Menuju Transportasi Aman dan Berkelanjutan

JAYAKARTA NEWS – Yang menonjol dalam sepuluh tahun terakhir adalah pembangunan infrastruktur. Begitu masif terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Timur terus digarap, bahkan daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3 T) diupayakan memperoleh kemudahan akses transportasi yang sama seperti di Pulau Jawa.

Infrastruktur yang kita maksud ini yang di bawah Kementerian Perhubungan. Pencapaian, serta  sarana dan prasarananya  cepat dirasakan oleh masyarakat  karena terkait dengan koneksitas, akses pergerakan orang dan barang, serta nilai efisiensi.

Tampak memang, satu dekade belakangan terjadi banyak perubahan. Hal ini juga terungkap dalam diskusi transportasi yang berlangsung Jumat (17/5/2024) lalu di Jakarta dan diikuti kalangan transportasi melalui zoom.

Seperti diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serangkaian proses  pembangunan transportasi tidak hanya di perkotaan melainkan secara umum di seluruh Indonesia. Paling tinggi transportasi laut, disusul perkeretaapian, bandara, serta angkutan penyebrangan. Beberapa bandara direnovasi, juga diperbagus stasiun-stasiun KA, serta  terminal tipe A di Jawa maupun di luar Jawa.

Dalam diskusi tersebut selain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pembicara lainnya adalah Dr. Robby Kurniawan, S.STP, MSi Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM Direktur Transportasi Kedeputian Sarana dan Prasarana Bappenas.

Dari Masyarakat Transportasi Indonesia hadir sebagai narasumber Ketua Umum MTI, Tory Darmantoro, ST, MPPM, MSc. Dan dari Akademisi Ir Djojo Setijowarno, MT dari Universitas Soegijapranata. Diskusi ini dipandu Ketua Institut Studi Transportai (Instran) Jakarta Ki Darmaningtyas.

Budi Karya Sumadi mengemukakan, selama kepemimpinan Presiden Jokowi,  telah terjadi perubahan yang signifikan. Presiden  menginisiasi dua transportasi yang paling diunggulkan yakni  MRT, LRT, dan juga kereta cepat.  ”Ini menjadi kebanggaan  Indonesia, selain itu kita menggunakan bus listrik yang akan dioperasikan  di  Ibu Kota Negara (IKN), ” ujar Menhub .

Selama dekade terakhir telah dibangun 85 Pelabuhan penyebangan, 65 penyeberangan dermaga, 12 pelabuhan baru, juga di sektor laut ada tol laut, serta pengembangan pelabuhan-pelabuhan sebanyak 51. Semua ini merupakan upaya-upaya mempersatukan Indonesia untuk kemudahan transportasi.

Pemerintah juga telah melakukan pembangunan rel KA sepanjang 10 ribu KM, Pembangunan stasiun-stasiun KA, dan di sektor udara ada 31 rute jembatan udara, dan 26 pembangunan bandara.

Capaian proyek strategis  nasional, menurut Menteri terbilang  cukup banyak dan mayoritas sudah selesai. Sektor transportasi memberikan peranan yang signifikan dan menyuguhkan   produk yang baik,  seperti bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat.

Pembangunan Transportasi Kawasan Indonesia Timur juga menjadi prioritas pemerintah. Ini suatu indikasi yang sangat  memberikan  ruang yang baik  atas kemudahan akses dan percepatan perekonomian  di sana  berkat dikembangkannya  tol laut.

Sekarang terdapat 191 trayek. Kita mencatat ada 677 trayek dan terdapat 207 armada.

Foto: tangkap layar

Juga dioperasikan kapal perintis  yang mengakomodir keperluan transportasi di wilayah-wilayah 3 T, tidak hanya orang tapi juga barang atau untuk angkutan logistik. Dan tak ketiggalan  juga dikembangkan angkutan udara perintis yang cukup intensif, serta kereta api perintis terutama di perkotaan, sepert di Yogya, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan.

“Kita tidak lagi melihat KA itu  sebagai transportasi antarkota tapi algomerasi itu sudah menjadi hal yang sangat penting, “tandas Menhub. Kini sudah tercatat 1,2 juta penumpang perhari yang menggunakan KRL,  khusus di  Jabodetabek.

Pembangunan Berkelanjutan

Dua hal yang patut dicatat dari paparan ikhwal tranportasi dalam  diskusi tersebut. Pertama, upaya pemerintah untuk mengembangkan angkutan massal seperti KA, dan terus membenahi angkutan umum di perkotaan.

Kemudahan akses transportasi antarwilayah atau antarkota terus diupayakan.  Dan kedua, sesuai tuntutan global, transportasi yang diinginkan masyarakat, bukan hanya aman, nyaman, cepat dan efisien seperti layanan digital, tetapi juga ramah lingkungan atau pembangunan transportasi berkelanjutan.

