Oleh: Brigjen Purn. MJP Hutagaol
(Dikembangkan dari kiriman dan refleksi Denny JA di World Economic Forum 2026)
Asap hitam pernah menjadi simbol kemajuan.
Di akhir abad ke-19, mesin uap meraung di pabrik-pabrik Inggris, menggerakkan roda industri, kapal dagang, dan armada perang.
Batu bara menjadi darah imperium. Energi menentukan siapa yang memproduksi, siapa yang berdagang, dan siapa yang berkuasa.
Matahari tak pernah terbenam di Kekaisaran Inggris karena energinya nyaris tak pernah padam.
Namun sejarah tak pernah setia.
Ketika mesin pembakaran lahir dan minyak menggantikan uap, pusat kekuasaan dunia pun bergeser.
Armada Inggris kehilangan kelincahan strategisnya. Amerika Serikat, dengan minyak dan efisiensi industrinya, mengambil alih abad ke-20.
Energi berganti.
Penguasa dunia ikut berganti.
Itulah hukum sunyi sejarah.
Dari Jakarta, Membaca Davos
Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum 2026—sebagaimana dikirim dan direfleksikan oleh Denny JA dari Davos—saya baca dari Jakarta dengan jarak yang justru memberi kejernihan.
Di tengah forum elite global yang dipenuhi grafik, proyeksi ekonomi, dan jargon geopolitik, Prabowo membuka pidatonya dengan ukuran moral yang nyaris dilupakan dunia:
Kekuasaan harus membuat yang miskin dan lemah tersenyum.
Kalimat ini bukan retorika. Ia adalah definisi etis tentang mengapa negara ada. Ia adalah ukuran paling purba sekaligus paling modern tentang legitimasi kekuasaan.
Di forum yang sering berbicara tentang stabilitas pasar, Prabowo memilih berbicara tentang stabilitas manusia.
Dunia yang Retak dan Pilihan yang Sunyi
WEF 2026 berlangsung dalam bayang-bayang dunia yang terfragmentasi. Perang regional, krisis energi, ketimpangan ekstrem, dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi global menjadi latar besar.
Sebagian pemimpin menjawabnya dengan proteksionisme.
Sebagian dengan nasionalisme transaksional.
Sebagian lagi dengan jargon solidaritas yang miskin eksekusi.
Prabowo memilih jalan lain—jalan yang sunyi dan tidak populer di forum elite:
membangun legitimasi dari bawah.
Ia mengajukan satu tesis dasar:
Tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian.
Tidak ada pertumbuhan tanpa stabilitas.
Tidak ada stabilitas tanpa kepercayaan rakyat.
Kepercayaan, menurutnya, bukan dibangun lewat pidato global, melainkan lewat kehadiran negara dalam hidup paling dasar warganya.
Negara yang Hadir di Meja Makan Rakyat
Dari refleksi Denny JA atas pidato itu, tampak bahwa Prabowo tidak berhenti pada narasi. Ia menyodorkan kebijakan yang bersifat konkret dan sunyi.
Efisiensi anggaran besar-besaran dilakukan. Program tanpa dampak dihentikan. Dana negara dialihkan langsung ke tubuh rakyat.
Lahirlah program makan bergizi gratis—puluhan juta porsi setiap hari.
Bukan populisme, tetapi investasi produktivitas jangka panjang.
Anak yang cukup gizi akan belajar lebih baik.
Tubuh yang sehat akan bekerja lebih lama.
Negara justru menghemat biaya sosial di masa depan.
Pemeriksaan kesehatan gratis seumur hidup ditempatkan dalam logika yang sama: pencegahan lebih murah dan lebih bermartabat daripada pengobatan yang terlambat.
Di bidang pendidikan, negara hadir secara kasat mata: renovasi sekolah, digitalisasi hingga pelosok, dan sekolah berasrama bagi anak-anak termiskin.
Pesannya jelas:
Negara tidak menunggu pasar menyelesaikan ketidakadilan struktural.
Negara hadir lebih dulu.
Melawan Greedynomics
Pidato itu mengeras ketika berbicara tentang hukum.
Tidak ada investasi tanpa supremasi hukum.
Tidak ada pertumbuhan tanpa keadilan.
Prabowo menyebut korupsi dan perampasan sumber daya sebagai greedynomics—ekonomi keserakahan.
Jutaan hektar lahan ilegal disita. Ribuan tambang ilegal ditutup. Izin dicabut tanpa kompromi.
Di sini pidato itu menjadi tidak nyaman.
Dan justru karena itulah ia relevan.
Negara, dalam visinya, tidak boleh bersekongkol dengan kerakusan. Negara harus berdiri di sisi kepentingan umum, meskipun berhadapan dengan kekuatan ekonomi besar.
Nilai Luhur yang Mendunia
Apa yang disampaikan Prabowo sejatinya berakar pada nilai yang sangat Nusantara.
Dalam falsafah Nusantara, kekuasaan bukan untuk mengungguli, melainkan untuk ngayomi.
Pemimpin bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertanggung jawab.
Amartya Sen dalam Development as Freedom menyebut pembangunan sejati sebagai perluasan kemampuan manusia untuk hidup bermartabat.
Paul Collier dalam The Bottom Billion memperingatkan bahwa ketimpangan yang dibiarkan akan mengunci kemiskinan lintas generasi.
Pidato Prabowo berdiri di persimpangan dua pemikiran besar itu—namun diberi jiwa lokal Nusantara: keseimbangan antara kekuatan negara dan keadilan sosial.
Makna Geopolitik yang Lebih Dalam
Di dunia yang bergerak menuju survival of the richest, gagasan membangun dari bawah adalah pilihan geopolitik tersendiri.
Negara yang kuat ke dalam tidak mudah didikte ke luar.
Negara yang rakyatnya percaya tidak mudah diguncang.
Dalam konteks global, ini bukan kelemahan. Ini adalah sumber daya strategis.
Indonesia, dengan fondasi sosial yang kokoh, tidak perlu berteriak untuk didengar. Dunia akan mendengar dengan sendirinya.
Penutup:
Ukuran Kekuasaan yang Abadi
Pidato Prabowo di Davos—sebagaimana direfleksikan oleh Denny JA—mengingatkan dunia pada satu ukuran kekuasaan yang nyaris terlupakan:
Bukan seberapa besar PDB.
Bukan seberapa kuat militer.
Bukan seberapa luas pengaruh global.
Tetapi apakah mereka yang paling lemah masih punya alasan untuk tersenyum.
Selama senyum itu masih ada, sebuah bangsa belum kehilangan masa depannya.
Dan di dunia yang semakin keras, mungkin justru ukuran inilah yang paling revolusioner.
Jakarta, Januari 2026
Brigjen Purn. MJP Hutagaol
