Rehabilitasi Sekolah Sebagai Bagian Dari Strategi Pemerataan Mutu Pendidikan     

BANYUWANGI, JAYAKARTA NEWS— Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyampaikan, bahwa pembangunan sarana prasarana SMAN 2 Taruna Bhayangkara serta rehabilitasi sekolah dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerataan mutu pendidikan.

“Selain itu sekaligus peningkatan keselamatan bangunan sekolah,” katanya saat menghadiri acara peresmian sarana dan prasarana SMA Negeri 2 Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, Sabtu (28/2) oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Aries, SMAN 2 Taruna Bhayangkara merupakan sekolah boarding yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pembinaan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, dan nilai kebhayangkaraan melalui kerja sama dengan institusi kepolisian.

“Penguatan fasilitas pendidikan ini bertujuan meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan keamanan lingkungan satuan pendidikan sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Jawa Timur,” jelasnya.

Ia menambahkan, hari ini juga dilaksanakan penandatanganan prasasti revitalisasi sekolah di Banyuwangi dan Situbondo juga diarahkan untuk memenuhi standar sarana prasarana sesuai regulasi pendidikan nasional, sekaligus menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Aries mengungkapkan bahwa peresmian rehabilitasi dan revitalisasi SMA, SMK dan SLB Negeri di Banyuwangi terdapat total 28 Lembaga, terbagi dalam SMA 11 Lembaga, SMK 9 Lembaga dan SLB 8 Lembaga dengan total anggaran Rp. 30 Milliar.

Sedangkan peresmian rehabilitasi dan revitalisasi SMA, SMK dan SLB Negeri di Situbondo terdapat 9 Lembaga yang terdiri dari SMA 5 Lembaga, SMK 3 Lembaga dam SLB 1 Lembaga dengan total anggaran Rp. 6 Milliar.

Diakhir laporannya, Aries juga menjelaskan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) di Kab. Banyuwangi sejumlah 104 Sekolah yang terbagi dalam SMAN 17 Sekolah, SMAS 19 Sekolah, SMKN 9 Sekolah, SMKS 34 Sekolah, SLBN 2 Sekolah dan SLBS 23 Sekolah.***poedji

Apkasi: Bersiap Sambut ”New Normal”, Tetap Produktif dan Aman dari Covid-19

JAYAKARTA NEWS— Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak daerah se-Indonesia untuk bersiap menyambut konsep ”new normal” alias tatanan kehidupan baru untuk menghindari dampak buruk pandemi Covid-19 secara berkelanjutan.

”Kita di daerah melihat sendiri bagaimana pandemi Covid-19 ini telah memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat, mulai dari aspek kesehatan sampai sosial-ekonomi. Sekaranglah waktunya kita bersiap diri menyambut new normal secara bertahap. Karena bagaimana pun, daerah-daerah harus bangkit berbenah kembali membangun ekonomi masyarakatnya,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Senin (18/5/2020). Demikian dikutip dari rilis Apkasi.

Anas mengatakan, prinsip tata kehidupan baru berporos pada tiga hal. Pertama, tetap memprioritaskan penanganan Covid-19 dengan terus memperbaiki berbagai mekanisme, mulai ketersediaan bed isolasi, alat-alat kesehatan, tracing, hingga mendukung langkah pemerintah pusat memperluas pengetesan berbasis PCR. 

Kedua, disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. ”Di mana-mana kita gelorakan protokol-protokol seperti cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman, memakai masker. Hal ini bisa kita tindak lanjuti di daerah, misalnya, dengan peraturan semua pengunjung pasar tradisional dan modern harus memakai masker, yang tak pakai masker dilarang masuk,” ujarnya.

Ketiga, secara bertahap kembali meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. ”Sesuai analisis para ahli, pandemi akan benar-benar berakhir ketika vaksin ditemukan. Prediksinya, vaksin ditemukan paling cepat pertengahan 2021. Secara bertahap kita harus gerakkan lagi ekonomi lokal dengan prinsip produktif dan aman dari Covid-19 sesuai arahan Presiden Jokowi dan Mendagri,” ujar Anas.

Dengan tiga poros tersebut, Anas optimistis, kehidupan masyarakat berangsur membaik. ”Penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus dijalankan berbarengan serta tidak dibeda-bedakan. New normal di daerah harus diarahkan pada bagaimana tatanan masyarakat kita tetap aman dari Covid-19, dalam arti penyebarannya kita tekan, namun di sisi lain ekonomi tetap produktif,” tegas Anas.

Meski demikian, Anas mengingatkan bahwa tatanan masyarakat baru yang produktif dan aman dari Covid-10 harus dijalankan secara bertahap. Kajian epidemiologi tetap perlu menjadi rujukan agar tidak menimbulkan gelombang kedua wabah yang lebih mengkhawatirkan.