Pembangunan transportasi yang terus digenjot tentu harus seiring dengan RJPM.  Terkait hal ini Direktur Transportasi Kedeputian Sarana dan Prasarana Bappenans Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, dalam menyongsong Indonesia ke depan, baik 5 tahun atau 20 tahun ke depan, momen memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka atau Indonesia Emas ada beberapa hal yang ingin dicapai, yakni maju, berdaulat, sejahtera, dan berkelanjutan. Itu misi besarnya

Cara mengukurnya, kata Virgiyanti, juga ada beberapa indikator utama. Atau lima sasaran, bahwa Indonesia ingin menjadi negara maju, berpendapatan tinggi, tingkat kemiskinan rendah atau menuju Nol persen,  dan kemudahan konektivitas. Dan  orientasi transportasi lebih menggarap Indonesia Timur.

Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Dr Robby Kurniawan juga menekankan bahwa infrastruktur menjadi prioritas Pembangunan nasional dan kita pun merasakan dampak pembangunan infrastruktur ini sangat penting. Berlangsungnya konektivitas sangat besar dampaknya  terhadap pertumbuhan ekonomi,

Selama 10 terakhir telah banyak dilakukan Kemenhub terhadap luasnya wilayah tanah air. Di saat yang sama kita menghadapi tantangan perubahan  yang sangat kencang  berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu disrupsi, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Masyarakat menginginkan kontinuitas layanan yang baik akan kebutuhan transportasi. Maka pemerintah terus mengupayakan transportasi di Indonesia menjadi transportasi yang handal, profesional, terintegrasi, efisien, berkeselamatan dan berkelanjutan.

Ditegaskan Robby, isu-isu global juga jadi konsen pengambil kebijakan dalam pembangunan transportasi. Kuatnya dorongan masyarakat internasional terhadap sustainability lingkungan, bagaimana transportasi bisa lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi carbon sehingga lingkungan bisa lebih bersih, juga jadi konsen pemerintah.

Inovasi teknologi dalam transportasi kini sudah tidak menggunakan energi yang menghasilkan karbon, Karena itu Pemerintah juga mendorong pemakaian kendaraan listrik, penggunaan transpoasi yang ramah lingkungan dan transportasi yang inklusif, dan tentu sesuai tuntutan masyarakat modern adalah digitalisasi layanan transportasi, ” Yang diharapkan masyarakat terhadap keandalan transportasi adalah tepat waktu, efisien,  nyaman dan berkeselamatan, ” kata Robby .

Sementara Djoko Setijowarno lebih menyoroti masalah  keselamatan. Menurutnya, tingkat kecelakaan angkutan umum dan juga truk masih tinggi, Masalah rem long hampir tiap hari, katanya. Kini gaji supir yang rendah  mengurangi minat masyarakat menjadi pengemudi angkutan umum. Kelangkaan ini mengakibatkan sopir yang ada bekerja melampau jam kerja.

Setiap hari ada kecelakaan. Selain korban meninggal yang paling banyak adalah luka berat. Nah, luka berat ini akan menambah angka disabilitas.  Djoko juga menyinggung tingginya subsidi BBM terhadap kendaraa  yang mencapai Rp 113 T. Sebanyak 84 % diantaranya didominasi sepeda motor.

Sekadar catatan juga, jika pemerintah ingin berhasil mengembangkan angkutan umum, baik di perkotaan maupun antarkota, juga antarprovinsi, selain infrastruktur yang memadai sudah tersedia, armadanya pun harus bagus, murah, tepat waktu, aman, dan nyaman.  

Subsidi terhadap angkutan umum benar-benar memadai, dan harapan  mencegah masyarakat tidak menggunakan sepeda motor terutama jarak jauh bisa terwujud.  Dan tentu harus ada regulasi guna mengendalikan produksi sepeda motor. Komitmen pemerintah terhadap penggunaan kendaraan  listrik  direalisasikan dan lebih diutamakan jika kita memang merasa cemas atas keberadaan emisi karbon  di lingkungan udara kita. ***iswati  

Menparekraf: Perlu Langkah Antisipatif Sektor Pariwisata Cegah Masuknya Virus Corona

JAYAKARTA NEWS– Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio menegaskan perlunya langkah antisipatif semua pemangku kepentingan sektor pariwisata di tanah air untuk mencegah masuknya virus corona ke Indonesia. Ia mengatakan saat ini pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan tinggi untuk mencegah wabah virus corona masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Menparekraf Wishnutama Kusubandio saat Rapat Koordinasi terkait virus corona bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (27/1/2020).

Menurutnya,  stakeholder pariwisata termasuk asosiasi serta seluruh kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota diimbau untuk turut serta memantau arus kedatangan wisatawan mancanegara di pintu masuk kedatangan negara, baik darat, laut, maupun udara di daerahnya masing-masing.

“Bila menemukan wisatawan yang mengalami gejala-gejala terinfeksi virus corona, antara lain mengeluh sakit, terganggunya saluran pernapasan, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan demam yang berlangsung beberapa hari, wisatawan tersebut harus langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat,” jelasnya.

Terkait promosi wisata, Wishnutama mengatakan, Kemenparekraf telah mengalihkan untuk sementara waktu aktivitas promosi dan pemasaran wisata ke daerah-daerah yang tidak terdampak penyebaran virus corona.

“Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan ‘travel advice’ atau imbauan perjalanan bagi WNI ke China, sedangkan untuk promosi kami alihkan untuk pasar Wuhan, masih banyak market besar lainnya yang bisa kita ambil seperti Amerika Serikat, Australia, Eropa, New Zealand, dan lainnya, tidak hanya China,” katanya.

Kemenparekraf berharap keadaan segera pulih dan wabah dapat ditangani sesigap mungkin sehingga tidak semakin meluas dan kekhawatiran terkait penyebaran virus corona tidak menimbulkan keresahan bagi semua pihak.

“Mengimbau kepada agen perjalanan wisata agar memperhatikan situasi dan imbauan pemerintah dalam penjualan paket wisata outbond ke China maupun inbound China ke Indonesia,” katanya.

Sementara Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, Kemenhub telah menutup penerbangan dari dan menuju Wuhan, China, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

“Kita memang minta petugas di bandara dan pelabuhan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan yang lebih intensif tetapi harus disertai dengan sikap profesional, humble, dan sopan santun,” katanya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan hingga rilis ini disiarkan tidak ada WNA atau WNI di Indonesia yang terjangkit virus yang berasal dari negera tirai bambu itu. Selain itu pemerintah juga sudah menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh di 135 pintu masuk di Indonesia dan menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit untuk bersiaga menangani penyebaran virus corona.

“Sebanyak 243 WNI di pusat kejadiannya, di Hubei, Wuhan dalam kondisi sehat. Yang terpenting, cara mencegahnya adalah menjaga imunitas agar tetap tinggi. Selama imunitasnya baik, gerakan hidup sehat, pola hidup dijaga, makan tepat waktu nantinya kondisi tubuh akan baik. Sehingga tidak mudah terjangkit virus maupun penyakit,” katanya.(*/Monang Sitohang)

Prestasi Besar Menhub BKS: Lolos dari KPK!

Zamrides (kiri), “tameng” Menhub Budi Karya Sumadi (kanan). (ist)

Jayakarta News – Bangsa ini sering dicap sebagai bangsa yang “mudah lupa”. “Setahu saya, yang tidak boleh diingat-ingat adalah perbuatan baik. Tapi kalau soal kredibiltas pejabat publik, sebagai bangsa kita wajib melawan lupa. Nah, ini bagian dari usaha saya melawan lupa atas salah satu menteri baru wajah lama di Kabinet Jokowi periode kedua. Dia adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,” ujar Prof (Ris) Hermawan “Kikiek” Sulistyo, di Jakarta hari ini (30/10).

Aktivis 98 itu merujuk peristiwa tahun 2017, saat BKS diperiksa KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Antonius Tonny Budiono. Alih-alih merasa bersalah, BKS memuji langkah hukum KPK terkait proses penegakan hukum.

Anehnya, ia bungkam seribu basa manakala dikulik wartawan ihwal sejumlah kasus yang terjadi di Kemenhub. Termasuk soal fee proyek senilai Rp18,9 miliar. Budi Karya langsung tutup mulut saat dicecar soal 33 tas berisi uang sekitar Rp18,9 miliar yang disita dari Tonny di rumah dinasnya. Mulutnya terkunci rapat ketika ditanya apakah uang tersebut merupakan fee dari sejumlah proyek di Kemenhub.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171017142022-12-249002/menhub-budi-karya-bungkam-soal-fee-proyek-rp189-miliar

Prof Hermawan Sulistyo blak-blakan membuka kunci sukses BKS “lepas” dari kerangkeng KPK. “Kuncinya pada pejabat Kemenhub yang bernama Zamrides. Ia sekarang menjabat Direktur Keselamatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan,” tandasnya.

Saat KPK mengobok-obok Kemenhub karena dugaan suap di sejumlah proyek, Zamrides langsung “disembunyikan”. Sebab, kalau saja KPK sempat memeriksa dia, dapat dipastikan kasus-kasus di Kemenhub bakal terbongkar.

“BKS menugaskan Zamrides ke Eropa. Selesai tugas, yang entah apa tugasnya, tidak disuruh pulang, tapi ditugaskan lagi ke negara lain. Begitu modus BKS menyelamatkan diri. Mana ada tugas ke luar negeri berbulan-bulan dengan tugas yang tidak jelas,” tegasnya.

Karenanya, Patron Concern Strategic Think Tank itu mendorong KPK untuk tidak menutup buku atas kasus-kasus suap yang berseliweran di sekitar BKS. “Saya akan dorong KPK masuk ke Kemenhub,” tegasnya. (rr)

Budi Karya Sumadi Menteri, Ada Perang Lima Tahun

Budi Karya Sumadi dan Prof Hermawan Sulistyo.

Jayakarta News – Belakangan, pemberitaan ihwal borok-borok Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) viral di berbagai media. Informasinya, bahkan menyeruak ke akun-akun medos Presiden Joko Widodo, KPK, BPK RI, dan lain-lain. Patron Concern Strategic Think Tank, Prof Hermawan “Kikiek” Sulistyo blak-blakan menguak raport merah Menteri BKS.

