Tag: El Nino

80 Persen Wilayah Masuk Puncak Musim Kemarau tapi Hujan Masih Berpotensi Terjadi

JAYAKARTA NEWS— Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sekitar 80 persen wilayah Indonesia saat ini telah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan, sekaligus memperbesar potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mengutip InfoPublik, BMKG mencatat sedikitnya 15 kejadian karhutla sepanjang 25–27 Agustus 2026 yang tersebar di delapan provinsi. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di Kabupaten Aceh Besar, Aceh; Kabupaten Subang, Jawa Barat; Banyumas, Sragen, Klaten, dan Sukoharjo, Jawa Tengah; Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung; Kutai Barat, Kalimantan Timur; Toli-toli dan Tojo Una-una, Sulawesi Tengah; Pinrang, Enrekang, dan Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan; serta Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Disebutkan dalam InfoBMKG, Jumat (28/8/2026), meski kondisi kering mendominasi sebagian besar wilayah, BMKG mengingatkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih dapat terjadi secara sporadis, terutama di wilayah Sumatra bagian utara hingga tengah. 

Pada 24–26 Agustus 2026, curah hujan harian tinggi tercatat di Sumatra Utara sebesar 110 milimeter per hari, Sumatra Barat 90 milimeter per hari, Kepulauan Riau 63 milimeter per hari, dan Jambi 56 milimeter per hari. Kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang Kelvin, pertemuan angin, suhu muka laut yang hangat, serta faktor topografi lokal.

BMKG memprakirakan curah hujan pada Dasarian III Agustus hingga Dasarian II September 2026 secara umum berada pada kategori rendah hingga menengah, yakni 0–150 milimeter per dasarian. Curah hujan rendah masih berpotensi mendominasi Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Fenomena El Nino Sangat Kuat dan IOD

BMKG menyebut kondisi kering yang meluas tersebut sangat dipengaruhi fenomena El Nino sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang menekan pertumbuhan awan hujan. Namun, sejumlah dinamika atmosfer regional dan lokal dalam sepekan ke depan masih dapat mendukung pengumpulan massa udara dan pertumbuhan awan hujan.

Faktor tersebut antara lain aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) di pesisir utara Aceh hingga Selat Malaka, gelombang Rossby Ekuator di Papua Selatan, serta daerah konvergensi dan konfluensi yang membentang dari Laut Andaman, Selat Makassar, hingga Samudra Pasifik sekitar Papua.

Dinamika tersebut membuat potensi hujan berdurasi singkat masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Hujan Masih Berpotensi Terjadi di Tengah Kemarau

Untuk periode 27–29 Agustus 2026, BMKG memprakirakan cuaca Indonesia umumnya didominasi hujan ringan hingga sedang. Namun, masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Papua Pegunungan.

Potensi angin kencang juga perlu diantisipasi di Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Sementara pada 30 Agustus–2 September 2026, kondisi cuaca umumnya diprakirakan cerah berawan hingga hujan sedang. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat perlu diwaspadai di Sumatra Barat.

Adapun potensi angin kencang diprakirakan terjadi di Aceh, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.

Menghadapi puncak musim kemarau dan potensi cuaca ekstrem tersebut, BMKG mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga diimbau menjaga kesehatan, menghemat penggunaan air bersih, serta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan.

Informasi mengenai perkembangan cuaca dan peringatan dini dapat dipantau melalui aplikasi mobile Info BMKG, situs resmi BMKG, serta kanal media sosial resmi BMKG. (*/di)

BMKG: El Nino Membuat Musim Kemarau Lebih Kering dan Panjang Terutama Agustus-September

JAYAKARTA NEWS— Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisik (BMKG) mencatat El Niño saat ini telah berada pada kategori kuat dan berpotensi menjadi kategori sangat kuat. Kondisi tersebut diperkirakan membuat musim kemarau tahun ini lebih kering dan lebih panjang, terutama pada Agustus hingga September.

Mengutip laman BMKG, El Niño bukanlah musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak musim kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan.

