali ini tersorong pula kata-kata Coach Timo, bule Jerman yang tampak begitu menganggumi Pancasila. Di YouTube lewat chanel Uncak TV Kapuas Hulu, Timo maupun kakaknya sama-sama mengagumi Pancasila. “Luar biasa Pancasila ini”, katanya.

Seorang remaja asal Malaysia, Dharsine Suresh Kumar yang pernah kuliah di Universitas Udayana, Bali, dalam suatu diskusi tahun 2020 lalu yang diunggah di YouTube, juga menyatakan kekagumannya.

Ia kagum atas kepercayaan masyarakat Indonesia khususnya anak muda terhadap Pancasila. Hidup mereka berlandaskan Pancasila, the way of life, kata Dharsine yang ketika itu sebagai ahli majelis tertinggi persatuan kebangsaan pelajar Malaysia di Indonesia.

Ia amati pula, orangtua di Indonesia mengajarkan Pancasila sebelum anak bersekolah. Sementara Rukun Negara, atau dasar negaranya hanya terdapat di kulit buku. Karena itu ia ingin Rukun Negara itu dipahamkan kepada anak-anak khususnya generasi muda Malaysia agar mengerti dan menerapkan isi Rukun Negara yang terdiri lima baris.

Sementara dalam pandangan Timo, yang membuat Indonesia spesial adalah kemajemukannya. Penyatuan dari begitu banyak bahasa, suku, agama. Itu yang membuat Indoesia spesial. Dan itu harus dijaga, harapnya pula.

Yang dimaksud tentu penjagaan atas penerapan sila-silanya dalam kehidupan, dan hal itu tidak akan datang dengan sendirinya. Harus di-push, katanya. Sebagaimana teknologi, juga tidak datang dengan sendirinya. Menyitir perkataan Elon Musk, teknologi itu tidak datang dengan sendirinya, harus di-push.

Sudah kodratinya tentu, tanah air kita yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau memiliki keberagaman suku, bahasa dan agama dengan adat istiadat yang berbeda pula. Menurut data BPS tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, sekitar 1.340 suku bangsa. Sementara berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdapat 718 bahasa yang tersebar di tanah air. Agama yang diakui ada 6; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.

Bule Jerman itu juga memuji pilihan kata dalam sila-sila Pancasila yang dinilainya bagus. Termasuk runut sila-silanya. Nilai rasa bahasanya dipahami apik, seakan itu bahasa ibunya. Inilah Analisa pandangannya.

Ketuhanan Yang Mahaesa. Kenapa ini di awal ? Karena Tuhan itu dasar dari segalanya. Dasar dari moralitas, dasar dari tujuan hidup. Apa artinya hidup ini kalau tidak bertuhan.
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia kalau mau adil dan beradab harus percaya pada Tuhan. Makanya kemanusiaan itu harus dekat dengan Tuhan. Supaya bisa adil dan beradab harus dekat dengan Tuhan. Kalau merasa dekat dengan Tuhan tapi tidak adil dan tidak beradab, (pasti) ada yang salah.
Persatuan Indonesia. Kalau tidak adil dan beradab, sulit menyatukan kepentingan masing-masing agama, suku, bahasa yang begitu banyak di Indonesia. Kalau tidak ada persatuan Indonesia, tidak ada Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Ini tentang demokrasi ala Indonesia yang tidak mengesampingkan nilai-nilai leluhurnya.

Menurutnya, leluhur Indonesia itu welcome pada semua bangsa. Monggo, silakan datang tapi jangan sampai mengganggu. Kesimpulannya, ujar Timo, sebenarnya hanya ada dua (tipe) orang di Indonesia. Pertama, orang-orang yang membantu Indonesia, membangun (Indonesia), dan kedua, orang-orang yang merusak Indonesia, mengganggu Indonesia.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ditaruh di posisi kelima, karena ini tujuan dari berbangsa dan bertanah air, supaya kita merasa keadilan sosial yang merata. Itulah tujuan dari adanya Indonesia.

Tanah Surga

Dua tipe orang di Indonesia yang dimaksud Timo, khususnya yang merusak, inilah yang ingin kita tahu. Karena negeri yang subur, kekayaan laut melimpah, tambang nikel terbaik, serta emas yang menggunung, namun masih banyak rakyatnya yang miskin.

Kelompok yang merusak Indonesia, yang paling tampak di permukaan/pemberitaan adalah para penjarah negeri atau koruptor. Narasi ini tersirat dalam lagu lama, Balada Sekeping Taman Surga yang dinyanyikan Bimbo.