Bahkan, dalam kajian Forum Akademisi untuk Demokrasi yang berisi puluhan akademisi lulusan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, menempatkan BKS sebagai menteri di Kabinet Kerja dengan kinerja terburuk. Skornya antara 1 – 2. Fakta-dan-data penunjang pun dikemukakan sebagai landasan pemberian nilai. Banyaknya proyek yang mangkrak, rendahnya penyerapan anggaran, amburadulnya tata kelola anggaran dan SDM, menjadikan BKS yang mantan Dirut Angkasa Pura II itu mendapat ranking jeblok di antara semua pembantu Jokowi.

“BKS ini tipikal menteri old fashioned. Gaya lama. Tidak cocok dengan era digital. Era big data. Era transparansi. Di saat kami bicara data, dia bayar surveyor abal-abal untuk meng-counter kinerjanya yang buruk. Survei lembaga bayaran itu pun memunculkan kesimpulan yang sangat mudah ditebak, yakni BKS sebagai menteri dengan kinerja sangat memuaskan. Belum lagi usahanya melakukan lobby ke parpol agar tak terpental dari posisinya sebagai menteri, sungguh cara-cara sengkuni,” papar peneliti LIPI, penyandang Dan IV Inkai itu.

Ia pun tertawa saat disodorkan satu-dua media yang memberitakan ihwal posisinya sebagai calon Menhub untuk dua periode. Kalimat berita itu seperti ini, “Bursa jabatan menteri perhubungan (menhub) tampaknya memberikan karpet merah kepada Budi Karya Sumadi untuk kembali menjabat di kementerian teknis tersebut. Informasi yang didapat BeritaTrans.com dan Aksi.id, Jumat (11/10/2019), menyebutkan berbagai keberhasilan Budi Karya Sumadi memimpin kementerian urusan transportasi itu memantapkan Jokowi untuk tak mengubah pos bagi mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu.”

Didesak komentarnya atas berita itu, Kikiek lagi-lagi hanya tertawa. Secara bergurau ia menjawab, “Yaaa jabatan menteri kan hak prerogatif presiden. Biarin aja. Tidak boleh ada yang mengintervensi keputusan presiden,” tambahnya.

Saat digugat lebih jauh ihwal sikap kritisnya yang cenderung frontal terhadap BKS, lagi-lagi penyuka makanan pedas itu hanya menukas, “Karena saya tidak suka ada menteri bodoh. Masih ingat kan, saat bertubi-tubi musibah transportasi, termasuk yang di Toba. Apa dia bilang, ‘kita jadikan pelajaran’. Di banyak forum saya bahkan menyerang dia dengan mengatakan, ‘kalau mau belajar di kampus. Sudah jadi menteri kok baru belajar’. Sementara kalau di Jepang, menteri dengan kinerja buruk seperti dia, tidak harakiri sudah bagus,” kata penulis buku produktif itu.

Saat kembali dikulik apa komentarnya kalau BKS nanti terpilih kembali jadi menteri, sambil tertawa ia menjawab, “Baguslah…. Berarti lima tahun ke depan akan ada perang. Udah lama nih gak turun ke jalan, ha… ha… ha….,” katanya sambil tertawa. (rr)

Gara-gara Kepentingan Pribadi, Menhub Budi Karya Gagalkan Program Jokowi

Proyek mangkrak atau yang tidak selesai tepat sasaran sedikitnya antara lain pembangunan Kereta Api Makassar-Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur lintas barat Sulawesi Bagian Selatan). (ist)

Jayakarta News – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ternyata tidak saja lemah di bidang tata kelola anggaran, terbukti dari rendahnya daya serap anggaran di Satker yang ia pimpin. Lebih dari itu, ia ditengarai menjadi faktor gagalnya implementasi nawacita pemerintahan Joko Widodo 2014 – 2019. “Program bagus yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, gagal gara-gara Menteri Budi Karya Sumadi mementingkan kepentingan individu dengan melakukan mutasi yang ngawur,” ujar Patron Concern Strategic Think Tank, Prof Hermawan “Kikiek” Sulistyo di Jakarta, hari ini (19/10).

Ditambahkan, untuk menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar tepat sasaran, pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pelaksanaan proyek strategis nasional di bidang perhubungan terancam tidak selesai sesuai target dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan individu yang menyebabkan proses tertunda. Salah satu penyebabnya adalah mutasi pegawai yang dilakukan oleh menteri Perhubungan tanggal 2 Mei 2018, yang berdampak pada beberapa proyek strategis nasional.

Proyek mangkrak atau yang tidak selesai tepat sasaran sedikitnya ada lima. Pertama, pembangunan Kereta Api Makassar-Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur lintas barat Sulawesi Bagian Selatan); kedua, Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang); ketiga, Makassar New Port; keempat, Pengembangan Pelabuhan Hub International Bitung; dan kelima, Pengembangan Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung.

