panglima tni marsekal tni hadi tjahjanto Archives

Ketua Satgas Bersama Panglima TNI dan Menkes Tinjau Serbuan Vaksin Serentak di GBK

JAYAKARTA NEWS— Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan program Serbuan Vaksin yang diinisiasi oleh Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap di halaman Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (11/7) sore.

Dalam peninjauan tersebut, Ketua Satgas mengaku puas dan bangga melihat semangat dan antusias para warga yang hadir untuk mengikuti vaksinasi, sebagai bagian dari percepatan pencapaian kekebalan kelompok di wilayah Indonesia.

“Ini suatu yang membanggakan,” jelas Ganip di sela peninjauan.

Adapun pelaksanaan vaksinasi tersebut juga merupakan bagian dari program Pemerintah Indonesia dalam “Satu Juta Vaksin Per Satu Hari” yang dilaksanakan secara serentak se-Tanah Air.

Dalam pelaksanaannya, Serbuan Vaksinasi GBK tersebut telah mencapai 10 ribu penyuntikan vaksin. Adapun rinciannya, sebanyak 6 ribu dari warga yang mendaftarkan diri melalui aplikasi Jaki dan 4 ribu lainnya adalah mereka yang datang secara langsung ke lokasi vaksinasi.

Menurut Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, capaian angka penyuntikan tersebut sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan beberapa faskes lainnya.

Hal itu dikatakan Menkes RI melalui Kabid Yankesin Puskes TNI, Kolonel Laut (K) dr. RM. Tjahja Nurrobi selaku Koordinator Serbuan Vaksin GBK.

“Angka 10 ribu itu prestasi. Karena satu minggu belum tentu dapat angka segitu,” ujar Nurrobi menirukan pernyataan Menkes RI.

Sementara itu, Panglima TNI mengapresiasi dan memberi semangat para relawan yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk kesehatan serta keselamatan masyarakat.

Menurut Panglima TNI, para relawan sebanyak 561 itu memiliki semangat layaknya anggota TNI.

“Terima kasih, ya. Semangat 55,” ucap Panglima diikuti salam khas Komando TNI 55 oleh para relawan secara serentak.

Sebelum meninggalkan lokasi, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Panglima TNI dan Menkes juga menyempatkan diri meninjau mobil dapur lapangan yang dioperasikan secara khusus untuk menyuplai logistik dan makanan bagi para tenaga relawan dan seluruh anggota yang bertugas.

Sebanyak dua mobil dapur lapangan tersebut telah melayani suplai makanan sejak dimulainya program vaksinasi dari pukul 08.00 sampai 18.00 WIB.***ebn

Inilah Langkah TNI dan Polri Turut Kendalikan Kasus Covid-19 di Bangkalan dan Kudus

JAYAKARTA NEWS— Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan TNI dan Polri telah melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan laju kasus Covid-19, terutama di Bangkalan dan Kudus yang mengalami lonjakan kasus.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (07/06/2021). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

“Memang kita mengetahui bahwa ada daerah-daerah yang mengalami peningkatan, seperti Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan. TNI dan Polri serta BNPB telah melakukan langkah dalam rangka pengendalian kasus di dua wilayah tersebut,” ujarnya.

Pertama, papar Panglima TNI, TNI dan Polri melakukan pendampingan kepada kepala dinas kesehatan (kadinkes) kabupaten untuk menggerakkan motor yang ada di tingkat bawah dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). Penerapan PPKM, ujarnya, merupakan salah satu kunci dalam menekan kasus Covid-19 di sisi hulu.

“Karena di PPKM kita bisa melaksanakan tracing terhadap kontak erat dan setelah itu kita bisa mengetahui apakah positif ataukah tidak. Termasuk di PPKM, kita juga bisa meningkatkan angka kesembuhan masyarakat dan menekan angka kematian,” ujar Panglima TNI.

TNI dan Polri, imbuh Hadi Tjahjanto, juga melipatgandakan tracer untuk membantu para Babinsa dan Babinkamtibmas dalam melakukan tracing atau pelacakan.

“Kita kerahkan anggota TNI dan Polri di wilayah yang melaksanakan PPKM dengan penambahan personel tersebut untuk bisa melakukan kegiatan membantu kepala dinas kesehatan kabupaten,” ujarnya.

Kedua, ujar Hadi, TNI dan Polri juga melakukan pendampingan dan perkuatan untuk pelaksanaan pemeriksaan swab PCR. “Kita harapkan PCR tetap bisa dipertahankan jumlahnya setiap hari, bahkan setiap minggu, ataupun harus juga segera ditingkatkan,” ujarnya.

Ketiga, TNI dan Polri juga melakukan pendampingan dalam penanganan Covid-19 di fasilitas layanan kesehatan dengan mengerahkan tenaga kesehatan.

“TNI-Polri mengerahkan tenaga kesehatan di rumah sakit untuk bisa melakukan pelayanan sehingga BOR [bed occupancy ratio] di rumah sakit itu segera bisa tertekan dan turun. Termasuk juga apakah tenaga kesehatan di masing-masing rumah sakit di setiap kabupaten kurang [maka] akan kita tambah.