Sekeping taman surga yang dimaksud tentu tanah air Indonesia ini. Ada pula yang menyebutnya serpihan tanah surga, karena pelbagai kekayaan bumi dan lautnya dan hamparan kenikmatan lain yang tak ada di belahan bumi lain, seperti cahaya matahari yang menerangi saban hari.

Inilah petikan syair Balada Sekeping Taman Surga:

/Pesona hamparan penuh warna/ Indahnya tiada terkira/

/Bukit, lembah, sungai, dan lautan/ Bagai untaian permata,

hingga mereka menyebutnya sekeping taman surga/

………

Namun pada bait selanjutnya, realitasnya juga mirip fenomena Indonesia kini;

/Sekeping taman surga telah berubah menjadi neraka dunia/

/Banyak anak bangsa menjadi durhaka/ Menjarah segalanya

/Bumi pun telah hilang barokahnya/

/Bahkan membunuh masa depannya, dirinya,

anaknya, dan bangsanya/…

Jika lagu lama tersebut adalah suara-suara nyata zaman kini, dimana laju dan cara korupsi kian tak terbendung dan disebut makin ugal-ugalan, kiranya butir-butir Pancasila yang indah dan bermakna itu sangat tak dihiraukan. Telah membutakan mata hatinya, lalu menjarah negerinya, sehingga membunuh masa depan dirinya dan membunuh masa depan bangsanya. (*)

*) Iswati, jurnalis senior, peraih Adinegoro 2018

Semar Berpancasila di Borobudur

JAYAKARTA NEWS – Jika Anda luang waktu di hari Rabu 1 Juni 2022, pergilah ke Borobudur. Pagi-pagi sekali, sebab acara dimulai pukul 08.00 WIB. Anda akan menyaksikan Semar memimpin rombongan kirab pembentangan kain merah putih sepanjang 1.000 meter. Hari itu, salah satu situs keajaiban dunia itu akan berbalut merah putih. “Pemecahan rekor Muri,” ujar Ki Mujar Sangkerta, salah satu partisipan.

Kepada Jayakarta News, Ki Mujar menjelaskan, ihwal tokoh wayang Semar yang sangat dekat dengan masyarakat Jawa khususnya. Ia adalah “dewa ngejawantah”. Seorang titah-sewantah yang mewarisi keluhuran budi para dewa. Meski Semar adalah tokoh dalam pewayangan, tetapi ia tidak ada dalam epos Ramayana ataupun Bharatayudha versi India. Semar adalah milik Indonesia.

Tak heran jika Semar menjadi tokoh idola bangsa. Termasuk idola Presiden Joko Widodo. Asal Anda tahu, wayang Semar berukuran raksasa yang menjadi pimpinan rombongan kirab di Candi Borobudur pada acara itu, adalah koleksi Presiden Jokowi (Sanggar Gogon).

Semar “Jokowi” nanti akan memimpin rombongan kirab, berjalan melalui Pintu 8. Di belakang, akan ada dua tokoh pewayangan lain yaitu Bathara Kresna dan Dewi Sri. Maknanya, pemimpin harus mengedepankan Jiwa Pamomong Nusantara, memilih jalan terbaik untuk mencapai tujuan akhir yakni Kebijaksanaan dan Kesejahteraan bersama (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). “Salah satu mutiara dalam Pancasila,” tutur Mujar, seniman kriya kelahiran Jember yang menetap di Yogyakarta itu.

Keseluruhan prosesi pembentangan kain merah-putih (melambangkan bendera Indonesia) sepanjang 1.000 meter itu, dimeriahkan pula dengan hadirnya Wayang Milehnium Wae & Garuda Perkasa kreasi Ki Mujar Sangkerta dan kawan-kawan Institut Sangkerta Indonesia yang terdiri atas para mahasiswa berbagai provinsi.

Selain kirab keliling candi, prosesi hari itu juga akan dilanjutkan dengan penancapan 2022 bendera merah putih di sepanjang jalan menuju titik kumpul di Balkondes Kembanglimus (Gerbang Gajah) pintu barat Candi Borobudur. Keseluruhan acara tadi dipersembahkan bagi peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Tanggal sakral yang diambil dari hari di mana Sukarno berpidato tentang dasar-dasar negara pada sidang BPUPKI, dua bulan sebelum Indonesia merdeka.

Pesona Arak-arakan

Rangkaian kegiatan yang dihelat panitia Festival Budaya Nusantara Borobudur itu, berlangsung 1 – 3 Juni 2022. Anda bisa membayangkan bagaimana arak-arakan kirab dengan balutan busana yang mempesona, serta suasana sakral yang tersebar.

