JAYAKARTA NEWS— Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk memperluas kesempatan kerja luar negeri yang prosedural sekaligus memperkuat ekosistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari hulu hingga hilir.
Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KP2MI dan Majelis Nasional KAHMI di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin, Presidium KAHMI Sutomo, serta Sekretaris Jenderal KAHMI Syamsul Qomar.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelindungan dan kapasitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.
“Ini bagian dari sinergi kita untuk memperkuat sisi pelindungan pekerja migran Indonesia. Kita ingin membangun ekosistem pelindungan yang holistik, dari hulu sampai ke hilir,” ujar Menteri Mukhtarudin, dikutip dari keterangan Humas KP2MI.
Ia menjelaskan, pembentukan KP2MI sebagai kementerian tersendiri merupakan bentuk keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia.
“Transformasi kelembagaan dari BNP2TKI, BP2MI hingga menjadi KP2MI menunjukkan semakin kuatnya perhatian negara terhadap tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran,” tuturnya.
Dua Arahan Presiden
Mukhtarudin memaparkan, terdapat dua arahan utama Presiden Prabowo kepada KP2MI. Pertama, meningkatkan kualitas pelindungan pekerja migran pada seluruh tahapan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja hingga setelah kembali ke Tanah Air.
Kedua, lanjut Menteri, meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja migran Indonesia agar mampu bertransformasi dari tenaga kerja berketerampilan rendah (low skill) menjadi tenaga kerja berketerampilan menengah dan tinggi (medium-high skill).
“Orientasi kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas pekerja migran. Kita ingin lebih banyak pekerja migran Indonesia masuk ke sektor formal dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja global,” ucapnya.
Program SMK Go Global
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai skema penempatan, baik Government to Government (G to G), Private to Private (P to P), maupun perseorangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Salah satu program prioritas untuk mewujudkan agenda tersebut adalah SMK Go Global, yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan penyiapan 500.000 pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan, kompetensi global, dan siap bekerja di luar negeri selama periode 2026–2029.
Menteri Mukhtarudin menjelaskan, pendekatan pelatihan dalam program SMK Go Global dirancang agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga dibekali kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pemberi kerja di negara tujuan.
“Jadi, apa yang dilatih itu harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi global, baik berdasarkan job order maupun tren penempatan pekerja migran kita,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.
Sementara itu, Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasi kepada KP2MI atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada KAHMI untuk mengambil bagian dalam upaya mengatasi persoalan ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Zulfikar menegaskan, KAHMI memiliki sumber daya manusia (SDM) dan jaringan organisasi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut.
“Kami memiliki banyak sumber daya yang bisa digunakan. Karena dipercaya untuk ikut berperan, kami siap melaksanakan apa yang nantinya menjadi ruang lingkup dalam MoU ini,” kata Zulfikar.
Zulfikar juga menegaskan, KAHMI memiliki semangat untuk terus bersinergi secara konstruktif dengan pemerintah, tanpa meninggalkan fungsi kritis organisasi dalam mengawal kebijakan publik.
“Semangat KAHMI adalah bersinergi secara konstruktif, ikut membantu menyelesaikan masalah bangsa sekaligus menyukseskan program pemerintahan yang ada, tanpa meninggalkan sikap kritis,” ujar Zulfikar.
Dalam Nota Kesepahaman tersebut, terdapat sejumlah ruang lingkup kerja sama yang menjadi landasan kolaborasi kedua pihak.
Pertama, pendayagunaan sumber daya manusia pekerja migran melalui pemetaan potensi tenaga kerja dan penjaringan calon pekerja migran dengan memanfaatkan jaringan KAHMI di daerah maupun perguruan tinggi.
Kedua, peningkatan kapasitas pekerja migran melalui fasilitasi pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan yang mengacu pada standar kompetensi serta kebutuhan negara penempatan.
Ketiga, pemberdayaan sosial dan ekonomi pekerja migran Indonesia beserta keluarganya, termasuk pendampingan kewirausahaan, edukasi pengelolaan keuangan, dan pembinaan awal reintegrasi sosial bagi purna Pekerja Migran Indonesia.
Keempat, sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, termasuk edukasi mengenai pencegahan penempatan ilegal serta penyebarluasan informasi resmi terkait prosedur bekerja di luar negeri.
Kelima, pendampingan dan pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia melalui optimalisasi jaringan praktisi dan tenaga ahli hukum yang dimiliki KAHMI.
Melalui pembagian peran tersebut, KP2MI akan menyediakan informasi lowongan kerja resmi, standar kompetensi, data acuan, serta mengoordinasikan fasilitasi pelindungan dan advokasi Pekerja Migran Indonesia.
Sementara KAHMI akan mengoptimalkan jaringan organisasi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, praktisi hukum, serta jejaring pemberdayaan ekonomi. (*/di)