”Tentu semuanya harus bertahap. Misalnya yang daerah wisata, sekarang mulai disiapkan konsep cleanliness, health, and safety yang kemarin dipaparkan Kementerian Pariwisata. Yang daerah jasa dan perdagangan, mempersiapkan dengan misalnya mulai mengaktifkan setengah dari kapasitas bisnisnya, dan seterusnya dengan pertimbangan-pertimbangan di tingkat lokal,” papar Anas.

Dengan demikian, lanjut Anas, aspek kesehatan tetap diperhatikan dan sekaligus produktivitas ekonomi bisa perlahan ditingkatkan. ”Tatanan kehidupan baru adalah keniscayaan, tidak bisa ditolak, karena itu kita harus menyesuaikan diri dengan menciptakan gaya hidup baru yang sadar protokol kesehatan untuk menunjang produktivitas ekonomi,” ujar Anas yang juga Bupati Banyuwangi.***/non

Ini Terobosan Cerdas Bupati Banyuwangi Menyalurkan Bansos

JAYAKARTA NEWS— Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membuat terobosan cerdas dalam membagi bantuan sosial kepada masyarakat di wilayahnya. Lewat terobosannya maka masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan terhadap nama-nama penerima bantuan yang diumumkan di tempat-tempat strategis di wilayah Banyuwangi.

Daftar penerima bansos yang tercantum di papan-papan pengumuman itu, bisa dikoreksi. Termasuk oleh warga yang layak dapat bansos tapi namanya belum tercantum.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Azwar Anas. Tito berharap terobosan itu juga bisa menjadi inspirasi wilayah lain dalam menyalunkan bansos di daerahnya.

Transparansi penyaluran Bansos di Kabupaten Banyuwangi–foto video Pemkab Banyuwangi

Mengutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Bupati Abdullah Azwar Anas melakukan validasi data warganya dengan cepat. Mengarahkan jajarannya termasuk semua kepala desa tentang langkah yang harus dilakukan.

Azwar Anas memerintahkan membangun “papan pengumuman” berisi daftar nama, alamat warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang diurut berdasarkan jenis program bantuan sosial, mulai dari Program PKH, Bansos Tunai, Kartu Sembako, BLT Dana Desa, Bansos Pemda hingga Kartu Pra Kerja.

Papan pengumuman daftar penerima tersebut yang juga diurut berdasar Nama Desa dipasang di lapangan mesjid, tempat yang mudah diakses dan banyak dikunjungi warga Banyuwangi. Dengan demikian setiap saat warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melaporkan diri bila terjadi data ganda penerima atau bila warga berhak belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

Terobosan ini membangun sistem pendataan dan penyaluran bansos yang transparan dan dapat dilihat serta dikoreksi masyarakat. Video inovasi tersebut juga telah luas beredar.

“Saya sudah mendapat informasi tentang inovasi Bupati Anas. Saya puji beliau dengan terobosan ini karena bisa mensinkronkan berbagai skema bansos, mempercepat penyalurannya dan Insyaallah mayoritas tepat sasaran karena datanya dibuka transparan ke warga dan masyarakat dapat mengkoreksi bila ditemukan masalah. Tanpa perlu gaduh di ruang publik dan tanpa konflik antar masyarakatnya. Salut! “kata Mendagri Tito Karnavian.

“Bagusnya lagi, Bupati melibatkan seluruh perangkat Kecamatan, Desa dan tokoh agama dan tokoh masyarakat di dalam membangun terobosan tersebut. Inovasi ini sederhana namun efektif karena prinsip tata kelola yang baik diterapkan secara nyata, yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, fasilitasi Pemda dan utamanya akses masyarakat untuk mengadakan koreksi langsung bila terjadi kesalahan di daftar penerima bansos,” tandasnya.

Ia juga berharap terobosan ini diikuti oleh para Kepala Daerah dalam mendistribusikan bantuan sosial.

“Saya mengharap Gubernur, Bupati, Walikota dan jajarannya hingga Kepala Desa dapat mencontoh terobosan kreatif seperti ini sesuai kondisi daerah masing-masing. Saya berharap para Kepala Daerah terus berinovasi, sejauh itu di dalam koridor hukum dan efektif untuk mencapai tujuan program pemerintah khususnya di masa tanggap darurat Covid-19 ini,” ujar Tito.

Krisis Covid-19 ini, lanjutnya, menjadi momentum ujian sebenarnya kualitas Kepemimpinan para Kepala Daerah. Banyaknya masalah yang dihadapi dalam krisis Covid-19 ini memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan presisi yang kuat bagi para Kepala Daerah,” tutupnya.***/non