Selain itu, menhub juga mengganti pejabat eselon I dengan pejabat yang sebelumnya pernah mundur dari medan perang yaitu Djoko Sasono sebagai Sekjen. Sebelumnya Djoko Sasono pernah dilantik sebagai Dirjen Hubdat oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pada 12 Januari 2015. Namun belum setahun menjabat sebagai Dirjen Hubdat, Djoko memilih mundur dari jabatannya sebagai Dirjen Hubdat Sabtu, 26 Desember 2015.

“Borok” Menhub Budi Karya Sumadi ihwal 33 Proyek Pelabuhan Rp 2,8 T yang dikabarkan mangkrak sebagaimana dimuat dalam https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3995505/menguak-33-proyek-pelabuhan-rp-28-t-yang-dikabarkan-mangkrak, tanggal 28 April 2018. Seharusnya Irjen sebagai backup internal lebih mengedepankan solusi penanganan proyek agar tidak mangkrak sehingga sesuai dengan nawa cita Presiden Joko Widodo 2015-2019.

Wahju Satrio Utomo sebelumnya merupakan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan yang pada saat menjabat memiliki program latihan kesamaptaan yang mengakibatkan 2 pegawai Kemenhub yang meninggal dunia. Selain itu, pada saat menjabat Sekretaris BPSDM Kementerian Perhubungan juga diduga terlibat dugaan kasus korupsi pembangunan balai pendidikan dan pelatihan (BP2IP) kementerian perhubungan Sorong, Papua, TA.2011 yang telah diusut KPK pada Tahun 2015.

Prof Hermawan Sulistyo mendorong KPK untuk melakukan pengusutan terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “KPK saya kira sudah mencium ketidakberesan di Kementerian Perhubungan. Kita lihat saja langkah KPK ke depan. Jika perlu, saya akan bantu dengan penyiapan data-data akuratnya,” ujar Prof Kikiek. (rr)

Menhub Budi Karya Sumadi, Raport Merah kok Minta Jatah

Jayakarta News – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) adalah salah satu menteri di Kabinet Kerja I pemerintahan Joko Widodo yang berharap tetap mendapatkan jatah menteri di Kabinet Kerja II periode 2019 – 2024. Informasi yang beredar, ia bahkan sudah melakukan lobby-lobby politik ke kanan-kiri-atas-bawah. Termasuk menyetor sejumlah dana dalam jumlah besar kepada salah satu parpol pendukung Presiden Jokowi.

Usaha minta jatah oleh Menhub BKS makin gigih, pasca Concern Strategic Think Tank bersama Forum Akademisi untuk Demokrasi merilis hasil evaluasinya terhadap kinerja Kabinet Kerja I. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh para akademisi berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu, Menteri Budi Karya Sumadi beroleh skor paling buruk (1 – 2).

Ealuasi kinerja buruk Menteri BKS, paralel dengan sumber Jayakarta News dari internal Kementerian Perhubungan RI. Selain kinerja buruk seperti yang sudah dilansir berita terdahulu:

Menteri yang satu ini juga sangat buruk dalam hal tata kelola keuangan. Bayangkan, penyerapan anggaran di sejumlah satker, sangat rendah cenderung parah. Contohnya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub. Potret buruknya penyerapan anggaran juga terjadi di Badan Litbang Kemenhub.

Di Badan Litbang mislanya, data ini menjadi bahasan saat Rapim bulan Oktober. Artinya, Rapim di akhir tahun anggaran. Dari pagu anggaran Rp 29,6 miliar, hingga Oktober belum ada satu paket yang dikontrakkan, alias masih nol. Sementara, paket yang sedang proses lelang senilai Rp 13,8 miliar, dan paket yang belum proses lelang sebesar Rp 15,7 miliar.

Kondisi tak kalah memprihatinkan, terjadi di BPSDMP. Per Oktober 2018, hanya membukukan 29,8 persen paket yang sudah dikontrak. Sedangkan paket yang sedang dalam proses dilelang 24,3 persen. Sementara, paket yang belum dilelang masih 45,8 persen.

Alih-alih memperbaiki kinerjanya, Kemenhub BKS sibuk menyewa lembaga survei abal-abal untuk melakukan survei kinerja terhadap Kemenhub. Hasilnya bisa diduga, kinerja Kemenhub sangat baik. “Baik dari Hong Kong? Mau buka-bukaan? Ayo, biar saya buka semua boroknya,” ujar Prof Hermawan “Kikiek” Sulistyo, Patron Concern Strategic Think Tank. (rr)

Budi Karya Sumadi, Menteri Gagal Pengecut Pula

Kiri: Menhub Budi Karya Sumadi melakukan olahraga senam dengan baju batik. Kanan: Prof Hermawan “Kikiek” Sulistyo setiap hari berlatih karate. (ist)

Jayakarta News – Tidak semua menteri di Kabinet Kerja jilid I (2014 – 2019) berkinerja baik. Akan tetapi, dapat dipastikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS) sebagai yang terburuk. Ia bahkan beroleh skor paling jelek (1 – 2) dalam evaluasi kabinet yang diselenggarakan Concern Strategic Think Tank bersama Forum Akademisi untuk Demokrasi, beberapa waktu lalu.

