Update Erupsi Gunungapi Ruang: Kepala BNPB Tinjau Lokasi Pengungsian Warga di Pulau Siau

KEP SITARO, JAYAKARTA NEWS – Memasuki hari ketiga kunjungan kerja untuk mengawal operasi penanganan darurat erupsi Gunungapi Ruang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi pengungsian warga yang berada di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), hari ini Sabtu (4/5/2024).

Pulau Siau berada di sebelah utara dari Gunungapi Ruang dan dipastikan aman karena lokasinya jauh dari wilayah zona Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi.

Kepala BNPB berangkat menuju Siau dari Kota Manado menggunakan helikopter BNPB yang memang sudah disiagakan untuk membantu upaya penanganan darurat erupsi Gunungapi Ruang.

Dalam penerbangan yang ditempuh selama kurang lebih 30 menit, helikopter jenis Bell 412 SP dengan nomor lambung PK-DAS yang membawa Kepala BNPB mendarat mulus di Lapangan Akesimbeka pada pukul 07.15 WITA.

Setibanya di Siau, Kepala BNPB langsung mendatangi pos pengungsian yang berada di Aula Kadademahe, Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat, Pulau Siau. Saat tiba di aula, Kepala BNPB disambut kurang lebih 100 warga pengungsi yang tengah menanti.

Pada kesempatan itu Kepala BNPB menyampaikan rasa prihatinnya atas peristiwa yang menimpa warga dari erupsi Gunungapi Ruang. Kepala BNPB juga mengatakan bahwa kehadirannya tersebut merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo untuk memastikan penanganan pengungsi berjalan baik dan kebutuhan warga terpenuhi tanpa ada kekurangan satu apapun.

“Kehadiran kami di sini adalah perintah langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo, untuk memastikan bapak-ibu semua yang sementara mengungsi di sini dapat ditangani dengan baik dan segala yang menjadi kebutuhan dasar dapat terpenuhi,” terang Suharyanto.

Di sela kunjungannya itu, Kepala BNPB juga memberikan kesempatan kepada beberapa warga yang ingin bertanya atau menyampaikan aspirasi lainnya. Dari kesempatan itu, salah seorang warga menyampaikan keresahannya karena rumah mereka rusak parah setelah dihujani batu vulkanik saat terjadi erupsi Gunungapi Ruang sehingga tidak mungkin lagi ditempati.

“Yang menjadi kekhawatiran kami, Pak. Kalau erupsi ini selesai, kami mau pulang ke mana, pak? Karena semua atap rumah kami rusak dan tidak bisa lagi ditempati,” ungkap seorang warga.

Mendengar hal tersebut, Kepala BNPB lantas memberikan jawaban bahwa pemerintah melalui BNPB akan terus mendampingi masyarakat terdampak bencana. Tidak hanya pada masa tanggap darurat saja, namun BNPB bersama pemerintah akan terus menyertai hingga pascabencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membangun hunian tetap sebagai rumah relokasi bagi warga yang sebelumnya tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) I.

Bagi warga yang rumahnya rusak berat, pemerintah akan membantu biaya perbaikan atau pembangunan senilai 60 juta rupiah. Kemudian untuk rumah rusak sedang berhak mendapat bantuan senilai 30 juta rupiah dan rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah.

“Pemerintah tidak akan tinggal diam setelah erupsinya selesai. Kami dari BNPB bersama pemerintah daerah akan tetap mendampingi bapak-ibu sekalian. Ada nanti mungkin di antara bapak-ibu sekalian akan direlokasi. Dipindahkan ke rumah yang baru. Karena rumah yang ditinggali sekarang berada di zona berbahaya,” jelas Suharyanto.

“Bapak yang rumahnya rusak berat nanti berhak mendapat bantuan 60 juta rupiah untuk perbaikan atau pembangunan. Yang rumahnya rusak sedang 30 juta rupiah dan rusak ringan 15 juta rupiah. Ini semua atas arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” imbuh Suharyanto.

Dalam kesempatan itu, salah seorang warga menyampaikan kepada Kepala BNPB terkait adanya kabar yang beredar bahwa Pulau Tagulandang akan tenggelam karena tsunami akibat erupsi Gunungapi Ruang akan terjadi lagi dan lebih besar.