Di paling depan, ada cucuk lampah membawa dupa dan bunga. Di belakangnya wayang Semar koleksi Presiden Jokowi. Setelah itu Garuda Perkasa dan Wayang Milehnium (Ki Mujar Sangkerta dkk, Institut Sangkerta Indonesia). Peserta arak-arakan di belakangnya adalah Bergada Taksi Purwo Loyo (Imogiri, Yogyakarta), dilanjutkan Satria-satria (dari berbagai Kerajaan Nusantara termasuk dari Demak).

Yang tak kalah menarik, tampilnya pasukan “9 Srikandi” dari Mataram Jaya Binangan dan Bagelen, Purworejo. Para wanita cantik yang terinspirasi oleh sosok Srikandi, salah satu istri Arjuna yang tidak saja cantik, tetapi juga mahir dalam seni memanah dan menjadi patriot pembela negara.

Di belakang “9 Srikandi” adalah kain merah-putih 1.000 meter yang disebut Ratih Sribuwara. Nama itu memiliki makna “meRAh puTIH SeRIBU meter jiWA nusantaRA. Makna lain adalah Sukacita 1000 bidadari.

Sang “Ratih Sribuwara” melingkari Candi Borobudur dengan penuh sukacita. Jiwa Nusantara mencintai, merangkul, memperkuat dan melestarikan candi Borobudur sebagai Maha Karya leluhur bangsa. Karya yang menjadi masterpiece kelas dunia, tidak saja pada masa wangsa Syailendra abad ke-8 (saat candi dibangun), tetapi hingga hari ini dan selamanya.

Candi Buddha termegah di atas jagad raya itu, adalah buah gotong royong atas dasar kecerdasan spiritual. Istilah zaman sekarang “spiritual intelligence collaboration”, dari para leluhur dalam melahirkan mahakarya.

“Gotong royong adalah Pancasila. Bung Karno mengatakan, jika lima sila harus diperas menjadi satu, ketemu istilah yang hanya ada di Indonesia, yaitu ‘gotong royong’. Acara Ratih Sribuwara ini adalah sebuah pelestarian filosofi gotong royong yang hidup kekal abadi di bumi pertiwi,” ujar Ki Mujar.

Kemasan rangkaian kirab Ratih Sribuwara tak pelak bakal menjadi sajian istimewa. Terlebih karena para peserta mengenakan kostum wayang dan busana adat. Padu-padan warna, corak dan bentuk yang sangat indah dipandang mata. “Jangan hanya mengagumi keindahannya, tapi bertakzimlah atas para leluhur yang telah meninggalkan warisan budaya adiluhung,” kata Ki Mujar Sangkerta.

Wayang Milehnium Wae saat gladi bersih. (foto: institut sangkerta indonesia)

Ditanya lebih spesifik mengenai keterlibatannya dalam event ini, Ki Mujar antusias menukas. Wayang Milehnium Wae mengikutkan wayang raksasa kontemporer yang terbuat dari pelat logam aluminium, kuningan, tembaga, dan stainless aneka ukuran. Paling kecil 50×50 cm yang ukuran sedang 100×200 cm, dan paling besar ukuran 300×300 cm (wayang milehnium Garuda Perkasa).

Sebagai seniman sekaligus budayawan dan kriyawan, Ki Mujar dengan Wayang Milehnium-nya tampak senantiasa haus berkarya, mengisi ruang-ruang terbuka, memperkaya jiwa bangsa. Tak jarang performance arts-nya terbilang ekstrem. Seperti saat ia membuat arak-arakan wayang milehnium melawan kemacetan jalan di pusat kota Yogya. Kali lain, ia berkubang lumpur di sawah hingga bantaran sungai.

Pendek kata, karya wayang milehnium menjelajah dari sawah hingga ke gedung mewah. Ia mengusung konsep kolaborasi karya: Seni rupa pembebasan, instalasi bunyi, teater minimalis, olah gerak tubuh, pantomime, dan fashion show. Di samping, gerak visual wayang milehnium itu sendiri. “Saya menyebut itu semua sebagai karya komposisi bebas,” kata Ki Mujar sambil tertawa.

Kembali ke Borobudur. Selain komunitas Wayang Milehnium, masih banyak unsur komunitas lain yang berpartisiasi memperingati Hari Lahir Pancasila melalui parade budaya yang sarat makna. Mereka antara lain Rumah Budaya Royal House, Regresif (Remaja Generasi Aktif Borobudur), Pawon Jogan, Bestari Pertiwi, Corona Collection, MAI Banyulangit, InSaga, Jedink Pro, ibu-ibu Bersanggul & Berkebaya Jogja, Pakopen, PaSri DIR, Parikesit Pro, Prajna Srikandi, Damar Kedaton Nusantara, Asosiasi Masyarakat Dance Indonesia (AMDI), PARFI DIY, Sanggar Saraswati, dan lain-lain.

