JAYAKARTA NEWS— Menteri Mukhtarudin memaparkan sejumlah langkah strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dalam memitigasi dampak dari konflik di Timur Tengah dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (8/4/2026).
Di antaranya adalah, pembentukan tim crisis monitoring untuk pemantauan harian dan pendataan pekerja Migran, sekaligus penyebarluasan informasi publik melalui media sosial dan saluran resmi KP2MI.
Mukhtarudin juga menegaskan, upaya mitigasi bersifat holistik dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, BNPB, dan lembaga terkait lainnya. Sistem peringatan dini (early warning system) telah diaktifkan, dan pemerintah berada dalam posisi siaga penuh sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami juga menyiapkan desk khusus untuk memantau perkembangan dan memberikan informasi kepada keluarga Pekerja Migran di Indonesia,” ujar Menteri Mukhtarudin, dikutip dari laman KP2MI.
Hal lain yang juga dipaparkan Mukhtarudin terkait Kampanye Nasional Migran Aman dan langkah mitigasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Kampanye Nasional Migran Aman, jelasnya, merupakan gerakan komunikasi publik berkelanjutan yang menyasar masyarakat, khususnya di pedesaan. Kampanye ini, tambahnya, bertujuan membangun pemahaman bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi, aman, dan legal.
“Kampanye ini diharapkan dapat menurunkan risiko migrasi nonprosedural seperti penipuan, eksploitasi, dan minimnya perlindungan hukum, sekaligus mendorong masyarakat memilih jalur resmi yang lebih pasti,” ujar Mukhtarudin.
Kampanye menyasar calon pekerha migran, keluarga pekerha migran, masyarakat desa, pelajar, serta tokoh lokal, dengan target perubahan perilaku nyata berupa peningkatan penempatan melalui jalur prosedural.
Penguatan SDM dan Vokasi
Dalam kesempatan itu Mukhtarudin juga menyampaikan program penguatan sumber daya manusia yang menyasar sekitar 1,6 juta lulusan SMK yang belum terserap di dunia kerja. Program pelatihan vokasi jangka pendek (4–6 bulan) difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan kemampuan bahasa, melalui kerja sama lintas kementerian, termasuk sektor kesehatan (perawat) dan pariwisata (hospitality).
Dari sisi pembiayaan, KemenP2MI mendorong skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatanbdengan bunga 6%, plafon hingga Rp100 juta, dan tenor 3 tahun.
Penanganan Penempatan Ilegal
Menteri Mukhtarudin menekankan komitmen tegas terhadap praktik ilegal yang kini menyerupai sindikat. Langkah yang diambil meliputi kerja sama dengan aparat penegak hukum, pencabutan izin perusahaan nakal, patroli siber, serta rencana penerapan sistem akreditasi berbasis kualitas bagi perusahaan penempatan.
“Arah kebijakan ke depan adalah mendorong penempatan tenaga kerja profesional dengan kompetensi menengah hingga tinggi. Kita ingin bertransformasi dari sekadar pengirim tenaga kerja menjadi penyedia SDM unggul di tingkat global,” tegas Mukhtarudin.Menteri P2MI menyebut contoh keberhasilan, seperti Pekerja Migran Indonesia yang telah bekerja di sektor engineering di Jepang dan industri dirgantara di Korea Selatan.
Pujian Komisi IX DPR
Jajaran Anggota Komisi IX DPR RI memberi apresiasi pada Mukhtarudin yang dinilai membawa angin segar melalui manajemen strategi yang komprehensif dan program-program yang dinilai menyentuh akar persoalan Pekerja Migran Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Obon Tabroni secara terbuka memberikan pujian atas keberanian dan kemampuan Menteri Mukhtarudin dalam menavigasi berbagai permasalahan kompleks di sektor migran.
“Bapak mampu menjalani persoalan ini,” ujar Obon, merujuk pada eksekusi program-program KP2MI yang ia nilai luar biasa dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi para pejuang keluarga di luar negeri.
Senada dengan Obon, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto mengakui bahwa visi dan misi yang dipaparkan oleh Menteri Mukhtarudin adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia saksikan selama bermitra dengan otoritas pelindungan migran.
“Ini paparan paling bagus yang pernah saya ikuti di antara Kepala Badan dulu. Kita bisa melihat secara utuh manajemen strategi yang dilakukan oleh Pak Menteri,” tegas Edy.
Menurutnya, kejelasan alur berpikir dan rencana aksi yang disusun kementerian saat ini memberikan gambaran optimis terhadap perbaikan tata kelola penempatan Pekerja Migran di masa depan.Meski memberikan apresiasi tinggi, Edy Wuryanto juga memberikan catatan strategis terkait kondisi geopolitik dunia yang sedang memanas. Ia meminta Kementerian untuk memperkuat langkah-langkah preventif bagi Pekerja Migran di wilayah berisiko tinggi.
Sepakati Poin-poin Strategis
Rapat Kerja antara Komisi IX DPR RI dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) resmi menghasilkan sejumlah kesepakatan krusial. Fokus utama dalam kesimpulan rapat tersebut adalah penguatan instrumen perlindungan di negara penempatan serta langkah konkret menghadapi eskalasi konflik global.
Adapun poin-poin utama kesepakatan Raker diantaranya penguatan Atase Ketenagakerjaan. KP2MI dan Komisi IX DPR RI sepakat meningkatkan kapasitas dan kompetensi Atase Ketenagakerjaan.
Salah satunya, optimalisasi fungsi diplomasi, pengawasan, dan pelayanan menjadi harga mati guna memastikan seluruh hak-hak pekerja Migran di luar negeri terpenuhi dengan baik.Merespons situasi di Timur Tengah dan wilayah global lainnya, KemenP2MI berkomitmen memperkuat langkah perlindungan melalui kebijakan mitigasi risiko yang lebih tajam.
DPR juga mendorong KP2MI dalam penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penempatan ilegal. Hal ini bertujuan untuk menekan angka migrasi non-prosedural yang selama ini menjadi akar masalah kerentanan pekerja Migran.
Dalam Raker Komisi IX DPR RI juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan anggaran KemenP2MI tahun anggaran 2026. Termasuk di dalamnya adalah pertimbangan penambahan anggaran guna mengoptimalkan program-program perlindungan yang menjadi prioritas nasional.
Komitmen Sinergi Berkelanjutan
Menutup agenda rapat, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan masukan kritis yang diberikan oleh para anggota dewan. Ia menegaskan bahwa kementeriannya akan terus membuka diri terhadap koordinasi yang intensif.
“Terima kasih kepada Komisi IX DPR atas dukungan yang selama ini telah diberikan kepada kami. Tentu kami tetap membuka ruang, baik secara formal maupun informal, untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi demi meningkatkan pelayanan kita kepada para Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum transformasi tata kelola migrasi Indonesia yang lebih aman, bermartabat, dan terlindungi secara menyeluruh. (*)
