Tag: kementerian PUPR

Penyelenggaraan Jalan Tol Kementerian PUPR Perlu Dievaluasi

JAYAKARTA NEWS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk meninjau kembali perjanjian pengelolaan jalan tol, termasuk evaluasi terhadap proyek pengembangan jalan tol serta pelaksanaan sistem MLFF.

Demikian hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas penyelenggaraan jalan tol kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang mencakup evaluasi penyelenggaraan jalan tol di beberapa provinsi, termasuk DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan, periode s.d. semester I tahun 2023 di Jakarta, seperti dikutip Rabu (9/10/2024).

Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh menjelaskan, pemeriksaan DTT ini merupakan bagian dari amanah konstitusional BPK yang diatur dalam pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Anggota Saleh.

Pemeriksaan kali ini berfokus pada penyelenggaraan jalan tol yang melibatkan Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Badan Pengatur Jalan Tol di lingkungan Kementerian PUPR.

Anggota IV BPK menyoroti sejumlah temuan penting dalam LHP tersebut, di antaranya perihal penambahan lingkup pengembangan jalan tol Ancol Timur-Pluit (elevated) yang dilakukan tanpa melalui proses pelelangan. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak mendapatkan skema investasi terbaik dan menunda penyelesaian proyek.

BPK juga menemukan bahwa penugasan penambahan ruas Bojonggede-Salabenda pada jalan tol Depok-Antasari berpotensi meningkatkan biaya investasi yang berdampak pada tarif dan masa konsesi. Penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) juga dinilai belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk meninjau kembali perjanjian pengelolaan jalan tol, termasuk evaluasi terhadap proyek pengembangan jalan tol serta pelaksanaan sistem MLFF.

“BPK berharap Kementerian PUPR segera menindaklanjuti rekomendasi ini sesuai ketentuan yang berlaku, dengan koordinasi yang baik antara Inspektorat Jenderal dan jajaran terkait,” tegas Anggota IV BPK.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK Syamsudin, serta pejabat tinggi lainnya. BPK berharap sinergi antara BPK dan Kementerian PUPR terus terjalin dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. (yogi)

bank bjb Tandatangani MOU dengan Kementerian PUPR, Salurkan Dana BSPS

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS –  bank bjb menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2024. Acara penandatanganan ini berlangsung di Kantor Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa I, Wisma Karya, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh CEO Regional IV bank bjb, Adie Arief Wibawa, bersama PPK Rumah Swadaya dan RUK, Dina Nuzulia. Turut hadir menyaksikan, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Teddy Paul H. Siagian, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Haryo Wacono, Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan bank bjb Isa Anwari serta Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer bank bjb Edy Kurniawan Saputra.

Selanjutnya, dilakukan pembukaan dan pembagian rekening penerima bantuan akan disalurkan oleh bank bjb Kantor Wilayah IV kepada Kantor Cabang Khusus Banten dan Kantor Cabang Cilegon sesuai dengan wilayah penerima bantuan.

Sebagai informasi, BSPS adalah program pemerintah yang memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah kategori pra-sejahtera untuk mendapatkan hunian yang layak, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Banten.

Pada kesempatan terpisah Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto, menyampaikan, sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan di wilayah Banten melalui berbagai kolaborasi, salah satunya dengan Kementerian PUPR.

Widi menambahkan, bank bjb sangat senang dapat berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam program BSPS ini. Penunjukan bank bjb untuk menyalurkan bantuan BSPS merupakan amanah dan bentuk kepercayaan bagi bank bjb, dan bank bjb berkomitmen untuk menyalurkan bantuan ini tepat waktu.

“bank bjb selalu berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Banten, dengan berbagai program yang bisa mempercepat laju perekonomian daerah,” ujar Widi Hartoto.

bank bjb berharap melalui program BSPS, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Banten, membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak, dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan.

“Kami juga memiliki harapan yang besar bahwa program BSPS ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujar Widi. ​***PR

Ketua MPR RI Dukung Pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian PUPR

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung apabila Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melakukan pemisahan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian tersendiri, yakni Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga bisa mempercepat realisasi pembangunan 3 juta unit rumah rakyat yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo – Gibran.

