Tag: Menlu Retno

Indonesia Minta AS Ikut Jaga Perdamaian dan Stabilitas di Indo-Pasifik

JAYAKARTA NEWS – Menteri Luar Negeri RI meminta Amerika Serikat untuk ikut serta menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Hal itu disampaikan Menlu Retno saat memimpin bersama di pertemuan ASEAN – US Post-Ministerial Conference dengan Menlu AS, Jumat (14/7).

Menlu RI mengatakan, tahun ini ASEAN mulai mengarusutamakan implementasi AOIP dengan semua mitra, termasuk AS. Pendekatan strategis dan kebiasaan dialog harus selalu dijunjung tinggi oleh ASEAN dan AS.

“Kami percaya AS akan terus mendukung sentralitas ASEAN dan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan. Kolaborasi adalah satu-satunya kompas menuju arsitektur kawasan inklusif,” kata Menlu dalam sambutan pembukaan.

Menlu mengatakan, ASEAN terbuka bagi semua negara yang ingin meningkatkan interaksi dengan Indo-Pasifik. Untuk itulah AOIP dibuat, sebagai upaya bersama, guna mendorong kerja sama konkret yang bermanfaat bagi rakyat di empat area prioritas, yaitu maritim, konektivitas, SDGs, dan ekonomi. Area kerja sama ini serupa dengan yang ada di Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-AS. 

“Empat area yang melambangkan kepentingan kita bersama dan menyatukan, bukan memecah belah kita. Empat area yang bukan hanya memperkuat ikatan di Indo-Pasifik tapi juga meningkatkan kepercayaan. Oleh karena itu, dukungan AS terhadap AOIP sangat krusial,” kata Menlu.

Menlu menegaskan, perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik menjadi kepentingan bukan hanya kawasan tetapi juga dunia. Sebagai mitra strategis komprehensif ASEAN, AS berperan penting mewujudkan hal ini.

“ASEAN ingin AS menjadi net kontributor penting di Indo-Pasifik,” tandas Menlu.

Dalam pertemuan, negara-negara ASEAN mengapresiasi komitmen AS untuk meningkatkan kerja sama konkret ASEAN-US Comprehensive Strategic Partnership, termasuk dukungan implementasi AOIP.

Pertemuan menekankan perlunya mengintensifkan kerja sama ekonomi melalui peningkatan interaksi kalangan bisnis, peningkatan kapasitasi UMKM, pembangunan infrastruktur untuk konektivitas, dan kerja sama teknologi digital. Dibahas pula pentingnya kerja sama di bidang perubahan iklim dan transisi energi, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Terkait isu kawasan, Menlu AS menegaskan dukungan terhadap sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Negara-negara ASEAN mengundang AS untuk mengaksesi Protokol Trakat SEANFWZ, untuk menciptakan kawasan yang bebas nuklir.

Pertemuan mengadopsi Annex to the Plan of Action of ASEAN-US (2021-2025) yang berisi komitmen kerja sama baru untuk mengimplementasikan Kemitraan Strategis Komprehensif. Fokus kerja sama adalah maritim, ekonomi, konektivitas, dan SDGs. Pertemuan juga sepakati pembentukan ASEAN-US Center untuk diadopsi pada KTT ASEAN-AS di Jakarta bulan September 2023.

Indonesia saat ini adalah negara koordinator hubungan AS dan ASEAN.***/mel

Menlu Retno: Kawasan Asia Tenggara Harus Tetap Bebas dari Senjata Nuklir

​JAYAKARTA NEWS –  Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa Asia Tenggara harus tetap menjadi kawasan yang bebas dari senjata nuklir. Pernyataan ini disampaikan Menlu Retno saat memimpin pertemuan Komisi Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) pada Selasa (11/7) di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan risiko penggunaan senjata nuklir saat ini berada pada level tertinggi dibanding periode sejarah lain. Ia menambahkan, “Asia Tenggara masih belum menjadi kawasan yang benar-benar aman selama masih terdapat negara yang memiliki senjata nuklir”.

Menlu Retno juga menyayangkan negara yang masih memegang doktrin militer berbasis senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya senjata nuklir, satu miskalkulasi akan memicu terjadinya bencana global.

“Menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah prioritas kita. Ini adalah fondasi untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai Epicentrum of Growth. Untuk itu, kita harus tetap menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir,” ujar Menlu Retno.

Traktat SEANWFZ telah berkontribusi dalam upaya pelucutan senjata global dan rezim non-proliferasi. Namun, selama 25 tahun terakhir tidak ada negara pemilik senjata nuklir yang menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ.

Bersama para Menlu ASEAN lainnya, Menlu RI menyerukan agar negara-negara pemilik senjata nuklir dapat segera menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ.

