Polri dipastikan akan tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan proses Pemilukada Sumatera Utara. Demikian ditegaskan Kapolda Sumut, Irjen Paulus Waterpauw kepada wartawan, Kamis (26/4/2018) terkait tudingan sekelompok mahasiswa yang yang mengatasnamakan Presedium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara saat menggelar aksi demo di DPRD Sumut pada Rabu (25/4/2018) siang.
“Aksi tersebut sah-sah saja karena mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya kepada lembaga perwakilan rakyat. Namun apa yang menjadi tuntutan melalui pernyataan sikap tertulis tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan hanya menuding. Kita pastikan Polri akan selalu netral dalam Pilkada Sumut,” ungkap Waterpauw.
Untuk itu Kapolda meminta para mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara untuk tidak melempar isu yang dapat berujung fitnah dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. “Hendaknya kita sama-sama menjaga agar proses pelaksanaan Pemilukada Sumut nanti dapat berjalan dengan baik,” sambungnya.
Senada, Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan pihaknya yakin polisi tetap netral. “Nggak mungkin itu. Kapolda saja tidak ada familinya di sini. Apalagi, Kapolri dan Panglima TNI sampai datang ke Medan untuk menegaskan bahwa Polri dan TNI akan selalu netral,” tegasnya.
MP Nainggolan menyatakan terkait kasus pidana pemilu JR Saragih yang dinilai jalan di tempat, bukan ditangani Polda Sumut tetapi Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu). “Kasus itu ditangani Gakkumdu. Ada polisi, ada jaksa, ada Panwas, satu ata. Bukan Polda Sumut. Sama seperti di KPK ada polisi ada jaksa. Itu tetap Gakkumdu bukan Polda Sumut,” jelasnya.
Diberitakan, sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Rabu (25/4/2018) siang. Dalam aksinya, mereka mendesak lembaga DPRD Sumut untuk memanggil Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw karena dianggap tidak netral dalam proses Pemilukada Sumatera Utara ***