Bamsoet juga mengajak pemerintah untuk mengkaji kembali terkait aturan kepesertaan dan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar tidak terus menerus menimbulkan pro kontra di masyarakat. Khususnya terkait iuran 3 persen yang terbagi menjadi 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung perusahaan pemberi kerja.

“Untuk merealisasikan 3 juta unit rumah rakyat per tahun, pemerintah bisa melakukannya tanpa perlu memberatkan masyarakat. Misalnya melalui pemanfaatan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai aturan, maksimal 30 persen atau sekitar 138 triliun dari total JHT sebesar Rp 460 triliun dapat digunakan untuk program perumahan pekerja,” ujar Bamsoet dalam Pengukuhan Pengurus Pusat HIMPERRA sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (29/5/24).

Cara lainnya, kata Bamsoet, yakni pembentukan dana abadi perumahan rakyat, dengan cara dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp 25 triliun diinvestasikan dengan skema dana abadi, sehingga jumlah pembangunan rumah yang dibantu bisa meningkat.

Hadir antara lain, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Proyono, Sekretaris Jenderal HIMPERRA Andi Anzhar Cakra Wijaya, serta segenap jajaran Pengurus DPP dan DPD HIMPERRA seluruh Indonesia Masa Bakti 2024-2028.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, saat ini saja, perusahaan dan pekerja sudah menghadapi banyak potongan. Antara lain Pajak Penghasilan (PPh 21); BPJS Kesehatan sebesar 4 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung pekerja; BPJS Ketenagakerjaan JHT sebesar 3,7 persen ditanggung perusahaan dan 2 persen ditanggung pekerja; BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun sebesar 2 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung pekerja.

“Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan Konstitusi ini menegaskan, bahwa rumah adalah kebutuhan fundamental rakyat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Sehingga dalam mewujudkannya jangan sampai justru memberatkan rakyat,” jelas Bamsoet.

Ia menerangkan, faktanya berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 15,21 persen rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah. Disamping itu, sekitar 36,85 persen dari penduduk Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni. Backlog (kekurangan pemenuhan kebutuhan) perumahan saat ini juga sudah mencapai 12,7 juta unit.

“Padahal jika didukung, sektor perumahan memiliki peran penting untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam berbagai kajian, sektor perumahan dan turunannya mampu memberikan andil hingga 15 persen dalam angka pertumbuhan ekonomi nasional. Karena selain memiliki nilai investasi yang signifikan, juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Disamping mendorong distribusi pendapatan masyarakat, mengingat industri sektor perumahan bersifat padat karya,” pungkas Bamsoet.***/din

Kementerian PUPR Proyeksikan Pembangunan IKN Rampung Bersamaan Indonesia Emas 2045 di Satu Abad Kemerdekaan

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), selesai pada 2024. Sementara, pembangunan seluruh Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diproyeksikan rampung pada 2045.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, hingga saat ini progres konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 38,1% dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule). “Konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 ini yang kontrak pekerjaannya telah dimulai sejak tahun 2021 seperti pembangunan Jalan Tol Akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara dan Kantor Presiden,” kata Danis, dikutip dari Rilis PUPR, Jumat (18/8/2023).

Ditambahkan Danis, Kementerian PUPR juga telah memulai pembangunan IKN tahap kedua. “Tahap kedua meliputi proyek-proyek yang penandatanganan kontraknya dimulai pada April – Mei 2023 seperti gedung kementerian koordinator 2 dan rumah rusun ASN IKN,” ujarnya.

Danis menyatakan, beberapa infrastruktur dasar IKN yang utamanya akan selesai pada 2024 yakni untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. “Untuk air bersih tengah diselesaikan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku, selanjutnya juga ditargetkan Sistem Penyediaan Air Minumnya dapat mulai didistribusikan ke beberapa kawasan di IKN pada 2024,” kata Danis.

Sementara untuk konektivitas, Danis menyebut saat ini tengah diselesaikan pembangunan Jalan Tol menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Untuk tahap pertama, dikatakan Danis, Jalan tol yang akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, yang sebelumnya dari sekitar dua jam menjadi hanya sekitar satu jam.