Patron Concern, Prof Hermawan “Kikiek” Sulistyo, Ph.D, menyesalkan, Kementerian Perhubungan lima tahun terakhir dipimpin oleh menteri yang sia-sia. “Lima tahun Kementerian Perhubungan terpuruk. Padahal, dalam sejarahnya, kementerian ini pernah dipimpin orang-orang hebat, seperti Abikoesno Tjokrosoejoso, Ir Djuanda, Ali Sadikin, Djatikusumo, Frans Seda, Emil Salim, Rusjmin Nurjadin, dll,” ujarnya.

Alih-alih introspeksi terhadap kinerja buruk, BKS malah melakukan survei kinerja abal-abal yang menelurkan hasil seolah kinerjanya terbaik. “Saya ingin tertawa melihatnya. Kalau jelek ya jelek saja. Kinerja itu bukan dilihat dari hasil survei bayaran, tetapi terukur. Bagaimana mau mengklaim kinerjanya baik, kalau fakta-fakta menyebutkan sebaliknya?” kata Prof Kikiek.

Penyandang sabuk Dan IV Inkai itu menyebut serentetan kinerja buruk Budi Karya Sumadi selaku Menhub. “Bukan untuk membuka aib, tapi supaya masyarakat tidak lupa, bahwa ia pembantu presiden dan pejabat publik yang gagal,” tegasnya.

Ihwal semakin mahalnya tiket jasa angkutan penerbangan yang begitu dirasakan masyarakat. Ironisnya, Peraturan Menteri yang dia keluarkan tentang tarif penerbangan, tidak digubris oleh maskapai. “Kelihatan tidak ada marwah dan kewibawaan. Budi Karya itu sosok yang tidak dianggap oleh para pelaku bisnis penerbangan, juga oleh banyak stakeholder perhubungan lain,” katanya.

Hermawan Sulistyo bahkan menunjukkan sejumlah proyek mercu suar Kemenhub, tetapi pada akhirnya mangkrak. Yang pertama, Bandara Kertajati, Majalengka – Jawa Barat. Sejak diresmikan tanggal 24 Mei 2018 dengan biaya investasi Rp 2,6 triliun. Bandara ini masih belum terlayani oleh penerbangan (sekarang hanya 2 panerbangan), yang disebabkan aksesibilitas yang rendah, sehingga kurang diminati masyarakat.

Yang kedua adalah KA bandara Soekarno – Hatta. KA bandara mulai dioperasikan sejak 1 Desember 2017 dengan biaya investasi sebesar Rp 5 triliun. Di tengah perjalanan, bahkan sempat ambles dan meminta korban. Setelah hampir 2 tahun operasi, animo masyarakat terhadap angkutan ini sangat minim.

Proyek mangkrak ketiga adalah LRT Palembang dan LRT Velodrome. Angkutan KA yang dibangun untuk menunjang Asian Games dan menelan investasi Rp 10,9 triliun untuk LRT Palembang dan Rp 6,8 triliun untuk LRT Kelapagading-Velodrome, akhirnya menyisakan masalah. Bahkan sampai Asian Games selesai, kedua proyek ini belum dapat dioperasikan. Sejak Juni 2018 dioperasikan, LRT Palembang masih sangat sepi peminat, hal ini terlihat dari load factor penumpang di bawah 40%.

Tidak berhenti di situ, Prof Kikiek bahkan menunjukkan kesia-siaan proyek perhubungan di era Budi Karya Sumadi. Tak tanggung-tanggung, ia mencatat ada 33 pelabuhan mangkrak. Rinciannya, 10 proyek pelabuhan berada di wilayah Sumatera, 12 ada di Kalimantan, dua di Jawa, satu di Sulawesi, tiga di Nusa Tenggara Timur, empat di Maluku, dan satu proyek pelabuhan di Papua. “Total investasi 33 pelabuhan mangkrak tersebut sebesar Rp 2,8 triliun,” tambahnya.

Masih ada lagi yang membuat Budi Karya Sumadi dinobatkan sebagai menteri berkinerja terburuk lima tahun terakhir. Kita tahu, kata Kikiek, bahwa ada Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden melalui Perpres no 3 tahun 2016. Lengkapnya, terdapat 225 proyek untuk semua sektor pembangunan. Sektor perhubungan mempunyai tanggung jawab sebanyak 33 proyek pembangunan. Dari 33 proyek strategis nasional (PSN) bidang transportasi, sampai kabinet hampir berakhir baru 10 PSN yang selesai (2 di antaranya KA Bandara Soekarno Hatta dan MRT bukan diselesaikan Kemenhub).

Dari sisi SDM, menteri yang satu ini menempatkan banyak perwira TNI aktif menduduki jabatan struktural di Kemenhub dari eselon IV, III dan II yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kesan yang mudah dibaca adalah, menteri Budi Karya ini seorang penakut lagi pengecut, sehingga merasa aman jika dikelilingi tentara,” ujar Kikiek sambil tersenyum.

