Tag: Menkes Budi Gunadi Sadikin

Program Cek Kesehatan Gratis Capai 5,8 Juta Peserta, Menkes Targetkan 40 Juta di Akhir 2025

JAYAKARTA NEWS— Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan pemerintah pada 10 Februari 2025 telah mencatatkan pencapaian signifikan dengan jumlah peserta mencapai 5,8 juta orang per pertengahan Mei 2025.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, program itu terus menunjukkan perkembangan pesat dengan rata-rata 180 ribu orang mengikuti pemeriksaan kesehatan setiap harinya.

“Dalam tiga bulan sejak diluncurkan, program ini telah menjangkau 5,8 juta peserta. Kami menargetkan 40 juta orang hingga akhir tahun 2025,” kata Menkes Budi dalam diskusi publik bertajuk “Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?” yang diselenggarakan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan bersama GEMPITA di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Untuk memperluas jangkauan, pemerintah berencana meluncurkan fase kedua program ini dengan menyasar anak-anak di 200 ribu sekolah mulai Juli 2025. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan melalui 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia, dengan target tambahan 28-35 juta peserta dalam tujuh bulan ke depan.

Menkes Budi menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada deteksi dini penyakit, tetapi juga sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat.

Ia menjelaskan, edukasi kesehatan sederhana seperti pentingnya menjaga lingkar perut menjadi cara efektif untuk mencegah penyakit degeneratif.

“Tugas kami adalah mengedukasi masyarakat agar memahami risiko kelebihan gula dan lemak visceral yang memicu penyakit mematikan. Cek kesehatan gratis ini adalah langkah preventif yang diinisiasi Pak Presiden untuk mendorong hidup sehat,” tegas Budi.

Program CKG merupakan salah satu agenda prioritas Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan sasaran akhir 280 juta penduduk Indonesia, program ini dinilai sebagai upaya terbesar pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sehat sekaligus mengurangi beban sistem kesehatan nasional di masa depan.***

Bukan Lagi Wacana, Quick Win Peningkatan Kualitas RSUD Mulai Dijalankan

JAYAKARTA NEWS — Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mulai diimplementasikan melalui peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur untuk RSUD Reda Bolo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (17/1/2025).

Quick Win ini merupakan salah satu dari tiga program prioritas yang harus dijalankan oleh Kemenkes. Dua program lainnya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pengentasan Tuberkulosis (TBC).

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan RSUD Reda Bolo akan ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C, sehingga RS ini akan memiliki fasilitas yang lebih baik, dan pasien dengan kasus yang lebih serius bisa langsung ditangani tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta dan kabupaten provinsi.

“Pasien tidak perlu dikirim ke Kupang. RS ini bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan sembuh,” kata Menkes Budi.

RS Tipe C diwajibkan memiliki dokter spesialis dasar, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Kehadiran tenaga spesialis ini memungkinkan penanganan kasus medis yang lebih kompleks langsung di lokasi, tanpa perlu merujuk pasien ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan lebih tinggi.

Selain itu, RS Tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih.

Hal ini meningkatkan kemampuan diagnostik sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah. Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, RS Tipe C juga berperan sebagai penghubung penting dalam sistem rujukan, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit besar dan mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat.

Pengembangan RSUD Reda Bolo mencakup pembangunan gedung tiga lantai dengan kapasitas 100 tempat tidur, fasilitas ICVCU, Intermediate, KRIS, VIP, ICU, PICU, HCU, ruang operasi modern, cathlab, laboratorium lengkap, poliklinik, serta peralatan canggih lainnya.

Kepala Staf Kepresidenan, A.M. Putranto, yang turut serta dalam peletakan batu pertama, menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini.

“Peningkatan kapasitas RSUD seperti di Reda Bolo adalah langkah nyata untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia, terutama di wilayah terpencil, dapat merasakan manfaat dari layanan kesehatan berkualitas. Ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan layanan kesehatan secara merata,” tegasnya.

