Tag: pilkada 2018

Kapolda Sumut Pastikan Polri Tetap Netral di Pilkada Sumut

 

Kapolda Sumut, Irjen Paulus Waterpauw–foto istw

Polri dipastikan akan tetap menjaga  netralitas dalam pelaksanaan proses Pemilukada Sumatera Utara.  Demikian ditegaskan Kapolda Sumut, Irjen Paulus Waterpauw kepada wartawan, Kamis (26/4/2018) terkait tudingan sekelompok mahasiswa yang yang mengatasnamakan Presedium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara saat menggelar aksi demo di DPRD Sumut pada Rabu (25/4/2018) siang.

“Aksi tersebut sah-sah saja karena mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya kepada lembaga perwakilan rakyat. Namun apa yang menjadi tuntutan melalui pernyataan sikap tertulis tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan hanya menuding. Kita pastikan Polri akan selalu netral dalam Pilkada Sumut,” ungkap Waterpauw.

Untuk itu Kapolda meminta para mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara untuk tidak melempar isu yang dapat berujung fitnah dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. “Hendaknya kita sama-sama menjaga agar proses pelaksanaan Pemilukada Sumut nanti dapat berjalan dengan baik,” sambungnya.

Senada, Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan pihaknya yakin polisi tetap netral.  “Nggak mungkin itu. Kapolda saja tidak ada familinya di sini. Apalagi, Kapolri dan Panglima TNI sampai datang ke Medan untuk menegaskan bahwa Polri dan TNI akan selalu netral,” tegasnya.

MP Nainggolan menyatakan terkait kasus pidana pemilu JR Saragih yang dinilai jalan di tempat, bukan ditangani Polda Sumut tetapi Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu).  “Kasus itu ditangani Gakkumdu. Ada polisi, ada jaksa, ada Panwas, satu ata. Bukan Polda Sumut. Sama seperti di KPK ada polisi ada jaksa. Itu tetap Gakkumdu bukan Polda Sumut,” jelasnya.

Diberitakan,  sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Rabu (25/4/2018) siang. Dalam aksinya, mereka mendesak lembaga DPRD Sumut untuk memanggil Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw karena dianggap tidak netral dalam proses Pemilukada Sumatera Utara ***

 

Kapolri Persilakan Anggota Maju Pilkada 2018

KAPOLRI Jenderal Pol Drs. H. Muhammad Tito Karnavian mempersilakan anggota-anggota Polri yang memiliki keinginan terjun ke dunia politik, dalam  konteks menjadi peserta pilkada. “Di negara ini saya kira semua orang memiliki hak politik yang sama sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh keputusan pengadilan. Menjadi kepala daerah, why not?” kata Tito di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Tito Karnavian menilai kandidat kepala daerah dari kepolisian sudah memiliki bekal untuk menjalankan birokrasi di pemerintahan, begitu pula kepala daerah dari TNI. “Apalagi teman-teman dari kepolisian, dan dari TNI pada umumnya pernah menjadi kapolda, kapolres, yang tentu saja punya pengalaman dalam birokrasi dan penanganan masalah,” tegas Tito.

Tito menyatakan setuju dan akan mengizinkan jika ada anggota Polri yang terjun ke politik dan maju dalam bursa kepala daerah melalui ajang Pilkada. “Saya tidak bisa menghalangi hak politik ini, silakan,” ujar Tito.

Anggota Polri yang mengikuti Pilkada, tidak harus langsung mengundurkan diri. Mereka diberi waktu hingga KPUD menetapkannya sebagai calon sah. Ia hanya mengikuti aturan yang ada. Anggota yang ikut Pilkada, Februari 2018 harus mengundurkan diri.

Diketahui, sedikitnya ada tiga perwira tinggi Polri yang ingin mencalonkan diri dalam Pilgub 2018 di antaranya Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan. Anton mengaku telah memint  izin kepada Kapolri untuk maju di Pilgub Jawa Barat 2018. Selain itu, Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Safaruddin, telah ajukan izin ke Kapolri untuk maju di Pilgub Kaltim 2018. Dan yang ketiga, Kakor Brimob Polri Irjen Pol Murad ismail yang diusung PDI -P, maju Pilgub Maluku 2018. Murad Ismail  bersedia mundur dari Polri setelah mendaftar ke KPUD Maluku. ***

Jelang Pilkada, Kota dan Kabupaten Tangerang Beda Publikasi

TAHUN ini, Kabupaten dan Kota Tangerang telah memasuki tahun politik. Karena, pada pertengah tahun 2018, kabupaten dan kota akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan pemilihan kepala daerah. Para petinggi partai politik pun mulai pasang strategi mengelus jago dan usungan partai di pertarungan Pilkada nanti.

Namun fenomena politik tersebut membuat ketar-ketir para kepala badan dan dinas di lingkup pemerintahan Kabupaten Tangerang. Hal itu terlihat dari faktor pemangkasan anggaran publikasi keberhasilan pemerintah daerah secara besar-besaran. Karena, publikasi keberhasilan pembangunan oleh pemerintah daerah, adalah suatu komunikasi politik seorang pejabat politis seperti bupati.

“Benar, ada pemangkasan angaran publikasi besar-besaran di tahun politik ini,” kata beberapa kepala dinas yang minta namanya tidak disebutkan. Siapa pelaku pemotongan anggaran? Belum jelas. Atau barangkali mereka tahu, tetapi tidak mau menyebutkan. Sebab, ini diindikasikan ada aroma persaingan politik.

Lain lagi di Kota Tangerang, anggaran publikasi keberhasilan pembangunan di Kot Berahlaqul Karimah itu malah bertambah dari tahun lalu. Bahkan pejabat nomor satu dan dua di Kota Tangerang itu pun terus berduet melakukan safari keberhasilan dan rencana pembangunan bersama para kepala dinas dan badan terkait ke setiap kecamatan maupun kelurahan sampai ke peloksok perkampungan.

Seorang pengamat politik regional di Banten, Drs. H. Trisnadi membenarkan, bahwa publikasi keberhasilan pembangunan di satu kabupaten/kota adalah suatu kebutuhan pejabat politik di daerah. Karena, publikasi keberhasilan pembangunan, adalah salah satu komunikasi politik langsung antara pimpinan daerah dengan warga yang dia pimpin. “Secara politis, salah besar kalau anggaran publikasi keberhasilan pembangunan itu dipotong,” kata dosen perguruan tinggi itu. ***