Nah, kembali ke deretan kinerja buruk Menteri Budi Karya Sumadi. Disebutkan, program angkutan tol laut yang merupakan janji presiden di nawa cita masih jauh dari kata efisien dan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kapal kosong saat kembali dari Jakarta ke sentra produksi ternak. “Sangat kontradiksi dengan uang subsidi yang tiap tahun meningkat. Lagi-lagi menunjukkan menteri Budi Karya ini tidak punya visi bisnis, tidak malu menadah subsidi untuk menutupi kegagalannya,” kata Kikiek.

Hal lain yang tak kalah memalukan adalah ketidakmampuan Menhub Budi Karya Sumadi selaku regulator menjawab perkembangan teknologi yang cepat. Bukan saja masyarakat luas, para pegawai di sekitarnya juga tahu kalau dia orang yang gagap teknologi. Hal ini dapat terlihat dengan dibatalkannya Peraturan Menteri Perhubungan oleh MA terkait angkutan online, bukan cuma sekali namun sampai beberapa kali. Yang pertama PM 26 tahun 2017 dan yang kedua PM 108 tahun 2017.

“Intinya begini. Orang ini lima tahun menjadi faktor negatif Kabinet Kerja. Celaka dia kalau masih merasa dirinya hebat dan mampu. Lebih celaka kalau masih diakomodir,” ujar Hermawan “Kikiek” Sulistyo, serius. (rr)

Petisi untuk Presiden Jokowi

Jayakarta News – Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, MA, PhD berserta kawan-kawan Forum Akademisi untuk Demokrasi melayangkan sebuah petisi kepada Presiden Joko Widodo.

Jangan mengangkat pejabat berkinerja buruk duduk lagi di Kabinet kerja II. Nama pertama adalah Budi Karya Sumadi (BKS). Alasaannya adalah:

ALASAN UNTUK TIDAK MENGANGKAT BUDI KARYA SUMADI PADA JABATAN TINGGI NEGARA

Hingga September 2019 daya serap anggaran Kemenhub hanya 47 persen! Bahkan hingga Oktober 2019, serapan anggaran masih di bawah 50 persen. Jika setelah itu angkanya tiba-tiba melonjak, silakan BPK dan KPK masuk.

  • Tidak mampu menerjemahkan, apalagi mengakselerasi visi Presiden Jokowi tentang Perhubungan.
  • Menyebabkan tidak ada janji politik dalam hal infrastruktur yang terpenuhi;
  • Janji panjang rel KA 3.258, km realisasi 683,35 km.
  • Janji pengembangan bandara dan pembangunan 40 bandara, realisasi hanya 10 bandara.
  • Janji pelabuhan kurang lebih 100 lokasi, realisasi hanya 19 lokasi.
  • Kecelakaan transportasi darat, udara, laut sepanjang tahun. Tidak ada upaya perbaikan regulasi.
  • Tidak ada penyelesaian sama sekali atas korban kecelakaan Lion Air di Bangka Belitung, nasib keluarga korban terkatung-katung di Bangka Belitung.
  • Tidak ada perbaikan bandara-bandara perintis yang penting bagi ketahanan nasional dan kebangsaan, seperti Oksibil, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya dll.
  • Tidak mampu menyelesaikan kasus kebakaran yang menimpa Kemenhub (diduga arson)sehingga manajemen tercerai berai.
  • Pejabat-pejabat yang telah gagal malah diangkat kembali. Dirjen Perhubungan Darat yang dicopot karena gagal mengelola angkutan lebaran malah diangkat sebagai Sekjen,
  • Tidak tahu aturan manajemen ASN. Seribu lebih pejabat eselon III dan IV dipindah-pindah tanpa memperhitungkan keahlian teknis. Akibatnya proyek-proyek menjadi mangkrak semua.
  • Membawa gerbong kontraktor sendiri, ketika mereka kalah tender, pejabat-pejabatnya dicopoti.
  • Saat KPK akan masuk (lagi), semua pejabatnya dia suruh ke luar negeri hingga berbulan-bulan.
  • Menurut Forum Akademisi untuk Demokrasi score kinerja Budi Karya Sumadi paling buruk dari seluruh menteri Kabinet Kerja, dengan nilai 1-2 dari skala 10 penilaian ini oleh tim pakar independen yang seluruhnya doctor lulusan luar negeri

Untuk mencegah kerusakan sistematik yang lebih parah pada periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi, maka rekomendasi publik ini adalah TIDAK MENGANGKAT BUDI KARYA SUMADI PADA JABATAN TINGGI NEGARA APA PUN, hanya karena mengandalkan perkoncoan UGM.

Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, MA, PhD

Forum Akademisi untuk Demokrasi

Angka Kecelakaan Mudik 2019 Turun 60%

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi—foto kemenhub

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sekitar 60% pada arus mudik tahun 2019. Penurunan ini, katanya, cukup menggembirakan, mengingat aspek keselamatan dapat ditingkatkan dalam perjalanan mudik 2019.