Quick Win peningkatan kualitas dan kapasitas RSUD ini mencakup RSUD di 66 kabupaten/kota wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Sebanyak 32 RSUD akan ditingkatkan pada tahun 2025, sementara 34 lainnya pada tahun 2026. Proses peningkatan kapasitas RSUD Reda Bolo ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Selain infrastruktur, Kemenkes juga fokus pada ketersediaan sumber daya manusia. Program beasiswa dan fellowship disiapkan untuk mencetak dokter spesialis lokal yang akan mengabdi di daerah asalnya. “Kami membuka beasiswa afirmasi bagi dokter muda agar dapat mendukung kebutuhan rumah sakit di daerah terpencil,” tambah Menkes.***

Menkes Ingatkan Peran Puskes TNI Hadapi Ancaman Non-Militer

JAYAKARTA NEWS— Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada tiga jenis ancaman di dunia terkait keselamatan bangsa yang mencakup ancaman militer dan non-militer. Untuk itu, Menkes Budi mengingatkan pentingnya peran TNI melalui Pusat Kesehatan (Puskes) TNI untuk menghadapi ancaman non-militer.

Menkes Budi menjelaskan tiga ancaman keselamatan bangsa tersebut, yakni bencana alam, ancaman dari sesama manusia berupa perang, dan virus atau perang melawan penyakit yang merupakan ancaman paling besar.

“Paling besar adalah perang dengan penyakit dan paling besar adalah pandemi Black Death pada 1300an,” ujar Menkes saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kesehatan TNI Tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (24/4).

Menkes Budi menjelaskan, ancaman non-militer seperti pandemi COVID-19 silam juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara. Saat itu, Menkes mengatakan, TNI memiliki peran yang besar dalam menjaga kedaulatan negara dari pandemi COVID-19. Ia menambahkan, TNI dan Polri berperan penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

“Banyak negara bilang, Indonesia untuk vaksinasi COVID butuh 10 tahun. Kita nyatanya 18 bulan selesai. Itu dengan mengerahkan kekuatan militer, untuk menghadapi ancaman non-militer yang mengancam keselamatan bangsa,” ujar Menkes Budi mengapresiasi peran TNI dalam penanganan pandemi COVID-19.

Belajar dari penanganan pandemi COVID-19 itu, Menkes Budi mengingatkan tentang pentingnya pembinaan dan kerja sama antara bidang kesehatan dan militer untuk menghadapi ancaman non-militer seperti pandemi.

“Tugas saya juga bersama Puskes TNI nanti untuk memastikan bahwa TNI itu dibina untuk siap menghadapi ancaman non-militer, yang mengancam keselamatan bangsa, yang sifatnya perang dengan musuh yang tidak terlihat, yaitu virus,” kata Menkes Budi.

Untuk itu, Menkes Budi menyatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berupaya berbagi pengetahuan (sharing knowledge) terkait teknologi kesehatan dengan Puskes TNI. Menkes juga mengapresiasi jangkauan petugas kesehatan TNI yang mampu bertugas hingga pelosok dan daerah rawan konflik. Menkes Budi berharap Kemenkes dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut melalui dukungan dan kerja sama dengan TNI.

“Jadi, kami berpikir untuk daerah-daerah (rawan konflik) seperti itu, kami bisa kembangkan fasilitas-fasilitas kesehatan (TNI) di sana. Dokter-dokternya (dari TNI), kita didik yang mau ambil spesialis di sana, supaya bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada saudara-saudara kita yang berada di daerah seperti itu,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Menkes juga mengapresiasi kemampuan kegawatdaruratan personel Emergency Medical Technician (EMT) TNI ketika menangani bencana terkait kesehatan. Menurut Menkes, kemampuan EMT ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai krisis kesehatan pada masa mendatang.

Menkes pun mengajak dokter dan tenaga kesehatan TNI untuk ikut berpartisipasi dalam Tenaga Cadangan Kesehatan yang merupakan inisiasi Kemenkes untuk mengantisipasi berbagai masalah kesehatan yang besar dan masif yang timbul akibat bencana alam, perang, atau pandemi.

“Jadi, kami akan minta tolong juga supaya tentara bisa masuk dalam konteks Tenaga Cadangan Kesehatan secara nasional sehingga jika terjadi bencana besar maka pengerahan kekuatannya bisa lebih cepat, lebih sinergis,” kata dia.