Mendengar hal itu, Suharyanto lantas menjawab bahwa hal itu tidak benar dan masyarakat telah termakan berita hoaks. Oleh sebab itu Suharyanto meminta agar masyarakat hanya memperbarui informasi dari instansi berwenang seperti PVMBG, BNPB, BMKG,BPBD, TNI, Polri dan sebagainya.

“Itu tidak benar ya. Hoaks. PVMBG sudah mengeluarkan informasi terkait hal itu. Bahwa tidak benar Pulau Tagulandang akan hilang tenggelam. Saya harap kita semua selalu memperbarui informasi hanya dari instansi yang berwenang ya,” kata Suharyanto.

Sebelum meninggalkan lokasi, Kepala BNPB memberikan bantuan berupa logistik dan sembako kepada warga pengungsi di sana. Suharyanto juga meninjau dapur umum dan menyerahkan beberapa bahan masakan termasuk buah dan sayur untuk dimasak.

Dari peninjauan itu, Kepala BNPB memastikan bahwa kandungan gizi dari makanan yang dimasak di sana telah memenuhi standar yang sehat.

“Sayuran dan buah sudah ada. Jadi kami harap ini sudah sesuai standar dan semoga kebutuhan gizi masyarakat yang mengungsi sementara di sini terpenuhi,” kata Suharyanto.

Adapun menurut data terkini pada hari Sabtu (4/5) pukul 09.00 WITA, total warga yang sudah berhasil dievakuasi dari Pulau Tagulandang ada sebanyak 5.255 jiwa.

Lokasi pengungsian mereka terdapat di beberapa wilayah seperti Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa Utara dan Pulau Siau. Tim gabungan masih akan terus berupaya mengevakuasi warga lainnya seiring dengan distribusi logistik dan peralatan yang mereka butuhkan selama masa tanggap darurat.***/din

Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Ruang, BNPB Salurkan DSP Rp2,25 Miliar

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) dengan total 2,25 miliar rupiah yang diberikan melalui dua tahap guna mendukung seluruh rangkaian penanganan darurat bencana erupsi Gunungapi Ruang.

Adapun tahap pertama rinciannya 300 juta rupiah kepada Pemprov Sulawesi Utara, 250 juta rupiah kepada Kodam XIII/MDK, Polda Sulawesi Utara 250 juta rupiah, Lantamal VIII 150 juta rupiah, Lanud Sam Ratulangi sebesar 150 juta rupiah dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro senilai 350 juta rupiah. Kemudian pada tahap kedua meliputi 200 juta rupiah kepada Korem 131/Santiago, Kodim Sitaro 200 juta rupiah, Polres Sitaro 150 juta rupiah, Kota Manado 150 juta rupiah dan Kota Bitung 150 juta rupiah.

Di samping itu, BNPB juga memberikan bantuan berupa logistik dan peralatan yang juga didistribusikan dalam dua tahap. Tahap pertama, BNPB telah menyalurkan berupa tenda pengungsi 5 unit, tenda keluarga 100 unit, light tower 4 unit, genset 4 unit, sembako 300 paket, makanan siap saji 300 paket, hygiene kit 300 paket, matras 300 lembar, selimut 300 lembar, kasur lipat 150 lembar, masker 300 dus, velbed 50 unit, toilet portabel 10 paket, survival kit pengungsi 300 paket dan terpal sebanyak 320 lembar.

Adapun bantuan logistik dan peralatan tahap kedua meliputi seng 10 ribu lembar, tenda pengungsi 6 unit, light tower 3 unit, sembako 500 paket, hygiene kit 300 paket, masker 52 box, terpal 1.000 lembar, fire pump 23 HP 5 unit, SCBA set 15 unit, Rescue Tool Combi 4 set, alat penjernih air 10 unit, sleeping bag 500 unit, solar panel 20 set, paku seng 1.000 box, susu protein 200 dus, air mineral 500 dus dan toolkit 30 set.