Adapun penyelenggaranya Dewisnu, Panitia Pekan Budaya Nusantara Borobudur bekerja sama dengan Mataram Joyobinangun Kartosuro. Salam budaya. (roso daras)

Presiden Sukarno: Dari Koleksi ke Industri Kreatif

JAYAKARTA NEWS – Pada 1 September 2021 salah satu dosen yang juga menjabat sebagai Kaprodi S-1 Tata Kelola Seni FSR ISI Yogyakarta, Dr. Mikke Susanto diundang untuk memberi kuliah di Asia Institute, The Faculty Arts, Melbourne University Australia. Undangan ini diinisiasi oleh Dr. Edwin Jurriens yang menjadi pengajar mata kuliah “Creative Industries in Indonesia” (Kode matakuliah INDO30002). Ceramah ini secara khusus ditujukan untuk mahasiswa mata kuliah tersebut untuk melihat perkembangan industri kreatif melalui kasus yang terjadi di Indonesia.

Dalam kuliah terbatas untuk mahasiswa strata sarjana (undergraduate) dari 2 prodi ini dibahas mengenai hubungan Presiden Sukarno, sejarah sosial dan industri kreatif. Banyak hal yang menarik untuk dikaji meskipun topiknya sangat khusus dan terpusat pada sosok presiden pertama Indonesia. Materi tersebut mulai dari siapa Sukarno, koleksi-koleksinya, efek terhadap seni di masyarakat, hingga pengembangan ide pasca-koleksi. Sampai-sampai kreativitas publik pun jadi perhatian dalam materi yang disajikan oleh Mikke Susanto.

Kuliah akan disajikan dalam dwi bahasa ini juga membahas sejauh mana Sukarno sebagai patron seni. Kehadirannya sebagai kolektor patron menjadi contoh hingga melahirkan berbagai catatan menarik. Selain sebagai politikus, pejuang, penulis, dan presiden, Sukarno selalu berfikir estetik. Baginya seni bukan semata seni. Seni dan karya seni mampu membuka pikirannya yang lapang. Seni dan karya seni sebagai katarsis sekaligus alat perjuangan. Karenanya, Sukarno tak pernah sekalipun meninggalkan sesuatu yang kreatif hingga akhir hayatnya.

Kerjasama bagi kedua kampus ini dinilai sangat penting untuk para mahasiswa. Kedua kampus yang berada dalam bidang seni humaniora ini perlu saling terus memberikan sumbangan baik bagi riset dan pemecahan masalah di dunia. Dunia industri kreatif yang berkembang semakin cepat di sebuah negara adalah kasus yang sangat menarik untuk ditelaah dengan perspektif berbeda misalkan melalui pendekatan berbeda antar negara. Diharapkan, kuliah ini dapat menjadi contoh kerjasama antar lembaga pendidikan antar negara di masa kini dan masa depan. (*/PR)

Menata Dunia Baru

Oleh Ren Muhammad

Jumat itu, 30 September 1960. Sukarno menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin kaliber dunia. Ia tampak gagah, berkacamata, berpeci hitam, dengan setelan jas dan celana pantalon putih, lengkap dengan jam merk Rolex melingkar di pergelangan tangan kanannya. Di hadapan para pembesar negara-bangsa yang hadir di gedung PBB dalam Sidang Umum ke-XV, ia menyampaikan pidato sepanjang 47 halaman, “To Build the World Anew”—yang versi terjemahan bebasnya kami jadikan judul tulisan ini.

Pada hari Indonesia menggugat dunia itu, mata para pembesar Amerika dan terutama Eropa—yang getol menjarah bangsa lain, terbeliak melihat seorang manusia Timur tampil begitu percaya diri. Lengkap dengan kecerdasan tutur dan rasionalitas yang ia miliki. Negara Indonesia yang baru 15 tahun ia pimpin, memang bukan negara Islam. Tapi pidatonya yang fenomenal itu, ia buka dengan (QS. al-Hujurat [49]: 13);

“Hai, sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, sehingga kamu berbangsabangsa dan bersukusuku agar kamu sekalian kenal-mengenal satu sama lain. Bahwasanya yang lebih mulia di antara kamu sekalian, ialah yang lebih takwa kepada-Ku.”

Sukarno yang saat itu berbicara atas nama 92 juta rakyatnya, memungkasi pidato legendaris itu dengan kalimat yang bahkan hingga hari ini belum juga berani dilontarkan oleh para pemimpin negara mana pun:

“Kami tidak berusaha mempertahankan dunia yang kami kenal, kami berusaha membangun suatu dunia yang baru, yang lebih baik. Kami berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman. Kami berusaha membangun suatu dunia, di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kami berusaha membangun suatu dunia, di mana terdapat keadilan dan kemakmuran untuk semua orang. Kami berusaha membangun suatu dunia, di mana kemanusiaan dapat mencapai kejayaan yang penuh.

