Tag: FKUI

Jayakarta News – Wabah Covid-19 menerjang Indonesia. Sejumlah dokter dan petugas paramedis yang terpapar corona, meninggal dunia. Sedangkan, pemerintah belum juga mengambil langkah tegas. Terkait itu, Dewan  Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) melayangkan surat imbauan kepada Presiden Joko Widodo.

Pada point pertama surat yang ditandatangani Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Prof Dr dr Siti Setiati, SpPD, K-Ger, Mepid, FINASIM, menyoal pengumuman jumlah korban yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Per tanggal 24 Maret 2020, terdapat 790 kasus positif infeksi COVID-19 di Indonesia dengan proporsi terbanyak ditemukan di ibukota negara kita, Jakarta (463 kasus).

Angka kematian/mortalitas di Indonesia sendiri saat ini mencapai 58 kasus, dengan jumlah pasien yang sembuh adalah 30. Dengan demikian, Indonesia berada pada ranking-5 kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi ke-5 di dunia.1 Berkaca dari negara-negara lain, dengan adanya perkembangan uji diagnostik, maka jumlah kasus positif di Indonesia akan terus bertambah secara eksponensial.

Mengatasi pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia, maka seluruh pemerintah, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga terkait, tenaga kesehatan di seluruh lapisan fasilitas kesehatan, beserta masyarakat harus dapat bekerja sama, secara terintegrasi dan multi-disiplin dalam memerangi virus COVID-19 ini.

Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Korea Selatan yang membuat kebijakan agar semua orang yang pernah terpapar atau kontak dengan pasien positif COVID-19 untuk diperiksa dengan cara mendirikan drivethru tempat pengecekan COVID-19 secara massal, sehingga semua orang dapat di-swab dan hasilnya akan diberitahu 2-3 hari ke depan. Hasilnya secara transparan akan diberi tahu kepada pasien dan juga data tersebut diambil oleh negara.

Lebih lanjut, apabila pasien tersebut positif, maka distrik/daerah tersebut akan diberi notifikasi oleh negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi COVID-19. Secara nasional, pemerintah Korea Selatan melarang semua aktivitas dengan jumlah massa yang banyak, perkumpulan-perkumpulan, menggalakan work from home, menggunakan alat telekomunikasi dan internet secara maskimal, memberi edukasi etika bersin, etika batuk, serta cuci tangan sesering mungkin.

Di Korea Selatan pun terjadi lonjakan jumlah masyarakat terinfeksi COVID-19, namun jumlah kematian tidak seperti negara-negara lain (0.69%). Di Korea Selatan, apabila pasien tersebut stabil dan tidak ada keluhan, maka mereka menjalankan self-isolation dan social distancing pada diri mereka sendiri, termasuk menjauhi keluarga mereka yang tidak terinfeksi COVID19.

Apabila mereka memiliki gejala berat, mereka dapat dirawat di Rumah Sakit besar khusus infeksi COVID-19, sehingga tidak dicampur dengan pasien non-infeksi COVID-19. Ada pula rumah sakit lokal dimana mereka dapat merawat pasien infeksi COVID-19 dengan gejala ringan. Selain pembatasan perjalanan ke dalam dan luar negeri, produksi masker di Korea Selatan pun ditingkatkan, sehingga baik tenaga kesehatan maupun masyarakat tidak kekurangan alat pelindung diri (APD), tentunya dengan harga normal.

Ketersediaan alat-alat di rumah sakit juga memiliki peran penting, terutama pada pasien infeksi COVID-19 berat. Pada umumnya, herd immunity atau kekebalan kelompok bisa tercapai bila populasi terinfeksi sekitar 70%. Artinya 270 juta x 70% = sekitar 189 juta orang. Kalau rerata CFR di dunia adalah 3%, maka harus ada sekitar 5-6 juta jiwa.

Sementara saat ini CFR Indonesia adalah 8-10% ditambah lagi dengan Indonesia adalah negara yang luas dan banyak kepulauan, tentu akan sulit pemantauan dan prediksinya. Skenario ini adalah apabila populasi terinfeksi sekitar 70%, bagaimana kalau 90% populasi terinfeksi dengan CFR 8%? Berapa juta orang akan jatuh sakit dan meninggal karena infeksi ini?

Kalau pakai asumsi di atas, dan kita pakai CFR dunia sebagai CFR Indonesia, maka dengan jumlah kematian sekarang 55, artinya jumlah kasus sebenarnya (55×100)/4,3 = 1279 kasus. Sehingga, kemungkinan jumlah kasus COVID19 di Indonesia saat ini adalah sekitar 1.300 KASUS.