Pembangunan Jalan Tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat pada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Saat ini untuk progres pada Segmen 3A sebesar 12,33%, Seksi 3B sebesar 30,11%, dan Seksi 5A sebesar 37,39%. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024 pada sekitar bulan Juni atau Juli.

Sedangkan untuk seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan. Sementara untuk Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak apda Desember 2023 dan Seksi 5B-1 Segmen Jembatan Pulau Balang – Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B-2  Simpang Rencana Bandara VVIP – Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023.

Untuk seksi 2 Jalan Tol IKN adalah bagian dari Tol Balsam. Sedangkan untuk di seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut (immersed tunnel) untuk menjaga lingkungan, dan di seksi 4 juga disediakan dua lintasan untuk satwa, jadi ada semacam terowongan pendek. “Untuk immersed tunnel saat ini masih proses lelang pekerjaan desain,” ujar Danis.

Dikatakan Danis, pembangunan IKN merupakan kesempatan yang baik untuk menata kota sesuai dengan teori, aturan, dan sebagainya karena pembangunan kota betul-betul dimulai dari awal. “IKN ini didesain pelaksanaannya sampai 2045, yang diharapkan Indonesia menjadi Negara emas atau Negara maju, karena pembangunan IKN bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi di situ ada transformasi kehidupan dan transformasi pekerjaan terutama dalam hal pemanfaatan teknologi. Ini kesempatan kita untuk berubah, jadi IKN ini sarana untuk perubahan semakin baik dari sejak kita merdeka hingga di 2045 tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi,” ujarnya.

Danis mencontohkan, beberapa transformasi pemanfaatan teknologi yang telah disiapkan antaranya adalah pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) untuk utilitas bawah tanah, sehingga tidak ada lagi utilitas kabel di luar yang membahayakan. “Sudah disiapkan box untuk kabel bawah tanah, nanti ada tiga kompartemen tingginya 2,2 meter untuk air, listrik dan IT, nanti di atasnya khusus juga ada pipa gas, ada bak kontrol tiap 100 meter jadi kalau ada perbaikan tidak perlu gali lubang lagi, tidak ada juga utilitas di luar,” ungkapnya.***/mel

Kementerian PUPR Telah Salurkan 93.139 Unit Rumah Swadaya pada Semester I Tahun 2023

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Secara nasional, pada tahun 2023 program BSPS atau dikenal dengan Bedah Rumah ini ditargetkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyakat sebanyak 149.750 unit tersebar di 34 provinsi. 

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan untuk progres fisik program BSPS hingga 9 Juni atau Semester I tahun 2023 sudah mencapai 93.139 unit dari target total 150.050 unit. Adapun total anggaran program BSPS tahun 2023 sebesar Rp3,29 triliun. 

“Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Saat ini penyerapan tenaga kerjanya sudah 171.082 orang dari target 300.100 orang,” kata Iwan Suprijanto dalam Rilis Kementerian PUPR, Senin (12/6/2023).

Iwan Suprijanto berharap dengan skema PKT, program BSPS  dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, namun juga mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. 

“Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah,” kata Iwan Suprijanto. 

Menurut Iwan Suprijanto, setidaknya ada tiga fokus penanganan rumah swadaya pada tahun 2023, yakni mendukung percepatan program Penurunan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan kawasan perumahan, dan permukiman kumuh terintegrasi dan perluasan cakupan pelayanan Klinik Rumah Swadaya.

Salah satu program BSPS yang sudah mulai pelaksanaan berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 16.824 unit rumah tidak layak huni. Saat ini Ditjen Perumahan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II telah melakukan verifikasi untuk calon penerima program BSPS berdasarkan nama dan alamat atau by name by address (BNBA) sebanyak 8.559 unit.

“Setiap masyarakat yang rumahnya dibedah mendapatkan dana BSPS senilai Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah setempat, masyarakat, dan sektor swasta melalui program CSR untuk ikut membantu dan mensukseskan pelaksanaan BSPS di Jawa Barat,” kata Kepala BP2P Jawa II Kiagoos Egie Ismail. 