Bangunlah dunia ini kembali! Bangunlah dunia ini kokoh, kuat, dan sehat! Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Bangunlah dunia yang sesuai dengan impian dan cita-cita umat manusia…“

Hanya berjarak lima tahun dari masa itu, sebuah rencana besar yang telah disusun biro pemerintah AS, Central Intelligence Agency (CIA), dilancarkan ke Indonesia—guna menjatuhkan Sukarno dari tampuk kekuasaannya. Dunia tak boleh punya memori tentang 30 September 1960 yang mengagumkan itu. Sebab Sukarno sudah melangkah terlampau jauh. Jika tak dibanteras, ia akan tampil sebagai pemimpin umat manusia. Meski kenyataannya, ia memang sudah ditahbis sebagai Presiden Terbaik Dunia pada 2014 oleh www.theranking.com.

Peristiwa G-30/S/PKI yang dikendalikan Amerika melalui Jenderal Soeharto, dan menelan korban sebanyak lima juta jiwa, adalah potret buram kemanusiaan yang lain pasca Hiroshima-Nagasaki. Data itu bisa dangsanak sekalian akses melalui data dari The Cornell Paper, atau National Security Archive, yang telah dideklasifikasi pada 2017.

Tindakan untuk dapat mengakses apa yang dirahasiakan selama rentang setengah abad ini, persis ketoprak. Belagak pilon dalam bahasa Melayu pasaran. Mari kita pakai logika yang paling jernih lagi sehat. Memangnya kalau sudah dideklasifikasi, semua perkara serta-merta selesai? Nanti dulu. Jutaan nyawa yang telah melayang itu tetap harus dipertanggungjawabkan. CIA takkan bertindak jika presiden Amerika tak memberi perintah. Ini artinya, Amerika adalah penjahat perang zaman kiwari, yang harus diseret ke Mahkamah Internasional.

Pertanyaan kita, dunia model apa yang mau dibangun kembali? Jika Anda membaca lagi pidato Bung Karno tersebut, niscaya kita akan tahu harus melakukan apa pada zaman ini. Hal paling mencolok yang bisa dikenali secara kasat mata adalah, dominasi Amerika yang sudah kelewat batas. Bahkan melampaui aturan-aturan universal yang telah berlangsung di dunia era sebelum kita. Amerika melaju sendirian memimpin peradaban modern, sembari menindas negara lain dengan segala macam cara yang mengutungkan mereka semata.

Cermatilah bagaimana cara mereka memveto keputusan Dewan Keamanan yang presidennya berasal dari Indonesia. Amati pula tingkah Amerika yang mengembargo Iran dan beberapa negara lain, yang tak mau menuruti aturan timpang Paman Sam—khususnya dalam soal pengembangan teknologi militer. Kecurangan Amerika menata perekonomian dunia juga sudah tak usah kita perdebatkan lagi. Terkait ini, kita sedang menuju resesi bersama akibat pola ekonomi yang salah. Tidak adil dan cenderung menyengsarakan umat manusia. Ada begitu banyak negara yang dengan sengaja dililit hutang, sementara kekayaan alamnya dikeruk sampai habis demi memenuhi ambisi kapitalisme gaya USA.

Model pendidikan yang selama ini berkembang pun, dipaksa Barat untuk kita adopsi untuk kebutuhan industri mereka. Belasan tahun manusia modern menyerahkan dirinya pada institusi sekolah dan kampus, hanya berujung menjadi kacung kapitalisme global. Sapi perah yang akhirnya mati kelelahan, dan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Apa pun bidang studi yang diselenggarakan, semua mengarah pada satu tujuan yang sama: penggandaan keuntungan perseorangan. Bukan untuk kepentingan bangsa manusia.

Dunia kesehatan kita pun setali tiga uang. Terpaksa harus tunduk pada bisnis farmasi. Maka tak heran bila siapa pun yang berobat ke rumah sakit, harus dibuat bertambah sakit, mengonsumsi obat terus menerus, dan tak jua sembuh. Malah tak sedikit yang harus meregang nyawa. Lantaran rumah sakit memang berfungsi untuk membuat mereka bertambah sakit. Hingga hari ini pun, masih belum ada negara yang mau mendirikan rumah sehat untuk rakyatnya—termasuk Indonesia. Ini jelas kecelakaan peradaban.