Senada dengan Menkes Budi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa peran besar yang menjadi tanggung jawab TNI di bidang pelayanan kesehatan adalah terkait penanggulangan bencana. Baik itu yang disebabkan alam, manusia, maupun virus.

Saat terjadi bencana, Panglima Jenderal Agus menyatakan personel TNI baik kesehatan maupun non-kesehatan harus hadir untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat mulai dari tahap kesiapsiagaan, kegawatdaruratan, pascabencana, hingga tahap pemulihan. Untuk itu, Panglima Jenderal Agus menegaskan kolaborasi yang solid dengan leading sector seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemenkes menjadi keharusan agar penanganan bencana lebih sistematis dan responsif.

Panglima Jenderal Agus juga berpesan agar personel Puskes TNI harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan di atas nilai-nilai lainnya dalam menjalankan tugasnya terkait pelayanan kesehatan. Menurut Panglima Jenderal Agus, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menggunakan hati.

“Pelayanan Kesehatan itu harus pakai hati, karena orang yang datang itu adalah orang yang sakit,” kata Panglima Jendral Agus.

Di samping menyampaikan Keynote Speech pada Rakornis Kesehatan TNI Tahun 2024, Menkes Budi juga meninjau Klinik Dental Mobile VVIP Kepresidenan yang memiliki kelengkapan fasilitas untuk melayani berbagai tindakan kesehatan gigi mulai dari penambalan gigi, pembuatan gigi tiruan darurat, dan tindakan kegawatdaruratan (emergency) gigi. Mobil tersebut juga dilengkapi dengan dental laser yang merupakan teknologi terbaru untuk mengebor gigi tanpa menggunakan bor melainkan dengan laser.

Menurut Letkol drg. M. Arifin, yang pernah menjadi Komandan Cobra RSDC Wisma Atlet pada masa Pandemi COVID-19, keberadaan Klinik Dental Mobile VVIP ini merupakan sarana kesehatan penunjang yang difasilitasi TNI untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan pejabat negara setingkat presiden, wakil presiden, dan pejabat negara setingkat menteri.***/din

Menkes Budi Pastikan Penanganan Stunting di Kupang

JAYAKARTA NEWS – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan salah satu upaya Penanganan Stunting tersedianya antropometri dan USG di puskesmas Kota Kupang dan digunakan oleh Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan di sela-sela kunjungannya ke kota Kupang dalam rangka launching wolbachia pada Selasa 24 Oktober 2023.

Sebagai contoh Menkes Budi meninjau ketersediaan USG dan antropometri di 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Oebobo dan Puskesmas Oepoi.

Di kedua Puskesmas tersebut, Menkes meninjau poli Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. USG dan antropometri sudah tersedia dalam kondisi baik untuk digunakan. Menkes juga memastikan SDM di kedua Puskesmas mampu mengoperasikan alat kesehatan itu.

“SDM baik dokter maupun bidan harus bisa mengoperasikan USG, ibu hamil untuk skrining kesehatannya cukup ditangani di Puskesmas, kecuali ada hal lain yang mengharuskan dirujuk ke rumah sakit,” ujar Menkes Budi di Puskesmas Oepoi, Kupang, Selasa (24/10).

Selain itu, Menkes Budi juga memastikan set antropometri sudah tersedia di Posyandu yang masuk ke dalam wilayah kerja Puskesmas Oebobo dan Puskesmas Oepoi.

“Antropometri sudah tersebar di seluruh Posyandu kami, dan kader-kader nya sudah dilatih,” kata kepala Puskesmas Oebobo dr. Maria Kurniawati Mari.

Dengan adanya USG di setiap Puskesmas di Kota Kupang masyarakat atau ibu hamil mengaku merasa senang karena untuk memeriksakan kehamilannya tidak harus ke rumah sakit, tapi bisa dilakukan di Puskesmas yang lebih dekat dengan tempat tinggal masing-masing.

“Kebanyakan ibu hamil mengaku senang bisa USG di Puskesmas, mereka bisa dengan mudah ke Puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya tanpa antre di rumah sakit,” ucap dr. Maria.

Di sela-sela kunjungannya di Puskesmas Oebobo, Menkes Budi menyempatkan berbincang dengan salah satu ibu yang akan menimbang anaknya.