Fasilitas kesehatan kita tidak siap. Dengan episentrum infeksi saat ini di Jabodetabek dan Surabaya saja fasilitas kesehatan kita masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan APD.

Selain itu, ketersediaan alat bantu pernapasan hanya terbatas di beberapa RS saja, menghasilkan CFR yang tinggi. Sulit dibayangkan apabila daerah Papua dengan fasilitas kesehatan yang minim terinfeksi COVID-19. Saat ini, studi menyatakan hanya tersedia 2 bed ICU (Intensive Care Unit) setiap 100.000 populasi di Indonesia.4 Hal ini merupakan proporsi terendah di Asia.

Bayangkan apabila infeksi ini meluas di Indonesia! Bukan hanya masyarakat yang akan menjadi korban, tetapi tenaga kesehatan garis depan pun satu per satu akan berguguran. Sungguh tragis. (rr)

BERITA TERKAIT

IMBAUAN FKUI KEPADA JOKOWI

Jayakarta News – Terdorong maksud Indonesia segera keluar dari situasi darurat covid-19, terkait penanganan Covid-19, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) melayangkan surat imbauan bagi pemerintah. Surat imbauan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Tujuh point yang disampaikan dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Prof Dr dr Siti Setiati, SpPD, K-Ger, Mepid, FINASIM. Surat itu tertanggal 26 Maret 2020, dan ditembuskan kepada tiga pihak: Kepala Gugus Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan.

Point pertama tentang Situasi Covid-19 di Indonesia. Indonesia berada pada ranking ke-5 dengan case fatality rate (CFR) tertinggi ke-5 di dunia, dengan CFR 8 – 10 persen. Berdasarkan proyeksi CFR dunia sebagai CFR Indonesia, kemungkinan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia saat ini adalah sekitar 1.300 kasus. Angka ini, dua kali lipat lebih besar dibanding angka yang dipublikasikan resmi oleh pemerintah.

Point kedua, pertimbangan local lockdown atau karantina wilayah secara selektif dapat menjadi salah satu alternatif bagi Indonesia. Dikatakan, lockdown berdasar UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, merupakan langkah menutup sebuah wilayah/provinsi yang sudah terjangkit infeksi Covid-19. Dengan demikian diharapkan dapat memutus rantai penuluran infeksi baik di dalam maupun di luar wilayah.

Karantina wilayah disarankan dilakukan selama minimal 14 hari, di provinsi-provinsi yang menjadi episentrum (zona merah) penyebaran covid-19 atau daerah lain dengan berbagai pertimbangan. Karantina wilayah akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit (sumber daya manusia, alat pelindung diri/APD, fasilitas RS). Pelaksanaan local lockdown ini dilakukan dengan melibatkan kerjasama lintas sektor yang matang dan melibatkan pemerintah daerah.

Point ketiga, penyediaan alat pelindung diri (APD) yang cukup untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah. Ketersediaan APD yang cuup, sangat penting dalam kondisi pandemi covid-19 untuk para tenaga medis. Bila APD tidak tersedia cukup, ditakutkan akan berdampak buruk bagi tenaga kesehatan maupun pelayanan kesehatan yang diberikan di Indonesia. APD yang cukup sangat diperlukan untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah. RS swasta perlu juga diberikan akses untuk membeli APD dengan harga yang pantas.

Point keempat, aturan yang sangat tegas untuk diam di rumah. Aturan ini sangat penting pada periode pembatasan sosial. Denda spesifik diberikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang melanggar. Kerjasama dan koordinasi pemerintah, seluruh elemen masyarakat (seperti TNI, Polri, pemimpin daerah, pemuka agama, tokoh adat) sangat dibutuhkan sehingga menjadi gerakan sosial. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi (lebih dari 70 persen), berdasarkan 16 penelitian, karantina di rumah efektif dalam memperlambat penyebaran penyakit.

Point kelima, rencana mitigasi dan rencana strategis penanganan pasien suspek dan konfirmasi Covid-19. Dengan membagi perawatan pasien menjadi perawatan di rumah untuk pasien ODP (orang dalam pemantauan) dengan melibatkan tenaga Puskesmas, perawatan di RS untuk pasien PDP (pasien dalam pengawasan). Strategi lain adalah penguatan sistem pelayanan kesehatan, networking antar fasilitas kesehatan, penguatan sistem penunjang pelayanan kesehatan, dan jaminan asuransi untuk tenaga kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) penunjang lain yang terlibat.

Point keenam, koordinasi yang baik antarkementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih terarah dan terlaksana dengan baik. Terakhir, point ketujuh, dalam pengambilan keputusan seyogianya berbasis bukti (evidence based) dan melibatkan para pakar di bidangnya termasuk ahli komunikasi masyarakat. (rr)