Dari seluruh bantuan yang telah diserahkan tersebut, Suharyanto meminta agar segala yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi. Dia juga meminta agar semua upaya penanganan darurat yang berhubungan dengan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

“Ini tahap dua sudah masuk semua. Mohon dicek betul ya khsusnya Kabupaten Sitaro dan Provinsi Sulawesi Utara. Segera didistribusikan di masyarakat,” pinta Suharyanto.

“Intinya adalah kita sepakat semua bahwa kebutuhan dasar masyarakat ini harus betul-betul terpenuhi dan tertangani dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dukungan tahap ketiga juga akan dikirimkan dalam waktu dekat. Adapun jenis dukungan itu meliputi terpal 500 lembar, tenda keluarga 100 paket dan mie instan 300 dus.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, proses evakuasi 9 ribu warga ini memang harus dilakukan mengingat wilayah dalam radius tujuh kilometer dari pusat kawah Gunungapi Ruang telah ditetapkan menjadi zona berbahaya.

Menurut Kepala PVMBG Hendra Gunawan, secara historis Gunungapi Ruang sangat lazim mengeluarkan awan panas. Gunungapi berjenis stratovolcano ini juga tercatat mengalami rentetan erupsi yang berdampak langsung terhadap kehidupan maupun penghidupan manusia.

“Ternyata dari historisnya Gunung Ruang ini memang sangat lazim mengeluarkan awan panas. Jadi sudah tepat memang ini daerah berbahaya,” jelas Hendra.

Menurut catatan, erupsi Gunungapi Ruang terjadi pada tahun 1808, 1810, 1840, 1856, 1870, 1871, 1874, 1889, 1904-1905, 1914, 1915, 1918, 1940, 1946, 1949, 2002 dan 2024. Bahkan Hendra mengatakan bahwa kejadian erupsi pada tahun 1871 juga memicu terjadinya gelombang tsunami dan memakan korban hingga 400 orang.

Atas dasar itu maka pemerintah akan mengambil langkah permanen untuk memindahkan permukiman warga, khususnya yang berada di Pulau Ruang, pulau utama di kaki Gunungapi Ruang, ke lokasi yang lebih aman.

Dalam Rakor yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran forkompimda dan unsur terkait lainnya, Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan membantu proses relokasi warga yang berada di kawasan rawan bencana erupsi Gunungapi Ruang, khususnya yang berada di Pulau Ruang. Hal ini menurut Suharyanto akan segera dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Suharyanto, ada sebanyak 301 KK yang berasal dari dua desa di kaki Gunungapi Ruang yang menjadi prioritas utama dan harus direlokasi. Dalam hal ini Suharyanto meminta Pemkab Kepulauan Sitaro dan Pemprov Sulawesi Utara untuk segera menyiapkan dan menetapkan lahan yang aman dan kondusif.

Merespon hal ini, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan kalau lahan relokasi untuk warga terdampak dari Pulau Gunung Ruang sudah disiapkan di Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Saat ini lahan tersebut masih berstatus milik masyarakat, tetapi akan segera dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Lebih lanjut, Suharyanto juga memastikan kepada masyarakat yang tidak wajib direlokasi namun tempat tinggalnya mengalami kerusakan terdampak erupsi, maka BNPB juga akan memberikan dukungan pembangunan kembali rumah yang rusak tersebut.

“Ada dua mekanisme. Bagi masyarakat yang bukan tinggal di kaki Gunungapi Ruang, yang tidak direlokasi maka bisa pembangunannya juga dapat dibantu oleh BNPB. Masyarakat yang tidak direlokasi tapi rumahnya rusak, maka bisa kita bisa bantu,” jelas Suharyanto.

Adapun besaran bantuan bagi tingkatan kerusakan rumah dibagi menjadi tiga kategori. Pertama untuk rumah rusak berat maka dapat menerima bantuan senilai 60 juta rupiah, rumah rusak sedang 30 juta rupiah sedangkan rusak ringan sebesar 15 juta rupiah. Suharyanto meminta agar pendataannya dapat segera diselesaikan dan diajukan kepada pemerintah.

“Rusak berat 60 juta rupiah, sedang 30 juta dan ringan 15 juta rupiah,” kata Suharyanto.

“Tolong diajukan. Cepat atau tidaknya tergantung pada pendataan di daerah dan segera daerah mengajukan,” pungkasnya.***/din