Ole Djoko Setijowarno
Kita perlu menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait transportasi publik. Janji mereka di masa kampanye Pilpres ke delapan (28 November 2023 -10 Februari 2024) bahwa kita harus berani seperti di negara lain, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100 persen (Prabowo Subianto, 2024). Angkutan umum perkotaan akan diberikan subsidi (Gibran Rakabuming Raka, 2024).
Di ambang Mudik Lebaran 2026, lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan global menjadi alarm bagi ketahanan energi nasional. Krisis ini mencerminkan rapuhnya sistem transportasi Indonesia yang terlalu bergantung pada BBM fosil dan terus mengabaikan urgensi pengembangan angkutan umum.
Ketegangan geopolitik antara Israel-AS dan Iran mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri menjelang Mudik Lebaran 2026. Dampak utamanya terasa pada kenaikan harga minyak dunia yang berisiko meningkatkan harga BBM. Hal ini tentu akan membebani biaya transportasi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik.
Tahun ini, hiruk-pikuk kendaraan di jalur mudik diperkirakan sedikit mereda. Walau tetap ada lonjakan volume kendaraan, melemahnya daya beli masyarakat akibat ekonomi yang sedang lesu membuat jumlah pemudik pada Idulfitri kali ini kemungkinan besar tidak akan seramai tahun-tahun lalu.
Indonesia saat ini masih mengimpor energi. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya 860 juta barel per hari (Kompas, 3/3/2026).
Peningkatan jumlah kendaraan, baik mobil pribadi, sepeda motor, maupun angkutan umum, secara otomatis akan menyedot bahan bakar minyak (BBM) lebih banyak ketimbang hari biasa. Sangat mungkin bahwa perang yang berimbas pada ketersediaan bahan bakar akan membayangi aktivitas mudik.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pergerakan masyarakat selama angkutan Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang (50,6 persen penduduk). Pergerakan terbesar pemudik berasal dari Jawa Barat dengan 30,97 juta orang, Jakarta 19,93 juta orang, dan Jawa Timur 17,12 juta orang. Sementara dari sisi tujuan, terbanyak mengarah ke Jawa Tengah 38,71 juta orang, Jatim 27,29 juta orang, dan Jabar 25,09 juta orang.
Guna mengantisipasi arus mudik, Kemenhub telah menyiagakan sarana dan prasarana transportasi pendukung, antara lain 31.000 bus dengan kapasitas 1,25 juta penumpang, transportasi laut sebanyak 829 unit kapal berkapasitas 3,26 juta orang, penyeberangan sebanyak 255 kapal berkapasitas 6,15 juta orang, dan 770.000 kendaraan. Selain itu, 392 unit pesawat terbang dan 3.821 unit sarana kereta api.
Program mudik gratis perlu diperbanyak, khususnya untuk bus. Adapun sepeda motor gratis (motis) sedapat mungkin dikurangi atau ditiadakan karena moda transportasi ini sifatnya tidak terlalu signifikan mengurangi jumlah pemudik yang kurang dari 1 persen.
Menurut data Kementerian ESDM tahun 2025, sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia dengan porsi 52% atau setara 276,6 juta barel. Posisi ini diikuti oleh sektor industri yang menyerap 180,9 juta barel (34 persen), sektor ketenagalistrikan sebesar 42,5 juta barel (8 persen), serta sektor penerbangan (aviasi) sebanyak 31,9 juta barel (6 persen) dari total konsumsi nasional.
Berdasarkan data Kemen. ESDM tahun 2012, sebanyak 93 persen BBM habis untuk kendaraan pribadi dengan komposisi 40 persen sepeda motor dan 53 persen mobil. Sementara untuk truk 4 persen dan angkutan umum 3 persen.
Pemborosan bahan bakar luar biasa. Ketika ada program angkutan umum, tampaknya agak dikesampingkan. Kalau sudah seperti ini, alternatifnya seperti apa jika tidak ada angkutan umum, sementara BBM kita suatu saat terbatas.
Kenaikan harga minyak global berpotensi menjadi uji ketahanan bagi sistem transportasi Indonesia yang sejauh ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan ketergantungan tinggi pada BBM fosil.
