KAPOLRI Jenderal Pol Drs. H. Muhammad Tito Karnavian mempersilakan anggota-anggota Polri yang memiliki keinginan terjun ke dunia politik, dalam konteks menjadi peserta pilkada. “Di negara ini saya kira semua orang memiliki hak politik yang sama sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh keputusan pengadilan. Menjadi kepala daerah, why not?” kata Tito di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Tito Karnavian menilai kandidat kepala daerah dari kepolisian sudah memiliki bekal untuk menjalankan birokrasi di pemerintahan, begitu pula kepala daerah dari TNI. “Apalagi teman-teman dari kepolisian, dan dari TNI pada umumnya pernah menjadi kapolda, kapolres, yang tentu saja punya pengalaman dalam birokrasi dan penanganan masalah,” tegas Tito.
Tito menyatakan setuju dan akan mengizinkan jika ada anggota Polri yang terjun ke politik dan maju dalam bursa kepala daerah melalui ajang Pilkada. “Saya tidak bisa menghalangi hak politik ini, silakan,” ujar Tito.
Anggota Polri yang mengikuti Pilkada, tidak harus langsung mengundurkan diri. Mereka diberi waktu hingga KPUD menetapkannya sebagai calon sah. Ia hanya mengikuti aturan yang ada. Anggota yang ikut Pilkada, Februari 2018 harus mengundurkan diri.
Diketahui, sedikitnya ada tiga perwira tinggi Polri yang ingin mencalonkan diri dalam Pilgub 2018 di antaranya Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan. Anton mengaku telah memint izin kepada Kapolri untuk maju di Pilgub Jawa Barat 2018. Selain itu, Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Safaruddin, telah ajukan izin ke Kapolri untuk maju di Pilgub Kaltim 2018. Dan yang ketiga, Kakor Brimob Polri Irjen Pol Murad ismail yang diusung PDI -P, maju Pilgub Maluku 2018. Murad Ismail bersedia mundur dari Polri setelah mendaftar ke KPUD Maluku. ***
