Tag: Ganjar-Mahfud

Ganjar-Mahfud Dalilkan Penyalahgunaan Kekuasaan Jadi Pelanggaran Utama Pilpres 2024

JAYAKARTA NEWS— Hari ini kami menggugat dan lebih dari sekadar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua dan benar-benar menghancurkan moral adalah penyalahgunaan kekuasaan.” Demikian sepenggal pengantar dari Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo sebagai Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Sidang perdana perkara ini digelar pada Rabu (27/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK pukul 13.00 WIB.

“Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka saat itulah, kita harus bersikap tegas bahwa kita menolak semua tindak intimidasi dan penindasan,” papar Ganjar yang juga didampingi oleh Calon Wakil Presiden Moh. Mahfud MD beserta tim kuasa hukum. Demikian dilansir laman MK.

Keadilan Substantif

Sementara Moh. Mahfud MD mendorong agar Majelis Hakim Konstitusi berani menembus masuk ke relung keadilan substansif dan bukan hanya sekadar keadilan formal prosedural semata. Dalam pelanggaran pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) memperkenalkan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan massif) yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, Mahfud juga menyebut MK di berbagai negara telah banyak melakukan judicial positivism dengan membatalkan pemilu yang penuh kecurangan dan pelanggaran prosedur, seperti di Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, Thailand, dan beberapa negara.

“Akhirnya, kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah ada yang datang untuk mendorong Yang Mulia agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang untuk mendorong agar permohonan ini dikabulkan. Yang datang tentu tidaklah harus orang ataupun institusi, melainkan bisikan hati Nurani yang datang bergantian di dada para hakim,” ujar Mahfud.

Abuse of Power

Sementara membacakan pokok permohonan, Deputi Tim Hukum Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud yang diwakili oleh Todung M. Lubis dan Annisa Ismail menyampaikan dalil-dalil pokok permohonan dari Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 secara bergantian.

Menurut Pemohon telah terjadi kekosongan hukum dalam UU Pemilu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan akibat dari nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi. Pelanggaran ini menjadi pelanggaran utama yang terjadi dalam Pilpres 2024.

Tindak nepotisme dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam mendorong Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon Wakil Presiden Nomor Urut 2. Hal ini, sambung Annisa, melahirkan berbagai bentuk abuse of power di seluruh jenjang kekuasaan dan pemerintahan.

Fakta ini tampak pada keberadaan UU Pemilu tidak memiliki mekanisme untuk menangani wujud pelanggaran TSM yang diatur, sehingga kekosongan hukum yang ada pada UU Pemilu terlihat jelas.

Berikutnya, Pemohon juga menilai instrumen penegak hukum pemilu yang saat ini tidak efektif yang tampak pada tidak adanya independensi dari Termohon dalam melakukan Pilpres 2024, DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri, dan Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan.

“Pemilu 2024 sarat pelanggaran dan nepotisme, ketidakefektifan penyelenggara pemilu terlihat dari tidak independennya penyelenggara. Bahkan terlalu formalistiknya Bawaslu terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Sehingga kewenangan MK terhadap pelanggaran TSM yang terjadi ini, MK yang didesain untuk melindungi konstitusi, maka tidak boleh terjebak sebagai Mahkamah Kalkulator,” urai Annisa dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemiihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Ganjar Pranowo dan M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada 26 Juni 2024,” ucap Todung.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu 2024) pada Rabu (20/3/2024) malam. Hasil tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil Pemilu 2024 ditetapkan berdasarkan berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 yang diumumkan langsung usai KPU merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno pada Rabu (20/3/2024) malam.

Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Total keseluruhan suara sah nasional sebanyak 164.227.475. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional. Sementara Anies-Cak Imin meraih 40.971.906 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh 27.040.878 suara. ***

Peringati Hari Ibu, Gabungan Ormas dan Relawan Dukung Ganjar-Mahfud

DEPOK, JAYAKARTA NEWS – Sebuah ormas dan relawan Pasangan Capres-Cawapres Nomor 03, memanfaatkan peringatan Hari Ibu 22 Desember 2023, untuk konsolidasi pemenangan. Ormas dimaksud adalah DPP Gugus Pemimpin Pancasila Ganjar Pranowo Presiden RI atau disingkat DPP GPP-GPP RI.

Rangkaian acara berlangsung di Sarana Balai Warga, Jl. Anantakupa Raya, RT 04/RW 17 Sukatani, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (22/12/2023). Ada tiga acara pokok hari itu.  Pertama, Orasi Kebangsaan sebagai manifestasi pendidikan politik. Kedua, aksi kemanusiaan. Ketiga, apresiasi seni.

“Pesta Demokrasi harus berlangsung secara gembira. Itu relevansi kegiatan apresiasi seni pada acara hari ini,” ujar Ketua Umum DPP GPP – GPP RI Dr Antonius Manurung.

Menurut Antonius, pasangan Ganjar – Mahfud sudah teruji. “Ganjar pernah 10 tahun di DPR, juga 10 tahun sebagai Gubernur sedangkan Mahfud sudah pernah jadi Ketua MK, Menkopolhukam dan juga pernah di badan pembinaan Pancasila. Jadi keduanya memang layak memimpin bangsa ini ke depan,” kata Antonius.

Selain itu hadir pula aktor kawakan Pong Haryatmo yang membawakan tiga puisi bertema ibu pertiwi. Puisi Pong ini menggelitik hati nurani kita akan apa yang terjadi pada negeri ini. “Kita lihat saat ini banyak terjadi korupsi. Ibu Pertiwi bersedih, kekayaan alam dikeruk namun rakyat belum juga sejahtera,” kata Pong.

