Oleh Djoko Setijowarno
Di tengah tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang didominasi sepeda motor, hadirnya Program Motor Listrik Nasional (Molinas) membawa angin segar bagi transformasi industri otomotif dan keselamatan berkendara di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Langkah ini bertujuan memperkuat kemandirian teknologi, ketahanan energi, sekaligus menyediakan sarana mobilitas yang terjangkau bagi masyarakat (Kompas.id, 13/8/2026).
Krisis keselamatan jalan raya masih membayangi Indonesia. Sepanjang tahun 2025 saja, Korlantas Polri dan Road Safety Association (RSA) mencatat ada 212.414 unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
Meskipun menguasai lebih dari 80% populasi kendaraan terdaftar di Indonesia, dominasi sepeda motor sebagai “raja jalanan” berbanding lurus dengan tingginya risiko keselamatan. Kendaraan roda dua ini menyumbang 70% hingga 75% dari total kasus kecelakaan lalu lintas nasional.
Sepanjang tahun 2025, angka kecelakaan lalu lintas berkisar antara 141.608 hingga 158.508 kejadian dengan korban jiwa mencapai 24.296 orang. Mirisnya, usia muda menjadi kelompok paling rentan, sebesar 35%–40% korban berusia 15–24 tahun dan 30%–35% berusia 25–49 tahun. Temuan ini sejalan dengan data WHO yang menempatkan kecelakaan jalan raya sebagai penyebab kematian nomor satu di dunia bagi kelompok usia 5 hingga 29 tahun.
Tantangan dan Strategi
Pertama, tantangan peluang daya saing harga. Merek-merek asal China umumnya unggul dari segi efisiensi rantai pasok global dan keunggulan skala produksi ( economies of scale ), yang memungkinkan mereka menawarkan harga sangat kompetitif.
Peluang produk lokal, pengembangan desain dan manufaktur oleh insinyur dalam negeri membuka ruang bagi penyesuaian spesifikasi yang lebih tepat sasaran dengan kondisi geografis dan daya beli masyarakat Indonesia. Keunggulan biaya operasional, jika skema insentif khusus kendaraan nasional direalisasikan secara optimal, produk nasional dapat memiliki struktur harga yang mampu bersaing langsung di segmen pasar menengah-bawah.
Kedua, penguatan ekosistem dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Persaingan di industri motor listrik tidak hanya berada pada unit kendaraan, tetapi juga pada ekosistem pendukungnya (baterai, stasiun pengisian/penukaran baterai, serta layanan purna jual).
Integrasi rantai pasok, keunggulan merek nasional akan bergantung pada seberapa jauh integrasi TKDN, khususnya lokalisasi produksi baterai dan komponen inti lainnya. Layanan purna jual dan kepercayaan konsumen, merek asing kerap menghadapi tantangan terkait ketersediaan suku cadang dan jaringan purna jual jangka panjang. Hal ini menjadi peluang bagi merek nasional untuk membangun kepercayaan konsumen melalui jaringan servis yang solid dan jaminan purna jual yang lebih pasti.
Ketiga, strategi penetrasian pasar, fokus luar Jawa, pulau-pulau kecil dan daerah 3 TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan). Pentingnya segmentasi pasar agar kehadiran Molinas tidak sekadar menambah kepadatan lalu lintas di kota-kota besar Pulau Jawa.
Pasar non perkotaan, mengarahkan penetrasi ke wilayah luar Jawa, daerah perbatasan, pedesaan, pulau-pulau kecil serta daerah 3T dapat memberikan blue ocean strategy bagi motor listrik nasional. Efisiensi logistik daerah, di wilayah-wilayah penghasil mineral (seperti Morowali, Morowali Utara, Banggai, Kolaka, Konawe, Bombana Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Obi (Halmahera Selatan), Luwu Timur, Papua Barat Daya, Siak, Meranti, Natuna, Anambas, Kalimatan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan, Aceh) atau pusat operasional daerah, penghematan biaya bahan bakar minyak (BBM) menggunakan motor listrik memberikan nilai ekonomis yang signifikan bagi masyarakat lokal.
Kota Agats (Kab. Asmat, Papua Selatan), sudah memberikan contoh sebuah wilayah yang mengalami kesulitan distribusi BBM tidak selalu mempertahankan penggunaan kendaraan bermotor bakar. Sejak 2007 (hampir 20 tahun lalu), mereka mau beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik.
Potensi dan Insentif
Program Motor Listrik Nasional (Molinas) memiliki potensi sangat besar untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengacak-acak peta persaingan pasar roda dua di Indonesia. Namun, keberhasilannya bergantung pada bagaimana pemerintah dan pelaku industri mengelola sejumlah variabel kunci.
Program Motor Listrik Nasional berpotensi menjadi titik balik (turning point) bagi industri otomotif Indonesia. Program ini tidak hanya berpeluang mengubah posisi Indonesia dari sekadar pasar konsumen menjadi produsen, tetapi juga berpotensi memecah oligopoli pabrikan konvensional serta menahan laju dominasi merek impor di era elektrifikasi
Persaingan antara Motor Listrik Nasional (Molinas) dan produk asal China merupakan pertarungan antara industri yang baru tumbuh (infant industry) melawan raksasa manufaktur global. China saat ini menguasai lebih dari 70% rantai pasok kendaraan listrik dunia, sehingga menciptakan tantangan struktural yang besar bagi produk nasional dari tiga aspek utama:
Insentif pemerintah bukan sekadar kebijakan pelengkap, melainkan faktor kunci ( enabler ) paling kritis yang menentukan apakah Program Motor Listrik Nasional (Molinas) mampu bersaing secara komersial dan mendorong migrasi massal masyarakat dari motor bensin.
Insentif pemerintah adalah intervensi wajib dalam fase transisi ini. Insentif tidak hanya berfungsi menurunkan harga agar terjangkau oleh daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen proteksi terarah agar industri kendaraan listrik nasional dapat tumbuh. Selain itu, membangun kemandirian teknologi, dan pada akhirnya mampu mandiri tanpa bergantung pada subsidi di masa depan.
Kemacetan Lalu-lintas
Kota-kota di Indonesia mulai membenahi transportasi umum untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Saat ini, sekitar 75% hingga 80% kendaraan di wilayah perkotaan masih didominasi oleh sepeda motor. Jika distribusi penjualan motor listrik tidak diatur dengan bijak, upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan tentu akan sia-sia. Oleh karena itu, distribusi motor listrik perlu diperketat di kawasan perkotaan, tetapi diperluas ke wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil, serta daerah penghasil mineral di luar Jawa yang belum menikmati akses kendaraan listrik.
Insentif dan pemotongan harga pada motor listrik nasional berpotensi memicu lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi. Jika masyarakat membeli motor listrik hanya sebagai kendaraan tambahan, bukan menggantikan kendaraan lama atau beralih ke angkutan umum, ruang jalan akan semakin padat.
Pada dasarnya, motor listrik nasional sekadar mengalihkan sumber emisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik, tanpa mengurangi volume kemacetan di perkotaan. Solusi utama untuk mengurai kemacetan tetap bertumpu pada penguatan dan elektrifikasi transportasi umum massal. ***
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
