Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur tidak hanya menghubungkan Indonesia dari barat ke timur serta dari utara ke selatan saja, melainkan turut pula menghubungkan ikatan persaudaraan dari Aceh hingga Papua, serta dari Miangas hingga Rote.
“Banyak elite politik yang mengkritisi bahwa petani, nelayan, maupun rakyat di pedesaan tidak membutuhkan infrastruktur, mereka tidak makan semen dan pasir. Ungkapan ini tidak tepat. Justru karena adanya infrastrukturlah, petani, nelayan, dan juga rakyat di pedesaan jadi mudah mendistribusikan produknya. Infrastruktur merupakan kunci bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet usai menerima buku ‘Kemajuan Infrastruktur Nasional’ dari Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (11/12/18). Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Penyerahan buku tersebut bisa dinilai sebagai simbolisasi pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia yang diwakili oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Hadir dalam acara ini antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menseskab Pramono Anung, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memaparkan, infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo tidak hanya jalan raya saja. Tetapi, juga pelabuhan, bandara, rel kereta api, irigasi dan perumahan rakyat. Tidak ketinggalan pula pembangunan infrastruktur di bidang energi dan informasi teknologi.
“Pembangunan infrastruktur berhasil membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Karena setiap pembiayaan Rp 1 triliun menyerap 14.000 tenaga kerja. Sudah lebih dari 7 juta tenaga kerja yang terserap di berbagai proyek infrastruktur,” jelas Bamsoet.
Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini memuji kebijakan Presiden Joko Widodo yang melebarkan pembangunan sampai ke wilayah timur Indonesia. Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya Jawa dan Sumatera saja.
“Jika hanya memikirkan Pemilu agar terpilih kembali, Presiden Joko Widodo bisa dengan mudahnya memusatkan pembangunan dan bantuan sosial di pulau Jawa. Justru beliau melakukan langkah berani dengan membuka akses pembangunan sampai ke Papua,” terang Bamsoet.
KEBIJAKAN SATU PETA
Selain penyerahan buku ‘Kemajuan Infrastruktur Nasional’, dalam acara tersebut juga diluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Dengan demikian Indonesia akan memiliki big data tentang seluruh informasi yang memiliki unsur lokasi di permukaan, di dalam, maupun di atas bumi Indonesia.
“Menjelang 74 tahun kemerdekaan Indonesia, akhirnya kita punya satu peta yang bisa dijadikan acuan dalam mengambil berbagai kebijakan. Geoportal Kebijakan Satu Peta juga bisa menunjang pembangunan infrastruktur dalam hal positioning, localization, surveying, mapping and charting,” tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN ini menilai, dengan adanya Kebijakan Satu Peta, diharapkan bisa meningkatkan kualitas penataan ruang baik ditingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan demikian kepastian usaha terkait lokasi, peruntukan, zonasi lahan juga semakin jelas dan memudahkan proses perizinan usaha.
“Saya harap political will pemerintah dalam menjalankan Kebijakan Satu Peta ini tidak kencang di awal dan mengendur di belakang. Kebijakan ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Melalui Kebijakan Satu Peta, Indonesia sudah menunjukan kepada dunia bahwa bangsa kita sudah mulai bergerak maju,” pungkas Bamsoet. ***/ebn