“Ibu harus rutin menimbangkan anaknya ke posyandu, berat badan anak harus naik setiap bulannya, berikan anak protein hewani seperti telur. Kalau ayah nya merokok gunakan uang yang tadinya buat rokok untuk beli telur,” kata Menkes Budi.

Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh anak. Standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas empat indeks, meliputi Berat Badan menurut Umur (BB/U); Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U); Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB); dan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U).

Dengan tersebarnya antropometri di setiap Posyandu di Kupang, berkontribusi pada penurunan angka stunting di NTT. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Februari 2023, stunting di NTT tinggal 15,7% atau 67.518 Balita, terjadi penurunan signifikan dibanding 2018 yang mencapai 35,4% atau 81.434 penderita.

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin mendistribusikan antropometri ke seluruh Posyandu dan USG ke seluruh Puskesmas untuk mengatasi stunting.

Untuk bisa cek stunting dibutuhkan timbangan khusus yang namanya set antropometri. Sebelumnya alat tersebut hanya disediakan di level Puskesmas, padahal yang membutuhkan adalah Posyandu yang jumlahnya 300 ribuan.

Kemenkes dalam 2 tahun ini membagikan 300 ribuan timbangan antropometri ke seluruh Posyandu di Indonesia.

Tak hanya itu, stunting sangat bergantung pada kondisi ibu saat hamil. Menkes Budi menambahkan, untuk mengetahui kesehatan bayi dalam kandungan diperlukan USG.

Sebelumnya, hanya ada 2 ribu USG dari 10 ribu Puskesmas. Dalam 2 tahun terakhir, Kemenkes mendistribusikan 10 ribu USG ke seluruh Puskesmas.***/mel

RS Terapung Akan Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan di Wilayah Terpencil

JAYAKARTA NEWS – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) sekaligus menginisiasi terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Kapal di dermaga perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (9/9).

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara, tenaga medis, dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan rumah sakit kapal serta menjadi payung hukum agar layanan RS Kapal dapat dibiayai oleh BPJS.

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat terbantu oleh hadirnya RS Kapal yang merupakan salah satu upaya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh fasilitas layanan kesehatan sehingga akses kesehatan yang mudah tidak hanya berpusat di kota-kota besar.

“Kementerian Kesehatan ingin memberikan akses yang sama dan sebaik-baiknya untuk seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di daerah terpencil,” ujar Menkes Budi.

“Adanya peraturan ini nantinya akan memudahkan intervensi pemerintah dalam mendukung layanan di Rumah Sakit Kapal, begitupun program-program pemerintah juga akan sangat mungkin turut masuk dalam program layanan kesehatan disini,” ungkap Menkes Budi.

Direktur Utama RSTKA Dr. Agus Harianto mengungkapkan dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan tentang RS Kapal diharapkan dapat lebih banyak menjangkau masyarakat kepulauan dalam mendapat pelayanan kesehatan serta dapat menginspirasi lembaga lain untuk turut serta membangun pelayanan kesehatan di atas kapal.

“Saya berharap dengan adanya Permenkes ini pelayanan kesehatan untuk masyarakat kepulauan akan semakin kencang jalannya dan makin banyak yang terbantu. Semoga apa yang kami lakukan bisa menjadi contoh bagi lembaga lain untuk ikut membangun RS Kapal dan memberikan pelayanan di lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia,” pungkas Dr. Agus.

RSTKA sendiri sudah beroperasi sejak tahun 2013. Selama 5 tahun berjalan, RSTKA sudah memberikan ribuan pelayanan diantaranya yakni sebanyak 1.237 pelayanan skrining stunting, skrining penyakit jantung bawaan bagi 378 Pasien, pelayanan ANC dan USG kepada 998 Pasien.

Selain itu, RSTKA juga telah memberikan layanan poli spesialistik seperti telinga hidung tenggorok bedah kepala leher (THTBKL) pada 1.221 pasien, neurologi kepada 661 pasien, dermatovenereologi untuk 467 pasien, layanan spesialis mata meliputi operasi katarak sebanyak 213 pasien dan operasi pterygium kepada 96 pasien.