Program BSPS di Jawa Barat tahun 2023 dilaksanakan secara bertahap. Untuk Tahap I tersebar di 17 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Cianjur 1.191 unit, Bandung Barat 1.070 unit, Bandung 2.461 unit, Bogor 373 unit, Purwakarta 204 unit, Garut 347 unit, Tasikmalaya 476 unit, Ciamis 80 unit, Kuningan 30 unit, Indramayu 1.072 unit, Cirebon 403 unit, Karawang 40 unit. Kemudian Kota Bogor 434 unit, Cimahi 53 unit, Bandung 6 unit, Tasikmalaya 296 unit, dan Cirebon 23 unit.***/mel

Kabar Baik! Lima Ruas Tol Berikan Diskon Tarif di Awal dan Akhir Masa Mudik Lebaran 2023

JAYAKARTA NEWS— Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberikan pemotongan atau diskon tarif tol saat Musim Lebaran tahun 2023 pada 5 (lima) ruas tol, yakni 3 ruas di Pulau Jawa dan 2 ruas di Pulau Sumatera.

Inisiatif BUJT ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menegaskan bahwa penerapan kebijakan diskon tol ini merupakan upaya Pemerintah bersama BUJT untuk mengurangi kepadatan kendaraan saat mudik maupun arus balik Lebaran, tanpa mengurangi kualitas layanan jalan tol, dengan memecah arus lalu lintas di awal dan di akhir masa libur Lebaran 1444 H pada tahun 2023 ini.

“Kita harapkan agar diskon tarif tol ini yang telah ditawarkan oleh operator jalan tol ini dapat disambut positif dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki  keleluasaan waktu untuk mudik lebih dulu atau kembali lebih belakangan,” ujar Endra sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR.

Pertama, diskon tarif tol diberikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 20% untuk ruas Tol Jakarta-Cikampek yang merupakan bagian penting dari Jalan Tol Trans Jawa. Penerapan diskon tol berlaku tanggal 16-17 April  dan 27-29 April 2023  dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalihurip Utama atau sebaliknya. 

Kedua, diskon tarif tol diberikan PT Hutama Karya (Persero) Tbk pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Potongan tarif tol diberikan sebesar 20% berlaku tanggal 16-18 April dan 26-28 April 2023 untuk semua golongan kendaraan.

Ketiga, penerapan diskon tarif tol berlaku untuk ruas Tol Kayuagung-Palembang yang dikelola oleh PT Waskita Toll Road melalui anak perusahaannya PT Waskita Sriwijaya Tol (WST). Diskon tarif tol pada jalan tol Trans Sumatera ini diberlakukan untuk semua golongan kendaraan sebesar 20% dan berlaku pada 16-18 April dan 27-29 April 2023.

Keempat, diskon tarif tol juga diberlakukan oleh PT Marga Mandalasakti (ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak) untuk ruas Tol Tangerang-Merak. Besaran potongan tarif tol adalah 20% untuk tanggal 16-18 April dan 27-28 April 2023. 

Kelima atau yang terakhir, diskon tarif tol diberikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways untuk ruas tol Cibitung-Cilincing pada tanggal 14 hingga 30 April 2023. Adapun besaran potongan tarif tol adalah Golongan I sebesar 15%, Golongan II dan III sebesar 44%, dan Golongan IV dan V sebesar 58%.***/ebn

Kementerian PUPR Tuntaskan Rehabilitasi 52 Gedung Pascabencana Gempa Bumi di Sulbar

JAYAKARTA NEWS— Pascabencana gempa bumi di Sulawesi Barat yang terjadi pada Januari lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa tersebut. Saat ini, progres fisik kegiatan rehabilitasi sudah mencapai 54,53 persen dengan jumlah unit bangunan yang sudah diselesaikan sebanyak 52 gedung.

Dikutip dari laman setkab.go.id, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi lokasi terdampak bencana di awal tahun ini. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat sejumlah langkah penanganan pascabencana yang dilakukan di Sulawesi Barat.

Pertama, prioritas membuka akses konektivitas Majene dan Mamuju. Kedua, pembersihan puing. Ketiga, penyediaan sarana pendukung pengungsian.

“Kemudian untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri. Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit,” ujar Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis (03/06/2021).

Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung terdampak bencana gempa yang terdiri 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 bangunan rumah susun, serta 2 instalasi air minum. Dari 96 bangunan, sebanyak 90 unit bangunan sudah dalam proses penanganan melalui mekanisme penanganan keadaan darurat menuju pemulihan. Sisanya sebanyak 6 unit bangunan akan ditangani secara reguler.

Sampai dengan 30 Mei 2021, sebanyak 20 unit bangunan yang direkonstruksi permanen seluruhnya telah mulai ditangani dengan progres fisik sebesar 19,01 persen. Sedangkan sebanyak 70 unit bangunan yang sudah mulai ditangani telah mencapai progres fisik sebesar 79,11 persen yang terdiri dari 18 unit bangunan masih dalam proses penanganan dan 52 bangunan telah selesai dikerjakan.

Sebanyak 18 bangunan yang telah selesai pengerjaannya telah dilakukan serah terima pemanfaatan. Serah terima pemanfaatan bangunan yang telah dilakukan di antaranya yaitu serah terima pengelolaan gedung perkuliahan STAIN Majene (gedung perkuliahan) pada 31 Mei 2021 serta serah terima pemanfaatan Puskesmas Malunda (bangunan lantai 2 depan, bangunan UGD dan Rawat Inap, gedung kamar bersalin dan menyusui, ruang KIA, ruang gizi, ruang KB, ruang nifas, gudang obat, aula, dan laboratorium TB) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Lombong Maluda pada 1 Juni 2021.

Selanjutnya, Kementerian PUPR juga akan menangani 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri, termasuk 10 sekolah negeri kategori rusak berat yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), setelah dilakukan relokasi objek DAK terlebih dahulu.

Dari 44 sekolah dan madrasah negeri tersebut, terdapat 2 sekolah yang akan ditangani dengan CSR sehingga Kementerian PUPR akan menangani 42 sekolah yang terdampak bencana gempa yang rencananya sebanyak 23 sekolah akan ditangani dengan metode konstruksi RISHA dan 17 sekolah ditangani secara konvensional dengan pertimbangan bahwa 17 sekolah tersebut sulit diakses (kurang dari 200 meter dari pantai serta kontur tanah yang tidak mendukung).

Juga terdapat 2 sekolah yang kemungkinan akan di relokasi dikarenakan lokasi existing-nya dalam area selasar gempa dan penduduk sekitarnya sudah berpindah semua.

Total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana gempa di Sulawesi Barat adalah sebesar Rp856,8 miliar yang dibagi ke dalam dua tahun yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.***/ont

TPA Supit Urang Malang Bisa Hasilkan Kompos Pupuk Organik


JAYAKARTA NEWS—-Pengembangan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Supit Urang ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Jerman dalam Program Emission Reduction in Cities–Solid Waste Management (ERIC-SWM).

TPA Supit Urang ini menggunakan sistem sanitary landfill. Pengoperasian TPA dengan sistem sanitary landfill akan meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara sehingga lebih ramah lingkungan. 

TPA ini memiliki luas 32 hektare dimana 16 hektare lahan sedang dalam proyek sanitary landfill. TPA ini juga dapat mengolah sampah sekitar 400 ton/hari yang melayani 700.000 jiwa selama 5-7 tahun.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Supit Urang Kota Malang di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Selasa (16/3/2021).

Setibanya di lokasi, dengan didampingi Walikota Malang Sutiaji serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Gubernur Khofifah meninjau langsung beberapa area seperti Sorting Plant, Composing Plant, serta area Landfill. 

Usai melakukan peninjauan, Gubernur Khofifah menyebut bahwa keberadaan TPA Supit Urang ini dapat memberikan multiplier profit antara lain menghasilkan kompos dari proses sorting plant yang dilakukan. 

“Jadi dari proses sorting ini kita bisa mendapatkan suplai kompos yang jumlahnya signifikan. Kita bisa membayangkan terdekat saja dari Kota Malang seperti Kab. Malang dan Kota Batu, mereka bisa terbantu adanya kompos ini dan semakin meningkatkan produk pertanian organik. Pertanian dengan pupuk organik ini sangat sehat , nilai jualnya lebih tinggi dan tentunya memberikan nilai tambah bagi petani,” katanya.