Dampaknya dapat meningkatkan risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta memengaruhi sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, BMKG telah menyampaikan prediksi El Niño sejak Maret 2026 sehingga kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan langkah mitigasi.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat respons lintas sektor menghadapi El Niño di tahun 2026 melalui penyediaan informasi iklim yang akurat dan dapat ditindaklanjuti.

Menurutnya, El Niño merupakan tantangan pembangunan yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, kehutanan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, informasi iklim perlu menjadi dasar pengambilan keputusan agar setiap sektor dapat melakukan langkah antisipasi sebelum risiko berkembang menjadi bencana.

“El Niño merupakan tantangan yang berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional. Membangun ketahanan menghadapi El Niño memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor yang didukung oleh informasi iklim yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Faisal dalam Dialog Nasional bertajuk “Memperkuat Respons Lintas Sektor dalam Menghadapi Dampak El Niño Kuat” yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Ia menambahkan, layanan BMKG kini dirancang semakin spesifik sesuai kebutuhan setiap sektor, mulai dari penyusunan kalender tanam adaptif, pengelolaan sumber daya air, mitigasi karhutla, hingga dukungan bagi sektor kesehatan dan energi. Dengan demikian, informasi iklim tidak hanya menjadi referensi ilmiah, tetapi juga menjadi dasar kebijakan yang berdampak langsung bagi perlindungan masyarakat.

Perubahan Iklim dan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan, perubahan iklim harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional.

Menurutnya, Dialog Nasional ini merupakan momen untuk memperkuat aksi dini (early action) yang terpadu, terukur, dan berbasis analisis iklim. Ia menilai peran BMKG sangat strategis karena informasi yang disediakan menjadi fondasi dalam menjaga ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air sekaligus mendukung pemerintah menetapkan intervensi yang cepat dan tepat di wilayah terdampak.

“Kita harus memastikan bahwa respons yang kita bangun tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sebuah early action yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim. Dengan landasan yang kuat, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, tetapi juga membuktikan ketangguhan bangsa Indonesia menghadapi dinamika iklim global,” ujar Rachmat.

Melalui Dialog Nasional ini, BMKG menegaskan bahwa informasi iklim merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan menghadapi El Niño. Dengan dukungan data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor, BMKG mendorong setiap pemangku kepentingan mengambil langkah mitigasi lebih dini sehingga risiko terhadap masyarakat, ketahanan pangan, sumber daya air, energi, dan keberlanjutan pembangunan dapat ditekan. (*/di)

Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Atasi Dampak El Nino dan Tekanan Ekonomi Global 

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka merespons gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino.

“Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Juga ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Rabu (25/10/2023), di Jakarta.

Menkeu mengatakan, terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Selain itu, tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.

“Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah kita juga ingin memperkuat kegiatan ekonomi terutama di level grass root dengan UMKM. UMKM kita juga kita ingin terus dorong, terutama untuk penyaluran KUR dan juga kita ingin makin meningkatkan terutama sektor properti perumahan,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan, paket kebijakan pertama adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.

Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kilogaram selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun. Sementara, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi kredit usaha rakyat (KUR).

“Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp297 [triliun] targetnya. Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan paket kebijakan ketiga adalah penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga memberi bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah. Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” tandasnya.***/mel

Atasi Kelangkaan Pangan Akibat El Nino, Diversifikasi Pangan Perlu Didorong

JAYAKARTA NEWS—- Masyarakat diajak untuk melakukan diversifikasi pangan untuk mengatasi kelangkaan komoditas beras akibat fenomena El Nino. Kondisi kemarau berkepanjangan ini diketahui telah menimbulkan berkurangnya produksi beras dalam negeri. Hal ini juga berakibatnya pada naiknya harga beras.

Disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yudia Ramli, diversifikasi pangan tersebut diperlukan untuk menghindari ketergantungan pada beras.

Selain beras, Indonesia memiliki banyak komoditas pangan yang dapat menjadi sumber karbohidrat yang menyehatkan. Upaya ini diharapkan bisa menekan permintaan terhadap beras sehingga harga lebih dapat stabil.