Panglima TNI menambahkan, TNI dan Polri juga membantu penanganan di sarana isolasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Terakhir, Hadi memaparkan, TNI dan Polri juga melakukan pendampingan dan perkuatan dalam rangka terus menegakkan disiplin protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

“Dengan terus mengingatkan, walaupun saya sudah divaksin saya tetap menggunakan masker, termasuk menjaga jarak dan selalu mencuci tangan,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas kebersamaan yang ditunjukkan daerah dalam menghadapi Covid-19, salah satunya melalui gerakan jogo tonggo.

“Ini bagus. Saya sampaikan pesan kepada Bupati maupun Wali Kota, implementasi jogo tonggo yang paling ringan dan tidak berat adalah dengan menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker saya melindungi saudara, saudara melindungi saya, saya melindungi tetangga, dan tetangga juga melindungi saya,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Panglima TNI optimistis langkah yang telah diambil tersebut dapat menekan laju Covid-19 terutama di Bangkalan dan Kudus.

“Dengan apa yang dilaksanakan di daerah, dua daerah sudah bisa terkendali. Pemerintah daerah saat ini juga sudah bisa melaksanakan apa yang kita berikan, sehingga optimistis bahwa dua daerah tersebut segera turun kasus positifnya dan Covid-19 bisa dikendalikan dengan baik,” tandasnya.***ont

Komisi I DPR Setujui Marsekal Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

KOMISI I DPR RI, Rabu (6/12) telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI. Dalam fit and proper ini, Komisi I DPR mendengarkan visi dan misi serta melakukan pendalaman terhadap calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

“Setelah Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta pandangan dari seluruh fraksi dan Anggota Komisi I DPR, Komisi I DPR memberikan persetujuan kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI,” tegas Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memberikan keterangan pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Ketua Komisi I DPR, seluruh Anggota Komisi I DPR menilai Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai Kepala Staf TNI AU. Selain itu, KSAU Marsekal Hadi Tjahjanti juga dinilai memenuhi syarat dan memiliki kecakapan dalam mengemban tugas sebagai Panglima TNI.

Selain itu, Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Komisi I DPR juga memberikan apresiasi kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo atas dedikasi, kesungguhan, profesionalisme dan kecakapan dalam memimpin TNI serta kinerja yang dicapai sebagai Panglima TNI. “Kita harapkan semoga capaian-capaian positif beliau dilanjutkan dan dikembangkan oleh Panglima TNI berikutnya,” harap politisi F-PKS itu.

Kharis menambahkan, mekanisme pemberian persetujuan calon Panglima TNI terbagi menjadi tiga tahap. Diawali dengan melakukan penelitian administrasi calon, dilanjutkan dengan penyampaian visi, misi calon dan pendalaman, serta diakhiri dengan pengambilan keputusan melalui pandangan fraksi-fraksi dan Anggota Komisi I DPR.

“Adapun terkait hal-hal apa saja yang ditanyakan kepada calon Panglima TNI, terutama ada tiga hal yang ditanyakan oleh Anggota Komisi I DPR, yakni kepemimpinan, profesionalitas dan integritas. Selain itu, Komisi I DPR juga menekankan kepada calon Panglima TNI untuk menjaga dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” paparnya.

Kharis mamastikan, setelah persetujuan ini, pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR untuk diadakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat pengganti Bamus untuk penjadwalan pembacaaan laporan Komisi I DPR di Paripurna. “Kita menunggu dari Pimpinan DPR untuk pembacaan laporan di Paripurna. Setelah dibacakan di Paripurna, maka Pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Presiden, dan selanjutnya akan dilantik oleh Presiden. Bagi kami, pelantikan semakin cepat semakin baik,” tambah Kharis lagi. ***

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Tunggal Panglima TNI

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagi calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang akan memasuki masa pensiun bulan Maret mendatang. Surat Presiden tentang pencalonan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/12) pagi.

“Surat saya terima dan diserahkan langsung kepada Plt. Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kita proses. Kebetulan hari ini kita akan menyelenggarakan Rapim, nanti siang rencananya, diharapkan juga ada Bamus untuk membahas beberapa agenda, termasuk untuk prolegnas dan beberapa agenda lain,” kata Fadli Zon kepada wartawan di ruang kerjanya.

Menurut Politii Gerindra ini, pihaknya akan segera mengkoordinasikan surat tersebut dengan pimpinan Komisi I DPR dan juga fraksi-fraksi. Selanjutnya, mekanisme pemrosesan terhadap pencalonan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam paripurna. Kemudian, penugasan itu akan diserahkan biasanya kepada Komisi I,” ujar Fadli seraya menambahkan, setelah itu Komisi I tentunya akan mengadakan fit and proper test.

Setelah fit and proper test selesai dan disetujui, lanjut Wakil Ketua DPR RI, maka akan diambil persetujuan dalam rapat paripurna. Lalu diserahkan kepada Presiden. “Saya kira masih cukup waktu,” tegasnya.

Prerogatif Presiden

Tentang pemilihan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengemukakan, bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden. Ketentuan dalam Undang-Undang hanya mengatur, bahwa calon Panglima TNI harus pernah menjadi Kepala Staf dan jenderal bintang 4 (empat). “Jadi terserah pernah jadi KSAD, KSAU, KSAL, itu terserah prerogatifnya Presiden,” tegas Fadli.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, lahir di Malang, Jawa Timur, pada 8 November 1963. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987. Sebelum menjabat sebagai KSAU, Hadi Tjahjanto pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden 2015-2016, Irjen Kementerian Pertahanan (2016-2017). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden, pada 18 Januari 2017 ia mendapat amanat jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). ***