JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, memimpin rapat koordinasi teknis persiapan Program SMK Go Global bersama perwakilan 11 kementerian yang memiliki lembaga vokasi di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Adapun 11 kementerian itu, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemendikti, Kementerian Pariwisata, Kemendikdasmen, dan Kementerian Perindustrian.
“Kami ingin menyatukan langkah lintas sektor untuk melatih calon pekerja migran Indonesia yang kompeten serta siap ditempatkan di pasar kerja internasional,” katanya, sembari menegaskan Program SMK Go Global merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan 500 ribu pekerja migran Indonesia secara bertahap pada periode 2026–2029, dilansir Humas KP2MI.
Ia mengatakan, SMK Go Global ini memastikan setiap peserta yang telah mengikuti pembekalan pelatihan dapat ditempatkan bekerja di luar negeri sesuai kebutuhan pasar.
“Karena itu seluruh proses, mulai dari seleksi peserta, pelatihan, sertifikasi hingga penempatan harus dirancang dengan seksama sesuai output yang diharapkan,” kata Christina.
Dalam pertemuan itu, Wamen Christina juga ingin agar kelas-kelas vokasi yang sudah ada di 11 kementerian dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar global.
Ia juga meminta kementerian yang memiliki lembaga vokasi ini menyiapkan data alumni dan membantu penyebaran informasi, guna menyukseskan Program SMK Go Global.
“Sinergi kementerian dan lembaga menjadi pendukung agar Indonesia mampu menghasilkan pekerja migran yang kompeten, tersertifikasi, dan siap bersaing di pasar kerja internasional,” ungkap Christina.
Program Dimulai Pertengahan Juli
Tahun ini, Program SMK Go Global akan dimulai pada pertengahan Juli hingga Desember dengan target 40 ribu calon pekerja migran.
Adapun sasaran program terdiri atas alumni SMK dan masyarakat umum yang telah memiliki kompetensi dasar sehingga dapat dipersiapkan dalam waktu singkat dengan tambahan kompetensi lanjutan sesuai kebutuhan negara tujuan penempatan. Ditambah penguasaan bahasa asing dan sertifikasi.
Christina menyebut, penetapan target peserta dilakukan berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja yang telah terverifikasi melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI) dan perwakilan Republik Indonesia di lebih dari 130 negara.
Untuk mencapai target 40 ribu peserta pada 2026 dibutuhkan sekitar 2.000 kelas pelatihan dengan kapasitas masing-masing 20 peserta.
Program ini mencakup delapan sektor prioritas dengan 31 jenis jabatan, seperti kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, pertanian, konstruksi hingga pengolahan logam.
Selain memastikan kesiapan kompetensi peserta, Wamen P2MI mengingatkan, tantangan terbesar tetap berada pada tahap akhir, yakni proses rekrutmen oleh pengguna di negara tujuan.
“Oleh karena itu, seluruh proses pembinaan harus mampu menghasilkan calon pekerja migran yang tidak hanya memenuhi standar kompetensi dan bahasa, tetapi juga memiliki karakter serta kesiapan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja di luar negeri,” pungkas Christina Aryani. (*/di)