Kemudian, layanan spesilistik lainnya meliputi layanan Interna untuk 320 pasien, rehabilitasi medik kepada 137 pasien, tindakan layanan bedah sebanyak 89 pasien, pemberian alat bantu dengar untuk 14 pasien, dan terakhir pelayanan sirkumsisi untuk 33 pasien.

Adapun beberapa Rumah Sakit Kapal lainnya yang saat ini aktif beroperasi memberikan pelayanan kesehatan di daerah terpencil diantaranya ada Rumah Sakit Apung doctorSHARE milik dr. Lie Dharmawan, dan Rumah Sakit Terapung milik TNI Angkatan Laut Republik Indonesia.

Beberapa layanan kesehatan yang dilakukan di atas Rumah Sakit Kapal diantaranya layanan umum, layanan penurunan angka kematian ibu dan bayi, layanan kesehatan ibu dan anak, tindakan USG hingga operasi deteksi dini melalui skrining penyakit jantung bawaan, skrining stunting, serta beragam pelatihan untuk tenaga kesehatan di daerah terpencil.

“Harapannya semoga penyelenggaraan RS Kapal ini bisa berkelanjutan dan terus berlangsung sehingga pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas di Indonesia dapat tercapai,” tutup Menkes Budi.***/mel

Indonesia Pengidap TBC Terbesar Kedua Dunia, Pemerintah Gencarkan Deteksi, Pengobatan dan Pemberian Vaksin

JAYAKARTA NEWS – Saat ini Indonesia merupakan negara dengan pengidap TBC terbesar kedua di dunia setelah India dengan jumlah kasus diperkirakan mencapai 969 ribu. Karena itu, Pemerintah terus berupaya mempercepat eliminasi penyakit tuberkulosis atau TBC di Tanah Air melalui berbagai langkah. Mulai dari menggencarkan surveilans atau deteksi, pengobatan, hingga pemberian vaksin.

“Di Indonesia diestimasi setiap tahun ada 969 ribu masyarakat kita yang terkena TBC dan sampai sebelum Covid paling banyak bisa teridentifikasi 545 ribuan. Jadi sisanya 400 ribu itu enggak terdeteksi, padahal ini penyakit menular, bisa menular ke mana-mana,” ungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023.

Oleh karena itu, pemerintah sejak akhir tahun 2022 telah melakukan akselerasi pendeteksian sehingga saat ini bisa mendeteksi sekitar 720 ribu pengidap dari sebelumnya hanya sekitar 540 ribu. Menkes berharap angka tersebut bisa naik menjadi 90 persen dari estimasi 969 ribu pengidap TBC.

“Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah, naik, yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720 ribu. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90 persen dari estimasi yang 969 ribu bisa ketemu atau bisa terdeteksi,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan angka deteksi tersebut, Menkes menyebut bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar pihaknya bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berikutnya, terkait pengobatan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar disiapkan karantina khusus berdekatan dengan lokasi di mana tuberkulosis itu terjadi. Selain agar tidak menular ke keluarga pengidap, karantina juga diharapkan bisa menjadikan pasien pengidap TBC disiplin meminum obat karena pengobatan TBC berlangsung dalam waktu enam bulan dengan minimal dua bulan penuh sampai obatnya bereaksi.

“Arahan Bapak Presiden, selama dua bulan ini coba disiapkan karantina khusus, tapi kalau bisa dekat dengan masing-masing lokasi di mana terjadi tuberkulosis ini. Jadi selama dua bulan dia tidak menularkan keluarganya, dimasukkan ke karantina khusus. Saya disuruh kerja sama dengan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di bawah koordinasi Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) agar bisa tidak menular, dan diberikan obat, dipastikan dua bulan dia minum obat terus,” jelasnya.

Selanjutnya, terkait vaksinasi, pemerintah saat ini tengah melakukan kajian untuk mendatangkan vaksin TBC baru karena vaksin BCG efektivitasnya dinilai rendah. Menurut Menkes, saat ini Indonesia telah berpartisipasi aktif dengan organisasi dunia dan telah ada tiga potensi vaksin baru yang akan pemerintah datangkan.

