Tag: Maluku Utara

Gunungapi Ibu Naik Level Awas, BNPB Terjunkan Tim dan Berikan Dukungan DSP 250 Juta Rupiah

KOTA TERNATE, JAYAKARTA NEWS – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerjunkan tim guna mendukung percepatan penanganan darurat bencana yang ditimbulkan atas dampak erupsi Gunungapi Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Tim yang dipimpin Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB (Deputi 5) Lilik Kurniawan ini tiba di Kabupaten Halmahera Barat pada hari ini, Jumat (17/5), atas perintah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., yang berhalangan hadir karena masih berada di Sumatera Barat sejak Senin (13/5), guna memastikan penanganan darurat bencana banjir bandang lahar dingin Gunungapi Marapi berjalan dengan baik.

Kehadiran Deputi 5 BNPB di Halmahera Barat ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah setelah sehari sebelumnya status Gunungapi Ibu dinaikkan menjadi level IV atau ‘Awas’ oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Setibanya di Halmahera Barat, Deputi 5 BNPB langsung menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Halmahera Barat James Uang, Sekda Halmahera Barat, M Syahril Abd Radjak, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara, Fehby Alting, Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Barat, Wawan Gunawan, termasuk Dandim 1501, Kapolres Halmahera Barat dan jajaran forkopimda lainnya.

Dalam rapat tersebut, Lilik mengatakan bahwa BNPB akan turut mendampingi pembentukan posko tanggap darurat. Hasil keputusan dalam rapat itu, tongkat komando penanganan darurat ini dipercayakan kepada Dandim 1501, Kolonel Arm. Adietya Yuni Nurtono. Dengan keputusan ini, maka seluruh unsur forkopimda diharapkan dapat segera bersinergi dalam satu pintu komando untuk segala upaya penanganan bencana.

“BNPB juga akan melakukan pendampingan kepada pemda Halmahera Barat untuk percepatan penanganan darurat. Tadi sudah diputuskan, yang akan memimpin nanti Pak Dandim,” jelas Lilik.

Selepas melakukan rapat koordinasi, Deputi 5 BNPB kemudian menyerahkan dukungan secara simbolis berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 250 juta rupiah, berikut sejumlah bantuan logistik dan peralatan lainnya yang meliputi; tenda pengungsi 10 unit, tenda keluarga 100 unit, sembako 500 paket, makanan siap saji 500 paket, hygine kit 500 paket, matras 500 lembar, selimut 500 lembar, kasur lipat 500 lembar, genset 5 unit, light tower 5 unit, lampu solar panel 5 unit, masker kesehatan 1000 dus, toilet portable 10 paket, tandon air 10 unit. Seluruh dukungan logistik dan peralatan itu nantinya akan disimpan sementara di gudang milik Palang Merah Indonesia (PMI).

“Sementara untuk gudang logistik nanti kita pinjam sementara ke PMI,” kata Lilik.

Peninjauan Lapangan

Pada kesempatan itu, Deputi 5 BNPB dan jajaran pemda Halmahera Barat mengunjungi dua lokasi pengungsian yang berada di Desa Tonguti Ternate yang terdapat 600 jiwa. Di lokasi tersebut, segala fasilitas dan kebutuhan dasar warga terdampak sudah cukup terpenuhi, termasuk dapur umum yang dioperasikan oleh Dinas Sosial bersama warga setempat.

“Tadi di Desa Tonguti kita sudah lihat cukup baik. Di sana sudah ada dapur umum. Semua sudah mulai lengkap,” kata Lilik.

Kemudian di lokasi kedua yakni Desa Dam Ici, Lilik menyempatkan diri untuk berdialog bersama beberapa warga pengungsi. Di sana ada kurang lebih 200 jiwa dan sudah menempati beberapa tenda mulai dari BNPB, Dinas Sosial, TNI dan Polri. Di lokasi tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang dioperasikan oleh tim medis dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Halmahera Barat secara bergantian.

“Di lokasi kedua kami sudah melihat bahkan ada fasilitas kesehatan yang dioperasikan oleh tenaga-tenaga dari Puskesmas. Mereka melayani secara bergantian,” jelas Lilik.

Pada kunjungan di hari pertama ini, Deputi 5 BNPB juga menyambangi Pos Pengamatan Gunungapi Ibu yang berada di Desa Gam Ici. Dari pos itu, Lilik mendengar penjelasan terkait aktivitas vulkanik Gunungapi Ibu yang masih sering erupsi dan memuntahkan kolom abu dengan ketinggian yang bervariasi hingga 5.000 meter dari puncak.