Khofifah mengatakan, selain di Kota Malang, format TPA seperti ini juga disiapkan Kementerian PUPR di Kab. Sidoarjo. Sehingga, format sorting  dan composing yang menghasilkan kompos dan pupuk organik ini dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan terutama bagi sektor  pertanian  di wilayah sekitarnya.

“Bagaimana proses yang kita harapkan ini juga bisa memberikan nilai tambah yang rencananya dua tahun yang akan datang ini bisa menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), dimana proses ini sudah dimulai dengan menyiapkan landfiil-nya,” terang orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Namun, lanjut Khofifah, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, yang terpenting lagi  perlunya edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah yang akan dibuang, seperti memisahkan sampah plastik , kaca , kertas,  dan sampah basah yang bisa terurai.

“Upaya-upaya tersebut juga harus berseiring dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam menyiapkan TPA untuk proses 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Nantinya TPA ini bisa sekaligus menjadi tempat edukasi bagi anak sekolah tentang bagaimana proses memilah sampah dan mengolahnya,” terangnya.

Sementara itu Walikota Malang, Sutiaji menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena Pemkot Malang ditunjuk Kementerian PUPR untuk pemeliharaan dan operasional TPA Supit Urang. Namun, lima tahun ke depan, pihaknya harus kembali mencari solusi karena TPA ini diprediksi dapat menampung hingga lima tahun ke depan.

“Untuk pelaksanaan operasionalnya kami masih nenunggu tenaga-tenaga terampil yang sedang mengikuti pelatihan. Untuk anggarannya pun sudah kami alokasikan jadi di tahun 2021 ini kami sudah alokasikan anggaran kegiatan sanitary land nya,” terangnya.
Sutiaji mengatakan, edukasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah juga terus dikuatkan. Sehingga harapannya proses pemilahan sampah di TPA ini tidak memakan waktu lama karena sampah dari masyarakat sudah dipilah.

“Jadi kami ke depan mempunyai kebijakan tidak akan kami ambil sampahnya kalau masih campur. Nanti juga kami minta Pak RT dan Pak RW untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat,” pungkasnya.(poedji)

Kampung Ulos Samosir Sumut Mulai Ditata

JAYAKARTA NEWS— Penataan lima  Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas. Yakni;  Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado – Likupang, masih terus berlanjut.

“Dalam tatanan normal baru, Pemerintah meyakini bahwa salah satu sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada lima  KSPN yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id

Pulau Samosir, Provinsi Sumatra Utara sebagai salah satu destinasi dalam KSPN Danau Toba terkenal dengan keindahan alamnya dan keunikan budaya, termasuk pembuatan kain tenun Ulos khas Sumatra Utara yang dibuat secara tradisional.

Kegiatan produksi tenun ulos yang menampilkan kearifan lokal juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis domestik dan mancanegara. Sebagai upaya mempertahankan seni dan budaya lokal dalam produksi tenun ulos, Kementerian PUPR pada tahun 2020 ini telah memulai proses lelang pekerjaan Penataan Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan di Kabupaten Samosir dengan Pagu DIPA 2020-2021 sebesar Rp57,9 miliar.

Kedua desa tersebut selama ini dikenal sebagai desa wisata yang kerap disambangi wisatawan. Selain sebagai pusat tenun, di kawasan Huta Raja juga masih terdapat Rumah Adat Batak Samosir atau Rumah Gorga.

“Selain sebagai pusat tenun, dengan adanya beberapa Rumah Gorga yang sudah cukup tua menjadikannya sebagai kawasan pusaka. Ada sekitar 40 unit rumah yang akan kita coba rehabilitasi, supaya pelatihan tenun dan keahliannya terus berlanjut,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dikatakan Menteri Basuki, ruang lingkup penataan adalah perbaikan kondisi rumah gorga dan lingkungannya. Selain kondisi beberapa rumah yang sudah terdegradasi, sebagian rumah lainnya telah beralih wujud menjadi rumah modern.

Menurut Menteri Basuki, bila Kampung Tenun Ulos Huta Raja dapat ditata dengan lebih baik serta dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dasar, seperti air bersih sanitasi, dan lansekap yang menarik, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Danis H.Sumadilaga mengatakan, pemugaran Rumah Gorga yang merupakan cagar budaya akan melibatkan tukang-tukang lokal setempat sehingga sekaligus akan menjadi workshop/media latihan bagi masyarakat setempat untuk memelihara keberlanjutan tradisi dan keahlian yang unik ini.