“Beberapa minggu terakhir Bapak Menteri Dalam Negeri juga mengonsumsi jagung dan ubi jalar. Jadi memang diversifikasi pangan ini penting agar kita tidak bergantung dengan pangan tertentu saja,” ujar Yudia Ramli dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Dia menjelaskan, potensi pangan di Indonesia sangat lah besar. Terdapat beragam bahan pangan lainnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat seperti halnya sagu, keladi, kentang, dan sukun. Selain beragam, komoditas tersebut diketahui juga menyehatkan.

“Kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, salah satunya aneka pangan yang bisa menjadi salah satu sumber karbohidrat yang menyehatkan,” terangnya.

Di lain sisi, jelas Yudia Ramli, pemerintah terus berupaya mendorong terkendalinya pasokan beras dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi seperti getol menggelar gerakan pangan murah atau operasi pasar murah. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memastikan stok beras terpenuhi dengan melakukan impor maupun menyerap hasil panen dalam negeri.

Selain mendorong adanya keragaman pangan, Kemendagri juga secara rutin setiap minggunya menggelar Rakor Pengendalian Inflasi bersama kementerian/lembaga terkait termasuk pemerintah daerah sejak tanggal 23 Agustus 2022 sebagai tindaklanjut Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 18 Agustus 2022 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Forum tersebut untuk membahas kondisi inflasi terkini sekaligus komoditas yang menjadi penyebab inflasi. Melalui forum tersebut berbagai permasalahan dibahas dan dicarikan solusi terbaiknya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Termasuk persoalan harga beras juga tidak luput dibahas dan dicarikan solusi terbaiknya dengan memperkuat sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah,” tandasnya.***din

Perkuat Ketahanan Pangan di Masa El Nino, Wamentan Tinjau Balai Besar Pengujian Padi

SUBANG, JAYAKARTA NEWS – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi meninjau aktivitas pengembangan bibit padi unggul yang dilakukan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Menurutnya, kunjungan ini merupakan rangkaian kerja pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah cuaca ekstrem el nino saat ini.

“Disini kami melihat langsung bagaimana BSIP pengujian instrumen padi ini terus berupaya memberikan bibit-bibit unggulan yang bisa diberikan kepada masyarakat,” kata Wamentan Harvick dalam kunjungan tersebut, Jumat (8/9/2023).

Harvick menyebutkan masalah ketersediaan air untuk lahan pertanian saat ini menjadi kendala dalam menggenjot produksi pangan nasional. Hal ini disebabkan, Indonesia tengah memasuki musim panas ekstrim.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, tambahnya, Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menyiapkan berbagai langkah strategis. Seperti menambah jumlah pompa air hingga menyediakan bibit padi unggul yang tahan terhadap cuaca panas.

“Masalah air memang menjadi tantangan kita hari ini. Untuk mengantisipasi musim kemarau tersebut, ada banyak sekali langkah-langkah kita, terutama memperbaiki irigasi pengairan, pompa air kita perbanyak, menyiapkan bibit yang lebih tahan lagi terhadap cuaca panas,” terangnya.

“Oleh karena itu, kami mendorong agar Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi ini terus melakukan inovasi dalam memproduksi bibit-bibit padi unggulan di Indonesia,” imbuh Harvick.

Sementara itu, kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi, Muhammad Thamrin menyampaikan saat ini pihaknya telah mengoleksi ratusan bibit padi unggulan yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bibit unggul itu sebagai langkah nyata untuk menghadapi el nino sehingga produksi tetap terjamin.

“Bibit-bibit padi ini kami mengoleksi sekitar 309 varietas yang kami sebar di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis untuk lahan tadah hujan, kekeringan, rawa, dan lainnya,” ungkapnya.***/mel

Menyikapi Risiko Dampak El Nino, BULOG Mempercepat Realisasi Impor Beras

JAYAKARTA NEWS – El Nino, yang belakangan mengkhawatirkan ternyata dapat menyebabkan lahan pertanian mengalami kekeringan. Dan karena ini, BULOG melakukan antisipasi risiko dampak dari fenomena cuaca ini.

BULOG melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemenuhan Cadangan  Beras Pemerintah sesuai penugasan yang diberikan oleh Pemerintah, melalui penyerapan gabah/beras  dalam negeri secara maskimal dan percepatan realisasi importasi beras.

