JAYAKARTA NEWS— Bersama petani dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), juga bergabung Kabinet Bayangan, Konferensi Republik, Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD), Koperasi Indonesia Baru, dan kelompok masyarakat sipil lainnya, melaksanakan Upacara Rakyat di Pati, Senin (17/8/2026).
Warga dan petani di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah hari ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia lewat Upacara Rakyat yang digelar di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolio, Pati.
Upacara rakyat yang dipimpin Gunretno, dihadiri warga dan petani sekitar pegunungan Kendeng yang selama 20 tahun lebih mempertahankan lingkungan dari penambangan batuan karst.
Selain warga, juga bergabung perwakilan Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira (Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran), Media Askar (Menteri Perekonomian), Nabiyla Risfa Izzati (Menteri Sosial dan Layanan Dasar), dan Isnawati Hidayah (Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan).
“Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung”, ujar Media Askar mewakili Kabinet Bayangan, dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Sementara dari Konferensi Republik, hadir Yanuar Nugroho serta sejumlah akademisi yang tergabung dalam Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) juga menjadi peserta upacara, seperti Zainal Arifin Muchtar dan Bivitri Susanti.
Menurut Bivitri Susanti, “Di tengah situasi negara yang sangat menyulitkan warga, seluruh kelompok harus bersatu dalam setiap perjuangan warga”. Yanuar Nugroho pun menegaskan, “Terlibat dalam upaya warga memaknai kemerdekaan sebagai keberanian untuk membayangkan dan mewujudkan masa depannya sendiri”.
Selain itu, penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono hadir mewakili Koperasi Indonesia Baru serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, juga Pengurus Masjid Nurul Asri turut hadir untuk memberikan dukungan.
Upacara ini digelar sebagai simbol penting gerakan rakyat yang mengharapkan perubahan dan perbaikan bagi Indonesia setelah 81 tahun merdeka. “Upacara ini ada untuk mewujudkan Pancasila tidak sekedar text”, jelas Gunretno. “Perlu untuk mengilhami bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan”, tambah Zainal Arifin Mochtar.
Pati adalah salah satu titik di mana warga bersatu mengupayakan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya, karena pemerintah sesungguhnya adalah pengelola, penerima mandat rakyat, bukan penguasa yang bisa bertindak tanpa kehendak rakyat. (*/di)