“Yang paling dekat adalah vaksin yang ditemukan oleh Glaxosmithkline (GSK), kemudian diambil alih oleh Bill and Melinda Gates Foundation, sekarang sedang dalam proses untuk melakukan clinical trail di Indonesia, bekerja sama Kemenkes dengan UI (Universitas Indonesia), dan Universitas Padjadjaran, dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ungkapnya.

“Ada dua lagi kandidat vaksin mRNA yang kita bekerja sama dengan pihak luar negeri supaya bisa—kalau mRNA kan lebih cepat kayak Pfizer dan Moderna. Jadi ada tiga kandidat vaksin TBC baru yang sedang kita kaji penggunaannya,” sambungnya.

Terkait alokasi anggaran, Menkes menyebut bahwa pihaknya juga mendapatkan donasi dari sejumlah pihak seperti dari USAID yang nilainya mencapai US$70 juta untuk program pengentasan TBC. Anggaran tersebut digunakan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga-lembaga masyarakat untuk membantu mengentaskan TBC.

“Jadi khusus untuk TBC, dari sisi anggaran enggak masalah, selain anggaran pemerintah yang ada, tapi donasinya jauh lebih besar daripada anggaran pemerintah sendiri,” tandasnya.***/mel

Tenaga Cadangan Kesehatan, Apa Itu?

JAYAKARTA NEWS— Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap ancaman bencana, baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Sejak Februari 2023, Kementerian Kesehatan berkomitmen membentuk Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) – Emergency Medical Team (EMT) Regional Pusat Krisis Kesehatan.

Tim ini dibentuk untuk membantu dinas kesehatan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan medis kesehatan pada saat darurat bencana/krisis kesehatan, terlibat aktif pada kegiatan kesehatan saat pra maupun pasca bencana, dan melakukan pemantauan kejadian bencana serta kegawatdaruratan krisis kesehatan di wilayah kerja regional.

Saat ini, telah terbentuk TCK-EMT Regional Pusat Krisis Kesehatan di 11 Regional Pusat Krisis Kesehatan, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua.

Masing-masing TCK-EMT Regional tersebut terdiri dari 7 orang, yaitu 1 orang dokter sebagai ketua tim, 2 orang perawat, 1 orang tenaga farmasi, 1 orang tenaga logistik/umum, 1 orang tenaga administrasi, dan 1 orang pengemudi ambulans. Sehingga total anggota TCK-EMT sebanyak 77 orang.

Nantinya seluruh anggota TCK-EMT Regional akan mendapatkan pembekalan materi manajemen bencana, teknis medis, serta pembekalan umum mengenai kepegawaian.

EMT diklasifikasikan menjadi 4 tipe yaitu EMT tipe 1 (outpatient emergency care); EMT tipe 2 (inpatient surgical emergency care); EMT tipe 3 (inpatient referral care); dan additional specialized care team. EMT yang paling banyak ditugaskan selama terjadi bencana di Indonesia adalah EMT tipe 1 dan EMT tipe 2.

EMT tipe 1 terbagi menjadi 2 tim yaitu mobile team dan fix team. Mobile team bertugas mencari, temukan, dan layani karena korban tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Mobile team akan bekerja di luar fasilitas kesehatan dan fix team memberikan layanan di kelompok pengungsian. Sementara EMT tipe 2 bertugas untuk melakukan operasi di fasilitas kesehatan.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bencana di Indonesia bermacam-macam. Setiap jenis bencana membutuhkan pola penanganan yang berbeda, pola tenaga kesehatan yang berbeda, pola perawatan yang berbeda juga.

“Oleh karena itu harus kita persiapkan dan kita latih tim kesehatan dengan baik karena begitu ada bencana kita harus bisa segera mengirimkan tim untuk penanganan dengan waktu yang sangat cepat untuk bisa mengurangi hilangnya nyawa dari saudara-saudara kita. Indonesia menyiapkan tim cadangan kesehatan untuk bisa menangani bencana,” ujar Menkes Budi.

Kemenkes juga membuat pedoman nasional penanggulangan krisis kesehatan. pedoman tersebut dibuat berdasarkan surat keputusan menteri kesehatan dan ditandatangani oleh Menkes Budi, pada Senin (15/5).