Mengingat status Gunungapi Ibu telah naik menjadi level IV atau ‘AWAS’, maka PVMBG merekomendasikan agar wilayah radius 4 kilometer dengan perluasan sektoral berjarak 7 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara kawah aktif harus dikosongkan dari segala bentuk aktivitas apapun.

Pada radius sektoral dengan jarak 7 kilometer yang disebutkan, masih ada permukiman penduduk Desa Tuguis. Tim gabungan dari pemda Halmahera Barat tengah melakukan sosialisasi terhadap warga yang masih tinggal di sana agar direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Dalam upaya ini, Bupati Halmahera Barat akan turun langsung melakukan sosialisasi ini dengan pendekatan secara kekeluargaan.

“Tim dari pemda akan kembali melakukan sosialisasi persuasif kepada warga Desa Tuguis. Karena wilayah mereka berada di zona rawan. Nanti Pak Bupati akan turun langsung ke lapangan,” kata Lilik.

Selanjutnya, esok hari atau Sabtu (18/5), BNPB akan mengirimkan Tim Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) untuk mendukung pengelolaan data termasuk pendampingan posko media center sebagai diseminasi informasi kedaruratan bencana.***/din

Tingkat Aktivitas Gunung Ibu Naik Menjadi Level Awas, BPBD Mengungsikan Warga ke Tempat Aman

JAYAKARTA NEWS— Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan informasi meningkatnya aktivitas Gunung Ibu yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) pada Kamis (16/5) pukul 15.00 WIT.

Merespon hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera bahu membahu bersama tim gabungan langsung menuju ke lokasi terdampak untuk memberikan masker tambahan kepada masyarakat dan mendirikan tenda yang akan digunakan para warga yang mengungsi.

Pendataan sementara yang berhasil dihimpun hingga Jumat (17/5) pukul 06.30 WIB, tim gabungan telah mengungsikan sebanyak 263 jiwa warga di tiga desa, saat ini para warga telah berada di pengungsian Desa Gam Ici dengan rincian 72 jiwa berasal dari Desa Goin, 61 jiwa dari Desa Sangaji Nyeku dan 130 jiwa dri Desa Duono.

Pemerintah menginmbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius empat kilometer dari Gunung Ibu, kemudian jika terjadi hujan abu masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker, masyarakat agar mewaspadai potensi hujan lahar di sungai – sungai yang memiliki hulu pada puncak Gunung Ibu, kemudian warga agar tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang.***/din

Sofifi, Ibukota Malut yang Tertunda Selama 22 Tahun, Presiden Perintahkan Mendagri segera Selesaikan

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelesaikan permasalahan Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara yang tertunda selama 22 Tahun. Menyikapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bergerak cepat menindaklanjutinya.

Beberapa langkah strategis telah dilaksanakan secara cepat dan terukur. Puncaknya, Jumat (16/4/2021) di Ruang Rapat Gubernur Maluku Utara di Sofifi, telah dilakukan pembahasan tentang Pengelolaan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tentang Skenario Rencana Pembangunan, Rancangan Master Plan, serta Rancangan Peraturan Pemerintah Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara telah dilakukan pada Jumat (30/4/2021) di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Pelaksanaan mandat yang diberikan Presiden tersebut dibahas lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku Utara secara virtual, yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (2/6/2021). Rakor tersebut diikuti oleh beberapa Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito memaparkan ihwal permasalahan pokok yang menghambat eksekusi program pembangunan di Sofifi, yaitu karena tidak adanya kepastian soal permasalahan administrasi pemerintahan.

Diketahui, Maluku Utara telah dibentuk menjadi provinsi tersendiri, melalui UU Nomor 46 Tahun 1999 yang ditetapkan pada 4 Oktober 1999 setelah terpisah dari Provinsi Maluku. Pada Undang-Undang tersebut dinyatakan Sofifi sebagai Ibukota provinsi Maluku Utara.

“Sofifi ini sebagai jalan tengah, yang ditetapkan menjadi Ibukota di antara Ternate dan Tidore,” ujar Mendagri.

Kendati demikian, lanjut Mendagri, setelah bertahun-tahun faktanya Sofifi tak pernah menjadi ibukota sebagaimana yang direncanakan. Meski pembangunan sejumlah infrastruktur pernah dilakukan, seperti pembangunan kantor gubernur, kantor pengadilan, korem, hingga perumahan, tetapi hingga saat ini pembangunan itu masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tak hanya itu, keberadaan ASN pun kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya, karena masih berdomisili di Ternate dan Tidore. “Karena ketidaksiapan sarana prasarana secara lengkap, sehingga (mereka) akhirnya bolak balik,” ujarnya.