Sebelumnya, pada tahun 2022 lalu, Komisi SEANWFZ telah sepakat untuk menjajaki opsi bagi negara pemilik senjata nuklir untuk menandatangani terlebih dulu Protokol Traktat SEANWFZ, selama negara tersebut memiliki komitmen terhadap protokol ini.

“Kita harus bersatu untuk menciptakan jalan menuju kawasan bebas senjata nuklir, “ujar Menlu Retno.

Dalam pernyataan nasional Indonesia, Menlu Retno mengangkat tentang ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir dan pentingnya Biennial Resolution Traktat SEANWFZ.  

Dalam pertemuan tersebut, para Menlu ASEAN menegaskan political will untuk mendorong aksesi Protokol Traktat SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir. Pertemuan ini juga membahas implementasi review rencana aksi Protokol Traktat SEANWFZ. Selain itu, para menteri luar negeri sepakat untuk menugaskan working group untuk membahas isu ini lebih lanjut. Pertemuan juga berhasil mengadopsi Concept Note on the Possible Joint Initiatives of OPANAL and ASEAN in 2023***/mel

Mudahkan Layanan Adminduk, Menlu Lantik 128 Pejabat Pencatan Sipil Luar Negeri

DENHAAG, JAYAKARTA NEWS— Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melantik Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) di Kantor Kedutaan Besar RI Belanda, di Denhaag, Jumat (16/12/2022). Pelantikan PPS di 128 Perwakilan RI luar negeri berlangsung secara daring dan dihadiri oleh 15 PPS secara luring, disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenlu Cecep Herawan dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh serta dihadiri oleh Dubes RI untuk Belanda Mayerfas, Dubes RI untuk Belgia Andri Hadi, Dubes RI Untuk Perancis Muhammad Umar, Direktur Pendaftaran Penduduk David Yama, Direktur PIAK Erikson Manihuruk beserta para pejabat Kedubes RI di Belanda.

Menlu Retno dalam amanatnya mengatakan, tugas negara adalah memberikan layanan publik kepada Warga Negara Indonesia di mana pun berada, salah satunya berupa layanan administrasi kependudukan (Adminduk). “Kami merasa berbahagia menjadi perpanjangan tangan tugas melayani WNI di bidang Adminduk bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri,” kata Menlu Retno.

Pada acara pelantikan diberikan pula Nomor Identitas Tunggal (NIT) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada WNI secara simbolis.

Acara kemudian berlanjut dengan pemberian Bimbingan Teknis Kebijakan Administrasi Kependudukan oleh Dirjen Zudan Arif Fakrulloh kepada para PPS. Zudan mengaku sangat senang ditakdirkan bertemu dengan para PPS dari 128 Perwakilan RI Luar Negeri yang akan memberikan layanan adminduk di 128 Perwakilan RI

“Konsepnya pelayanan adminduk di LN sama dengan pelayanan di dalam negeri yakni menerbitkan sebanyak 24 output dokumen kependudukan. Kedudukan PPS sama dengan Kadis Dukcapil di kabupaten/kota di Indonesia. Standar kinerjanya pun sama karena produk Dukcapil berlaku nasional dan internasional,” kata Zudan mengawali paparannya.

Adapun 24 output, yang jika dikelompokan menjadi 4 output utama, yakni dalam bentuk kartu, surat, akta, dan dokumen digital. Berupa kartu ada 3: KTP-el, KK, dan KIA. Berupa surat ada 14: Surat Keterangan Pindah, Surat keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil. Berupa akta ada 6: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak. Dan satu lagi berupa biodata penduduk, serta dalam bentuk digital yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau dikenal Digital ID.

“Tentu, dari sekian banyak dokumen itu tidak harus dimiliki semua oleh setiap penduduk karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing orang. Tapi ada beberapa dokumen yang wajib dimiliki oleh semua penduduk, seperti KTP-el atau yang sekarang sedang digalakkan Digital ID; KK, dan Akta Kelahiran,” urai Dirjen Zudan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sangat mendukung kegiatan pelayanan Adminduk di luar negeri ini sebagai bentuk kehadiran negara dengan semua kemudahan dan jangkauan yang lebih dekat sehingga masyarakat tidak perlu pulang ke tanah air untuk mengurus dokumen kependudukan di luar negeri. Semua akan menjadi lebih mudah, praktis, efisien dan cepat kata Tito Karnavian.

Tidak berhenti di Denhaag team Dukcapil Kemdagri dan Kemlu melanjutkan jemput bola ke Maastricht untuk membuatkan KTP Digital pada hari Sabtu 17 Desember 2022. Masyarakat dan mahasiswa WNI yang tugas belajar di Belanda, bahkan dari Belgia dan Jerman juga ikut hadir dalam sosialisasi ini dan dibuatkan identitas kependudukan digital (IKD). Masyarakat WNI di luar negeri sangat antusias dengan program pelayanan adminduk ini.***/ebn