Jelang Pelantikan Presiden Situasi Keamanan Kondusif

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua MPR RI Babang Soesatyo. (ist)

Jayakarta News – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengetuk kebesaran hati seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga kekhidmatan acara pelantikan Presiden – Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, yang dimulai Pukul 14.30 WIB, di Gedung Nusantara, Komplek MPR RI, Jakarta. Kesuksesan acara pelantikan tersebut menjadi pertaruhan terakhir dalam rangkaian panjang penyelenggaraan Pemilu 2019, untuk menunjukan kepada dunia betapa demokrasi di Indonesia sudah semakin matang dan tumbuh dengan dewasa.

“Elite politik sudah menunjukan kedewasaannya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dengan bersepakat mendukung kekhidmatan prosesi pelantikan presiden-wakil presiden, serta mengedepankan gotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kini waktunya berbagai elemen masyarakat turut serta berhimpun dalam satu barisan keluarga besar Bangsa Indonesia. Kita lepaskan ego kelompok maupun berbagai bentuk ketidakpuasan. Kita songsong pelantikan dengan suka cita, dan tunjukan pada dunia betapa beradabnya Bangsa Indonesia,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dengan KPU, Panglima TNI, Kapolri, Setneg dan Kepala Badan Intelijen Negara, di Komplek MPR RI, Jakarta, Selasa (15/10/19).

Selain dihadiri Pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, turut hadir antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan keterangan pers didampingi, dari kiri: Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menko PMK Puan Maharani, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (ist)

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meminta aparat TNI/Polri dan juga Badan Intelijen Negara terus mewaspadai berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Jangan sampai ada kejadian sekecil apapun yang bisa mengganggu prosesi pelantikan sehingga mencoreng wajah Indonesia di mata dunia.

“Dari berbagai laporan yang disampaikan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, aparat sudah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban. Bukan hanya di Jakarta, melainkan Indonesia secara keseluruhan, tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini optimistis semua potensi ganguan yang mungkin terjadi jelang pelantikan presiden bisa diatasi dan diantisipasi dengan baik oleh aparat keamanan. Bahkan, aparat keamanan  menjamin keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, mulai dari rumah, menuju ke MPR hingga kembali  ke rumah masing-masing. Semua sudah diantisipasi secara penuh oleh Polri. 

“Prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden harus berlangsung tertib, aman dan khidmat. Karena keberhasilan acara tersebut  akan menjadi pesan damai dari Indonesia untuk dunia. Karena itu, saya mengajak semua jajaran masyarakat, secara bersama-sama dan saling bahu membahu untuk ikut menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden ini,” imbau Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, aparat keamanan juga menjamin keselamatan anggota MPR yang akan hadir pada acara pelantikan presiden dan Wakil Presiden. Demikian pula dengan  dengan tamu-tamu negara. Sejak datang dan  menginap di hotel, pengamanan serta pengawalan terhadap mereka sudah disiapkan dengan baik. 

“Dari laporan terkini, ada dua kepala negara, empat kepala pemerintahan, tiga wakil presiden, sembilan utusan negara dan 147 perwakilan negara yang akan datang menyaksikan pelantikan presiden. Aparat berwenang akan menjamin keselamatan mereka, sejak menginjakkan kaki di Bandara, menginap di hotel, tiba di senayan  hingga mereka kembali ke negara masing-masing. Semua sudah ada protapnya dan akan dilaksanakan dengan baik,” pungkas Bamsoet. (*/rr)

Kapolri Persilakan Anggota Maju Pilkada 2018

KAPOLRI Jenderal Pol Drs. H. Muhammad Tito Karnavian mempersilakan anggota-anggota Polri yang memiliki keinginan terjun ke dunia politik, dalam  konteks menjadi peserta pilkada. “Di negara ini saya kira semua orang memiliki hak politik yang sama sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh keputusan pengadilan. Menjadi kepala daerah, why not?” kata Tito di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Tito Karnavian menilai kandidat kepala daerah dari kepolisian sudah memiliki bekal untuk menjalankan birokrasi di pemerintahan, begitu pula kepala daerah dari TNI. “Apalagi teman-teman dari kepolisian, dan dari TNI pada umumnya pernah menjadi kapolda, kapolres, yang tentu saja punya pengalaman dalam birokrasi dan penanganan masalah,” tegas Tito.