Pengembangan transportasi umum di daerah perlu segera direalisasikan secara terukur demi menekan pemborosan BBM. Sudah saatnya transportasi publik ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional agar penggunaan energi menjadi lebih efisien. Pemerintah diharapkan tidak ragu untuk menyusun perencanaan komprehensif yang melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Dampak Pemangkasan
Hasil rampcheck yang dilakukan BPTD Kelas I Jawa Tengah periode 1–31 Januari 2026 menunjukkan potret mengkhawatirkan pada sektor bus pariwisata. Dari pemeriksaan terhadap 92 kendaraan di lokasi wisata, ditemukan 57 armada (62 persen) melakukan pelanggaran. Temuan ini didominasi oleh unsur teknis utama sebanyak 63 pelanggaran (60,6 persen). Selain teknis, aspek administrasi juga menjadi catatan serius dengan rincian, 17 kendaraan tidak memiliki KPS (16,3 persen), 12 kendaraan dengan BLU-e kedaluwarsa (11,5 persen), 11 kendaraan dengan KPS tidak berlaku (10,6 persen), serta satu armada tanpa BLU-e (1 persen).
Pemangkasan anggaran keselamatan di tingkat regulator (Kemenhub dan Dishub) memiliki efek domino yang sangat serius bagi operasional bus wisata di lapangan. Ketika pengawasan melemah, celah bahaya akan terbuka lebar.
Demikian pula pengawasan di perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan. Mayoritas insiden perlintasan (78 persen) terjadi di lokasi tanpa penjagaan. Sepanjang 2025 hingga awal 2026 saja, tercatat 18 kasus truk menemper kereta api, yang menegaskan urgensi mitigasi khusus bagi armada angkutan barang di perlintasan rawan.
Pertama, melemahnya pengawasan uji berkala (KIR) . Jika anggaran pengawasan dipangkas, intensitas dan kualitas inspeksi kendaraan di lapangan akan menurun. Berkurangnya razia atau pemeriksaan dokumen membuat bus pariwisata yang tidak laik jalan atau tanpa izin resmi (ilegal) lebih leluasa beroperasi. Tanpa pengawasan ketat, oknum operator nakal bisa dengan mudah memanipulasi komponen kendaraan hanya agar lolos uji formalitas tanpa benar-benar memperbaiki standar keselamatan.
Kedua, penurunan frekuensi rampcheck . Ramp check adalah pemeriksaan fisik mendadak di terminal atau lokasi wisata (seperti pengecekan fungsi rem, ban, dan lampu). Pemangkasan anggaran berarti personel ke lapangan berkurang. Akibatnya, bus wisata dengan kondisi teknis kritis tidak terdeteksi sebelum menanjak atau menurun di jalur ekstrem.
Ketiga, berkurang pelatihan pengemudi. Disamping itu, program bimbingan teknis pelatihan mitigasi kecelakaan bagi pengemudi yang biasanya difasilitasi regulator menjadi berkurang.
Keempat, disrupsi Sistem Integrasi Keselamatan (Spionam). Kemenhub mengelola sistem informasi seperti Spionam (Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda) untuk memantau legalitas armada. Pengurangan biaya pemeliharaan sistem atau verifikasi data di lapangan membuat masyarakat sulit mengecek apakah bus yang mereka sewa benar-benar aman dan terdaftar.
Kelima, kurang perhatian perlintasan sebidang. Keselamatan di perlintasan sebidang dipertaruhkan akibat minimnya anggaran daerah. Dampak pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) membuat honor para penjaga perlintasan kini berada di bawah standar UMK, menciptakan risiko baru bagi para pengguna jalan.
Pada akhirnya, mengabaikan pengembangan transportasi umum dan memangkas anggaran keselamatan adalah langkah mundur yang berisiko fatal . Jika pemerintah serius ingin mewujudkan ketahanan energi dan transportasi yang aman dan nyaman, membenahi transportasi publik serta penguatan fungsi pengawasan, seperti rampcheck harus menjadi harga mati. Jangan sampai niat masyarakat untuk perjalanan mudik Lebaran 2026 ini justru dibayangi oleh ketidakpastian energi dan bahaya akan keselamatan yang terbuka lebar akibat minimnya anggaran. ***
Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
