JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan pengalamannya dalam mengatasi tantangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Ia menuturkan, Indonesia sejak tahun 2005-2006 mulai menerapkan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau dikenal juga dengan public-private partnership.
Selain itu, pemerintah mendirikan beberapa institusi untuk bisa menjembatani kebutuhan public finance dengan sektor private. Sejumlah lembaga berupa Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut antara lain PT IIF, PT PII, PT SMI, LMAN, dan juga Indonesia Investment Authority (INA).
“Perjalanan untuk membangun infrastruktur itu dari zaman ke zaman selalu ada. Namun tadi disampaikan bahwa keinginan dan kebutuhan yang sangat besar, di sisi lain dihadapkan pada keuangan negara yang selalu terbatas karena kebutuhan dari negara itu enggak cuman infrastruktur,” ujar Menkeu dalam Soft Launching Buku & Seminar: “Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia pada Jumat (27/10/2023) di Jakarta.
Sri Mulyani mengungkapkan, kebutuhan membangun infrastruktur sangat penting bagi suatu negara untuk bisa maju. Baik itu dalam mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi, maupun meningkatkan competitiveness dan produktivitas.
“Makanya tadi disebutkan dari kebutuhan infrastruktur ini kita hanya menyediakan paling besar 37%, tapi kan kita tidak berarti oh karena 37% ya kita capai 37% saja. Ini akan membuat Indonesia makin tertinggal kemajuannya, kemiskinan tidak teratasi, pengangguran merebak, dan produktivitas serta competitiveness kita menjadi sangat terganggu atau menurun,” paparnya.
Ia pun mengungkapkan, berbagai pengalaman pemerintah dalam mengatasi tantangan infrastruktur tersebut sangat sayang jika tidak dibukukan untuk diambil manfaatnya.
“Nah, Kementerian Keuangan pada hari ini sebetulnya menangkap berbagai pengalaman kita di dalam pembiayaan infrastruktur terutama untuk KPBU itu dengan melihat begitu banyaknya pengalaman, kesulitan, inovasi yang muncul, rasanya sayang kalau tidak ditangkap atau tidak dibukukan dan dibagikan,” ucap Sri Mulyani.
Menurutnya, hal itu dapat digunakan juga sebagai bahan pembelajaran, baik untuk para birokrat, pembuat kebijakan, para akademisi, serta para pelaku usaha. Ia juga berharap pembelajaran tersebut dapat mendukung terciptanya community of practice dari berbagai bidang, baik sisi finansial, teknik, hukum, lingkungan, maupun sosial.
“Ini adalah effort yang luar biasa dari waktu ke waktu, dan saya senang kalau kita bisa membukukan, meng-capture-nya karena sering kita punya pengalaman terus yang nulis tuh orang asing. Nanti jadi studi kasusnya di Harvard, di Columbia, Indonesia sendiri UI nggak pernah jadi studi kasus, UGM enggak membuat studi kasus, ITB tidak membuat studi kasus. Ini sayang sehingga ya ranking kita di bawah terus, yang capturing knowledge dan mendapatkan kredit malah justru institusi-institusi asing. Ini bagian dari mungkin membangun Indonesia tidak terlihat seperti infrastruktur tapi it matters a lot, itu membangun Indonesia banyak,” pungkas Menkeu.***/mel