Dalam penanggulangan krisis kesehatan sebelumnya terdapat beberapa jenis petunjuk teknis. Untuk memudahkan proses implementasi, maka perlu dilakukannya integrasi seluruh petunjuk teknis tersebut ke dalam sebuah Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan.

Pedoman ini dibutuhkan agar tercipta tata kelola krisis kesehatan yang dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik untuk mendukung ketahanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat.***/din

Soal Kurangnya Dokter Spesialis, Presiden: Saya Bisikin Pak Menkes Ini Perlu Diurus

JAYAKARTA NEWS— Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong penambahan jumlah dokter spesialis di dalam negeri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya saat peresmian Mayapada Hospital Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (06/03/2023).

“Kita masih punya problem di dalam negeri, dokter spesialisnya masih kurang atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang, saya sudah bisikin tadi ke Pak Menkes ini perlu diurus,” ujar Presiden sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id

Presiden menilai, selain mempunyai fasilitas fisik yang bagus, dengan adanya jumlah dokter spesialis maupun subspesialis yang mencukupi dapat menciptakan pelayanan kesehatan yang makin baik bagi masyakat.

“Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga banyak yang belum bagus, itu yang harus diperbaiki, sehingga pelayanan rumah sakit kepada masyarakat menjadi semakin baik,” tandasnya.

Untuk itu, Kepala Negara meminta kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menambah dan mempermudah pendidikan dokter spesialis.

“Nanti saya sampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga untuk pendidikan dokter spesialis agar dibanyakin dan dimudahkan,” ucap Presiden.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menghasilkan dokter spesialis lebih banyak lagi. “Kita ingin lebih cepat melahirkan dokter-dokter spesialis yang berkualitas, sesuai standar masing-masing kolegium, dan dilakukan di perguruan tinggi maupun di rumah sakit. Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan,” ucap Budi. ***/din

Ingin Seperti Ginseng Korea, Menkes Budi Minta Kelor Diteliti Serius

JAYAKARTA NEWS— Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah dengan tumbuhan kelor yang cukup banyak di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin minta pemerintah daerah NTT meneliti kelor dengan serius.

“Saya minta ke Pemda ini (kelor) kita masukkan penelitian karena kelor itu kan kaya akan gizi,” ujar Menkes Budi saat kunjungan kerja meninjau kasus stunting di NTT, Sabtu (4/3).

Kelor menjadi makanan tradisional dan tanaman herbal Indonesia. Menkes Budi ingin menjadikan kelor sebagai tanaman herbal terbaik khas Indonesia sebagaimana ginseng dari Korea.

“Saya pengin ngimbangin seperti ginsengnya Korea, dibikin penelitian yang serius untuk masuk dunia internasional,” ucap Menkes Budi.

Tumbuhan kelor memiliki daun, biji, dan akar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Kelor telah lama dikenal sebagai tanaman obat yang berkhasiat.

Daun kelor kaya akan nutrisi, seperti protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Oleh karena itu, daun kelor sering digunakan sebagai bahan makanan atau suplemen nutrisi untuk membantu mencegah atau mengatasi berbagai penyakit.

Selain daunnya, biji kelor juga memiliki banyak manfaat. Biji kelor mengandung minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai bahan bakar nabati. Selain itu, minyak biji kelor juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik atau obat-obatan.

Kelor atau Moringa Oleifera cukup populer di NTT karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat setempat. Daun kelor di NTT biasanya diolah menjadi sayur atau lalapan, yang diolah dengan bumbu khas NTT.

Di samping itu, kelor juga memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif untuk mengatasi masalah kelaparan di daerah-daerah terpencil di NTT. Kandungan nutrisi yang tinggi pada kelor, seperti protein, vitamin, dan mineral, dapat membantu mengatasi kekurangan gizi dan memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat setempat.

Setibanya di Kupang, Menkes Budi mencicipi pangan olahan dari kelor, mulai dari biskuit, bubur, teh, dan roti.

