Tag: Komisi VIII DPR RI

Menag: Petugas Haji Tak Berintegritas, Langsung Dipulangkan ke Tanah Air

JAYAKARTA NEWS – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan akan langsung memulangkan petugas yang terbukti tidak berintegritas dalam melayani jemaah haji di Tanah Suci.

Penegasan ini disampaikan Gus Men panggilan akrabnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Jakarta. “Silahkan kirim data petugas yang terbukti tidak berintegritas melayani jemaah haji di Tanah Suci kepada kami. Petugas tersebut akan langsung kami pulangkan ke Tanah Air,” kata Gus Men, Senin (5/6/2023).

“Kami punya tim monitoring untuk hal ini. Sekali lagi bila ada data dan nama petugas yang jelas tidak berintegritas kirim ke kami dan akan ditindaklanjuti,” sambung Gus Men.

Pernyataan ini disampaikan Gus Men menjawab pertanyaan Ahmad, salah seorang anggota Fraksi Demokrat terkait adanya keluhan jemaah atas pelayanan petugas haji di Tanah Suci yang dianggap tidak berintegritas.

Rapat kerja Menteri Agama bersama Komisi VIII DPR RI kali ini membahas pembicaraan pendahuluan tentang RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dan dihadiri sejumlah anggota komisi dan fraksi lainnya. Sementara dari Kemenag dihadiri Sekjen Kemenag Nizar, para Staf Ahli, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menag serta para pejabat eselon I dan eselon II.***/mel

Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan ‘Updating’ Penerima Bansos

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menyarankan pada Kementerian Sosial (Kemensos) agar melakukan update terhadap rekening penerima bantuan sosial mengingat banyaknya bantuan yang masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, hal ini harus segera disikapi oleh Kemensos karena masalahnya selalu terulang dan bantuan anggaran yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.

”Untuk itu saya tadi mengusulkan supaya dilakukan update, diganti rekeningnya supaya permasalahan itu tidak terjaga lagi sebab dana tertahan tersebut itu sudah lama ya sudah mungkin sudah tahunan sebelum Bu Risma jadi menteri permasalahan itu sudah ada dan hari ini kita juga masih mendengar hal itu,” jelas John dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Demikian dikutip dari dpr.go.id

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut dan harus segera dicarikan solusinya. John kemudian mengusulkan untuk melakukan kajian dan memanfaatkan data dari Kemensos untuk melakukan updating penerima bantuan. ”Saya yakin data yang ada di Kemensos sudah tercatat dengan rapih, kalau kita lakukan updating terhadap rekeningnya, otomatis bantuan yang tidak tepat sasaran tidak akan terkirim lagi,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, updating ini dijelaskan John, bisa dilakukan kepada rekening penerima yang statusnya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan lagi seperti meninggal, pindah, atau status ekonominya sudah membaik. Meski demikian, sejauh ini, John mengapresiasi dan menilai penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik.

”Kita sudah mendengar secara jelas tahapan-tahapan bantuan sosial ke mana, bagaimana penyalurannya, penyalurannya itu ada yang melalui pos, ada yang melalui Bank Himbara. Menurut hemat saya, bahwa penyalurannya itu sudah sesuai, sudah sesuai, Walaupun memang masih ada permasalahan-permasalahan Seperti dana yang tertahan di beberapa Bank yang tidak disalurkan kepada orang yang berhak,” tutupnya.***/din