“Ada beberapa rumah yang bentuknya telah beralih menjadi rumah modern, sehingga nantinya akan kita coba relokasi dan buat sepenuhnya menjadi rumah gorga. Kita akan melibatkan masyarakat setempat karena butuh keahlian khusus untuk membangunnya, sehingga menjadi kombinasi pekerjaan konstruksi modern dan kearifan lokal,” ujar Danis.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi lokal di kawasan tersebut, Danis juga menyatakan bahwa setelah direvitalisasi, rumah-rumah gorga tersebut dapat menjadi homestay bagi para wisatawan.

Sebelumnya pada tahun 2017 Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan penataan kawasan di KSPN Danau Toba yakni di Tomok, Kabupaten Samosir dengan anggaran Rp3,4 miliar di antaranya untuk pembangunan area kios, musala, pedestrian, drainase, WC umum, dan Tempat Pembuangan Sampah Sementara.

Selanjutnya pada 2018 juga telah diselesaikan penataan kawasan wisata Tomok Tuktuk Siadong Kabupaten Samosir dengan anggaran Rp2,4 miliar untuk pembangunan menara selfie dan toilet, kios, tempat tenun, dan perbaikan kawasan makam. ***/non

Mantan Wapres Jusuf Kalla Resmikan Rusunawa Akademi Sentra Tenun

JAYAKARTA NEWS—Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla meresmian rumah susun sewa (Rusunawa) Akademi Sentra Tenun di Tanah Datar, Sumatera Barat. Rusunawa setinggi tiga lantai tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2018 lalu dengan jumlah anggaran senilai Rp 9,3 Milyar.

“Saya berterimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah membangun Rusunawa untuk Akademi Sentra Tenun ini,” ujar Mantan Wapres Jusuf Kalla saat meresmikan Rusunawa Akademi Sentra Tenun di Tanah Datar, Sumatera Barat, Jum’at (06/12/2019).

Peresmian Rusunawa Akademi Sentra Tenun tersebut ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menjelaskan, lokasi pembangunan Rusunawa yang berdekatan dengan Gedung Sentra Tenun Kabupaten Tanah Datar membuat para siswa di Akademi tersebut dapat belajar mengenai kerajinan tenun dengan baik. Hal tersebut juga sejalan dengan dukungan positif dari pemerintah daerah setempat yang menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Rusunawa tersebut.

Dengan dibangunnya hunian vertikal tersebut, imbuh Jusuf Kalla, dapat dimanfaatkan untuk belajar mengenai kerajinan tenun sekaligus memfasilitasi generasi muda Indonesia ikut dalam menjaga salah satu budaya Indonesia yaitu kain tenun khas minang.

“Lokasinya sangat strategis dan dekat dengan SMK dan Gedung Sentra Tenun. Lokasi ini bisa menjadi komplek pendidikan Lintau Buo. Saya sangat mendukung kegiatan pendidikan bagi generasi muda untuk belajar tenun khas minang,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menerangkan, pembangunan Rusunawa merupakan upaya pemerintah untuk mendorong generasi muda untuk belajar tinggal di hunian vertikal. Selain itu, Rusunawa juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti halnya yang dibangun Kementerian PUPR untuk para siswa di Akademi Sentra Tenun di Tanah Datar.

Sebagai informasi, selama periode 2016 hingga 2019, Kementerian PUPR sudah membangun sebanyak 29 Rusunawa di Provinsi Sumatera Barat. Rusunawa yang dibangun pun peruntukannya bermacam-macam seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mahasiswa.

Lokasi pembangunan Rusunawa tersebut pun tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat seperti Kota Padang (10 Rusunawa), Kota Solok (Tiga Rusunawa), Kabupaten Puluh Kota (Dua Rusunawa)

Selain itu Rusunawa juga dibangun di Kabupaten Dharmasraya (Tiga Rusunawa), Kabupaten Pesisir Selatan (Dua Rusunawa) dan selebihnya tersebar di Kota Padang Panjang, Kota Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.***jpp/pupr/ebn