JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, menerima audiensi Bupati Jember, Muhammad Fawait, di Ruang Kerja Wakil Menteri II Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperluas kesempatan kerja ke luar negeri sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jember menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjadikan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai salah satu program prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Jember, yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, menilai peluang kerja di luar negeri dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Siapkan Pelatihan untuk 400 Calon Pekerja Migran
“Pemerintah Kabupaten Jember telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk menyiapkan pelatihan bagi 400 calon Pekerja Migran Indonesia. Kami berharap para calon pekerja migran tersebut dapat diberangkatkan tahun ini sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan,” ujar Muhammad Fawait, dilansir Humas KP2MI.
“Selain itu, kami juga mendorong percepatan pembentukan Pusat Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Kabupaten Jember. Kami telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor P4MI sekaligus lahan yang akan dikembangkan menjadi pusat pelatihan vokasi bagi calon pekerja migran.”
“Kami berharap KP2MI dapat mendukung penyusunan kurikulum dan modul pelatihan sehingga proses peningkatan kompetensi berjalan sesuai standar kebutuhan pasar kerja internasional,” paparnya.
Pentingnya Profiling Calon Pekerja
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Pemerintah Kabupaten Jember yang menjadikan penempatan pekerja migran sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan.
“KP2MI menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperluas kesempatan kerja masyarakat melalui penempatan pekerja migran Indonesia,” ujar Wamen.
Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk membuka akses pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia.
Wakil Menteri P2MI menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut harus diawali dengan pemetaan atau profiling terhadap calon pekerja migran agar pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dan negara penempatan.
“Kami meminta agar dilakukan profiling terhadap seluruh calon pekerja migran terlebih dahulu. Dari hasil profiling tersebut akan diketahui kompetensi, minat, kemampuan bahasa, hingga kesiapan masing-masing peserta. Dengan demikian, kelas-kelas pelatihan yang diselenggarakan dapat disesuaikan sehingga proses penempatan menjadi lebih efektif dan waktu tunggu keberangkatan dapat dipercepat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dzulfikar menjelaskan bahwa implementasi Program Direktif Presiden SMK Go Global akan menjadi bagian penting dalam penguatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia.
Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan akan didukung oleh KP2MI, sementara Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia untuk mendukung proses keberangkatan para calon pekerja migran.
“Melalui Program SMK Go Global, pelatihan akan difasilitasi oleh Kementerian P2MI. Kami berharap anggaran yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Jember dapat difokuskan untuk mendukung proses keberangkatan calon pekerja migran, sehingga mereka dapat segera bekerja di luar negeri setelah dinyatakan kompeten.”
“Kami juga akan segera menugaskan Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia beserta tim untuk melakukan profiling agar program ini dapat segera diimplementasikan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia yang profesional, aman, serta sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.
Selain memberikan peluang kerja yang lebih luas, penempatan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural diharapkan mampu meningkatkan devisa negara melalui remitansi sekaligus menjadi instrumen efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah.
Selain Bupati Jember Muhammad Fawait, hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia Abri Danar Prabawa, Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi dan Advokasi PMI pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Mangiring Hasoloan Sinaga, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Gatot Triyono, Anggota TP3D Kabupaten Jember Dima Akhyar, serta Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Subagiyo. (*/di)