Corak peradaban yang dikembangkan Amerika pun jauh dari spirit keluhuran manusia. Malah yang terjadi, kemanusiaan kita tergerus hingga ke titik nadir. Teknologi dan kebebasan adalah kata kunci untuk meruntuhkan pranata kebudayaan semua bangsa yang masih bertahan di dunia modern. Hidup kita sekarang jadi melulu teknikal-teknologis, menjemukan, dan rentan. Wajar bila ada begitu banyak kasus bunuh diri terjadi. Kita juga mafhum jikalau manusia hari ini jadi teramat mudah mengalami kerancuan dalam hidupnya—yang selalu dimulai dari kekacauan berpikir, kejernihan hati, dan ketenangan jiwa.

Seluruh pemimpin dunia hari ini, harus duduk berembug membicarakan nasib peradaban manusia yang sudah centang prenang. Ibu bumi yang kadung rusak parah, harus diruwat lagi agar kembali pulih seperti sedia kala. Kita harus membuat aturan anyar kehidupan secara universal, yang bisa dijadikan tolok ukur bersama dalam mengembangkan negara di zaman baru. Hal yang terpenting adalah, kita harus memperbaiki pola hidup dengan pendekatan tata krama, tata salira (diri), tata nagara, tata buwana, dan tata surya. Hidup bijaksana dalam kebijaksanaan semesta.

Berdasar landasan pikir itulah, kami kembali menggelar perhelatan Tribute to Sukarno (Jilid II) di Cikande, Banten, pada Sabtu, 3 Oktober 2020. Acara akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Stanza, dilanjutkan dengan sarasehan bertema “Menata Dunia Baru” yang diampu Ren Muhammad (Penyintas Peradaban), Roso Daras (Sukarnois, Ketua Yayasan Aku dan Sukarno), dan Atih Ardiansyah (Pendiri Cendekiawan Kampung).

Lalu ada Abdullah Wong yang akan menyampaikan orasi kebudayaan dan membacakan sebuah puisi yang digubah Bung Karno, “Aku Melihat Indonesia.” Gelaran ini dipuncaki dengan pemutaran film “Tentang Sukarno Tak Pernah Usai “ dan kemudian ditutup dengan lagu ‘Bersuka Ria’ yang diciptakan Sang Proklamator pada 1965. Seluruh rangkaian acara tersebut dimaksudkan agar para penerus bangsa Indonesia tahu dan sadar, bahwa pemimpin mereka adalah tokoh besar zaman modern—yang sampai hari ini belum lagi bisa ditandingi di belahan dunia mana pun. []

*) Penulis adalah Penggagas “Tribute to Sukarno

Mengenang Bapak Kemerdekaan

Oleh Sri Iswati

PERAN Bung Karno dan Bung Hatta sangat sentral dalam mencapai Indonesia merdeka. Namun di sini saya bicara Sukarno saja, meski keduanya proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

Selain itu, karena kisah dan pergulatan Bung Karno yang panjang terkait nasionalisme, dan dia pun tokoh penggali Pancasila, mutiara perekat bagi bangsa yang sangat prural. Namun hari-hari akhir sang tokoh sangat tragis. Sunyi dan sepi. Dijauhkan dari keluarga dan rakyatnya. Itulah penjara batin yang memilukan, lebih menyakitkan dibanding penjara yang dialaminya belasan tahun di masa penjajahan Belanda.

Hari-hari sunyi yang dijalani Tokoh Pejuang Kemerdekaan ini di akhir hayatnya mau tak mau mendorong ingatan kita terangkai pada situasi kelam tragedi kemanusiaan 1965, Gerakan 30 September, dan rentetannya hingga tahun 1970-an yang membuat luka dalam bangsa Indonesia. Lalu, selama beberapa dasawarsa selanjutnya kita “harus melupakan” kiprah Bung Karno dalam panggung sejarah republik ini.

Bukan hanya tragedinya yang begitu kelam dari sisi kemanusiaan, namun dari kaca mata hukum pun hingga kini masih buram. Karena tiada mahkamah pengadilan yang digelar terhadap siapapun yang disangka, atau diisukan bersalah. Hanya satu cara yang dilakukan, jutaan orang “dihilangkan” oleh sesama bangsa dan setanah air. Sementara yang tersisa terpenjara oleh keadaan.

Sebagai insan dan bangsa pemaaf, kita menyadari, suatu kemestian telah terjadi, dan tak bisa kita ingkari bahwa kita pernah menenggelamkan pilar sejarah dari kisah berdaulatnya republik ini.

Tragis dan miris memang, bahwa Bung Karno, pemeran utama dari wujud eksistensi kita menjadi bangsa merdeka serta pengakuan dunia internasional atas tegaknya negara kesatuan Indonesia, “harus dilupakan”. Benar-benar dilupakan, bagaimana kiprah dan peran Bung Karno di era pergerakan pemuda, dalam peperangan mencapai kemerdekaan, hingga revolusi sesudah kemerdekaan pun sepi dari pembicaraan.