Dengan mulai turunnya produksi gabah atau beras dalam negeri pada semester II dibanding semester I, maka potensi penyerapan dalam negeri pada semester II akan lebih rendah dari semester I.

Untuk itu, upaya pemenuhan kebutuhan stok cadangan beras pemerintah memang harus segera dipenuhi dari sumber lain yaitu importasi beras sesuai yang sudah diputuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Laman BUMN, Sabtu (12/8/2023) Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG Mokhamad Suyamto di Jakarta mengungkapkan bahwa Perum BULOG sudah melakukan upaya mitigasi dengan menyerap gabah/beras hasil petani dalam negeri sebanyak-banyaknya.

Suyamto menyebut, realisasi tahun ini sampai dengan 10 Agustus 2023 sudah mencapai 780 ribu ton. Disamping itu BULOG juga melakukan percepatan realisasi impor sesuai penugasan yang diberikan oleh Pemerintah.

“Selain memaksimalkan penyerapan produksi dalam negeri, kami juga berkoordinasi secara intens dengan negara pengimpor untuk percepatan kedatangan beras impor ini ke Indonesia dan saat ini sudah terealisasi sebanyak 1,6 juta ton”, terang Suyamto.

Ia juga menambahkan, BULOG terus memaksimalkan seluruh instrumen yang ada sebagai langkah antisipasi bersama menghadapi El Nino serta untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan dengan melibatkan kelompok tani, penggilingan tradisional, serta para stakeholder lainnya.

Untuk menjaga pemerataan ketersediaan stok, BULOG juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah.

“Menyikapi dampak El Nino ini masyarakat jangan khawatir, stok beras yang dikuasai  BULOG saat ini ada sebanyak 1,33 juta ton,” ujar Suyamto.

“Disamping itu proses penyerapan produksi dalam negeri juga masih terus dilakukan dan masih ada sisa kontrak dan sisa kuota impor beras yang akan terus diupayakan bisa didatangkan lebih cepat ke Indonesia,” tambahnya.

Suyamto juga menambahkan bahwa BULOG terus menjamin kebutuhan pangan khususnya beras akan terus tersedia, terutama dalam kondisi rawan seperti saat ini.

Kebijakan Pemerintah untuk mengimpor beras melalui Perum BULOG semakin memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah dan dipastikan memberikan dampak untuk menjaga stabilisasi harga beras dan menyikapi dampak El Nino.***/mel

Pemerintah Perkuat Langkah Antisipasi Dampak El Nino

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi dalam menghadapi dampak dari El Nino yang puncaknya diprediksi pada bulan Agustus-September mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/07/2023).

“Tadi kami bersama Bapak Presiden dan Bapak Wakil  Presiden, Bapak Menko, dan beberapa menteri membahas tentang antisipasi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Agustus-September,” kata Dwikorita dalam keterangan persnya.

Dwikorita mengungkapkan, El Nino yang diprediksi berintensitas lemah hingga moderat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap ketersediaan air atau kekeringan. Hal ini tentunya akan berdampak kepada produktivitas di sektor pertanian hingga ketahanan pangan nasional.

“Tadi sudah dikoordinasikan antisipasinya, sudah dimulai sejak bulan Februari-April itu sudah berjalan, perlu diperkuat,” terangnya.

Meskipun memasuki musim kemarau atau kering, Kepala BMKG mengingatkan bahwa Indonesia juga masih memiliki potensi ancaman bencana hidrometeorologi.

“Karena wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh dua samudra dan juga topografinya yang bergunung-gunung di khatulistiwa, masih tetap ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, tetangganya mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi. Artinya, bukan berarti seluruhnya serempak kering, ada di sela-sela itu yang juga mengalami bencana hidrometeorologi basah,” terangnya.

Oleh karena itu, Kepala BMKG pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan terus memantau perkembangan cuaca dari BMKG.

“Kami juga mengimbau selain terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, kemudian juga beradaptasi terhadap pola tanam, juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis dari waktu ke waktu dari BMKG,” pungkasnya.

Untuk diketahui, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. ***/mel