Prabowo Komitmen Pangkas Birokrasi Berbelit di Sektor Pertanian

JAYAKARTA NEWS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam sektor pertanian dan menyalurkan manfaat anggaran negara secara langsung kepada rakyat, khususnya petani.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” ujar Prabowo, Senin (7/4/2025).

Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat,” tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. “Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya.

Presiden Prabowo pun mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah untuk bekerja sepenuh hati melayani rakyat.

“Berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi dari cinta rakyat kepada pemimpinnya,” pungkas Prabowo.

Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, pemangkasan jalur perizinan dan distribusi pupuk menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan dampaknya oleh para petani.

Amran mengatakan, sebelumnya ada 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani.

“Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujar Mentan. (yog)