Tito menyatakan setuju dan akan mengizinkan jika ada anggota Polri yang terjun ke politik dan maju dalam bursa kepala daerah melalui ajang Pilkada. “Saya tidak bisa menghalangi hak politik ini, silakan,” ujar Tito.

Anggota Polri yang mengikuti Pilkada, tidak harus langsung mengundurkan diri. Mereka diberi waktu hingga KPUD menetapkannya sebagai calon sah. Ia hanya mengikuti aturan yang ada. Anggota yang ikut Pilkada, Februari 2018 harus mengundurkan diri.

Diketahui, sedikitnya ada tiga perwira tinggi Polri yang ingin mencalonkan diri dalam Pilgub 2018 di antaranya Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan. Anton mengaku telah memint  izin kepada Kapolri untuk maju di Pilgub Jawa Barat 2018. Selain itu, Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Safaruddin, telah ajukan izin ke Kapolri untuk maju di Pilgub Kaltim 2018. Dan yang ketiga, Kakor Brimob Polri Irjen Pol Murad ismail yang diusung PDI -P, maju Pilgub Maluku 2018. Murad Ismail  bersedia mundur dari Polri setelah mendaftar ke KPUD Maluku. ***

Tahun 2018, Polri Waspadai Pilkada, Kejahatan Siber, dan Asian Games

Kapolri Jenderal (Pol) Drs Haji Muhammad Tito Karnavian saat memaparkan capaian kinerja Polri 2017 serta prognosa gangguan Kamtibmas 2018. Foto: Ritha Indriati

KAPOLRI Jenderal (Pol) Haji Muhammad Tito Karnavian memaparkan kinerja Polri sepanjang tahun  2017, dalam  konferensi  pers di Rupatama Mabes Polri Jakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memaparkan kemungkinan gangguan dan ancaman Kamtibmas pada tahun 2018 khususnya terkait bermacam peristiwa besar di Indonesiaa, seperti Pilkada serentak dan event besar Asian Games.

Jendeal Tito juga mengungkapkan, kejahatan siber selama tahun 2017 meningkat 3 persen dari 2016. Tercatat 4.931 kejahatan siber tahun 2016 meningkat menjadi 5.061 kasus pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut. Polri hanya menangani 1.368 perkara. Adapun kasus siber yang menonjol selama tahun 2017 di antaranya ujaran kebencian, berita bohong (hoax) dan penipuan dalam jaringan, ungkap Tito.

Penggunaan dunia siber yang sangat bebas menyebabkan kerawanan, karena bisa kebablasan. “Kalau sampai bernada provokatif, sangat  berbahaya, bahkan  kini media sosial cenderung lebih membentuk  opini publik dibandingkan dengan media konvensional,” ujar Tito.

Atas dasar itu Tito menambahkan pihaknya akan tetap fokus pada beberapa isu penting, seperti penanganan berita bohong (hoax) di dunia maya, dan fokus pengamanan Pilkada serentak di 17 daerah, selama tahun 2018. Sebagai lengkah preventif, Polri akan mengefektifkan biro multimedia divisi hukum Polri yang bertugas menetralisasi berita hoax dan provokatif. Ada pula direktorat keamanan khusus badan intelijen dan keamanan Polri, yang melakukan patrol siber, serta direktorat tindak pidana siber badan reserse criminal Polro, yang melakukan fungsi penegakan hukum.

Perhatian kepada dunia siber, merupakan langkah antisipatif juga terhadap fenomena munculnya teroris tunggal. Fenomena teroris tunggal di dunia, bukan tidak mungkin merambah Indonesia. “Ciri-ciri terorisme tunggal antara lain melalui penyebaran paham radikalisme melalui dunia maya,” ujar Jenderal Tito.

Hadir dalam konferensi pers akhir tahun Mabes Polri itu di antaranya Wakapolri, Komjen (Pol) Syafruddin, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, Komjen (Pol) Moechgiyarto, dan Kepala Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, Komjen (Pol) Unggung Cahyono. Selain itu, tampak hadir Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai, dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, S.H., LL.M. ***