Lurah Petamburan Jadi Titik Awal Tracing

JAYAKARTA NEWS – Kerja, tetap lebih baik daripada berpangku tangan. Sebuah pesan penutup dari pengarahan Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, dalam rapat virtual (zoom) Sabtu sore (21/11/2020).

Dalam rapat virtual itu hadir antara lain Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Juga unsur satgas di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dan Banten, serta Kepala Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Jakarta.

Pembahasan rapat koordinasi tersebut yakni fokus pada upaya tracing, tracking dan treatment atas sejumlah titik kerumunan. Di antaranya kerumunan Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pasca liburan panjang, penjemputan HRS di Bandara, kerumunan di Tebet, Mega Mendung, dan sekitar marks FPI di Petamburan baru-baru ini.

Doni Monardo berbicara di sesi akhir rapat, yang selesai menjelang kumandang adzan maghrib. Sebelumnya, host rapat telah mengatur Kepala Dinas Kesehatan dan petugas yang berinteraksi langsung untuk memberikan laporan fakta-fakta di lapangan.

Dalam kesempatan itu, para peserta menyampaikan data-data terkini terkait perkembangan terakhir Covid-19 di wilayah tugas masing-masing daerah, maupun secara khusus yang terjadi di klaster-klaster khusus, seperti disebut di atas.

Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan maupun di Megamendung, petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking. Diharap, Satgas Covid-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke klaster-klaster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan.

Kerelaan Melakukan Swab

Dalam arahannya, Doni Monardo menyadari benar kesulitan yang dihadapi di lapangan. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para petugas di lapangan. Doni mengemukakan, dibutuhkan kerelaan hati dari masyarakat untuk melakukan swab, utamanya bagi yang pernah mengikuti kerumunan termasuk selama liburan panjang, demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja. “Tes swab di Puskesmas, tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Tak lupa, Doni Monardo berharap dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW.

“Sampaikan bahwa kami akan melakukan test massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis,” papar Doni.

Kepada aparat Satgas Covid-19 daerah, Doni Monardo meminta untuk melanjutkan kerja kerasnya menemukan kasus positif dan segera dilakukan karantina di tempat yang telah ditentukan bagi OTG maupun yang sudah bergejala, supaya semua bisa selamat. “Bagi yang positif, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi mandiri. Jangan ragu untuk ikut test, dan jangan takut kalau positif,” tambahnya.

Petugas diminta melakukan pendekatan secara persuasif. Ajak masyarakat mau bekerjasama atas nama nilai-nilai kemanusiaan. “Mulailah dengan tracing dari Lurah Petamburan. Selanjutnya tes massal dari keluarga inti semua yang positif,” ujar Doni Monardo.

Hindari Kerumunan

Mengutip imbauan Doni Monardo saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta sehari sebelumnya. Bahwa ia mengimbau para kepala daerah, termasuk semua Gubernur agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan yang mungkin bakal digelar di daerahnya. “Cegah dan tangkal sejak dini, jangan sampai kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan terjadi,” kata Doni.

Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, Doni juga menyerukan agar bisa menjadi teladan penerapan protokol kesehatan. “Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini,” tandas Doni.

Dalam penegakan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan, sekali lagi Doni menekankan “prinsip nondiskriminasi”. Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

“Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami,” tegas Doni Monardo. (*/rr)