BADUNG, JAYAKARTA NEWS – Kepemimpinan Indonesia pada G20 telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali meski pada awalnya diragukan banyak pihak. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam penyusunan deklarasi berjumlah 52 paragraf tersebut, penyikapan perang di Ukraina merupakan hal yang paling alot dan sangat diperdebatkan.
“Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah,” ujar Presiden dalam pernyataan pers di media center di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu, 16 November 2022.
Presiden melanjutkan, perang di Ukraina telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rampuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global.
Menurut Presiden, G20 Bali juga telah menghasilkan beberapa hasil konkret, antara lain terbentuknya pandemic fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 miliar dolar AS. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi resilient and sustainability trust di bawah Dana Moneter International (IMF) sejumlah 81,6 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.
“Kemudian juga energy transition mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Programme sebesar 20 miliar dolar AS,” imbuhnya.
Di samping itu, dihasilkan juga komitmen bersama yakni setidaknya 30 persen dari daratan dunia dan 30 persen lautan dunia dilindungi di tahun 2030.
“Ini sangat bagus, dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50 persen tahun 2040 secara sukarela. Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnya,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.***/mel