Selain Pong, hadir pula memberi orasi Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang, Sekjen DPP GPP – GPP RI Dr Gunawan Djayaputra, aktivis dokter Bhineka Tunggal Ika DR Dr Yosephin Sri Sutanti dan pakar psikologi Dra Tika Bisono.

Di mata mereka suara perempuan di Pilpres 2024 sangatlah penting. Karena itu dalam rangka hari ibu mereka menggelar acara ini sekaligus mendulang suara perempuan. “Suara perempuan amat penting karena mereka yang lebih banyak dan intens berkomunikasi di rumah, di lingkungan, di pasar dan kegiatan masyarakat lainnya,” kata Antonius.

Sementara Ketua Umum Projo Ganjar Haposan Situmorang mengatakan kegiatan-kegiatan seperti ini telah banyak dilakukan oleh relawan Ganjar. “Ini akan kita lakukan terus dan kita saling berkolaborasi antar relawan sampai Ganjar – Mahfud terpilih menjadi Presiden dan wakil Presiden,” kata Haposan Situmorang.

Terkait adanya Projo versi Budi Arie, Haposan tak khawatir lantaran relawan yang asli dan benar-benar militan ada di pihaknya. “Justru relawan asli Projo, 90% ada di kita, Projo Ganjar. Inilah relawan yang militan. Sementara yang di sana, itu orang-orang baru dan sebagian besar mereka pendukung Prabowo di 2019. Mereka itu orang-orangnya 08,” ujar Haposan.

Ia juga meluruskan beberapa hal terkait negative campaign. Menurutnya, Pasangan Ganjar – Mahfud dan para relawan pendukungnya, memegang teguh etika berkampanye. “Yang kami sampaikan adalah fakta, bukan hoax. Misal, Prabowo dipecat dari TNI, negative campaign tapi fakta dan bukan hoax. Kemudian Anies Baswedan menggunakan isu identitas agama dalam Pilgub DKI. Itu juga fakta, bukan hoax. Jadi masyarakat harus cerdas,” katanya.

Dalam kesempatan itu, mereka juga memacakan deklarasi. Begini bunyinya:

DEKLARASI PEREMPUAN PEREMPUAN PERKASA GPP-GPP RI MENDUKUNG GANJAR-MAHFUD SEBAGAI PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN RI 2024-2029

KAMI PEREMPUAN PEREMPUAN PERKASA

YANG SENANTIASA BEKERJA TAK KENAL LELAH DALAM KELUARGA

YANG SENANTIASA BERJUANG BAGI MASYARAKAT BANGSA

YANG SELALU MENDORONG KEBENARAN & KEADILAN DI  NEGARA TERCINTA

YANG SELALU MENJUNJUNG TEGAKNYA HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

MENDUKUNG, BERDEDIKASI DAN BERKOMITMEN SEPENUHNYA UNTUK MEMENANGKAN GANJAR PRANOWO – MAHFUD MD SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI 2024-2029

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MERAHMATI PERJUANGAN KITA SEMUA

SALAM PANCASILA…

MERDEKA.!!! 3X

GANJAR…PRESIDEN!!!

GANJAR-MAHFUD…

MENANG 3X

MERDEKAAAAA

(ags)

Thamrin Puji Ganjar-Mahfud Peduli Pendidikan Karakter Bangsa

JAYAKARTA NEWS – Program gaji dan insentif untuk untuk guru ngaji, serta bantuan operasional bagi masjid di kampung-kampung  adalah langkah tepat untuk pembangunan akhlak dan karakter bangsa. Gagasan program itu merupakan sebuah terobosan baru di Indonesia.

Hal itu dikatakan Sekretaris Pusat Kajian Bela Negara (National Center for Resilience Studies, Puska BN) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Djuni Thamrin, Kamis (30/11/2023). Thamrin menanggapi program yang diusung pasangan Gajar Pranowop-Mahfud MD.

Dosen UBJ itu lebih lanjut mengatakan, program yang ditawarkan Ganjar-Mahfud jika kelak dijalankan maka akan berdampak sangat luas bagi kemajuan bangsa.

Thamrin  menilai program pasangan calon nomor 3 tersebut dapat mendorong adanya pembangunan akhlak dan karakter bangsa melalui pendidikan informal dan pengelolaan masjid yang menjadi pusat pembentukan akhlak dari lingkup mendasar.

“Tentunya rencana ini merupakan niat mulia agar proses pendidikan informal yang dilakukan oleh para ustad dan pengurus masjid kampung dapat dijadikan indikator bahwa pembangunan manusia dan karakter bangsa menjadi prioritas,” kata Thamrin.

Program gaji dan insentif guru ngaji serta bantuan operasional bagi masjid kampung itu, merupamkan salah satu jawaban atas tantangan landscape pembangunan akhlak anak bangsa ke depan. Thamrin  memprediksi akan ada banyak dekadensi moral, di antaranya dengan menyalahgunakan teknologi informasi seperti meningkatnya kasus-kasus cyber crime.

Oleh karena itu, peran guru ngaji dan masjid yang diperhatikan paslon Ganjar-Mahfud dapat menguatkan proses pendalaman reformasi perilaku anak bangsa. Kondisi tersebut mampu menjadi sebuah ‘kekuatan’ bagi akhlak dan mental penerus negeri ini untuk bisa menangkal ‘racun’ pikiran yang berpotensi merusak bangsa.

“Para guru-guru gaji dapat memberikan penerangan dan penanganan pada jiwa-jiwa muda yang diganggu oleh pikiran ekstrim yang menggunakan agama untuk politisasi tujuan mereka,” ujar Thamrin. Dukungan  biaya operasional masjid kampung, juga merupakan  langkah yang tepat.  Cara ini juga dapat mendorong percepatan ekonomi yang saat kini mengarah pada penyusutan dan stagnan.(*/sm)