Ajaran-ajarannya seperti dilupakan, termasuk kalangan pendidikan pun bungkam. Sekadar mengutip kata-kata bijak atau pendapat Bung Karno di masa penjajahan kolonial saja juga takut.

Selama puluhan tahun, atau satu generasi kita tak berani membincangkan tokoh kemerdekaan ini. Tapi ketakutan, diam, dan bungkam itu wajar. Sebab semua institusi dan perorangan tak boleh menyimpan buku-buku karya Bung Karno di perpustakaan atau di lemari-lemari buku. Risikonya berat jika melanggar, bisa dituduh prokomunis atau melakukan tindakan subversif

Namun Bapak Kemerdekaan yang juga Presiden pertama RI ini jauh waktu sebelumnya pernah berkata bahwa sejarahlah yang akan membersihkan namanya. Meski ketika mengatakan ini dalam konteks menangkal tuduhan sebagai kolaborator Jepang atas terjadinya kerja paksa .

Terkuburnya nama besar sang tokoh selama puluhan tahun tentu terjadi karena situasi politik dan kebijakan suatu rezim. Bukan dilatari fakta atau putusan pengadilan yang memvonis bahwa ia bersalah atau tidak. Karena, meskipun Bung Karno meminta digelar saja sidang pengadilan, penguasa kala itu menolaknya.

Setelah pemerintahan orde baru berakhir, buku-buku Bung Karno beredar kembali. Bahkan bermunculan buku-buku baru yang mengupas tentang ketokohan Bung Karno dari bermacam dimensi.

Langkah Sejarah

Sejarah anak manusia, atau suatu peradaban dari jaman ke jaman selalu mencari caranya sendiri untuk menyatakan diri dan membuktikan fakta maupun kebenaran terhadap generasi masa depan. Itu bisa terjadi setelah puluhan tahun bahkan berabad kemudian. Nabi, sabda orang-orang suci, wali, atau orang-orang terpilih lainnya, alamlah yang turut membantu untuk menjaga dan mengejahwantahkan “pesannya”, sehingga kebenaran sabda dan fakta bisa terungkap.

Begitu pun sebaliknya, pengkhianatan, atau upaya menjungkirbalikkan fakta/ sejarah, dan pelbagai tipu daya pun bisa tersingkap. Kadang bisa lewat kajian ilmiah, atau temuan fakta-fakta empiris dari dokumen serta rahasia yang tercecer, ataupun sekadar celotehan-celotehan dari ketidaksengajaan. Atau bisa jadi dari kearifan dan keadilan alam sendiri. Bukankah dalam setiap kesadaran dan di ujung keterbatasan…, saat pemahaman mentok…, kita sering berkata, “Tuhan tidak pernah tidur. “

Untuk Kemerdekaan

Bung Karno, lebih dari separuh usianya yang hampir 70 tahun, hidupnya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan hingga direbutnya kembali Irian Barat (Tanah Papua) 1963 ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selama dua belas tahun di usia terbaik seorang laki-laki ia habiskan dalam penjara dan pengasingan.

Keyakinannya begitu kuat, tekadnyapun teguh bahwa ia dilahirkan untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya. /Mau tidur pikiranku hanya kemerdekaan./Bangun tidur cita-citaku hanya kemerdekaan/Begitulah yang tertulis dalam biografinya, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Karena itu langkah-langkahnya tak pernah goyah oleh ancaman maut dan belenggu siksa dinding-dinding penjara.

“Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan aku keluar dengan tujuan yang sama.” Tekadnya demikian membaja.

Bahkan dinyatakan bahwa kebahagiannya adalah perjuangan menggapai kemerdekaan bersama bangsanya.

/Aku tidak begitu memikirkan benda-benda duniawi seperti uang. Hanya orang yang tak pernah menghirup apinya nasionalisme dapat larut dalam hal-hal sepele seperti itu./

Memang, era yang berbeda, melahirkan pula cita-cita berbeda pada setiap generasi. Namun kemerdekaan dan kedamaian adalah ciita-cita manusia sepanjang zaman. Betapa agungnya nilai kemerdekaan.

Kini kita memasuki suasana peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus, namun hari-hari itu kadang berlalu begitu saja. Tanpa kesan yang bermakna.Tak menorehkan manifestasi dari upaya-upaya pemupukan nasionalisme atau membangun makna bahwa kemerdekaan itu sesuatu yang mewah dan mahal, dibangun dengan cucuran darah dan air mata.