“Ada suatu data yang signifikan yaitu angka kecelakaan menurun drastis mencapai 60% dibandingkan tahun lalu. Artinya isu-isu yang telah kita upayakan agar mudik berjalan lancar dan safety itu berhasil,” ucap  Budi.

“Pengaturan di jalan tol, pengurangan motor melalui mudik gratis serta kegiatan pengecekkan atau ramp check pada bus-bus turut serta mengurangi kecelakaan yang di jalan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu Menhub  juga mengingatkan pemudik agar terus waspada terutama pada saat arus balik ke Jakarta.

“Saya mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dengan Polri, Pemda yang turut membantu kelancaran mudik. Mereka bekerja dengan baik seperti tidak terjadi kemacetan di pasar tumpah, bahkan wilayah Nagrek yang biasanya macet, kemarin ini lancar,” katanya sembari mengimbau agar pemudik untuk kembali ke Jakarta pada tanggal 6 atau 7 Juni.

“Puncak arus balik diprediksi pada tanggal 8 dan 9 Juni, karenanya saya menganjurkan para pemudik untuk kembali ke Jakarta tanggal 6 atau 7 Juni,” ucapnya. ***/ebn

Kemenhub Kaji Pemberlakuan Satu Arah dan Ganjil Genap di Tol Saat Arus Mudik

Ilustrasi–foto istimewa

JAYAKARTA NEWS—Dua konsep terkait Angkutan Lebaran 2019 tengah dikaji. Yakni, jalur satu arah (oneway) atau penerapan ganjil genap di tol.

“Presiden berpesan agar mudik tahun ini dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu kami (Pemerintah Pusat) bersama-sama Pemerintah Daerah, Polri, Polda dan instansi terkait lainnya telah menyiapkan dua konsep manajemen lalu lintas konsep yaitu jalur satu arah dan penerapan ganjil genap, kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat memimpin Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran 2019 Bidang Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah, Semarang, Minggu (5/5), sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id

Jalan tol yang sudah menyambungkan dari Jakarta hingga Surabaya, menurut Menhub, akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi, untuk itu perlu dilakukan manajemen lalu lintas agar tidak ada kepadatan. “Nanti akan kita finalkan manajemen lalu lintas apa yang akan diterapkan dan saya yakin Kakorlantas dapat menjalankan dengan baik,” ujarnya.

Menhub menjelaskan, konsep satu arah dan ganjil genap itu disiapkan tidak lain tujuannya adalah agar mudik yang dijalani oleh masyarakat bisa nyaman dan lancar.

Selain ada kebijakan seperti pemindahan gerbang tol Cikarang, tetapi dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi untuk mencoba jalan tol, menurut Menhub, perlu diantisipasi langkah-langkah lain seperti penerapan ganjil-genap.

“Jadi saya juga minta pengertian masyarakat bahwa keputusan kita ini bukan karena kita ingin aneh-aneh, kita lakukan ini semua karena justru agar masyarakat dapat mudik dengan nyaman dan lancar,” ungkap Menhub.

PERLU ANTISIPASI

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan beberapa hal yang menjadi catatannya untuk Angkutan Lebaran Tahun 2019 salah satunya adalah antisipasi kemacetan yang ada di pintu keluar tol.

Beberapa titik pintu keluar tol di Jateng yang perlu diantisipasi di antaranya yaitu : Exit tol Pejagan; Exit tol Pemalang (Gandulan); Exit tol Banyumanik dan kalikangkung (pembayaran/top up); Exit tol Salatiga (Tingkir); Exit tol Boyolali; dan Exit tol Kartosuro.

“Kemacetan di pintu keluar tol harus diantisipasi, untuk itu saya minta pemerintah kabupaten/kota agar menyiapkan jalur alternatif dengan rambu-rambu yang baik tentunya” ujar Ganjar.

Untuk mengurangi kepadatan di jalan, dibahas pula dalam rakor mengenai evaluasi rest area yang dirasa masih kurang. Untuk itu akan disiapkan kantong-kantong parkir yang bisa dimanfaatkan para pemudik untuk beristirahat.

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menjelaskan, hasil survei Angkutan Lebaran Tahun 2019 Badan Litbang Perhubungan menyebutkan bahwa total jumlah pemudik dari Jabodetabek sebanyak 14,9 juta, dengan tiga Provinsi tujuan mudik terbesar yaitu ke Jawa Tengah sebanyak 5,6 juta lebih pemudik atau 37,68 persen dari total pemudik Jabodetabek, Jawa Barat (3,7 juta lebih/24,89 persen), dan Jawa Timur (1,6 juta lebih/11,14 persen).

Di Jawa Tengah terdapat tiga kota tujuan terbanyak yaitu Surakarta sebanyak 642 ribu lebih pemudik atau sekitar 4,31 persen dari total pemudik Jabodetabek, Semarang (563 ribu lebih/3,78 persen), dan Tegal (354 ribu lebih/2,38 persen). ***/setkab/ebn