“Jadi kita akan menjadikan kelor sebagai salah satu makanan tradisional dan herbal Indonesia, kita akan riset secara formal. Kita dukung risetnya supaya bisa diterima di kalangan internasional,” tutur Menkes Budi.***/din

Perlu Peningkatan Pelayanan, 1 dari 1000 Orang Indonesia Berpotensi Kena Serangan Jantung

JAYAKARTA NEWS— Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa layanan kesehatan jantung merupakan prioritas pemerintah yang harus ditransformasi. Pasalnya, layanan jantung yang ada saat ini dinilai belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia. Kapasitasnya masih sangat terbatas serta jumlahnya belum merata di seluruh Indonesia.

”1 dari 1000 masyarakat Indonesia punya potensi serangan jantung, yang bisa dilayani hanya sekitar 25% atau sekitar 25 ribu orang, yang lainnya berpotensi meninggal,” kata Menkes baru baru ini.

Menkes menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan untuk penyakit jantung masih sangat kurang. Belum semua mampu memberikan layanan jantung bahkan untuk tindakan yang sederhana seperti pemasangan ring.

”Di seluruh Indonesia, kurang dari 200 kab/kota yang (rumah sakitnya) bisa pasang ring. Yang lainnya belum bisa karena tidak memiliki alat yang namanya Cathlab. Saya tahu alat-alatnya kurang, karenanya Kemenkes sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp30 triliun sampai tahun 2027 untuk mengatasi penyakit katastropik di Indonesia termasuk Jantung,” ujar Menkes.

Pihaknya menambahkan, selain untuk penanganan penyakit jantung, nantinya anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mengatasi penyakit katastropik lainnya seperti Stroke, Kanker dan ginjal.

Peningkatan Dokter Spesialis

Selain persoalan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, Menkes menjelaskan pihaknya juga berupaya meningkatkan ketersediaan dokter spesialis. Pemenuhan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dokter umum.

Guna mengatasi kekurangan itu, pihaknya mengungkapkan telah melakukan 3 upaya guna meningkatkan kapasitas serta kualitas dokter spesialis khususnya untuk pelayanan jantung.

Pertama, meningkatkan jumlah prodi. Dikatakan Menkes jumlah prodi yang tersedia saat ini masih jauh dari harapan. Dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 FK yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis BTKV hanya 2 prodi.

Untuk itu, Kemenkes bekerjasama dengan Kemendikbud akan kejar pemenuhan tenaga kesehatan dengan menambah jumlah prodi Kedokteran supaya makin banyak menghasilkan dokter dan dokter spesialis.

”Kita ada hitung-hitungannya, dari 188 spesialis yang praktik hanya 42 orang. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia,” tegas Menkes.

Kedua, membuka fellowship. Menkes menjelaskan Kemenkes juga akan bekerjasama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk membuka fellowship yang seluas-luasnya untuk melatih mereka supaya bisa memasang ring maupun pelayanan jantung lainnya.

”Saat ini tenaga kesehatan kita masih kurang, kita mesti butuh puluhan tahun. Supaya cepat, salah satunya melalui fellowship. Semua rumah sakit harus membuka fellowship dan itu perlu bantuan dari kolegium dan organisasi profesi. Supaya ini bisa segera dibuka,” terang Menkes.

Guna mendukung program ini, Kemenkes telah berkomitmen untuk menambah kuota beasiswa untuk dokter dan dokter spesialis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelumnya, beasiswa yang tersedia hanya 200-300 beasiswa. Di tahun 2022, ditambah menjadi 1500 beasiswa per tahun.

Ketiga, mendorong pendidikan dokter berbasis rumah sakit (hospital based). Upaya ini dilakukan dengan menambah sistem pendidikan dokter spesialis yang semula University Based ditambah Hospital Based.

”University based tetap ada, namun kita tambah dengan hospital based. Dua-duanya kita dorong demi mempercepat peningkatan dokter spesialis. Begitu nanti jadi Hospital Based, dokter spesialis yang ambil PPDS kita bayar,” ungkap Menkes.

Melalui tiga upaya ini, Menkes mengharapkan dukungan dan bantuan dari seluruh pihak terkait agar produksi tenaga kesehatan semakin meningkat, sehingga pelayanan kesehatan khususnya penyakit jantung semakin baik, berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.

”Tiga hal ini tolong dibantu. Bukan untuk organisasi ataupun diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat, untuk menyelamatkan lebih banyak lagi nyawa masyarakat Indonesia,” pungkas Menkes.***/ebn