Jadi bayangkanlah, ketika hari-harimu dalam tekanan penguasa, sementara kau saksikan jutaan rakyat dalam kemiskinan, saat itu kau pasti merasakan, betapa kemerdekaan dan kebebasan merupakan kemewahan yang sangat kau rindukan. ***

Orde Baru Sebabkan Krisis Kebudayaan dan Malapetaka Musik

MUSISI ternama Indonesia, Guruh Soekarnoputra menuding pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto tak hanya berpengaruh pada kondisi ekonomi dan politik Indonesia, tapi juga berdampak pada kondisi kebudayaan, tak terkecuali musik.

Menurut putra bungsu Presiden pertama RI, Soekarno, orde baru menjadi salah satu penyebab malapetaka bagi kebudayaan dan musik Tanah Air.

“Buat saya, zaman orba itu awal mulanya petaka. Dan itu masih berlaku bahkan buahnya itu, sampai sekarang. Saya enggak anggap Soeharto itu Presiden,” kata Guruh di peluncuran dan pameran buku ’40 Tahun Swara Maharddhika’ di Museum Mandiri. Dikatakannya, Lengsernya Soeharto di Orde Reformasi, tapi rezim Orde Baru belum runtuh.

Guruh mengatakan, akibat malapetaka musik itu, terjadilah krisis kebudayaan. “Gara-gara petaka orba itulah, buat yg mengerti, kita mengalami krisis kebudayaan. Gara-gara petaka orba itulah, buat yang mengerti, kita mengalami krisis kebudayaan,” katanya.

Guruh menuturkan, dengan masuknya modal dan pengaruh asing pada saat orde baru, hal ini membuat kondisi budaya Indonesia kian terkikis. Menurutnya, masa orde baru membuat banyak masyarakat Indonesia menjadi ke-barat-baratan. “Di bidang musik, akhirnya timbul komersialisasi musik. Itu karena betapa sudah merasuknya komersialisasi dan liberalisme,” ujar Guruh.

Meski demikian, Guruh juga mengakui bahwa saat kecil dirinya sempat tidak setuju dengan kebijakan sang ayah, Bung Karno yang begitu anti dengan musik barat. Namun belakangan dia paham, bahwa hal itu untuk tetap menjaga budaya dan juga bahasa Indonesia. Generasi milenial jangan buta politik, tegas Guruh. Awalnya, ketika Soeharto lengser dan ada keterbukaan politik, Guruh ingin dirikan partai politik Swara Maharddhika yang bersifat progresif revolusioner. Tapi apa yang terjadi? Partai makin banyak. “Yang tadinya 3 parpol akibat fusi, kini belasan partai berdiri. Saya tak setuju multi partai. Saya berpendapat cukup satu partai yang didirikan oleh negara.” terang Guruh. ***

Pemindahan Ibukota 1: Sukarno dan Pusat Indonesia Baru

WACANA pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno. Hal tersebut mengingat bahwa sejak 1957, Soekarno telah meramalkan pertumbuhan ekonomi dan populasi di pulau Jawa, khususnya Jakarta, akan menjadi tidak terkendali.

Pertimbangan Sukarno dalam memilih Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan, dikarenakan letaknya yang di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Palangkaraya berada di pulau Kalimantan yang merupakan pulau terbesar di Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Palangkaraya, Sukarno menilai kota tersebut memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan di masa mendatang. Di kota tersebut, Sukarno juga memiliki visi memadukan transportasi sungai dan jalan raya laiknya di negara-negaramaju.

Gagasan Sukarno untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Tengah tersebut rupanya dicatat oleh Wijanarka dalam bukunya yang berjudul ‘Soekarno dan Desain Rencana Ibukota RI di Palangkaraya’.

Dikutip dari CNN Indonesia, Wijanarka dalam bukunya menuliskan pernyataan Sukarno sebagai berikut: “Jadikan Kota Palangkaraya sebagai modal dan model”, ucap Sukarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan Palangkaraya pada 17 juli 1957.

Wijanarka dalam bukunya menjelaskan bahwa pemindahan ibukota ke Palangkaraya guna menghilangkan sentralistik Jawa. Selain itu, pembangunan di Jakarta dan Jawa merupakan konsep pembangunan peninggalan belanda. “Soekarno ingin membangun ibukota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah,” tulis Wijanarka.

Dalam bukunya, Wijanarka mencatat bahwa untuk mewujudkan pemindahan ibukota, Sukarno telah menceritakan idenya kepada beberapa insinyur Rusia yang lantas membangun jalan raya di lahan gambut.

Namun impian tersebut kandas ketika 1965 Sukarno dilengserkan oleh Orde Baru, yang sebelumnya diawali dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 1960-an. Presiden Soeharto sebagai presiden yang baru, tak ingin melanjutkan pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya. Akhirnya Jawa kembali menjadi pusat semua aspek kehidupan dan perekonomian Indonesia. ***