JAYAKARTA NEWS—Tidak ada sanksi pidana bagi yang tidak mau di vaksin. Meski demikian ada sanksi administratif bagi yang tidak mau di Vaksin.
Demikian dikatakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat pertemuan secara virtual dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia dan Panitia Hari Pers Nasional Tahun 2021, Rabu (13/1/2021).
Menteri Yasonna mengatakan sanksi administratif ini sebenarnya agar dapat mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program pemerintah dalam vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat.
Yasona berharap, pers dapat menjelaskan kepada publik terkait Vaksinasi, bahwa tidak ada sanksi pidana, namun kedepannya jika hanya sebagian masyarakat divaksin maka tidak akan tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.
“Kalau hanya sebagian kecil masyarakat yang di vaksin, maka herd immunity tidak akan terjadi. Dengan terciptanya kekebalan komunitas maka sangat diharapkan Indonesia bisa melanjutkan kegiatan pembangunan dan ekonomi kembali bisa tumbuh,” ujar Yasonna Laoly.
Peringatan Hari Pers Nasional 2021, lanjut Yasonna, adalah momentum tepat untuk mengingatkan pentingnya komitmen pers berkontribusi nyata dalam upaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19.
Yasonna juga mengaskan, ruang media mainstream harus diisi dengan pesan-pesan positif melawan pengaruh hoaks yang memenuhi medsos dalam menghadapi virus Corona.
“Hal ini menunjukkan kepedulian komunitas pers nasional lewat PWI dan HPN dalam membantu masyarakat dan pemerintah menangani pandemi Covid- 19,” tegas Yasonna Laoly.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PWI Pusat sekaligus penanggung jawab HPN, Atal S Depari mrngungkapkan rasa terima kasih atas kesiapan dan keterlibatan Menteri Hukum Ham dalam rangkaian HPN 2021. Ketua Umum PWI Pusat menyambut baik adanya usulan satu sesi untuk Menteri Yasonna pada Konvensi Media Massa terkait regulasi baru bangkitnya Pers Indonesia di tengah pandemi dan disrupsi digital.
Dalam audensi virtual ini turut hadir Agus Sudibyo Anggota Dewan Pers, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Ketua Bidang Kerja Sama Abdul Aziz, Ketua Bidang Daerah Akhmad Munir, Bendahara Umum PWI Muhammad Ihsan, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto, Wakil Bendahara Dar Edi Yoga, Wakil Sekertaris Kesit Budi Handoyo dan Humas HPN Mercys Charles Loho.***
