JAYAKARA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia, guna mengadakan pertemuan strategis dengan jajaran pimpinan Malaysian Chinese Association (MCA) pada Rabu (20/5/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pelindungan sekaligus memperluas peluang kerja formal bagi Pekerja Migran Indonesia di Negeri Jiran.
Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin disambut langsung oleh Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Ir. Wee Ka Siong, serta ahli perniagaan terkemuka Malaysia, Datuk Ir. Lawrence Low Ah Keong.
Turut mendampingi Menteri P2MI dalam delegasi Indonesia adalah Direktur Penempatan KP2MI, Ahnas, dan Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Dwi Setiawan Susanto.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah tindak lanjut dari kunjungan delegasi MCA ke kantor KP2MI pada akhir April tahun lalu. Mukhtarudin mengungkapkan bahwa draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama antara kedua belah pihak kini telah mencapai kesepakatan final.
“Saya ingin menyampaikan terkait dengan hasil tindak lanjut pertemuan antara delegasi MCA pada tanggal 21 April yang lalu ke kantor KP2MI. Sekarang poin-poin ataupun isinya sudah kita sama-sama setujui, dari sisi legal kita sudah selesai semua. Tinggal kita cari waktu bersama untuk meresmikan dan menandatangani perjanjian yang kukuh antara kementerian secara B2B (Business-to-Business) dengan MCA,” ujarnya, dilansir Humas KP2MI.
Perlindungan dan Peningkatan Skill
Mukhtarudin menjelaskan bahwa Kementerian P2MI merupakan kementerian baru yang dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan bahwa adanya komitmen besar dari Kepala Negara untuk memperkuat posisi pekerja migran, yang urusannya kini telah dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan itu ia memaparkan dua arahan utama dari Presiden RI yakni memperkuat perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran di seluruh dunia pada setiap tahapan, mulai dari pra-penempatan, selama bekerja, hingga pasca-bekerja saat kembali ke tanah air.
Kapasitas pekerja migran Indonesia saat ini, kata Menteri, telah bergeser dari pekerjaan berketerampilan rendah (low skill) menuju sektor medium dan high skill (terampil tinggi).
“Hari ini Indonesia sudah mempersiapkan tenaga-tenaga skilled worker. Kita tidak lagi hanya fokus pada lower skill, tetapi sudah mengarah pada penciptaan tenaga kerja medium dan high skill. Kami sudah banyak menempatkan Pekerja Migran di level terampil dan teknologi tinggi, seperti di industri galangan kapal Korea Selatan hingga sektor engineering di China,” jelasnya.
Menyambut Puncak Bonus Demografi
Mukhtarudin menjabarkan potensi besar sumber daya manusia Indonesia yang sedang menyongsong puncak bonus demografi pada tahun 2035. Dengan modalitas usia produktif yang sangat besar tersebut, Pemerintah Indonesia secara intensif membekali para generasi muda dengan keahlian (skill over) yang relevan dengan kebutuhan pasar global.
Terkait dengan penempatan di Malaysia, Kementerian P2MI menyoroti tantangan berat mengenai penempatan nonprosedural. Tercatat, pada periode 1 Januari hingga 17 Mei 2026, kementerian telah memfasilitasi pemulangan 5.112 pekerja migran bermasalah yang mayoritas bekerja secara nonprosedural atau tanpa dokumen resmi di Malaysia.
“Maka dari itu, kami berharap MCA dapat membantu mendukung dan mengimbau perusahaan serta mitra strategis di Malaysia agar hanya melakukan perekrutan pekerja migran melalui mekanisme resmi dan tidak mempekerjakan pekerja nonprosedural demi meningkatkan pelindungan pekerja migran di Malaysia,” ucapnya.
Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja ini Menteri Mukhtarudin mendorong pembenahan tata kelola penempatan, dan berharap MCA dapat mengutamakan kesempatan kerja bagi pekerja migran terampil, khususnya tenaga kesehatan di rumah sakit milik MCA, serta sektor formal lainnya melalui jaringan perusahaan di bawah asosiasinya.
Pertemuan Menteri Mukhtarudin dan MCA ini diharapkan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan Joint Working Group (JWG) atau Task Force bersama untuk menyusun roadmap jangka panjang pengembangan talenta dan penguatan sistem pelindungan pekerja migran di Malaysia. (*/di)