Dengan berbagai persoalan itu, penanganan Sofifi membutuhkan langkah-langkah strategis. Salah satu strategi yang dilakukan Kemendagri, yakni dengan menjadikan Sofifi sebagai Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara. Pembentukan kawasan khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kami dari diskusi dengan beberapa ahli dan seluruh staf di Kemendagri, itu memilih opsinya yang Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Nah, ini kemudian sudah kami diskusikan di lapangan dengan Gubernur, Walikota Tidore, kemudian dari Bupati Halmahera Barat karena sebagian wilayahnya, itu sudah disepakati” jelas Mendagri.

Draft dasar hukum Pembentukan Kawasan Khusus tersebut telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk selanjutnya diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah. Peraturan ini nantinya akan menjadi dasar atau payung hukum dalam Pembentukan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi, yang meliputi sebagian Kecamatan di Wilayah Kota Tidore yang terletak di pulau besar, dan sebagian Kecamatan di Halmahera Barat.

Bila sudah ditetapkan sebagai Pusat Administrasi dan Kawasan Khusus melalui Peraturan Pemerintah, maka lebih jauh menurut Mendagri, akan membuka peluang adanya investasi baru dan lapangan pekerjaan, mengingat segala urusan birokrasi dan tata kelola pemerintahan bakal semakin mudah.

Apalagi, sebelumnya telah diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan pada 17 Januari 2020, tentang Pengembangan Kota Baru 2020-2024 Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan menjadi Pembangunan Kota Baru di Sofifi.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil yang ikut dalam Rakor tersebut mengatakan, apa yang telah dilakukan Kemendagri menjadi peta jalan (road map) bagi penanganan permasalahan yang terjadi di Sofifi.

Peta jalan ini sekaligus menjadi langkah pembuka bagi kementerian/lembaga lain untuk menjalankan perannya masing-masing dalam mendukung percepatan pembangunan dan pemanfaatan Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut berulang kali menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya, atas komitmen dan upaya yang akan direalisasikan oleh Kementerian/Lembaga dalam menyelesaikan permasalah Sofifi. Dirinya berharap, pemanfaatan Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara dapat segera terealisasi secara baik.

“Tiada kata lain yang dapat saya sampaikan, selain terima kasih,” kata Abdul Gani. (ont)

Investor RRT Komit Investasi Sektor Wisata Rp130 Triliun

KEMOLEKAN Morotai sebagai destinasi wisata, menbuat “ngiler” kalangan investor, yang menunjukkan minat besar untuk mengembangkan industri wisata di Provinsi Maluku Utara tersebut. Morotai bakal menjadi destinasi utama pariwisata Indonesia, seperti halnya Pulau Bali, yang telah menikmati gurihnya industri wisata.

Ada kabar menggembirakan yang disampaikan  Chairman PT Jababeka, Darmono, yang pada  dua pekan lalu sudah menandatangani  memorandum of understanding (MoU) dengan salah satu pemain utama industri wisata asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Raksasa  travel and tourism dari negeri tirai bambu itu, setidaknya telah memiliki  60 hotel berbintang di Tiongkok.

Investor asal Tiongkok itu berkomitmen sebagai tahap permulaan, dalam setahun kedepan  akan  membangun 300 kamar hotel  dan 100 vila di area 100 hektar. Menurut Darmono, kelompok bisnis travel ini terkenal sekali dalam memobilisasi mendatangkan turis Tiongkok  ke berbagai negara di seluruh dunia.

Untuk tahap awal, sambung Darmono, investasi tersebut siap menggelontorkan investasi senilai  US$100 juta atau sekitar  Rp1,3 triliun. Investasi mereka nantinya akan menyentuh nilai hingga  US$1 miliar atau  Rp130 triliun.

Investasi sebesar itu pasti bukan tanpa syarat. Mereka membutuhkan dukungan, agar proyek perdana di Indonesia berjalan mulus, mendapat sambutan yang antusia, sehingga sukes mendatangkan turis ke Morotai.

Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan kabarnya juga telah menegaskan  komitmennya untuk memperbaiki infrastruktur perhubungan untuk mengakses Morotai.  Bandara setempat akan diperpanjang dan diperlebar landasan pacunya  agar dapat didarati  pesawat berbadan besar yang mampu menganguut  130 penumpang.

Menurut Darmono, jika diperlukan bandara setempat dapat dikembangkan menjadi bandara internasional, sehingga  para turis tidak perlu lagi transit di  Manado. Transit seperti itu akan menghambat  jumlah wisatawan yang berhasrat ke Morotai.***