SURABAYA, JAYAKARTA NEWS –Dengan terseretnya Kadis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam dugaan korupsi perizinan saat tersangka menjabat sebagai Kadis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) maka Pemprov Jatim menunjuk Jumadi yang sehari-hari menjabat sebagai Kadis Kehutanan merangkap sebagai Plt Kadis DLH.
Penunjukan tersebut dilakukan menyusul ditetapkannya Nurkholis sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pungutan liar (pungli) perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, membenarkan penunjukan tersebut. Kepastian itu disampaikan setelah kegiatan pelantikan pejabat eselon II di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11/2026) malam.
Seperti diberitakan Jayakartanews kemarin, Nurkholis yang menjabat Kepala DLH Jatim ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar pengurusan perizinan di Dinas ESDM Jatim.
Kasus tersebut berkaitan dengan masa jabatan Nurkholis sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim pada Januari hingga Agustus 2024.
Dalam penyidikan, Nurkholis diduga memerintahkan sejumlah pejabat di bawahnya untuk meminta uang kepada para pemohon izin pertambangan serta perizinan geologi dan air tanah di luar ketentuan resmi.
Kejati Jatim mengungkapkan, total dugaan pungutan liar dalam perkara tersebut mencapai Rp1,2385 miliar. Rinciannya, Rp1,105 miliar berasal dari tujuh pemohon izin pertambangan, sedangkan Rp133,5 juta berasal dari 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah.
Dari total tersebut, Nurkholis diduga menikmati uang sebesar Rp687,5 juta. Penyidik juga telah menyita uang tunai Rp615 juta dan emas batangan seberat 50 gram sebagai barang bukti.
Nurkholis kemudian ditahan oleh Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, untuk kepentingan penyidikan.
Sementara itu, Pemprov Jatim memastikan adanya bantuan hukum melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bagi Nurkholis selama menjalani proses hukum.
Dengan ditunjuknya Jumadi sebagai Plt Kepala DLH Jatim, diharapkan roda organisasi dan berbagai program lingkungan hidup di Jawa Timur tetap berjalan tanpa terganggu oleh proses hukum yang tengah berlangsung.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di lingkungan pemerintahan daerah.***poedji
















































