SUBANG, JAYAKARTA NEWS— Jumlah bencana di Indonesia hingga hari ini berjumlah 2.657 kejadian. Dari jumlah tersebut, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor mendominasi.
Hal itu diungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Kamis (24/8/2023).
“Per hari ini bencana di Indonesia berjumlah 2.657 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan sekarang kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan,” ucap Suharyanto
“Jawa Barat per hari ini sudah terjadi 458 dan merupakan provinsi yang paling tinggi kejadian bencananya di Indonesia, ” lanjutnya.
Terkait itu BNPB melakukan penanganan bencana untuk meminimalisir dampak bencana bagi masyarakatdi Jawa Barat.
“Bidang pencegahan sebagian daerah di Jawa Barat yang mempunyai pantai, berkaitan dengan bahaya gempabumi dan tsunami, Pusdalops BPBDnya akan dimodernisasikan sistem manajemen dan peralatannya,” tutur Suharyanto.
“Sehingga diharapkan dengan memililki ketika terjadi bencana tsunami bisa melaksanakan peringatan secara dini sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan,” imbuhnya
Kemudian saat penanganan darurat, ketika terjadi bencana harap mengeluarkan status darurat sehingga BNPB bisa turun memberikan bantuan sumber daya.
Sementara itu, Ruhimat selaku Bupati Subang yang juga hadir, mengapresiasi apa yang dilakukan BNPB ini karena relevan dengan kejadian bencana yang sedang terjadi di wilayah Kabupaten Subang.
“Para Camat dan Desa di Subang sedang melakukan rapat karena masyarakat alami kekurangan air disaat masa tanam sekarang ini,” kata Ruhimat.
Kegiatan ini diselingi pemaparan materi Dokumen R3P Sebagai Acuan dan Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi di Wilayah Pascabencana, kemudian materi Evaluasi Penyelenggaraan Rehabitasi Rekonstruksi di Bidang Fisik Berkelanjutan, hingga materi Evaluasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana di Bidang Sosial, Ekonomi dan SDA Berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi VIII DPR RI Obon Tabroni dan Selly Andriany Gantina, Perwakilan BPBD serta perwakilan Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Ajang Promosi Produk UMKM Binaan BNPB
BNPB tidak hanya membangun kembali kerusakan infrastruktur atau bangunan yang terdampak bencana, namun turut memulihkan mata pencaharian dan perekonomian masyarakat.
Dalam rapat ini, BNPB menampilkan produk hasil pendampingan pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam kepada masyarakat terdampak bencana, yang menjadi salah satu program BNPB dalam membangun kembali daya lenting masyarakat. Yaitu berupa minuman kopi, minuman jahe, makanan ringan, pakaian, kain, kerajinan tangan dan lain sebagainya.
Ke depannya diharapkan BPBD yang berada di wilayah Jawa Barat agar dapat mencontoh dan meniru program tersebut agar bisa dilakukan pada warga terdampak di Jawa Barat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga memberikan bantuan operasional penanganan darurat bencana kekeringan berupa Dana Siap Pakai (DSP), mobil dapur umum dan paket makanan siap saji kepada beberapa perwakilan pemerintah daerah di lingkungan Jawa Barat.
Adapun bantuan DSP sebanyak 500 juta rupiah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian DSP senilai 250 juta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur, serta 750 juta untuk Kota Cimahi.
Selanjutnya bantuan dukungan peralatan berupa mobil dapur umum kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang dan Kabupaten Kuningan. Kemudian 200 paket makanan siap saji untuk Kabupaten Subang.***din
